Peraturan Badan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan

Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

(1) Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
(3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Besaran Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil 80% (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan fungsional di unit kerjanya, yang melaksanakan tugas dan pekerjaan sejenis.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan terhitung mulai bulan Mei Tahun 2016, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran berjalan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada:
a. Pegawai yang dinyatakan tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
b. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain;
c. Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
e. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
f. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun

(1) Hari kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah 5 (lima) hari kerja per minggu, dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2) Setiap Pegawai wajib memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari.
(3) Jam kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, waktu istirahat pukul
12.00 waktu setempat sampai dengan pukul
13.00 waktu setempat; dan
b. hari Jumat, pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul
16.30 waktu setempat, waktu istirahat pukul
11.30 waktu setempat sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
(4) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri setiap bulan Ramadhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Batas waktu perekaman sidik jari (finger print) masuk pukul 06.00 dan pulang pukul 21.30 waktu setempat.

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan ketidakhadiran dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Pegawai yang:
a. terlambat masuk bekerja;
b. pulang sebelum waktunya;
c. tidak masuk bekerja;
d. sedang menjalani cuti sakit, rawat inap, rawat jalan dan keguguran;
e. sedang menjalani cuti bersalin, persalinan pertama dan ketiga, persalinan keempat dan berikutnya;
f. menjalani cuti karena alasan penting yaitu keluarga sakit atau meninggal dunia dan pengurusan ahli waris atau pernikahan pertama;
g. sedang menjalani cuti besar; dan
h. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan dalam % (perseratus).
(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

(1) Pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
(2) Pegawai yang tidak masuk bekerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 4% (empat perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
b. tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar

2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
c. tidak masuk kerja karena sakit paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikenakan pemotongan 0% (nol perseratus).

(1) Pegawai yang mengambil cuti tahunan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus).
(2) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter selama 3 (tiga) hari atau lebih, dikenakan pemotongan sebesar 2 % (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
b. Pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap untuk paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0 % (nol perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2 % (dua perseratus) per hari kerja;
c. Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2 % (dua perseratus) per hari kerja; dan
d. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja, dikenakan pemotongan Tunjangan

Kinerja sebesar 0% (nol perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2 % (dua perseratus) per hari kerja.
(3) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin dikenakan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. kepada pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan pertama sampai dengan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0 % (nol perseratus) selama 5 (lima) hari kerja pertama dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) per hari kerja;
dan
b. kepada pegawai yang melaksanakan persalinan yang keempat dan berikutnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dikenakan Pemotongan Tunjangan Kinerja.

Pegawai yang melaksanakan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) huruf f dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :
a. cuti karena alasan penting yang disebabkan orang tua/mertua, istri/suami, anak/menantu, atau saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia dikenakan pemotongan pada setiap pengajuan cuti 0 % (nol perseratus) paling lama 5 (lima) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2 % (dua perseratus) per hari kerja; dan
b. cuti karena alasan penting untuk melakukan pengurusan hak sebagai ahli waris atau alasan pernikahan pertama diberlakukan pemotongan 0% (nol perseratus) paling lama 3 (tiga) hari kerja pada setiap pengajuan cuti dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari kerja.

Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) huruf g dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar:
a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus);
b. bulan kedua sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) ; dan
c. bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh perseratus).

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) huruf h dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
1. teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan;
2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan;
dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan.
b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk selama 3 (tiga) bulan.
c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan; dan
3. pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan.

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan Pegawai maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan maka tunjangan kinerjanya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya.
(3) Pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat
(2) terhitung bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberlakukan terhitung mulai bulan

berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.
(2) Dalam hal hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka tunjangan kinerja yang bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
(3) Pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

(1) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama, maka terhadap PNS yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja PNS berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir.
(2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya lebih ringan atau lebih berat maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
b. dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara manual dan/atau elektronik pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.

(2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.

Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaannya karena melaksanakan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya selama Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara dari jabatan.
(2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2016 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, ttd WILLEM RAMPANGILEI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHYANA