Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2013 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP.0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Kewajiban/Komitmen Internasional adalah kegiatan pertukaran data dan informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berlaku secara internasional.
3. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
4. Petugas Layanan PNBP adalah petugas yang memberikan pelayanan kepada wajib bayar berupa jasa dan informasi khusus Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan, meliputi penerimaan dari:
a. Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
b. Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
c. Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
d. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
e. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
f. Penjualan publikasi dan cetakan mengenai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
g. Jasa Penggunaan Gedung Serba Guna Citeko Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(2) Terhadap kegiatan tertentu, atas Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen internasional;
b. kegiatan penanggulangan bencana;
c. kegiatan sosial;
d. kegiatan keagamaan;
e. kegiatan pertahanan keamanan;
f. kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan
g. kegiatan pemerintah atau pemerintah daerah atas kerjasama dengan Badan.

Persyaratan pengenaan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk:
a. kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen internasional, dilakukan dengan syarat hanya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban/komitmen internasional dengan World Meteorological Organization (WMO), Safety of Life at Sea (SOLAS), Comprehensive Test Ban Treaty Organization (CTBTO), dan Tsunami Early Warning System (TEWS);
b. kegiatan penanggulangan bencana, dengan melampirkan surat pengantar dari Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
c. kegiatan sosial, dengan melampirkan surat permintaan layanan yang minimal disetujui oleh camat atau pejabat setingkat di wilayah setempat;
d. kegiatan keagamaan, dengan melampirkan pernyataan tidak menyalahgunakan informasi yang diberikan dan ditandatangani minimal oleh camat atau pejabat setingkat di wilayah setempat;
e. kegiatan pertahanan dan keamanan, dengan melampirkan Surat Perintah dari pimpinan instansi yang membidangi pertahanan dan/atau keamanan di wilayah setempat;
f. kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial, dengan melampirkan:
1. surat pengantar asli dari Kepala Sekolah, Rektor, atau Dekan pada Sekolah atau Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sesuai dengan Contoh A sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini;
2. proposal penelitian berisi maksud dan tujuan penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing atau promotor, dilengkapi:
a) cakupan wilayah tertentu maksimal 1 (satu) provinsi; dan b) periode waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun.
www.djpp.kemenkumham.go.id

3. surat pernyataan tidak digunakan untuk kepentingan lain dari wajib bayar sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), sesuai dengan Contoh B sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini; dan
4. surat pernyataan kesediaan menyerahkan salinan hasil penelitian dengan batas waktu tertentu dari wajib bayar sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), sesuai dengan Contoh B sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini .
5. kegiatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui kerjasama dengan Badan yang masih berlaku dengan ketentuan dalam kerjasama dicantumkan kebutuhan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan menyebutkan kegiatan, cakupan wilayah, unsur, dan jangka waktu dari informasi dan/atau jasa yang dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

Kegiatan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e tidak termasuk Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Dalam hal wajib bayar tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 3 dan/atau angka 4, wajib bayar dikenakan tarif PNBP yang seharusnya dikenakan sesuai tarif yang berlaku.

(1) Tata cara permohonan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara:
a. wajib bayar mengajukan surat permohonan kepada Deputi/Kepala UPT c.q Petugas Layanan PNBP, sesuai dengan Contoh C sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.
b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan sebelum kegiatan dilaksanakan, untuk kegiatan :
1. kegiatan sosial;
2. kegiatan keagamaan;
3. kegiatan pertahanan keamanan;
4. kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan
5. kegiatan pemerintahan baik daerah maupun pusat atas kerjasama dengan Badan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus ditandatangani oleh :
1. pimpinan instansi atau yang berwenang mewakili untuk instansi pemerintah atau pemerintah daerah;
2. pimpinan badan usaha atau yang berwenang mewakili untuk badan usaha; atau
3. yang bersangkutan untuk perseorangan.
d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
1. jadwal kegiatan;
2. batasan lokasi/wilayah kegiatan; dan
3. deskripsi jasa informasi yang diminta.
(2) Khusus untuk pemenuhan kewajiban/komitmen internasional dilakukan antara lain melalui pertukaran data dan/atau ketentuan lain yang diatur dalam kewajiban/komitmen internasional.
(3) Khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana, surat permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat disampaikan setelah kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Petugas Layanan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditunjuk oleh Deputi/Kepala Satker Mandiri/Kepala UPT melalui surat penunjukan.

(1) Deputi/Kepala Satker Mandiri/Kepala UPT berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan.
(2) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk melalui Keputusan tersendiri.
(3) Kriteria atas persetujuan dan penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan Tata cara permohonan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Persyaratan pengenaan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Contoh D sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengajuan surat permohonan informasi dan/atau jasa terhadap kegiatan tertentu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk kegiatan yang sama.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2013 KEPALA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

SRI WORO B. HARIJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id