Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2014 tentang PENILAIAN PELAKSANAAN PELAYANAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA KOMPONEN MASYARAKAT

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga rehabilitasi medis adalah lembaga yang melaksanakan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga yang melaksanakan pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau swasta.
4. Penilaian adalah penetapan tingkat standar yang telah dicapai lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat berdasarkan standar pelayanan minimal mencakup organisasi, sumber daya manusia, perangkat program, pelayanan dan monitoring, dan evaluasi.
5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
6. Deputi Rehabilitasi yang selanjutnya disebut Deputi adalah pimpinan yang membidangi urusan rehabilitasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
7. Pelaksana Penilai Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat yang selanjutnya disebut Komite Penilai adalah tim kerja lintas sektor yang ditetapkan oleh Kepala BNN dan memiliki kompetensi menyusun instrumen penilaian Standar Pelayanan Minimal dan melakukan penilaian terhadap Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat.
8. Asesor adalah seseorang berdasarkan kompetensi ditetapkan Deputi berdasarkan usulan dari Komite Penilai untuk melakukan penilaian terhadap lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat.
9. Standar pelayanan minimal pelayanan rehabilitasi Narkotika adalah norma atau kriteria yang ditetapkan oleh BNN yang digunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan pada lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat.

(1) Maksud dari penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat yaitu menentukan tingkat pencapaian lembaga rehabilitasi Narkotika yang diselenggarakan oleh komponen masyarakat terhadap Standar Pelayanan Minimal.
(2) Tujuan dari penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat yaitu:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan rehabilitasi Narkotika; dan
b. meningkatnya peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas rehabilitasi Narkotika yang dilakukan oleh lembaga rehabilitasi Narkotika komponen masyarakat.

(1) Penilaian dilakukan terhadap lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi milik masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan telah memenuhi persyaratan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berbadan hukum;
b. mempunyai izin operasional dari Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial dan/atau Dinas Kesatuan Bangsa Politik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
c. terdaftar pada Badan Narkotika Nasional (BNN) atau BNN Provinsi atau BNN Kabupaten Kota; dan
d. diusulkan oleh BNN Provinsi atau BNN Kabupaten/Kota dan disetujui oleh BNN.
(3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan cara membandingkan tingkat pelaksanaan pelayanan dengan Standar Pelayanan Minimal.

(1) Penilaian terhadap lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi milik masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dilaksanakan oleh Komite Penilai.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
a. aspek manajerial;
b. Sumber Daya Manusia (SDM);
c. program dan layanan; dan
d. sistem monitoring dan evaluasi.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian, prosedur, dan penetapan hasil penilaian serta Standar Pelayanan Minimal diatur lebih lanjut oleh Komite Penilai.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Komite Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
c. 3 (tiga) orang anggota perwakilan dari BNN, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan; dan
d. 2 (dua) orang anggota yang merupakan perwakilan dari masyarakat/praktisi/akademisi yang ditunjuk oleh Deputi Rehabilitasi.
(2) Anggota Komite Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait atas permintaan BNN.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dengan memperhatikan:
a. kemampuan kerja dalam tim; dan
b. memiliki latar belakang tugas/tanggung jawab paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang rehabilitasi pecandu Narkotika.

(1) Anggota Komite Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
(2) Anggota Komite Penilai bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Deputi.
(3) Anggota Komite Penilai mempunyai masa tugas 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diangkat kembali.

(1) Komite Penilai mempunyai tugas:
a. melaksanakan penilaian terhadap lembaga rehabilitasi pecandu Narkotika komponen masyarakat; dan
b. berkoordinasi dengan kementerian terkait tentang pelaksanaan penilaian terhadap lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis Komite Penilai dibantu oleh Asesor.

Komite Penilai memiliki wewenang sebagai berikut:
a. MENETAPKAN instrumen penilaian Standar Pelayanan Minimal dan peraturan tata pelaksanaan penilaian lembaga rehabilitasi komponen masyarakat;
b. menyusun dan MENETAPKAN tugas Asesor;
c. menugaskan Asesor melaksanakan penilaian pada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat; dan
d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Asesor.

(1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai tugas membantu Komite Penilai melakukan penilaian kepada lembaga rehabilitasi Narkotika dalam penerapan dan pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal.
(2) Asesor diangkat dan diberhentikan oleh Komite Penilai dan bertanggung jawab kepada Komite Penilai.
(3) Asesor memiliki masa tugas 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Anggota Asesor berasal dari perwakilan BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lembaga rehabilitasi pecandu Narkotika komponen masyarakat.
(2) Kriteria yang harus dimiliki oleh Asesor, sebagai berikut:
a. memiliki latar belakang pekerjaan atau pendidikan di bidang rehabilitasi pecandu Narkotika;
b. memiliki pengalaman dalam melakukan monitoring evaluasi suatu program; dan
c. mampu bekerja dalam tim.

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas:
a. menyebarkan instrumen yang diisi sendiri (self-assessment www.djpp.kemenkumham.go.id

instrument) pada lembaga rehabilitasi pecandu Narkotika komponen masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penilaian langsung;
b. meminta lembaga rehabilitasi mengembalikan instrumen yang telah diisi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penilaian langsung;
c. melakukan penilaian langsung kepada lembaga rehabilitasi melalui kunjungan lapangan;
d. melakukan analisis terhadap hasil penilaian langsung; dan
e. melaporkan hasil penilaian kepada Komite Penilai sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi lembaga yang bersangkutan.

(1) Penilaian langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara instrumen yang telah diisi dengan kondisi di lapangan.
(2) Analisis hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dimaksudkan untuk melihat tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang berhasil diselenggarakan lembaga rehabilitasi.
(3) Dalam melaksanakan penilaian terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi, Asesor berpedoman pada instrumen dan tata cara penilaian yang telah ditetapkan oleh Komite Penilai.

(1) Dalam melaksanakan tugas harian Komite Penilai dan Asesor dibantu oleh Sekretariat.
(2) Sekretariat berada di bawah direktorat di lingkungan BNN yang mempunyai tugas dan fungsi membina lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.
(3) Sekretariat mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan pengadministrasian Komite Penilai.

(1) Penilaian terhadap lembaga rehabilitasi pecandu Narkotika dilaksanakan secara objektif, transparan, dan independen dengan menggunakan instrumen dan tata cara penilaian.
(2) Instrumen dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun oleh Komite Penilai.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk menentukan kategori lembaga rehabilitasi pecandu Narkotika dalam memberikan layanan.
(2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam dalam tata cara penilaian.

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) di sampaikan kepada Komite Penilai.
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Komite Penilai dalam memberikan rekomendasi terhadap lembaga yang bersangkutan.

(1) Setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Komite Penilai melakukan pembahasan terhadap hasil penilaian dengan Asesor.
(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Deputi.
(3) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Deputi menyampaikan kepada Kepala BNN untuk mendapatkan penetapan.
(4) Penetapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada instansi terkait.

(1) Bagi lembaga rehabilitasi yang dinilai dapat mencapai Standar Pelayanan Minimal diberikan dukungan oleh BNN.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria tingkatan yang didapatkannya.
(3) Dukungan yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dukungan teknis, manajerial, operasional, maupun dukungan lain yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

(1) Lembaga yang berhasil mencapai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipublikasikan melalui berbagai media agar dapat diketahui masyarakat.
(2) Terhadap lembaga yang dinilai belum dapat mencapai Standar Pelayanan Minimal akan diberikan bimbingan teknis dan peningkatan keterampilan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal bimbingan teknis dan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dapat membantu lembaga rehabilitasi mencapai Standar Pelayanan Minimal, maka dukungan akan dihentikan.
(4) Lembaga yang diberikan bimbingan teknis dan peningkatan keterampilan dinilai tidak berhasil mencapai Standar Pelayanan Minimal akan dipublikasikan melalui berbagai saluran media sebagai lembaga yang tidak direkomendasi BNN.

Segala biaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan penilaian lembaga rehabilitasi Narkotika berasal dari DIPA Deputi Bidang Rehabilitasi dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan.

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2014 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, ANANG ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id