Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini yang dimaksud dengan:
1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA.
2. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri.
www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Memulai Usaha adalah kegiatan pendirian perusahaan baru dalam rangka Penanaman Modal atau perubahan kepemilikan saham dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing dan sebaliknya atau perpindahan lokasi usaha untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri diluar kewenangan Pemerintah.
10. Memulai Produksi/Operasi adalah saat dimana perusahaan Penanaman Modal telah siap untuk melakukan produksi barang dan jasa.
11. Siap Produksi adalah kondisi dimana minimal 80% mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha industri telah terpasang di lokasi proyek.
12. Siap Operasi adalah kondisi dimana perusahaan di bidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.
13. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal Selain di Bidang Usaha Industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

14. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Industri adalah peningkatan kapasitas produksi, untuk jenis produk yang sama, lebih besar dari 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya.
15. Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
16. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung.
17. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
18. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
19. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
20. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
21. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
22. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
23. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

24. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
25. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API, adalah tanda pengenal sebagai importir.
26. Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Penanaman Modal adalah persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan.
27. Penerbitan Usulan Atas Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Badan adalah usulan Kepala BKPM dalam rangka pemberian fasilitas pajak penghasilan badan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
28. Pimpinan Perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan hukum Perseroan Terbatas dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
29. Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
30. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.
32. Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.
33. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah www.djpp.kemenkumham.go.id

Kabupaten/Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing- masing pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah Kabupaten/Kota.
34. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
35. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
36. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
37. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, PDKPM, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.
38. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean INDONESIA.
39. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
40. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA, yang selanjutnya disebut KBLI, adalah pengelompokkan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha.

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, yang ditujukan bagi para pejabat di instansi penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal, para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal bertujuan:
a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman prosedur pengajuan dan persyaratan tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal di instansi penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal di seluruh INDONESIA;
b. memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

(1) Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan/melimpahkan kewenangan dalam bentuk penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya kepada penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal.
(3) Penyelenggara PTSP Bidang Penanaman Modal memperoleh pendelegasian/pelimpahan wewenang sebagai berikut:
a. Kepala BKPM dari Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);
b. Kepala PDPPM dari Gubernur;
c. Kepala PDKPM dari Bupati/Walikota;
d. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dari Menteri Teknis/ LPNK, Gubernur dan Bupati/Walikota;
e. Administrator KEK dari Menteri Teknis/LPNK, Gubernur dan Bupati/Walikota.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh PTSP BKPM atas dasar pelimpahan/ pendelegasian wewenang dari Menteri Teknis/Kepala LPNK yang memiliki kewenangan atas urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah.
(2) Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah yang diselenggarakan di PTSP BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
b. urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi:
1. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
2. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
3. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
4. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
5. Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
6. bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut UNDANG-UNDANG.
(3) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 meliputi:
a. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
b. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
c. Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Bidang-bidang usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/Kepala LPNK yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal.

(1) Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, atas urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, ditetapkan oleh Menteri Teknis/Kepala LPNK yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan.
(2) Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan untuk setiap jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. persyaratan teknis dan nonteknis;
b. tahapan memperoleh Perizinan dan Nonperizinan; dan
c. mekanisme pengawasan dan sanksi.

(1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh PDPPM/instansi Penyelenggara PTSP.
(2) Untuk penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada Kepala PDPPM/instansi Penyelenggara PTSP.
(3) Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan oleh PDPPM/instansi penyelenggara PTSP terdiri atas:
a. urusan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi;
b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur; dan
c. urusan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan PDKPM/instansi Penyelenggara PTSP.
(2) Untuk penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala PDKPM/instansi Penyelenggara PTSP.
(3) Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh PDKPM/instansi penyelenggara PTSP terdiri atas:
a. urusan pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; dan
b. urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal yang ditugasperbantukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal bagi perusahaan Penanaman Modal yang berlokasi di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf d dilaksanakan berdasarkan pelimpahan/pendelegasian kewenangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait KPBPB.

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal bagi perusahaan Penanaman Modal yang berlokasi di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf e dilaksanakan berdasarkan pelimpahan/pendelegasian kewenangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait KEK.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Ruang lingkup layanan di PTSP di bidang Penanaman Modal terdiri atas:
a. layanan Perizinan Penanaman Modal; dan
b. layanan Nonperizinan Penanaman Modal.

(1) Layanan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
b. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
i. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
j. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA); dan
k. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A).
(2) Layanan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
c. usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah- daerah tertentu;
d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
e. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
f. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
g. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01); dan
h. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
www.djpp.kemenkumham.go.id

Jenis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang tidak diatur pedoman dan tata cara permohonannya dalam Peraturan ini, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK terkait, Gubernur dan Bupati/Walikota.

(1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ke PTSP bidang Penanaman Modal, secara manual (hardcopy) atau secara elektronik (on-line) melalui SPIPISE.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(3) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara manual (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan dokumen asli kepada petugas Front Office, kecuali untuk pengurusan Izin Prinsip yang belum berbadan hukum.
(4) Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.
(5) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (on-line) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mengunggah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan jenis permohonan yang disampaikan.
(6) Penanam Modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik (on-line) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan permohonan asli dan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan pada saat pengambilan Perizinan dan Nonperizinan kepada petugas Front Office, kecuali untuk pengurusan Izin Prinsip yang belum berbadan hukum.
(7) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai Perizinan dan Nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE.
(8) Bagi PTSP di bidang Penanaman Modal yang telah terkoneksi dengan SPIPISE, diwajibkan untuk menggunakan SPIPISE dalam proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.
(2) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk beliau Kepala BKPM atas nama Menteri/Kepala LPNK, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Menteri/Kepala LPNK.

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditandatangani oleh Kepala PDPPM atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Provinsi.

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditandatangani oleh Kepala PDKPM atau Kepala Instansi Penyelenggara PTSP Kabupaten/Kota.

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh PTSP KPBPB berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait KPBPB dengan berpedoman pada Peraturan ini, ditandatangani oleh Kepala PTSP KPBPB.

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh PTSP KEK berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait KEK dengan berpedoman pada Peraturan ini, ditandatangani oleh Kepala PTSP KEK.

(1) Seluruh bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang- undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
(3) Ketentuan bidang usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan yang berlokasi di dalam KEK.

(1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penanaman Modal Asing harus dalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik INDONESIA, kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG.

(1) Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan bidang usahanya yang ditetapkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan.
(2) Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai Penanaman Modal mulai dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izinnya harus diproses menggunakan SPIPISE.
(3) Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan:
a. total nilai Penanaman Modal lebih besar dari Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar, diluar tanah dan bangunan;
b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang- kurangnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar;
c. penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nomimal saham.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Memulai usaha mencakup kegiatan, sebagai berikut:
a. pendirian usaha baru, baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing,
b. memulai kegiatan usaha dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing, sebagai akibat dari terjadinya perubahan pemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum, atau
c. memulai kegiatan usaha di lokasi baru, untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, sebagai akibat dari terjadinya perpindahan lokasi proyek.
(2) Untuk memulai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, wajib memiliki Izin Prinsip.
(3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perizinan sektor usaha:
a. Sektor Pertanian;
b. Sektor Kehutanan;
c. Sektor Kelautan dan Perikanan;
d. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. Sektor Perindustrian;
f. Sektor Pertahanan;
g. Sektor Pekerjaan Umum;
h. Sektor Perdagangan;
i. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
j. Sektor Perhubungan;
k. Sektor Komunikasi dan Informatika;
l. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
m. Sektor Pendidikan;
n. Sektor Kesehatan;
o. Sektor Perumahan Rakyat; dan
p. Sektor Keamanan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Paragraf Kesatu Pendirian Usaha Baru

(1) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) untuk pendirian usaha baru, diajukan oleh:
a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara INDONESIA;
b. Commanditaire Vennootschap (CV), atau firma (Fa), atau usaha perorangan;
c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara INDONESIA; atau
d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(2) Perusahaan Modal Ventura tidak dapat menjadi pemegang saham dalam perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri skala besar dan perusahaan Penanaman Modal Asing.
(3) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang terdapat kepemilikan saham Perusahaan Modal Ventura, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun harus mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak nasional.
(4) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing diajukan sebelum atau sesudah perusahaan berstatus badan hukum INDONESIA dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
(5) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebelum berstatus badan hukum INDONESIA diajukan oleh:
a. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing; atau
b. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing bersama dengan warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA.
(6) Izin Prinsip yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing setelah perusahaan berstatus badan hukum INDONESIA dalam bentuk perseroan terbatas, diajukan oleh direksi/pimpinan perusahaan.
(8) Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) yang diajukan oleh perusahaan tidak memenuhi:
a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
b. ketentuan peraturan sektoral terkait bidang usaha; dan
c. kelengkapan persyaratan permohonan.
(9) Perusahaan yang permohonan Izin Prinsipnya tidak dapat diterbitkan dapat mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip setelah terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Permohonan Izin Prinsip baik dalam rangka Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) sektor usaha yang salah satunya adalah sektor industri, maka Izin Prinsipnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan lain oleh sektor antara lain bidang usaha:
a. perkebunan terpadu dengan industri pengolahan;
b. penangkapan ikan terpadu dengan industri pengolahannya.
(11) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama.
(12) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah berakhir dan kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip/Surat Persetujuan sebelumnya.
(13) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (12) telah berakhir dan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan peninjauan lapangan.
(14) Berdasarkan hasil dari peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), kepada perusahaan:
a. dapat diberikan Izin Prinsip pengganti dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Izin Prinsip pengganti diterbitkan; atau
b. dilakukan pencabutan Izin Prinsip atas kegiatan usaha mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(15) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip atas kegiatan usaha mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
(2) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) atau ayat (9) diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya.

(1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A.
(2) Dalam proses penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus melakukan presentasi di hadapan Pejabat PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya tentang kegiatan usaha:
a. jasa perdagangan;
b. bidang usaha lainnya bila diperlukan.
(3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. kelengkapan data pemohon
1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
2. rekaman anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang serta NPWP perusahaan; atau
3. rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. keterangan rencana kegiatan:
1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
c. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
d. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon.
e. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon ke PTSP bidang Penanaman Modal, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota sesuai kewenangannya menerbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada:
a. Menteri Dalam Negeri;
b. Menteri Keuangan;
c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
d. Menteri Lingkungan Hidup;
e. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
f. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
g. Gubernur Bank INDONESIA;
h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
i. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
j. Direktur Jenderal Pajak;
k. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
l. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

m. Gubernur yang bersangkutan;
n. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
o. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
p. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);
dan/atau
q. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi).
(5) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(6) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I-B.
(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(8) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I-F.

(1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A.
(2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan:
a. bagi pemohon yang belum berbadan hukum INDONESIA, dan pemohon adalah:
1. pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di INDONESIA;
2. perorangan asing, melampirkan rekaman lembar paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik dengan jelas;
www.djpp.kemenkumham.go.id

3. badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa INDONESIA dari penterjemah tersumpah;
4. untuk peserta INDONESIA:
a) perorangan INDONESIA, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP; dan/atau b) badan hukum INDONESIA, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan.
b. bagi pemohon yang telah berbadan hukum INDONESIA dalam bentuk Perseroan Terbatas, melampirkan:
1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
2. bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah:
a) pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di INDONESIA;
b) perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas;
c) badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association/ incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa INDONESIA dari penerjemah tersumpah;
d) perorangan INDONESIA, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP;
e) badan hukum INDONESIA, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan.
c. keterangan rencana kegiatan:
1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
www.djpp.kemenkumham.go.id

2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
d. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
e. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya;
f. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b), ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
g. apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, permohonan harus dilengkapi surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur pada Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya menerbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada:
a. Menteri Dalam Negeri;
b. Menteri Keuangan;
c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
d. Menteri Lingkungan Hidup;
e. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
f. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
g. Gubernur Bank INDONESIA;
h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
i. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing;
j. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
k. Direktur Jenderal Pajak;
l. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
m. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
n. Gubernur yang bersangkutan;
o. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
p. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP KPBPB/PTSP KEK);
q. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
www.djpp.kemenkumham.go.id

r. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
s. Pejabat Promosi Investasi INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing.
(4) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(5) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I-C.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(7) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I-F.
Paragraf Kedua Perubahan Kepemilikan Saham

(1) Apabila seluruh pemegang saham dalam perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menyetujui perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan modal perseroan menjadi sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asing/perusahaan Penanaman Modal Asing, perusahaan harus menyatakan perubahan penyertaan modal perseroannya dalam:
a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta;
b. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta; atau
c. Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS.
(2) Atas perubahan penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah sebelum perubahan tersebut dilakukan dalam bentuk Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing.
(3) Untuk Perusahaan Terbuka (Tbk.) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I-A, dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-C.
(5) Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g.
(6) Permohonan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan ke PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(7) Izin Prinsip perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin untuk memulai usaha sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing.
(8) Bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada perorangan/badan usaha asing/perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi permohonannya dengan melampirkan daftar nama perusahaan/anak perusahaan yang sebagian sahamnya selama ini telah dimiliki oleh perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri tersebut.
(9) Atas diterbitkannya Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing kepada perusahaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus ditindaklanjuti oleh anak perusahaan dengan mengajukan Izin Prinsip sebagai perusahaan penanaman modal asing.
(10) Perusahaan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memiliki anak perusahaan dengan bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi perusahaan Penanaman Modal Asing, harus mengalihkan seluruh sahamnya kepada perorangan warga negara INDONESIA atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
(11) Pengajuan Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), diberlakukan Peraturan ini.
(12) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke PTSP BKPM, atau PTSP KPBPB atau ke PTSP KEK sesuai kewenangannya.

(1) Bagi perusahaan Penanaman Modal Asing yang menjual seluruh sahamnya kepada perorangan Warga Negara INDONESIA (WNI) atau perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, perusahaan wajib menyatakan perubahan penyertaan modal perseroannya dalam:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta;
b. Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta; atau
c. Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS.
(2) Atas perubahan penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin sebelum perubahan tersebut dilakukan dalam bentuk Izin Prinsip sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
(3) Untuk Perusahaan Terbuka (Tbk.) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan ini.
(4) Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
(5) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP BKPM atau PTSP KPBPB atau ke PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(6) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Lampiran I-A, dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B.
(7) Izin Prinsip perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin untuk memulai usaha perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
(8) Permohonan perizinan Penanaman Modal selanjutnya, dilakukan di PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, di PTSP KPBPB atau di PTSP KEK sesuai kewenangannya.
Paragraf Ketiga Perubahan Lokasi Proyek

(1) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri di bidang usaha yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan perpindahan lokasi proyek di wilayah kabupaten/kota yang sama atau ke wilayah kabupaten/kota yang berbeda.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perpindahan lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip sebagai izin untuk memulai usaha di lokasi yang baru.
(3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan direksi/pimpinan perusahaan ke Instansi Penyelenggara PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan surat pernyataan pembatalan kegiatan Penanaman Modal di lokasi sebelumnya dengan tembusan kepada Instansi Penyelenggara PTSP di lokasi sebelumnya.
(4) Tembusan surat pernyataan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Instansi Penyelenggara PTSP di lokasi sebelumnya.
(5) Berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM di lokasi yang lama sesuai kewenangannya menerbitkan pembatalan atas Izin Prinsip kegiatan Penanaman Modalnya.
(6) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Lampiran I-A, dan bentuk Izin Prinsip yang diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B.

(1) Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, yang melakukan kegiatan berdasarkan Pendaftaran/ Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal, diwajibkan memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/ operasi.
(2) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian/Lembaga yang membina sektor atau bidang usaha.
(4) Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip yang mencantumkan lebih dari satu bidang usaha selain bidang industri harus mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat yang bersamaan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Dalam hal permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak dilakukan pada saat yang bersamaan, maka bidang usaha yang belum diajukan permohonan Izin Usahanya dinyatakan batal.
(6) Atas bidang usaha yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), apabila perusahaan masih berminat untuk melaksanakan bidang usaha tersebut, perizinannya dapat diajukan kembali sebagai perluasan usaha.
(7) Atas perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum, sudah memiliki sarana/prasarana dan bidang usaha yang akan dilakukan memenuhi persyaratan, perusahaan dapat langsung mengajukan Izin Usaha tanpa keharusan memiliki Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(8) Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip di bidang industri yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) jenis produk dan/atau memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi proyek, dapat mengajukan permohonan Izin Usaha secara bertahap.
(9) Atas jenis produk dan/atau kegiatan industri di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum diterbitkan Izin Usahanya, Izin Prinsip masih tetap berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usahanya.
(10) Apabila jenis produk dan/atau kegiatan industri di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah siap berproduksi harus diajukan perubahan atas Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(11) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(12) Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

(1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(2) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A, dan dengan dilengkapi persyaratan:
a. rekaman perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau b) sertifikat Hak Atas Tanah, dan c) IMB;
2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa- menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:
a) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, b) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.
hubungan afiliasi, mencakup:
a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan, atau b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:
1. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;
2. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
3. bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung.
yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;
e. rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
f. rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;.
g. hasil pemeriksaan lapangan untuk bidang usaha:
1. jasa perdagangan;
2. bidang usaha lainnya bila diperlukan;
h. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/PDPPM/PDKPM dan LKPM periode terakhir;
i. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
j. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
k. surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan;
l. untuk pengurusan permohonan Izin Usaha yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Usaha dengan tembusan kepada pejabat Instansi:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
b. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
c. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
d. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
e. Direktur Jenderal Pajak;
f. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
g. Gubernur yang bersangkutan;
h. Kepala Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing;
i. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDKPM);
j. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDPPM);
k. Pejabat Promosi Investasi INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing.
(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;
(4) Bentuk Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran III-B dan Lampiran III-C atau mengacu kepada ketentuan perundangan Kementerian/Lembaga pembina bidang usahanya.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) membuat Surat Penolakan Izin Usaha selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(6) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III-M.

(1) Nomenklatur Izin Usaha yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian/Lembaga pembina bidang usahanya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Nomenklatur Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain adalah:
a. Kementerian Pekerjaan Umum
1. Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti;
2. Izin Usaha Pengusahaan Jalan Tol;
3. Izin Usaha Pengusahaan Air Minum;
4. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK);
5. Izin Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi;
6. Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi (Plant Hire); dan
7. Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah.
b. Kementerian Perdagangan
1. Izin Usaha di bidang Perdagangan;
2. Izin Usaha Jasa Survei;
3. Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti;
4. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara;
5. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap dan Pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap.
c. Kementerian Pertanian
1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);
2. Izin Usaha Hortikultura (IUH);
3. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
4. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
5. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
6. Izin Usaha Peternakan;
7. Izin Usaha Obat Hewan untuk produsen, importir dan/atau eksportir;
8. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP); dan
9. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP- PP).
d. Kementerian Perindustrian
1. Izin Usaha Industri;
2. Izin Perluasan;
3. Izin Usaha Kawasan Industri; dan
4. Izin Perluasan Kawasan Industri.
www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
2. Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
3. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
4. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata lintas provinsi;
5. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata.
6. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
7. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
9. Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE);
10. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
11. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
12. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
13. Pendaftaran Usaha SPA (Sante Par Aqua).
f. Kementerian Kesehatan
1. Izin Usaha Industri Farmasi-Industri Obat Jadi;
2. Izin Usaha Industri Farmasi-Industri Bahan Baku Obat;
3. Izin Usaha Rumah Sakit Spesialistik;
4. Izin Usaha Klinik Kedokteran Gigi Spesialistik;
5. Izin Usaha Klinik Kedokteran Spesialistik;
6. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
7. Izin Usaha Klinik Rehabilitasi Mental;
8. Izin Usaha Klinik Medical Check-Up;
9. Izin Usaha Nursing Services/Sarana Pelayanan Keperawatan;
10. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Medik;
11. Izin Usaha Jasa Pengetesan/Pengujian/Kaliberasi dan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan;
12. Izin Usaha Jasa Manajemen Rumah Sakit;
13. Izin Usaha Jasa Asistensi dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan dan Evakuasi Pasien dalam Keadaan Darurat;
14. Izin Usaha Jasa Pelayanan Akupunktur;
www.djpp.kemenkumham.go.id

15. Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi;
16. Izin Usaha Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi;
17. Izin Usaha Industri Obat Tradisional;
18. Izin Usaha Rumah Sakit Umum;
19. Izin Usaha penyelenggaraan Ambulance Services;
20. Izin Usaha Residential Health Services (Klinik Fisioterapi)
g. Kementerian Perhubungan 1) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT);
2) Izin Usaha Angkutan Laut;
3) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan;
4) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
5) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
6) Izin Usaha Bongkar Muat Barang;
7) Izin Usaha Depo Peti Kemas;
8) Izin Usaha Keagenan Awak Kapal;
9) Izin Usaha Keagenan Kapal;
10) Izin Usaha Pengelolaan Kapal;
11) Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut;
12) Izin Usaha Tally Mandiri;
13) Izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal;
14) Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
h. Kementerian Perumahan Rakyat 1) Izin Usaha Perumahan.
i. Kementerian Komunikasi dan Informatika 1) Izin Usaha Jasa Titipan;
2) Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
3) Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
4) Izin Usaha Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
5) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Swasta;
6) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

j. Kementerian Kelautan dan Perikanan 1) Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap;
2) Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya.
k. Kepolisian RI 1) Izin Usaha Jasa Konsultansi Keamanan;
2) Izin Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan;
3) Izin Usaha Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan;
4) Izin Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga;
5) Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan;
6) Izin Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9).
l. Kementerian Kehutanan 1) Izin Usaha Pengolahan Hasil Hutan atas Industri;
2) Izin Usaha Budidaya Tumbuhan dan Penangkaran Satwa Liar pada Hutan Produksi;
3) Izin Usaha Jasa Kehutanan Lintas Provinsi;
4) Izin Usaha Hutan Tanaman Industri.
m. Kementerian ESDM 1) Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Lintas Provinsi (IUKS);
2) Izin Usaha Tetap Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
3) Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
n. Kementerian Pendidikan Nasional 1) Izin Usaha Pendidikan Nonformal;
2) Izin Usaha Jasa Penunjang Pendidikan.
Paragraf Kedua Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk melakukan kegiatan di bidang usaha penjualan langsung (multi level marketing/MLM) dan telah siap untuk melakukan kegiatan operasi, wajib memiliki Izin Usaha dengan nomenklatur Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan SIUPL untuk Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diajukan ke PTSP BKPM.
(3) SIUPL terdiri dari:
a. SIUPL Sementara; dan
b. SIUPL Tetap dan Pendaftaran Ulang SIUPL Tetap.
(4) Dalam proses penerbitan SIUPL Sementara, perusahaan harus melakukan presentasi tentang program pemasaran/marketing plan dan kode etik di hadapan pejabat BKPM, Direktorat Bina Usaha Kementerian Perdagangan, dan Asosiasi Penjualan Langsung INDONESIA (APLI) di PTSP BKPM.
(5) Permohonan SIUPL Sementara dan SIUPL Tetap dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A.
(6) Permohonan SIUPL Sementara dan SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilampiri persyaratan yang mencakup:
a. rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/Izin Prinsip;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan c) IMB;
2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa- menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
hubungan afiliasi, mencakup:
a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
d. kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;
e. rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang;
f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
g. rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha;
h. rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari Kementerian/Lembaga untuk jenis produk yang diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan minimal 2 (dua) jenis produk;
i. rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/supplier);
j. rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
k. rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan;
l. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
m. untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan:
1) melampirkan asli dari SIUPL Sementara;
2) rekaman neraca perusahaan tahun terakhir.
www.djpp.kemenkumham.go.id

n. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(7) Masa berlaku:
a. SIUPL Sementara adalah 1 tahun;
b. SIUPL Tetap adalah selama perusahaan menjalankan bidang usahanya, dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
(8) Bentuk SIUPL Sementara, tercantum dalam Lampiran III-D.
(9) Permohonan Pendaftaran Ulang SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menggunakan Lampiran III-A dan dengan dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan SIUPL Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan dilengkapi dengan persyaratan:
a. melampirkan asli dari SIUPL Tetap;
b. rekaman neraca perusahaan tahun terakhir; dan
c. rancangan program pemasaran, kode etik, dan peraturan perusahaan sesuai dengan peraturan menteri perdagangan
(10) Bentuk SIUPL Tetap dan Pendaftaran Ulang SIUPL Tetap tercantum dalam Lampiran III-E.
Paragraf Ketiga Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk melakukan kegiatan di bidang usaha jasa survei, dan telah siap untuk melakukan kegiatan operasi wajib memiliki Izin Usaha dengan nomenklatur Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS).
(2) Lingkup bidang usaha jasa survei antara lain meliputi:
a. survei keadaan barang muatan (Cargo Condition Survey);
b. survei sarana angkutan darat, laut dan udara berikut perlengkapannya;
c. survei sarana keteknikan dan industri termasuk rekayasa teknik (Technical and Industry Survey);
d. survei lingkungan hidup (Ecological Survey);
e. survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan (Warehousing Supervision);
www.djpp.kemenkumham.go.id

f. survei dengan atau tanpa merusak objek (Destructive/Non Destructive Testing);
g. survei kuantitas (Quantity Survey);
h. survei kualitas (Quality Survey);
i. survei pengawasan (Supervision Survey) atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati; dan
j. survei mengenai tanah/lapisan tanah (batu-batuan) dan survei mengenai air di permukaan maupun di dalam bumi (Geographical/Geological survey).
(3) Masa berlaku SIUJS adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.
(4) Permohonan SIUJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diperuntukkan bagi kantor pusat perusahaan, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A.
(5) Permohonan SIUJS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mencakup:
a. rekaman Izin Prinsip;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan c) IMB;
2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa- menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
4. hubungan afiliasi, mencakup:
a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
d. rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang;
e. hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
g. daftar tenaga ahli 5 (lima) orang yang dilengkapi dengan:
1. Surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja pada perusahaan lain di atas kertas bermeterai cukup;
2. Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi dan/atau rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
3. Daftar riwayat hidup/CV;
4. Rekaman KTP bagi WNI/IMTA yang masih berlaku bagi WNA;
h. rekaman Identitas dan Pasfoto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
i. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan
j. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(6) Permohonan SIUJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diperuntukkan bagi kantor cabang perusahaan, diajukan kepada www.djpp.kemenkumham.go.id

PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A.
(7) Permohonan SIUJS kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dengan dilengkapi persyaratan khusus yang mencakup:
a. rekaman akta notaris pembukaan kantor cabang/perwakilan;
b. rekaman SIUJS kantor pusat yang telah dilegalisir;
c. rekaman KTP bagi WNI/IMTA bagi WNA Kepala Kantor Cabang;
d. daftar surveyor pada kantor cabang;
e. rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.
(8) Permohonan perpanjangan SIUJS, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A, dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan persyaratan untuk permohonan IUJS Kantor Pusat dan Kantor Cabang, dengan dilengkapi persyaratan khusus yang mencakup:
a. asli Izin Usaha Jasa Survei;
b. rekaman neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
c. rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.
(9) Bentuk IUJS Kantor Pusat, IUJS Kantor Cabang dan Perpanjangan IUJS tercantum dalam Lampiran III-F.
Paragraf Keempat Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4)

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk melakukan kegiatan di bidang usaha perusahaan perantara perdagangan properti dan telah siap untuk melakukan kegiatan operasi wajib memiliki Izin Usaha dengan nomenklatur Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4).
(2) Lingkup bidang usaha perusahaan perantara perdagangan properti meliputi:
a. jasa jual beli;
b. jasa sewa-menyewa;
c. jasa penelitian dan pengkajian properti;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. jasa pemasaran; dan
e. jasa konsultasi dan penyebaran informasi.
(3) Masa berlaku SIUP4 adalah selama perusahaan menjalankan bidang usahanya di seluruh wilayah Negara Republik INDONESIA dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di PTSP BKPM.
(4) Permohonan SIUP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diperuntukkan bagi kantor pusat perusahaan, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A.
(5) Permohonan SIUP4 dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) yang mencakup:
a. rekaman Izin Prinsip;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan c) IMB;
2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa- menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
www.djpp.kemenkumham.go.id

c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
4. hubungan afiliasi, mencakup:
a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
d. rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
e. hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/PDPPM/ PDKPM dan LKPM periode terakhir;
g. daftar tenaga ahli paling sedikit 2 (dua) orang bagi kantor pusat dan paling sedikit 1 (satu) orang bagi kantor cabang yang dilengkapi dengan:
1) Surat pernyataan sebagai tenaga ahli di bidang perantara perdagangan properti dan tidak bekerja pada perusahaan lain yang sejenis, di atas meterai cukup;
2) Rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;
3) Daftar riwayat hidup/CV;
4) Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI dan IMTA bagi WNA yang masih berlaku.
h. rekaman identitas dan pasfoto berwarna Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
i. rekaman domisili kantor pusat;
j. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
k. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(6) Permohonan pendaftaran ulang SIUP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan SIUP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan dilengkapi tambahan persyaratan:
a. Asli SIUP4;
b. Rekaman neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
c. Rekaman TDP Kantor Pusat.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Permohonan SIUP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diperuntukkan bagi kantor cabang perusahaan, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A, dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan dilengkapi persyaratan khusus yang mencakup:
a. rekaman SIUP4;
b. rekaman Akte kantor cabang;
c. rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI dan IMTA bagi WNA yang masih berlaku;
d. daftar Tenaga Kerja Ahli;
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Pusat.
(8) Bentuk SIUP4 untuk Kantor Pusat, SIUP4 untuk Kantor Cabang dan Pendaftaran ulang SIUP4, tercantum dalam Lampiran III-G.
Paragraf Kelima Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk melakukan kegiatan di bidang usaha jasa konsultansi konstruksi dan jasa pelaksana konstruksi serta telah siap untuk melakukan kegiatan operasi wajib memiliki Izin Usaha dengan nomenklatur Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
(2) Masa berlaku SIUJK adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) SIUJK bagi perusahaan Penanaman Modal diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).
(4) SIUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jenis usaha, klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi, dan subkualifikasi badan usaha sesuai dengan yang tertera dalam SBU.

(5) Permohonan SIUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya yang terdiri atas izin baru dan perpanjangan izin.
(6) Permohonan SIUJK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A, dilampiri persyaratan yang mencakup:
a. rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran, Izin Prinsip atau Surat Persetujuan Penanaman Modal;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan c) IMB;
2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa- menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
4. hubungan afiliasi, mencakup:
a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
d. rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang;
e. hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
www.djpp.kemenkumham.go.id

f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
g. data badan usaha atau company profile;
h. rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), bagi perusahaan Penanaman Modal Asing dengan SBU kualifikasi usaha besar (grade 7) yang hanya dapat digunakan sebagai izin untuk melakukan pekerjaan konstruksi dengan kriteria pekerjaan kompleks, beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi;
i. rekaman IMTA bila mempekerjakan tenaga kerja asing;
j. rekaman identitas dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar serta daftar riwayat hidup penanggung jawab perusahaan;
k. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
l. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(7) Permohonan SIUJK perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak masa berlaku SIUJK berakhir dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III-A, dengan dilampiri persyaratan untuk mengajukan permohonan SIUJK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan dilengkapi tambahan persyaratan:
a. asli SIUJK;
b. rekaman neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(8) Bentuk SIUJK Penanaman Modal Asing dan perpanjangan SIUJK PMA, tercantum dalam Lampiran III-H.

(1) Perusahaan Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usaha di bidang-bidang usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dengan keharusan memiliki Izin Prinsip Perluasan.
(2) Untuk Penanaman Modal di bidang usaha industri:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Perluasan usaha adalah peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan KBLI yang sama lebih besar dari 30% dari kapasitas izin dan dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
b. Kegiatan yang tidak diklasifikasikan sebagai perluasan usaha, mencakup:
1. peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan KBLI yang sama, lebih kecil atau sama dengan 30% dari kapasitas izin di lokasi yang sama;
2. peningkatan kapasitas untuk jenis produk berdasarkan KBLI yang sama di lokasi berbeda;
3. penambahan jenis produk berdasarkan KBLI yang berbeda di lokasi yang sama;
4. penambahan jenis produk berdasarkan KBLI yang berbeda di lokasi berbeda; atau
5. penambahan bidang usaha baru diluar sektor industri.
(3) Untuk kegiatan yang tidak diklasifikasikan sebagai perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, diklasifikasikan sebagai kegiatan memulai usaha dan wajib memiliki Izin Prinsip.
(4) Untuk Penanaman Modal selain di bidang usaha industri, perluasan usaha mencakup kegiatan:
a. penambahan bidang usaha baru; dan/atau
b. penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang telah diizinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau di lokasi lain.
(5) Jangka waktu penyelesaian kegiatan perluasan usaha paling lama selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
(6) Permohonan Izin Prinsip Perluasan untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang salah satunya adalah bidang usaha industri, maka permohonan Izin Prinsip Perluasan diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan lain oleh Kementerian/Lembaga pembina bidang usaha antara lain:
a. perkebunan terpadu dengan industri pengolahan;
b. industri pengolahan dan penangkapan ikan.
(7) Permohonan Izin Prinsip Perluasan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk Penanaman Modal di bidang usaha industri, dan perusahaan melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan KBLI yang sama, lebih kecil atau sama dengan 30% dari kapasitas izin di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya, perusahaan tidak wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan.
(2) Atas peningkatan kapasitas tersebut, perusahaan melaporkan melalui LKPM.
(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan untuk memiliki Izin Perluasan, pada saat siap memulai produksi.

(1) Perusahaan di bidang usaha industri, yang akan melakukan perluasan usaha wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan, setelah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya.
(2) Kewajiban memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipersyaratkan dalam pengajuan Izin Prinsip Perluasan apabila:
a. kegiatan sebelumnya telah direalisasikan dalam bentuk pembelian mesin-mesin utama minimal 25% dari total nilai investasi mesin yang tercantum dalam Izin Prinsip dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari BKPM, PDPPM atau PDKPM; dan
b. jadwal waktu siap produksi proyek sebelumnya dan proyek perluasan berbeda.

Perusahaan dengan bidang usaha selain sektor Industri dan akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan:
a. setelah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya apabila perluasan usahanya di bidang usaha yang sama dan dilakukan di lokasi yang sama dengan bidang usaha sebelumnya;
atau
b. tidak dipersyaratkan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya, apabila perluasan usahanya berbeda bidang usaha atau dilakukan di lokasi berbeda.

(1) Permohonan Izin Prinsip Perluasan baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Permohonan Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. keterangan rencana kegiatan:
1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
d. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya:
1. perubahan persentase saham antara asing dan INDONESIA dalam modal perseroan; dan/atau
2. perubahan nama dan negara asal pemegang saham, harus melampirkan:
a) kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS;
b) bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah:
1) pemerintah negara lain, melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di INDONESIA;
2) perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas;
3) badan usaha asing, melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association/ incorporation) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa INDONESIA dari penerjemah tersumpah;
4) perorangan INDONESIA, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP;
www.djpp.kemenkumham.go.id

5) badan hukum INDONESIA, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan;
c) penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM;
e. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
f. rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;
g. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
h. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
i. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon dan stempel perusahaan;
j. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Perluasan dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
(4) Bentuk Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I-D dan Lampiran I-E.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perluasan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(6) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I-F.
Paragraf Kedua

(1) Perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Perluasan dan telah siap berproduksi/beroperasi, wajib memiliki Izin Usaha Perluasan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Khusus untuk Penanaman Modal di sektor industri, nomenklatur dari Izin Usaha Perluasan adalah Izin Perluasan.
(3) Izin Usaha Perluasan atas pelaksanaan Pendaftaran Perluasan/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga pembina bidang usaha.
(4) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan bidang usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Permohonan Izin Usaha Perluasan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

(1) Permohonan Izin Usaha Perluasan baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A.
(2) Permohonan Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan c) IMB;
2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa- menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri;
b) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan;
terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
4. hubungan afiliasi, mencakup:
a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
d. kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:
1. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;
2. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
3. bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung;
yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;
e. rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
www.djpp.kemenkumham.go.id

f. rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
g. hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);
h. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
i. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
j. rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki;
k. permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan;
l. untuk pengurusan permohonan Izin Usaha yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Usaha Perluasan dengan tembusan kepada:
a. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
b. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
d. Direktur Jenderal Pajak;
e. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
f. Gubernur yang bersangkutan;
g. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
h. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDKPM);
i. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDPPM).
j. Kepala Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing;
k. Pejabat Promosi Investasi INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing.
(4) Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Bentuk Izin Usaha Perluasan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan teknis dari instansi pembina bidang usahanya, dengan bentuk umum sebagaimana tercantum pada Lampiran III-I.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Usaha Perluasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(7) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III-M.

(1) Perusahaan Penanaman Modal dapat mengubah rencana dan/atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan.
(2) Perubahan rencana Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, antara lain mencakup perubahan:
a. nama perusahaan;
b. alamat perusahaan;
c. NPWP;
d. lokasi proyek;
e. ketentuan bidang usaha mencakup jenis dan kapasitas produksi;
f. pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun;
g. rencana investasi;
h. modal perseroan dan sumber pembiayaan;
i. penyertaan dalam modal perseroan;
j. luas tanah;
k. tenaga kerja INDONESIA;
l. rencana waktu penyelesaian proyek.
(3) Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, termasuk perubahan jangka waktu pelaksanaan kegiatan divestasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dengan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
(5) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan dapat melakukan perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan.
(2) Perubahan realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perubahan:
a. lokasi proyek;
b. ketentuan bidang usaha mencakup:
1. jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/investasi dan dalam lingkup KBLI yang sama; atau
2. kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha tidak sesuai dengan kapasitas terpasang di lokasi proyek berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan; dan/atau
3. pemasaran dan nilai ekspor per tahun;
c. masa berlaku izin usaha.
(3) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Usaha Perubahan.
(4) Perubahan selain yang dicakup pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 45.
(5) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

(1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Perubahan dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(4) untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pasal 27 ayat (3) untuk Penanaman Modal Asing.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Izin Prinsip Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(4) Bentuk Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II-B dan Lampiran II-C.
(5) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, diterbitkan Izin Usaha Perubahan, dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
(7) Izin Usaha Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(8) Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III-J.
(9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (5) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Perubahan atau Izin Usaha Perubahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II-D.
Paragraf Kesatu Perubahan Modal Perseroan

(1) Perusahaan Penanaman Modal Asing yang melakukan perubahan modal perseroan, mencakup perubahan:
a. jumlah modal dan persentase kepemilikan saham;
b. nama pemegang saham; dan/atau
c. negara asal pemegang saham, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan.
(2) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan ke PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengendali Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut Pengendali adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.
(2) Perusahaan Penanaman Modal yang berstatus perusahaan terbuka (Tbk.) dikategorikan sebagai:
a. perusahaan Penanaman Modal Asing apabila seluruh atau salah satu pengendali adalah Penanam Modal Asing;
b. perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri apabila seluruh pengendali adalah Penanam Modal Dalam Negeri.
(3) Perusahaan terbuka yang dikategorikan sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing harus memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan apabila terjadi perubahan Pengendali.
(4) Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan atas perusahaan terbuka (Tbk.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilengkapi dengan rekaman surat dari pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai Pengendali, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Paragraf Kedua Perubahan Lokasi Proyek

(1) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah dan perusahaan Penanaman Modal Asing, yang melakukan perpindahan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan baik di wilayah kabupaten/kota yang sama atau ke wilayah kabupaten/kota yang berbeda, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan.
(2) Atas terjadinya perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP BKPM.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha dan melakukan perpindahan lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip Perubahan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
(2) Dalam Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan kewajiban mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan untuk lokasi baru.
(3) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Usaha di lokasi baru, dapat langsung mengajukan Izin Usaha Perubahan tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan.

(1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
(2) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang mencantumkan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM, PDKPM dan LKPM periode terakhir;
d. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon;
f. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

(1) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
(2) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi persyaratan:
a. rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. untuk perubahan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan dilengkapi dengan data pendukung berupa rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari:
1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan c) IMB; atau
2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa- menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:
a) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri;
b) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan;
terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
4. hubungan afiliasi, mencakup:
a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:
1. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;
2. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
3. bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung;
yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;
e. akta perubahan tempat kedudukan beserta persetujuan Menteri Hukum dan HAM apabila lokasi kantor pusat perusahaan yang baru berbeda Kabupaten/Kota dengan lokasi lama;
f. rekaman NPWP sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;
g. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
h. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan;
i. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dilampiri surat kuasa bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan perubahan atas rencana bidang usaha, jenis serta kapasitas produksi, rencana pemasaran dan/atau perkiraan nilai ekspor yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan.
(2) Atas terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha, dapat melakukan:
a. perubahan jenis produksi karena:
1. melakukan diversifikasi produksi tanpa menambah mesin dan investasi, dalam lingkup KBLI yang sama dalam 5 (lima) digit; atau
2. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan bahwa kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha tidak sesuai dengan kapasitas terpasang mesin di lokasi proyek;
b. perubahan realisasi pemasaran dan nilai ekspor hasil produksi.
(2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), perusahaan wajib memiliki Izin Usaha Perubahan.
(3) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.

(1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
(2) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang dimohonkan untuk diubah;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. untuk perubahan kapasitas tanpa perubahan investasi agar melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
d. untuk perubahan bidang usaha dan jenis produksi agar melampirkan rencana kegiatan:
1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

e. untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
f. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
g. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
h. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
i. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
j. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

(1) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
(2) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang dimohonkan untuk diubah;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. data pendukung perubahan jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi berupa:
1. diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail;
2. penjelasan perhitungan kapasitas produksi dan gambar jenis produksi;
d. untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
e. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
www.djpp.kemenkumham.go.id

g. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
h. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dilampiri surat kuasa bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang memerlukan perpanjangan waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan, wajib memiliki izin Prinsip Perubahan.
(2) Permohonan perpanjangan rencana waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diajukan sebelum tanggal berakhirnya rencana waktu penyelesaian proyek yang telah ditetapkan.
(3) Atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek untuk jangka waktu sesuai dengan Izin Prinsip/Surat Persetujuan sebelumnya.
(4) Permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Izin Prinsip Perubahan, yang MENETAPKAN perpanjangan waktu penyelesaian proyek paling lama 2 (dua) tahun sejak Izin Prinsip Perubahan diterbitkan atau sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
(2) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang dimohonkan untuk diubah;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

c. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
d. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon;
f. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
Paragraf Kelima Masa Berlaku Izin Usaha

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan dan memerlukan perubahan masa berlaku Izin Usahanya, wajib memiliki Izin Usaha Perubahan atau ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Izin Usaha Perubahan, yang menyatakan bahwa Izin Usaha berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan operasional atau untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
(2) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang dimohonkan untuk diubah;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. data pendukung tentang perpanjangan masa berlaku Izin Usaha, apabila dipersyaratkan, berupa:
www.djpp.kemenkumham.go.id

1. rekomendasi/izin operasioal dari kementerian terkait bidang usaha; atau
2. persyaratan perpanjangan masa berlaku izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
e. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
f. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan, dan stempel perusahaan;
g. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dilampiri surat kuasa bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang melakukan perubahan:
a. Nama perusahaan;
b. NPWP;
c. Rencana investasi;
d. Sumber pembiayaan;
e. Perkiraan nilai ekspor;
f. Luas tanah;
g. Tenaga Kerja INDONESIA;
harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
(2) Atas terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan dengan menggunakan Lampiran II-A.
(4) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang mencantumkan nama dan atau ketentuan lain yang dimohonkan untuk diubah;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. data pendukung untuk perubahan:
1. Nama perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS;
2. NPWP, melampirkan NPWP baru;
3. Rencana investasi, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
4. Sumber pembiayaan, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
5. Luas tanah, melampirkan alasan perubahan serta rencana rincian penggunaan tanah dari direksi/pimpinan perusahaan;
6. Tenaga Kerja INDONESIA, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;
d. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
e. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
f. Permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
g. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
Paragraf Ketujuh Pembukaan Kantor Cabang

(1) Perusahaan yang akan membuka Kantor Cabang dapat memperoleh Izin Pembukaan Kantor Cabang dari PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi sesuai lokasi Kantor Cabang.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran IV-A.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Rekaman seluruh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan;
b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. Rekaman Akta Pembukaan Kantor Cabang;
d. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
e. Laporan ditandatangani di atas meterai cukup dan disampaikan oleh direksi/pimpinan perusahaan sebagai pelapor;
f. Laporan yang tidak ditandatangani dan tidak disampaikan secara langsung oleh pelapor harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala PDPPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Pembukaan Kantor Cabang, dengan tembusan kepada:
a. Kepala BKPM;
b. Kepala PTSP PDPPM (di lokasi kantor pusat);
c. Kepala PTSP PDKPM (di lokasi kantor pusat);
d. Kepala PTSP PDKPM (di lokasi kantor cabang).
(5) Izin Pembukaan Kantor Cabang diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(6) Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang tercantum dalam Lampiran IV-B.
(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala PDPPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan Izin Pembukaan Kantor Cabang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
(8) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV-C.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan, dan untuk melaksanakannya wajib memiliki Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
(2) Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan masing-masing dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Prinsip/Surat Persetujuan dan harus telah memiliki Izin Usaha atas sebagian atau seluruh Izin Prinsip/Surat Persetujuan.
(3) Apabila perusahaan yang melakukan penggabungan masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan dapat mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan atas proyek tersebut.
(4) Apabila perusahaan yang meneruskan kegiatan masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, dapat langsung ditampung dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
(5) Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
(6) Perusahaan yang meneruskan kegiatan harus melaksanakan semua ketentuan sesuai bidang usaha hasil penggabungan perusahaan sebagaimana tercantum pada Surat Persetujuan/ Izin Prinsip/Izin Usaha yang telah ditetapkan.
Paragraf Kesatu Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

(1) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya.
(2) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A.
(3) Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:
1. rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya,
2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
3. kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham atau Akta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS;
4. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
b. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk sektor industri dan selain sektor industri;
c. rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
d. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan yang meneruskan kegiatan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
e. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pasal 27 ayat (3) untuk Penanaman Modal Asing serta ditambahkan tembusan kepada Ketua KPPU.
(5) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(6) Bentuk Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V-B dan Lampiran V-C.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.
(8) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran V-D.
Paragraf Kedua Izin Usaha Penggabungan Perusahaan

(1) Perusahaan hasil penggabungan, wajib memiliki Izin Usaha pada saat siap melakukan produksi/operasi.
(2) Izin Usaha atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, dengan bidang usaha lebih dari 1 (satu) sektor, akan diterbitkan Izin Usaha yang terpisah untuk setiap sektor usahanya.
(3) Masa berlaku Izin Usaha adalah sepanjang perusahaan masih melakukan bidang usaha, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan Lampiran III-A, dengan dilengkapi persyaratan:
a. rekaman perizinan yang dimiliki berupa Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
b. legalitas perusahaan berupa rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. legalitas lokasi proyek:
1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa:
a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau b) sertifikat Hak Atas Tanah; dan c) IMB;
2. perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan:
a) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri;
c) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan;
terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau
3. perjanjian pinjam pakai:
a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
4. afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b, mencakup:
1) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan;
2) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi/pimpinan masing-masing perusahaan;
d. kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:
1. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;
2. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
3. bagi perusahaan yang berlokasi di gedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung;
e. kelengkapan perizinan terkait lingkungan dalam bentuk:
1. rekaman persetujuan/pengesahan AMDAL dan dokumen AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. rekaman persetujuan/pengesahan dokumen UKL dan UPL dan dokumen UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencantumkan jenis barang yang diproduksi dan total kapasitas produksi; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

3. rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah setempat untuk yang berlokasi di luar gedung perkantoran dan di luar kawasan industri;
f. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
g. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
h. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
i. permohonan Izin Usaha ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan, di atas meterai cukup dan stempel perusahaan;
j. untuk pengurusan permohonan Izin Usaha yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan Izin Usaha dengan tembusan kepada pejabat Instansi:
a. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
b. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannya);
c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
d. Direktur Jenderal Pajak;
e. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
f. Gubernur yang bersangkutan;
g. Kepala PDPPM/instansi Penyelenggara PTSP (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDKPM);
h. Kepala PDKPM/instansi Penyelenggara PTSP (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PTSP PDPPM);
i. Kepala Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing;
j. Pejabat Promosi Investasi INDONESIA di negara asal Penanam Modal Asing.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(7) Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan yang diterbitkan, sesuai ketentuan sektor/bidang usahanya, dengan bentuk standard sebagaimana tercantum pada Lampiran III-K.
(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya membuat Surat Penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(9) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III-M.

(1) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warga negara INDONESIA yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA;
(2) Kegiatan KPPA terbatas:
a. mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya; dan/atau
b. mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan Penanaman Modal Asing, di INDONESIA atau di negara lain dan INDONESIA, dan
c. berlokasi di ibukota provinsi dan beralamat di gedung perkantoran.
(3) Untuk melaksanakan kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing di INDONESIA wajib memiliki Izin kegiatan KPPA
(4) Jangka waktu Izin Kegiatan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Setelah periode jangka waktu 5 (lima) tahun, KPPA dapat diberikan perpanjangan waktu kembali apabila kegiatan KPPA berbeda dengan kegiatan periode sebelumnya.
(6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke PTSP BKPM dengan menggunakan Lampiran VI-A.
(7) Permohonan Izin Kegiatan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. rekaman anggaran dasar (article of association/ incorporation), dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan, dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa INDONESIA dari penterjemah tersumpah;
b. surat penunjukan (Letter of Appointment) dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan kepada pihak yang ditunjuk sebagai Chief of Representative Office;
c. bukti diri Chief of Representative Office:
1. jika perorangan WNA, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor;
2. jika perorangan WNI, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku;
d. surat pernyataan dari Chief of Representative Office yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Chief of Representative Office, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di INDONESIA;
e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan di negara asal atau Chief of Representative Office di INDONESIA, sebagai pemohon;
f. permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(5) disetujui, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Kegiatan KPPA dengan tembusan kepada:
a. Menteri Keuangan;
b. Menteri Perdagangan;
c. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Menteri yang membina bidang usaha;
www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
f. Gubernur/Bupati/Walikota;
g. Kepala PTSP/PDPPM/PDKPM;
h. Pejabat Promosi Investasi INDONESIA di negara asal KPPA.
(2) Izin Kegiatan KPPA diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(3) Bentuk Izin KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI-B.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(5) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan Izin Kegiatan KPPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
(5) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI-D.
Paragraf Kedua Perubahan Ketentuan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

(1) KPPA dapat mengubah ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Izin Kegiatan KPPA.
(2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup perubahan:
a. keterangan tentang perusahaan asing yang diwakili:
1. nama perusahaan;
2. alamat kantor pusat;
3. bidang usaha;
b. tempat kedudukan kantor perwakilan di INDONESIA:
1. nama;
2. alamat (sementara);
3. provinsi;
4. wilayah kegiatan;
c. keterangan tentang Chief of Representative Office:
1. nama;
2. kewarganegaraan;
3. nomor paspor/KTP;
4. jabatan;
5. alamat (di negara asal dan di INDONESIA);
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. rencana penggunaan tenaga kerja:
1. manajemen;
2. tenaga ahli;
3. staf dan karyawan.
(3) Dengan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus memiliki Izin Perubahan Ketentuan KPPA di INDONESIA.
(4) Permohonan Izin Perubahan Ketentuan KPPA di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan ke PTSP BKPM.
(5) Permohonan Izin Perubahan Ketentuan KPPA di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A.
(6) Permohonan Izin Perubahan Ketentuan KPPA di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. rekaman Izin kegiatan KPPA;
b. rekaman Laporan KPPA;
c. dalam hal terjadi perubahan:
1. keterangan tentang perusahaan yang diwakili, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation), dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan, dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa INDONESIA dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri;
2. keterangan tentang Chief of Representative Office, agar melampirkan:
a) surat penunjukan dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan kepada pihak yang ditunjuk sebagai Chief of Representative Office;
b) bukti diri Chief of Representative Office:
1) perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas;
2) perorangan INDONESIA, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP;
c) surat pernyataan dari Chief of Representative Office yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Chief of Representative Office, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di INDONESIA;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup dan disampaikan oleh Chief of Representative Office sebagai pemohon;
e. permohonan yang tidak ditandatangani dan tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, diterbitkan Perubahan Ketentuan KPPA di INDONESIA dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(8) Bentuk Perubahan Ketentuan KPPA di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI-C.
(9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Penolakan Perubahan Ketentuan KPPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
(10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VI-D.
Paragraf Ketiga Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

(1) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) adalah perorangan WNI atau WNA yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA.
(2) KP3A dapat berbentuk Agen Penjualan (Selling Agent) dan/atau Agen Pabrik (Manufactures Agent) dan/atau Agen Pembelian (Buying Agent).
(3) KP3A dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya seperti mengajukan tender, menandatangani kontrak, menyelesaikan klaim dan sejenisnya.
(4) KP3A dapat dibuka di ibukota propinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik INDONESIA.
(5) Setiap KP3A yang mempekerjakan 1 (satu) orang WNA yang berpendidikan Strata 1 (S1) atau setara dengan S1, dan berpengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidangnya, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tenaga ahli dan/atau tenaga administrasi WNI yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian mempekerjakan Tenaga Kerja INDONESIA dengan melampirkan rekaman KTP dan kontrak kerja atau slip gaji yang masih berlaku.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Dalam penyelenggaraan kegiatan di KP3A, harus memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) dari PTSP BKPM.

(1) Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) terdiri dari:
a. SIUP3A Sementara;
b. SIUP3A Baru/Tetap;
c. SIUP3A Perpanjangan;
d. SIUP3A Perubahan.
(2) SIUP3A Sementara berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(3) SIUP3A Baru/Tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(4) SIUP3A Perpanjangan berlaku sesuai masa berlaku surat penunjukan dari perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri, paling lama 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam penunjukan dan dapat diperpanjang sesuai dengan surat penunjukan.

(1) Permohonan SIUP3A Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-A, ditambah persyaratan:
a. daftar isian permohonan;
b. Letter of Intent, Letter of Appointment, Letter of Statement (asli dan rekaman) yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;
c. Letter of Reference dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;
d. rencana kerja perwakilan (hanya untuk pengajuan SIUP3A Sementara);
e. surat model TA.00 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (hanya untuk pengajuan SIUP3A Sementara);
f. kepala kantor perwakilan melampirkan:
1. curiculum vitae dan ijazah;
2. perorangan asing, rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

3. perorangan INDONESIA, rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP;
g. permohonan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan;
h. surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan;
i. untuk pengurusan permohonan SIUP3A Sementara yang tidak dilakukan secara langsung oleh calon kepala kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX

(1) SIUP3A ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada:
a. Menteri Keuangan;
b. Menteri Perdagangan;
c. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
e. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
f. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
g. Gubernur/Walikota/Bupati;
h. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
i. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
j. Kepala PTSP PDPPM;
k. Kepala PTSP PDKPM;
l. Pejabat Promosi Investasi INDONESIA di negara asal KP3A.
(2) SIUP3A diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(3) Bentuk SIUP3A:
a. SIUP3A Sementara, pada Lampiran VII-B;
b. SIUP3A Baru/Tetap, pada Lampiran VII-C;
c. SIUP3A Perpanjangan, pada Lampiran VII-D;
d. SIUP3A Perubahan, pada Lampiran VII-E.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang memiliki Izin Prinsip dan telah berbadan hukum atau memiliki Izin Usaha yang masih berlaku dapat memperoleh fasilitas fiskal dan nonfiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. fasilitas bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang;
b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
c. usulan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
(3) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Tax Allowance.
(4) Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
(5) Fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
d. Rekomendasi Visa untuk bekerja (TA.01);
e. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

(1) Permohonan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diajukan kepada PTSP BKPM.
(2) Permohonan insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) diajukan kepada PDPPM atau PDKPM sesuai kewenangannya.
(3) Permohonan fasilitas fiskal untuk perusahaan yang berlokasi di KPBPB dan KEK diatur tersendiri dengan peraturan Badan Pengelola KPBPB dan Administrator KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Tata cara pengajuan permohonan Fasilitas Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2):
a. perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dengan dilampiri persyaratan administrasi lengkap;
b. perusahaan mendapatkan tanda terima sementara setelah permohonan dan administrasi dinyatakan lengkap;
c. perusahaan akan diundang dalam rangka rapat teknis dengan membawa tanda terima sementara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan;
d. permohonan fasilitas impor mesin dalam rangka pengembangan mencakup perluasan atau restrukturisasi/ modernisasi dan rehabilitasi;
e. bagi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin untuk pengembangan yang meliputi restrukturisasi/modernisasi dan rehabilitasi dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
f. bagi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor barang dan bahan harus dilakukan kunjungan ke lokasi proyek untuk verifikasi realisasi mesin berfasilitas dan menghitung kapasitas produksi aktual selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
g. berkas permohonan perusahaan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administratif yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menarik kembali tanda terima sementara;
h. berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administratif yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat teknis atau kunjungan ke lapangan;
i. bagi perusahaan yang telah dilakukan pembahasan teknis dan/atau kunjungan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada huruf c, e, atau f akan diberikan tanda terima tetap;
j. Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk atas Mesin atau Barang dan Bahan atau Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas Mesin atau Barang dan Bahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima tetap;
k. bagi perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Tax Allowance dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
www.djpp.kemenkumham.go.id

l. berkas permohonan perusahaan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administratif yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menarik kembali tanda terima sementara selambat-lambatnya 2 (hari) kerja setelah pengajuan;
m. berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administratif yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut;
n. setelah permohonan dan administrasi sebagaimana huruf k dinyatakan lengkap, perusahaan akan diundang dalam rapat trilateral antara BKPM, Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan dengan membawa tanda terima sementara selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan;
o. Dalam hal keputusan rapat trilateral sebagaimana huruf n permohonan dapat diproses lebih lanjut, maka akan diadakan rapat interkem dengan kementerian terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat trilateral;
p. Keputusan rapat interkem sebagaimana huruf o disampaikan kembali ke BKPM untuk diproses sesuai hasil keputusan rapat selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah rapat interkem;
q. Bagi perusahaan yang telah dilakukan rapat interkem sebagaimana huruf p akan diberikan tanda terima tetap;
r. Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya tanda terima tetap.
Paragraf Kesatu Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

(1) Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dapat menggunakan mesin produksi dalam negeri dan/atau impor.
(2) Perusahaan yang menggunakan mesin impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.
(3) Rencana pengadaan seluruh mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus ditentukan dan disampaikan pada awal permohonan fasilitas dan komposisi tersebut digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin.

(1) Permohonan fasilitas bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) untuk pembangunan dan pengembangan, diajukan kepada PTSP BKPM.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah perluasan usaha atau peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk dengan KBLI yang sama melebihi 30% dari kapasitas izin.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir permohonan fasilitas atas impor mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII-A, dan dengan dilengkapi persyaratan:
a. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM;
b. Izin Prinsip yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya;
c. permohonan masterlist diajukan untuk pengadaan mesin yang akan di impor secara keseluruhan sesuai dengan Izin Prinsip yang telah diterbitkan dan disampaikan pada awal pengajuan;
d. Daftar Mesin dan soft copy-nya berdasarkan Investor Module BKPM yang meliputi jenis barang, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
e. NPWP dan tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pembangunan industri;
f. NPWP dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk pengajuan fasilitas impor mesin untuk pengembangan (perluasan) industri;
g. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK;
h. rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
i. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa;
j. kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;
k. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
l. data teknis atau brosur mesin;
www.djpp.kemenkumham.go.id

m. bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
n. bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
o. bagi perusahaan industri karet menjadi sheet, lateks pekat, crumb rubber, harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
p. bagi perusahaan perkebunan tebu terpadu dengan industri pengolahannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan yang telah dimiliki;
q. Izin Prinsip khusus perusahaan pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;
r. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf q harus sudah berstatus clean and clear dari Kementerian ESDM;
s. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
t. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
u. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(4) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan dan pengembangan diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip.
(5) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk dengan dilampiri daftar mesin, dengan tembusan kepada:
a. Menteri Keuangan;
b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Direktur Jenderal Pajak;
d. Direktur Jenderal terkait;
e. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
f. Kepala PDPPM;
g. Kepala PDKPM;
h. Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat.
(6) Bentuk Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas Pemasukan Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (perluasan) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII- B.
(7) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas Pemasukan Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (perluasan) dengan menyebutkan alasan penolakan.
(8) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VIII-C.

Barang bukan baru dapat di impor sebagai barang modal yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dengan prosedur pengimporan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dan akan melakukan restrukturisasi/modernisasi/ rehabilitasi dengan menambah kapasitas izin produksi tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana telah ditetapkan di dalam Izin Usaha dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka impor.
(2) Fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak termasuk barang dan bahan.
(3) Terhadap perusahaan Penanaman Modal yang mengajukan permohonan fasilitas atas impor mesin untuk pengembangan meliputi restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi dapat dilakukan peninjauan langsung ke lokasi pabrik oleh Tim Verfikasi BKPM.
(4) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin untuk restrukturisasi/modernisasi/ rehabilitasi diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan Keputusannya dan tidak dapat diperpanjang.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Permohonan fasilitas atas impor mesin/peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir permohonan fasilitas atas impor mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX-A, dan dengan dilengkapi persyaratan:
a. Izin Usaha (IU) dalam rangka Penanaman Modal yang masih berlaku;
b. Daftar Mesin dan soft copy-nya berdasarkan Investor Module BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
c. NPWP dan Surat Penetapan Pengusaha Kena Pajak;
d. NIK atau tanda terima pengajuan NIK;
e. rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
f. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa;
g. penjelasan tentang mesin yang akan diganti/ dimodernisasi/ direhabilitasi termasuk alasannya;
h. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa;
i. data teknis atau brosur mesin yang akan diimpor;
j. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
k. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
l. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(6) Perusahaan yang Izin Usahanya diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dapat mengajukan fasilitas impor mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/ rehabilitasi.
(7) Terhadap perusahaan Penanaman Modal yang mengajukan permohonan fasilitas impor mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakukan penelitian dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pabrik atau dengan cara lain oleh Tim Verifikasi BKPM.
(8) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Pemasukan Mesin Untuk Pengembangan (restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(9) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IX-B.
(10) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Pemasukan Mesin Untuk Pengembangan (restrukturisasi/ modernisasi/rehabilitasi) dengan menyebutkan alasan penolakan.
(11) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IX-C.
Paragraf Kedua Perubahan Penetapan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin

(1) Atas Keputusan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 81 dapat dilakukan perubahan penetapan.
(2) Perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup:
a. perubahan, penggantian dan/atau penambahan mesin;
b. perpanjangan jangka waktu impor mesin;
c. perubahan, penggantian spesifikasi teknis mesin;
d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan tempat pemasukan;
e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat;
f. perubahan, penggantian dan/atau penambahan rincian mesin.
(3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
a. mesin belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
b. masih dalam jangka waktu pembebasan.
(4) Perubahan atas penetapan fasilitas bea masuk atas mesin hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(5) Permohonan fasilitas bea masuk atas perubahan penetapan impor mesin bagi perusahaan Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PTSP BKPM.
(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan dengan menggunakan formulir permohonan perubahan dan/atau penambahan atas fasilitas impor mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran X-A dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel disertai dengan alasan perubahan, penggantian dan/atau penambahan Fasilitas Atas impor Mesin;
b. Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin yang akan diajukan perubahan;
c. Izin Prinsip Penanaman Modal yang masih berlaku diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
d. Daftar Mesin dan soft copy-nya berdasarkan Investor Module BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
e. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan apabila ada penambahan mesin/peralatan;
f. kalkulasi kapasitas mesin produksi atau kalkulasi kapasitas jasa apabila ada penambahan mesin/peralatan;
g. denah tata letak mesin pabrik dan/atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa, apabila ada penambahan mesin/peralatan;
h. bagi perusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
i. data teknis atau brosur mesin (khusus untuk penambahan/penggantian mesin peralatan);
j. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
k. rekapitulasi realisasi impor mesin dan tanda terima penyampaian laporan realisasi impor mesin;
l. surat pernyataan bermeterai bahwa terhadap mesin/peralatan yang tertera dalam masterlist yang akan diubah/diganti sebelum dilakukan pengimporan;
m. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu, Peraturan ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Fasilitas Impor Mesin dan/atau Surat Keputusan Penambahan Fasilitas Impor Mesin.
(8) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran X-B dan Lampiran X-C.
(9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Perubahan Fasilitas Impor Mesin dan/atau Surat Penolakan Penambahan Fasilitas Impor Mesin dengan menyebutkan alasan penolakan.
(10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran X-D dan X-E.

(1) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin/peralatan diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan penetapan.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diperpanjang setiap tahun paling lama sesuai dengan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip.
(3) Keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas bea masuk mesin/peralatan.
(4) Jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin/peralatan untuk pengembangan dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi diberikan selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan Keputusannya dan tidak dapat diperpanjang.
(5) Permohonan Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin bagi perusahaan Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk, diajukan kepada PTSP BKPM, dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI-A, dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. rekaman Izin Prinsip yang masih berlaku;
b. rekaman Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk atas impor mesin yang diajukan perpanjangan jangka waktunya;
c. rekapitulasi realisasi atas jenis mesin/peralatan yang sudah di impor;
d. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
www.djpp.kemenkumham.go.id

e. permohonan yang disertai penjelasan/alasan pengajuan perpanjangan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan;
f. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin.
(7) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran XI-B.
(8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin dengan menyebutkan alasan penolakan.
(9) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI-D.
Paragraf Ketiga Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha Industri, dapat diberikan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagai bahan baku kebutuhan 2 (dua) tahun produksi atas penggunaan mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari PTSP BKPM.
(2) Fasilitas bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan keputusan fasilitas atas impor barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI-A.
(3) Fasilitas bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
(4) Permohonan keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Izin Usaha Industri diterbitkan.
(5) Perusahaan yang menggunakan mesin produksi Dalam Negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) yang dinyatakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, diberikan fasilitas www.djpp.kemenkumham.go.id

bea masuk atas pengimporan barang dan bahan untuk kebutuhan 4 (empat) tahun dengan waktu pengimporan diberikan sekaligus selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal keputusan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.
(6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan khusus untuk jenis produk barang dan bahan yang diatur ketentuan tata niaga impor berupa kuota impor berdasarkan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu importasi selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan keputusan persetujuan perpanjangan, dengan jumlah sebesar sisa alokasi impor yang belum direalisasikan.
(7) Permohonan persetujuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak dinyatakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
(8) Terhadap perusahaan Penanaman Modal yang mengajukan permohonan persetujuan fasilitas impor barang dan bahan dilakukan peninjauan langsung ke lokasi pabrik oleh Tim Verifikasi BKPM.
(9) Permohonan persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan bagi perusahaan Penanaman Modal, dilengkapi persyaratan:
a. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM;
b. Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
c. Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin;
d. Daftar barang dan bahan serta softcopy-nya berdasarkan investor module BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
e. NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
f. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
g. rekaman Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
h. kalkulasi kapasitas mesin terpasang/produksi dan kalkulasi penggunaan barang dan bahan berdasarkan kapasitas mesin yang telah diberikan persetujuan fasilitas pembebasan bea masuk;
www.djpp.kemenkumham.go.id

i. laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
j. Surat Kementerian Perindustrian yang menyatakan Tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
k. Pemberitahuan Pabean Impor Mesin atau faktur pembelian mesin Dalam Negeri;
l. data teknis atau brosur barang dan bahan;
m. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
n. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
o. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan.
(11) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tercantum dalam Lampiran XII-B.
(12) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(13) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran XII-C.
Paragraf Keempat Perubahan Penetapan Bea Masuk Fasilitas Impor Barang dan Bahan

(1) Atas persetujuan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (9) sepanjang belum direalisasikan impornya dapat dilakukan perubahan.
(2) Perubahan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
a. perubahan/penggantian barang dan bahan;
b. perpanjangan jangka waktu impor barang dan bahan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

c. perubahan/penggantian spesifikasi teknis barang dan bahan;
d. perubahan, penggantian dan/atau penambahan pelabuhan bongkar;
e. perubahan, penggantian dan/atau penambahan negara muat.
(3) Perubahan atas keputusan pemberian fasilitas sebagaimana ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
a. barang dan bahan belum diimpor, yaitu belum mendapatkan nomor pendaftaran (Nopen) atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
b. masih dalam jangka waktu pembebasan.
(4) Perubahan impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengubah jumlah (kuota) barang dan bahan yang telah disetujui sebelumnya.
(5) Terhadap perusahaan Penanaman Modal yang mengajukan permohonan perubahan/penggantian fasilitas impor barang dan bahan dapat dilakukan peninjauan langsung ke lokasi pabrik oleh Tim Verifikasi BKPM apabila diperlukan.
(6) Permohonan Fasilitas Bea Masuk atas Perubahan/Penggantian Impor Barang dan Bahan bagi perusahaan Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Keputusan Fasilitas, diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perubahan/penggantian persetujuan fasilitas atas impor barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII-A, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
b. Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang dan Bahan;
c. daftar barang dan bahan yang diubah/diganti dan daftar barang dan bahan pengganti serta softcopy-nya berdasarkan investor module BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;
d. rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan dengan menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e. penjelasan alasan perubahan/penggantian Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan;
f. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
www.djpp.kemenkumham.go.id

g. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
h. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Fasilitas Barang dan Bahan.
(8) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran XIII-B.
(9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Perubahan Barang dan Bahan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIII-C.

(1) Perusahaan yang telah memperoleh Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan, apabila belum menyelesaikan impornya dalam waktu 2 (dua) tahun dapat diberikan perpanjangan waktu pengimporan.
(2) Perusahaan yang menggunakan mesin produksi Dalam Negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri sekurang-kurangnya 30% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) dapat diberikan perpanjangan waktu pengimporan.
(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali untuk masa pengimporan selama 1 (satu) tahun.
(4) Pengajuan permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan sebagaimana ayat (3) harus diajukan sebelum jangka waktu berlakunya pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan berakhir.
(5) Permohonan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pengimporan barang dan bahan bagi perusahaan Penanaman Modal yang telah mendapat Surat Keputusan Fasilitas Penanaman Modal, diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir permohonan perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI-A, dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Izin Usaha (IU) yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Surat Keputusan Fasilitas Bea Masuk atas impor barang dan bahan;
c. rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan dan penjelasan tentang sisa barang dan bahan yang belum diimpor;
d. tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM atau PDKPM dan LKPM periode terakhir;
e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel;
f. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Pengimporan Barang dan Bahan.
(7) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran XI-C.
(8) Keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku fasilitas barang dan bahan.
(9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan membuat Surat Penolakan Perubahan Barang dan Bahan dengan menyebutkan alasan penolakan.
(10) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XI-E.
Paragraf Kelima Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, dapat diusulkan untuk memperoleh fasilitas pajak penghasilan badan.
(2) Permohonan usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan bagi perusahaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh perusahaan Penanaman Modal sebagai wajib pajak Dalam Negeri diajukan kepada PTSP BKPM.
(3) Permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV- A dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan;
b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan badan;
d. uraian dari komponen nilai investasi;
e. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan. Ketentuan tentang Surat Kuasa sebagaimana dimaksud diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu, dalam Peraturan ini.
(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
(5) Bentuk surat usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV-B.

(1) Permohonan baru fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) diajukan kepada:
a. PTSP BKPM
1. API-P dan API-U bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah;
2. penerbitan RPTKA baru dan pengesahan RPTKA perubahan;
3. perpanjangan RPTKA dengan wilayah kerja lintas provinsi;
4. penerbitan IMTA baru;
5. perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas provinsi;
b. PTSP PDPPM www.djpp.kemenkumham.go.id

1. API-P dan API-U bagi Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. penerbitan perpanjangan RPTKA dengan wilayah kerja dalam 1 (satu) provinsi dan tidak mengandung perubahan;
3. penerbitan perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten;
c. PTSP PDKPM perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di 1 (satu) kabupaten/kota;
d. PTSP KPBPB penerbitan API-P dan API-U baru dan perubahan, bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang berdomisili di KPBPB;
e. PTSP KEK penerbitan API-P dan API-U baru dan perubahan, bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang berdomisili di KEK.
(2) Permohonan baru fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b bagi Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi diajukan kepada PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau bentuk pelayanan lain, pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk penerapan program aplikasi penerbitan API.
(3) Permohonan baru fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dan huruf e, bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang berdomisili di KPBPB diajukan kepada PTSP KPBPB dan di KEK diajukan kepada PTSP KEK, pelaksanaannya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk penerapan program aplikasi penerbitan API.
Paragraf Kesatu Angka Pengenal Importir (API)

(1) Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API.
(2) API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. API Produsen (API-P);
b. API Umum (API-U).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Setiap importir hanya memiliki 1 (satu) jenis API.
(4) API-P diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
(5) Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
(6) Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan barang modal yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
(7) API-U diberikan hanya kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.
(8) Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya untuk kelompok/jenis barang yang tercakup 1 (satu) bagian (section) sebagaimana tercantum pada Daftar Bagian Dalam Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(9) Penandatangan API adalah Direksi dan Kuasa Direksi.
(10) Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) apabila:
a. perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang berasal dari perusahaan yang berada di luar negeri dan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-U dimaksud;
atau
b. perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
(11) Kelompok/jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat
(9) tercantum dalam API-U yang diberikan kepada masing-masing perusahaan.
(12) Daftar Bagian Dalam Sistem Klasifikasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 perubahan terakhir Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012.
(13) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat diperoleh melalui:
a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;
b. kepemilikan saham;
www.djpp.kemenkumham.go.id

c. anggaran dasar;
d. perjanjian keagenan/distributor;
e. perjanjian pinjaman (loan agreement); atau
f. perjanjian penyediaan barang (supplier agreement).

(1) Permohonan untuk memperoleh API diajukan dengan menggunakan formulir API sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV-A.
(2) API berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah INDONESIA dan selama perusahaan masih menjalankan bidang usahanya.
(3) Perusahaan pemilik API sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran ulang di PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, KPBPB dan PTSP KEK setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
(4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa 5 (lima) tahun.

(1) Permohonan untuk memperoleh API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
a. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan;
b. rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir beserta pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM;
c. rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/rekaman perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
d. rekaman NPWP Perusahaan sesuai dengan alamat domisilinya;
e. rekaman TDP Perusahaan sesuai dengan alamat domisilinya;
f. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, untuk API- P;
g. rekaman izin usaha di bidang perdagangan impor yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, untuk API-U;
h. referensi dari Bank Devisa, untuk API-U;
i. rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) khusus untuk Tenaga Kerja Asing yang menandatangani API;
www.djpp.kemenkumham.go.id

j. rekaman KTP bagi WNI atau Paspor yang masih berlaku bagi WNA bagi penandatangan API yaitu Direksi dan Kuasa Direksi;
k. pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing- masing Direksi dan Kuasa Direksi penandatangan API sebanyak 2 (dua) lembar dengan ukuran 3x4 cm;
l. surat kuasa dari direksi apabila penandatangan dokumen impor API bukan direksi;
m. untuk API-U yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus melampirkan:
1. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik API-U yang menyatakan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang berada diluar negeri; dan
2. bukti hubungan istimewa yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat Diplomatik/Konsuler/ Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri tempat dimana perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri berada; atau
3. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan atau pejabat Diplomatik/Konsuler/Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri tempat dimana perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri berada;
n. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Peraturan ini.
(2) Atas permohonan API sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan API yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan, dengan tembusan kepada:
a. Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
b. Direktur Urusan Luar Negeri Bank INDONESIA;
c. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
d. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau Dinas Perdagangan Provinsi.
(3) API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(4) Bentuk API sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV-B dan Lampiran XV-C.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Paragraf Kedua Perubahan API

(1) Untuk setiap perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam API harus mengajukan permohonan perubahan API, menggunakan formulir pada Lampiran XV-A.
(2) Permohonan untuk perubahan API ayat (1) dilampiri persyaratan untuk pengajuan permohonan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dengan dilengkapi tambahan persyaratan:
a. mengembalikan API asli sebelumnya;
b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian apabila kartu API lama hilang.
(3) Atas permohonan perubahan API sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diterbitkan API yang ditandatangani oleh Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Perdagangan, dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).
(4) API sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(5) API berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk seluruh wilayah INDONESIA dan selama perusahaan masih menjalankan bidang usahanya.
Paragraf Ketiga Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(1) Perusahaan Penanaman Modal dan Perwakilan Perusahaan Asing dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).
(2) Untuk dapat memperkerjakan TKA, perusahaan harus memiliki perizinan TKA, dengan tahapan:
a. memperoleh Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
b. memproses IMTA.
(3) TKA yang akan bekerja pada perusahaan Penanaman Modal dan Perwakilan Perusahaan Asing, yang sudah siap datang ke INDONESIA wajib memiliki Visa Untuk Bekerja yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Permohonan untuk perizinan TKA diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
Paragraf Keempat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

(1) Permohonan untuk memperoleh pengesahan RPTKA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dengan dilengkapi persyaratan:
a. surat permohonan;
b. formulir isian RPTK-1 (L:I, II, III, IV);
c. rekaman Surat Ijin Usaha dari instansi teknis terkait;
d. Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip;
e. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
f. bagan/struktur organisasi perusahaan;
g. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
h. rekaman kontrak kerja;
i. persetujuan instansi teknis terkait, khusus bagi jabatan antara lain di Subsektor Migas, Pertambangan Umum Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP) dan Listrik dan Subsektor Jasa Pelayanan Medik.
(2) Atas permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan pengesahan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM dalam bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA, dengan tembusan kepada:
a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. Kepala BKPM;
c. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
d. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
f. Kepala PDPPM.
(3) Surat Keputusan Pengesahan RPTKA diterbitkan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(1) Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA.
(2) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan jabatan, lokasi dan jumlah tenaga kerja asing diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(3) Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
a. PTSP BKPM apabila lokasi kerjanya lintas provinsi, atau
b. PTSP PDPPM apabila lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi;
dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(4) Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan RPTKA dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) ditambah rekaman Surat Keputusan Pengesahan RPTKA yang sudah dimiliki disertai alasan perubahan dan/atau perpanjangan RPTKA tersebut.
(5) Atas permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Surat Keputusan Perubahan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM.
(6) Atas permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Surat Keputusan Perpanjangan RPTKA yang ditandatangani oleh:
a. pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM apabila lokasi kerja lintas provinsi;
atau
b. Kepala PTSP PDPPM apabila lokasi kerja dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
(7) Surat Keputusan Perubahan dan/atau Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diterbitkan dengan tembusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 94 ayat (2).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(8) Surat Keputusan Perubahan dan/atau Perpanjangan RPTKA diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
Paragraf Kelima Rekomendasi Visa Untuk Bekerja

(1) Untuk mendapatkan Visa Untuk Bekerja bagi permohonan perubahan dan/atau perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), perusahaan pengguna TKA harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh visa untuk bekerja (Rekomendasi TA.01) dari PTSP BKPM dengan berpedoman kepada ketentuan instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
(2) Permohonan Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP BKPM menggunakan formulir TA.01 sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dengan dilengkapi persyaratan:
a. formulir TA.02 (surat permohonan dari pemohon);
b. rekaman surat keputusan pengesahan RPTKA;
c. daftar riwayat hidup Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
d. rekaman ijasah atau bukti pengalaman kerja;
e. pasfoto ukuran 4x6 cm 4 (empat) lembar;
f. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
g. rekaman paspor yang masih berlaku;
h. rekaman Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
i. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
j. nama pendamping serta program pendidikan dan latihan bagi calon pengganti TKWNAP yang bersangkutan;
k. perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKWNAP (waktu pengambilan IMTA).
(3) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan.
(5) Rekomendasi TA.01 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada petugas Imigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM.
(6) Apabila permohonan Visa Untuk Bekerja berdasarkan Rekomendasi TA.01 disetujui, petugas Imigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Visa dan mengirimkannya ke Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di negara asal Tenaga Kerja Asing.
Paragraf keenam Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

(1) Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dengan dilengkapi persyaratan:
a. formulir TA.02 (surat permohonan dari pemohon);
b. rekaman surat keputusan pengesahan RPTKA;
c. daftar riwayat hidup TKWNAP;
d. rekaman ijasah atau bukti pengalaman kerja;
e. pasfoto ukuran 4x6 cm 4 (empat) lembar;
f. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
g. rekaman paspor yang masih berlaku;
h. rekaman Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
i. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
j. nama pendamping serta program pendidikan dan latihan bagi calon pengganti TKWNAP yang bersangkutan;
k. perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKWNAP (waktu pengambilan IMTA).
(2) Atas permohonan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Persetujuan IMTA yang ditandatangani oleh pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM dalam bentuk Surat Keputusan IMTA, dengan tembusan kepada:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. Kepala BKPM;
c. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
d. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
e. Direktur Jenderal Imigrasi;
f. Direktur Jenderal Pajak;
g. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
h. Kepala PDPPM;
i. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota;
j. Kepala PDKPM.
(3) Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
(4) Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Dalam hal perusahaan dan Perwakilan Perusahaan Asing akan memperpanjang IMTA wajib mengajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan menggunakan formulir IMTA, kepada:
a. PTSP BKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi dan TKA yang bekerja di KPPA dan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
b. PTSP PDPPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
c. PTSP PDKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu kabupaten/kota.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SK IMTA dari TKA yang bersangkutan berakhir masa berlakunya, dengan menggunakan formulir IMTA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dilengkapi persyaratan:
a. formulir TA.02 (surat permohonan dari pemohon);
b. rekaman surat keputusan pengesahan RPTKA;
c. buku legitimasi IMTA lama;
d. bukti pelunasan pajak orang asing;
e. bukti pelunasan dana Iuran Wajib Pendidikan dan Pelatihan (IWPL) (apabila sudah terkena);
f. laporan realisasi pelaksanaan diklat;
www.djpp.kemenkumham.go.id

g. pasfoto ukuran 4x6 cm 3 (tiga) lembar;
h. rekaman RPTKA yang masih berlaku;
i. rekaman paspor;
j. rekaman Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
k. bukti laporan keberadaan/kedatangan TKA ke Kantor Kementerian Tenaga Kerja setempat;
l. perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKWNAP;
m. rekomendasi dari instansi teknis terkait bagi RPTKA yang akan diperpanjang.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM atau Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan IMTA dengan tembusan kepada instansi terkait, sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 ayat (2).
(4) Surat Keputusan Perpanjangan IMTA diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

(1) Penanaman Modal yang memerlukan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah, permohonannya diajukan kepada PDPPM/instansi Penyelenggara PTSP atau PDKPM/instansi Penyelenggara PTSP sesuai kewenangannya.
(2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal di daerah.

(1) Layanan informasi yang terkait dengan Penanaman Modal dilakukan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK kepada para Penanam Modal.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pemberian Layanan Informasi dilaksanakan oleh petugas pelayanan konsultasi yang terdapat di area Front Office dan Investor Relation Unit (IRU).
(3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain:
a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal di PTSP;
b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan;
c. pengisian formulir dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.
Layanan Pengaduan

(1) PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal bagi para Penanam Modal.
(2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK atau secara tidak langsung melalui kotak pengaduan, short message services (sms), email, telepon, faksimili dan jaringan media sosial.

(1) Pemohon perizinan dan/atau nonperizinan Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data palsu, tidak dapat melakukan pengurusan perizinan dan/atau nonperizinan Penanaman Modal di PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya, untuk paling sedikit 1 (satu) tahun dan akan diumumkan secara terbuka.
(2) Pemohon perizinan dan/atau nonperizinan Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data palsu yang telah terbukti dalam permohonan Penanaman Modal yang disampaikan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya, akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal yang diajukan oleh Penanam Modal yang belum berbadan hukum, penandatanganan permohonan dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham atau pihak lain yang diberi kuasa.
(2) Untuk perusahaan yang telah berbadan hukum INDONESIA, penandatanganan permohonan harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan.
(3) Penandatanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
a. surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan Perusahaan;
c. rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya; dan
d. bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.
(4) Kuasa untuk menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubstitusikan lagi kepada pihak lain.
(5) Pengurusan permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke instansi penyelenggara PTSP bidang Penanaman Modal, dilakukan oleh:
a. direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon;
b. karyawan perusahaan yang diberi kuasa khusus untuk pengurusan permohonan tanpa hak substitusi; atau
c. jasa konsultan/konsultan hukum yang berbadan hukum dan diberikan kuasa khusus untuk pengurusan permohonan tanpa hak substitusi;
www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c hanya dapat dilakukan/dikuasakan kepada pihak lain yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat kepada Pejabat Instansi Penyelenggara PTSP bidang Penanaman Modal serta bertanggungjawab atas seluruh informasi yang disampaikan.
(7) Kuasa pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib dilengkapi dengan surat kuasa asli bermeterai cukup, identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (6) wajib menggunakan format/bentuk surat kuasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM ini;
(2) Bentuk surat kuasa penandatangan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Lampiran XVI-A untuk Bahasa INDONESIA dan Lampiran XVI-B untuk Bahasa Inggris.
(3) Bentuk surat kuasa pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4), tercantum dalam Lampiran XVI-C untuk Bahasa INDONESIA dan Lampiran XVI-D untuk Bahasa Inggris.

(1) Direksi/Pimpinan Perusahaan wajib memahami, menyetujui dan menandatangani pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan, yang menyatakan, menjamin dan bertanggungjawab atas:
a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
b. kesesuaian semua rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.
(2) Dalam hal permohonan diajukan sebelum berbadan hukum INDONESIA kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat
(1) menjadi tanggungjawab seluruh calon pemegang saham atau pihak yang diberi kuasa menandatangani permohonan Perizinan dan Nonperizinan.

(1) Dalam rangka penyeragaman penomoran atas Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/ instansi www.djpp.kemenkumham.go.id

penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK perlu dilakukan pengaturan format penomoran.
(2) Format penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penomoran perusahaan serta penomoran produk Perizinan dan Nonperizinan.
(3) Penomoran perusahaan diberikan secara otomatis oleh SPIPISE.
(4) Penomoran produk Perizinan dan Nonperizinan, mencakup komponen antara lain:
a. nomor urut surat;
b. kode wilayah instansi penyelenggara PTSP penerbit Perizinan dan Nonperizinan;
c. kode jenis Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan;
d. kode jenis penyertaan modal perusahaan Penanaman Modal;
e. tahun penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
yang setiap komponen tersebut dipisahkan dengan garis miring.
(5) Format penomoran Persetujuan Pabean, setelah penulisan nomor diikuti dengan pencantuman kata Pabean, status perusahaan dan tahun penerbitan.

(1) Kode wilayah PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b, diatur sebagai berikut:
a. kode wilayah untuk PTSP BKPM adalah angka 1 (satu);
b. kode wilayah untuk PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK mengacu kepada ketentuan kode wilayah yang diatur oleh Badan Pusat Statistik;
c. penulisan kode wilayah untuk PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, diawali dengan kode wilayah provinsi dilanjutkan dengan kode wilayah kabupaten/kota mengacu kepada ketentuan kode wilayah yang diatur oleh Badan Pusat Statistik;
d. penulisan kode wilayah untuk PTSP KPBPB dan PTSP KEK.
(2) Kode jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut:
a. kode untuk Izin Prinsip Penanaman Modal adalah:
1) Izin Prinsip Penanaman Modal adalah IP (huruf dalam kapital);
www.djpp.kemenkumham.go.id

2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah IP-PL (huruf dalam kapital);
3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah IP-PB (huruf dalam kapital);
4) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan adalah IP-PP (huruf dalam kapital);
b. kode untuk Izin Usaha Penanaman Modal adalah:
1) Izin Usaha Penanaman Modal adalah IU (huruf dalam kapital);
2) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal adalah IU-PL (huruf dalam kapital);
3) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal adalah IU-PB (huruf dalam kapital);
4) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah IU-PP (huruf dalam kapital).
(3) Kode jenis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d adalah:
a. kode untuk Penanaman Modal yang mengandung modal asing adalah PMA (huruf dalam kapital);
b. kode untuk Penanaman Modal yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri adalah PMDN (huruf dalam kapital).
(4) Contoh penulisan format penomoran Perizinan dan Nonperizinan dicantumkan dalam Lampiran XVI-E.

(1) Perusahaan Penanaman Modal yang telah ditetapkan kewajiban divestasi pada surat persetujuan dan/atau izin usaha sebelum berlakunya Peraturan ini, kewajiban divestasi tetap mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
(2) Perusahaan Penanaman Modal yang telah jatuh tempo kewajiban divestasi dan belum mendapatkan calon pemegang saham warga

dan/atau Badan Hukum INDONESIA dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban divestasi kepada PTSP BKPM dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan yang tercantum dalam Lampiran II-A.
(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM dapat memberikan perpanjangan maksimal 2 (dua) tahun atau menolak permohonan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Atas permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban divestasi yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan harus melaksanakan terlebih dahulu kewajiban divestasi tersebut.
(5) Perusahaan Penanaman Modal yang telah ditetapkan kewajiban divestasi pada surat persetujuan dan/atau izin usaha sebelum berlakunya Peraturan ini, dan sudah melaksanakan kewajiban divestasi, maka kepemilikan saham warga negara INDONESIA dan/atau Badan Hukum INDONESIA harus tetap ada sepanjang perusahaan masih beroperasi/berproduksi.

(1) Semua Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya Perizinan dan Nonperizinan berakhir.
(2) Bagi perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan ini dan memerlukan fasilitas fiskal dan nonfiskal, harus mengajukan permohonan Izin Prinsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bagi perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan ini, dapat langsung mengajukan permohonan Izin Usaha.
(4) Semua permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum Peraturan ini diterbitkan dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan ini:
a. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19/SK/1991 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Peraturan ini mulai berlaku untuk PTSP BKPM setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.
(2) Peraturan ini mulai berlaku untuk PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota, PTSP KPBPB dan PTSP KEK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2013 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id