Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2009 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA.
2. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
3. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

5. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
6. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.
8. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing- masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
10. Instansi pemerintah terkait adalah lembaga Pemerintah, provinsi maupun kabupaten/kota yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nonperizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
11. Proyek adalah kegiatan penanaman modal oleh penanam modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha dari BKPM, PDPPM, atau PDKPM.

12. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
13. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal.
14. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang selanjutnya disingkat KPPA, adalah izin untuk mendirikan kantor perwakilan di INDONESIA yang berkedudukan di INDONESIA.
15. Izin Usaha adalah izin yang dimiliki dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial, baik produksi barang maupun jasa, sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektor.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
17. Berita Acara Pemeriksaan proyek, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas fiskal penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
18. Pembatasan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
19. Pembekuan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.
20. Pembekuan fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya untuk menghentikan sementara waktu fasilitas fiskal penanaman modal.

21. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang tidak direalisasikan.
22. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang telah ada kegiatan nyata dan/atau Izin Usaha.
23. Pencabutan fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas fiskal penanaman modal.
24. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

(1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.
(2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah
a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

(3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

Setiap penanam modal berhak mendapatkan
a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
c. hak pelayanan;
d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal berkewajiban
a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara INDONESIA melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
e. menyampaikan LKPM;
f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penanam modal bertanggung jawab
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara
a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
b. pembinaan melalui :
1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
c. pengawasan melalui
1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;

2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh
a. PDKPM terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal di kabupaten/kota;
b. PDPPM terhadap pembinaan Penanaman Modal yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
c. BKPM terhadap pembinaan Penanaman Modal yang tidak dapat dilaksanakan di tingkat provinsi; dan
d. Instansi teknis terkait terhadap permasalahan teknis kegiatan penanaman modal.
(2) PDKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.
(3) PDPPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi daerah terkait.
(4) BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM dan instansi terkait.
(5) Instansi teknis dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melakukan koordinasi dengan BKPM, PDPPM dan PDKPM.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh:

a. PDKPM terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota;
b. PDPPM terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas kabupaten/kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintahan provinsi;
c. BKPM terhadap penggunaan fasilitas fiskal penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah;
d. instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.
(2) PDKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.
(3) PDPPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi daerah terkait.
(4) BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM, dan instansi terkait.

(1) Dalam hal-hal tertentu BKPM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Dalam hal-hal tertentu PDPPM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
(3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi
a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
b. adanya permintaan dari perusahaan atau pemerintah daerah atau instansi terkait;
c. adanya pengaduan masyarakat.

(1) Kepala BKPM dapat melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur atas pemantauan kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

(1) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
(2) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan
a. BKPM pada tingkat pemerintah;
b. PDPPM pada tingkat provinsi;
c. PDKPM pada tingkat kabupaten/kota.
(3) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat tugas dari instansi teknis terkait menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
(4) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
(5) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/ penanggung jawab perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

(1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang disampaikan kepada BKPM, PDPPM, dan PDKPM dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

(2) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal diterbitkan.
(3) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala oleh perusahaan dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan/ konstruksi wajib menyampaikan LKPM dengan Periode Laporan Semester I (1 Januari s.d. 30 Juni) dan Semester II (1 Juli s.d. 31 Desember);
b. laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan dan Laporan Semester II paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
c. perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM 1 (satu) tahun sekali dengan Periode Laporan 1 Januari s.d. 31 Desember dan penyampaiannya dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal. Untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
(5) Perusahaan yang memiliki 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha, yang kegiatan penanaman modalnya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi wajib menyampaikan LKPM kepada provinsi dan kabupaten/kota secara terpisah.
(6) Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin

Usaha wajib menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.
(7) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap wajib menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.
(8) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana diatur pada ayat (3).
(9) Penyampaian LKPM kepada BKPM, PDPP, dan PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk hard copy atau soft copy, melalui surat elektronik, atau melalui SPIPISE.
(10) Perusahaan yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menyampaikan LKPM kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang bersangkutan dengan tembusan kepada BKPM, PDPPM, dan PDKPM.
(11) Kantor perwakilan perusahaan asing wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
(12) Perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal wajib menyampaikan
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai dengan Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang atau Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Bahan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan tembusan Kepala BKPM;
b. Laporan realisasi impor disampaikan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen kepada BKPM dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

(13) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan sampai dengan perusahaan selesai menggunakan fasilitas fiskal yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
(14) Setelah perusahaan selesai menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (13), LKPM selanjutnya disampaikan kepada instansi teknis yang membina sektor bidang usaha dengan tembusan kepada BKPM, PDPPM, dan PDKPM.

(1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM melakukan evaluasi LKPM terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
(2) Evaluasi LKPM sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi
a. keterangan perusahaan;
b. perizinan Penanaman Modal yang dimiliki;
c. realisasi investasi dan permodalan;
d. penyelesaian fisik;
e. penggunaan tenaga kerja;
f. produksi dan pemasaran;
g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Pendaftaran/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha atau ketentuan yang berlaku;
h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
(3) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM, PDPPM, atau PDKPM dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

(1) BKPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal skala nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada PRESIDEN dan instansi terkait sesuai dengan format laporan perkembangan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM.

(2) PDPPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada BKPM selambat-lambatnya akhir bulan Agustus tahun berjalan dan akhir bulan Februari tahun berikutnya.
(3) PDKPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah kabupaten/kota setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada BKPM dan PDPPM selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.
(4) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.
(5) BKPM membuat laporan fasilitas bea masuk atas fasilitas penanaman modal berdasarkan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (12) dan disampaikan kepada Menteri Keuangan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli tahun berjalan.
(6) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran VII.

(1) BAP diperlukan dalam rangka
a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan Pasal 9;
b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku;
c. permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan;
d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;

e. pengenaan sanksi;
f. pembatalan sanksi.
(2) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e didasarkan atas hasil evaluasi BKPM, PDPPM, PDKPM, dan/atau instansi teknis terkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman modal.
(3) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan atas permohonan fasilitas impor bahan baku dan permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan yang diajukan perusahaan kepada BKPM.
(4) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diajukan perusahaan kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.
(5) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM sesuai dengan kewenangannya, bentuk Surat Keputusan pembentukan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.
(6) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat pemerintah dapat terdiri dari
a. departemen/instansi teknis;
b. Direktorat Jenderal Pajak;
c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
d. Badan Pertanahan Nasional;
e. Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
g. instansi terkait lainnya;
h. BKPM.

(7) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat provinsi atau di kabupaten/kota dapat terdiri dari
a. dinas/instansi teknis;
b. instansi perpajakan di daerah;
c. instansi bea dan cukai di daerah;
d. badan/kantor pertanahan di daerah;
e. instansi tenaga kerja di daerah;
f. instansi lingkungan hidup di daerah;
g. instansi terkait lainnya di daerah;
h. PDPPM dan PDKPM setempat.
(8) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM dengan keanggotaan

yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.

(1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM atau instansi teknis wajib memberitahukan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenai pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8).
(2) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) melakukan pemeriksaan proyek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
(3) BAP sebagai hasil pemeriksaan proyek dituangkan dalam laporan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
(4) Pembuatan BAP wajib dilaksanakan di lokasi proyek dan ditandatangani langsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, BKPM, PDPPM, atau PDKPM dan instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan keperluan pembuatan BAP.

(5) Hasil BAP diterima oleh BKPM u.p. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, PDPPM, dan PDKPM serta instansi teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan proyek.

(1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM melakukan pembatalan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
(2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM yang telah menjadi kewenangan pemerintahan provinsi atau menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota, pembatalan pendaftaran persetujuan penanaman modalnya dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM.
(3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa
a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
d. Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal;
e. angka pengenal impor terbatas (APIT);
f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
g. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
h. Izin UNDANG-UNDANG Gangguan (Izin UUG)/HO.
(4) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk

a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa
1. pengadaan lahan,
2. pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau
3. pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri.
b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa
1. pengadaan lahan/tempat usaha, atau
2. pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.
c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan.
d. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.
(5) Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh

a. perusahaan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkannya dengan melampirkan kelengkapan data berupa :
1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
2. rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pihak yang menyatakan pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal;
3. surat pernyataan dari kantor pusat di negara asal bagi kantor perwakilan perusahaan asing;
4. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang dilakukan secara tidak langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran X .
b. PDPPM dan PDKPM untuk Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM;

c. PDPPM untuk izin kantor perwakilan perusahaan asing yang diterbitkan oleh BKPM.
(6) Bentuk surat permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau izin kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM atau PDPPM atau PDKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
(8) Bentuk Surat Pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII A.
(9) Bentuk Surat Pembatalan izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII B.

(1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
(2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetap yang diterbitkan BKPM yang telah menjadi kewenangan pemerintahan provinsi atau menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota, pencabutan Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetapnya dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM.
(3) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh

a. perusahaan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM sesuai perizinan yang diterbitkannya dilengkapi dengan persyaratan
1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
2. rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap;
3. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
4. LKPM periode terakhir;
5. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran XIII .
b. PDPPM atau PDKPM kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM dengan melampirkan BAP.
(4) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran XIV A.
(5) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diajukan oleh PDPPM atau PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b tercantum pada Lampiran XIV B.
(6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, BKPM atau PDPPM atau PDKPM menerbitkan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha.

(7) BKPM atau PDPPM atau PDKPM melakukan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha Izin Usaha yang diterbitkannya atas penyimpangan yang dilakukan perusahaan berdasarkan BAP.
(8) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
(9) Bentuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum pada Lampiran XV.

BKPM atau PDPPM atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang:
a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
a. peringatan tertulis,
b. pembatasan kegiatan usaha,
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
(3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XVI A, Lampiran XVI B, dan Lampiran XVI C.

(1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
(2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
b. pembatasan kapasitas produksi.
(3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XVII.
(4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada BKPM , PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII.
(5) BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
(6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XIX.

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
(2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
(3) Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XX A.
(4) Bentuk surat pembekuan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XX B.
(5) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI.
(6) BKPM, PDPPM atau PDKPM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(7) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum pada Lampiran XXII.

(8) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM harus memberitahukan pembekuan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
(9) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya, dengan menggunakan bentuk surat permohonan yang tercantum pada Lampiran XXIII.
(10) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan BAP oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
(11) BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP harus menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(12) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) tercantum pada Lampiran XXIV.

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang
a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha

dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c;
b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) BKPM, PDPPM, atau PDKPM menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
(3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM harus memberitahukan pencabutan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
(4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV.
(5) Berdasarkan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, BKPM memberitahukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengembalian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan bentuk surat pemberitahuan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI.

(1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BKPM, PDPPM atau PDKPM.
(2) Biaya yang diperlukan BKPM untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3) Biaya yang diperlukan PDPPM atau PDKPM untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
b. menyampaikan LKPM.

(1) Semua permohonan pembatalan/pencabutan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha Tetap yang telah diterima oleh BKPM serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.
(2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan ini Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Iindonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

GITA WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR