Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2011 tentang STANDARD OPERATING PROCEDURES DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Standard Operating Procedures di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Standard Operating Procedures di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2011 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id DAFTAR ISI STANDARD OPERATING PROCEDURES UNIT SEKRETARIAT UTAMA A. Pusat Pengolahan Data dan Informasi 1. Pembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal 2. Permintaan Data 3. Updating Data Statistik Penanaman Modal ke Website BKPM 4. Backup Database 5. Penyajian Data Rutin 6. Pembuatan / Pengembangan Database 7. Pembangunan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Jaringan BKPM 8. Penanganan Masalah Aplikasi 9. Pembangunan dan Pengembangan Sistem B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan 1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparat Daerah 2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan 4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur BKPM C. Biro Perencanaan Program dan Anggaran 1. Penyusunan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BKPM 2. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 3. Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan BPPA 4. Penyusunan Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit BPPA 5. Penyiapan Jawaban Tertulis Rapat Dengar Pendapat terkait Anggaran BKPM www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor BKPM 7. Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM Yang Terkait Dengan Daerah 8. Penyusunan Laporan Evaluasi Program/Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan BKPM 9. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan Triwulan) 10. Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal D. Biro Peraturan Perundang-undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan 1. Pelaksanaan Acara Pimpinan Dalam Kota 2. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri 3. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Luar Negeri 4. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Mendampingi Kunker Pres dan Wapres 5. Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Pimpinan BKPM 6. Pendampingan Keprotokolan Pimpinan Dalam Rangka Menerima Kunjungan Misi Dalam Negeri 7. Pengordinasian Pengendalian dan Pengurusan Surat masuk Keluar 8. Prosedur Pembuatan Kliping Berita Investasi 9. Prosedur Perizinan Melakukan Wawancara dengan Pimpinan BKPM 10. Kunjungan dari Instansi lain 11. Prosedur Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan 12. Prosedur Pelaksanaan Jumpa Pers dengan Media 13. Kunjungan Kerja dengan DPR RI 14. Prosedur Pencetakan dan Penjilidan Buku Dokumentasi Berita Investasi 15. Prosedur Pemasangan Iklan Media Cetak 16. Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI www.djpp.kemenkumham.go.id 17. Penghimpunan dan Dokumentasi Peraturan Sektoral dan Peraturan Daerah 18. Ikut serta SKB-P4M 19. Pendistribusian Peraturan Perundang-undangan E. Biro Umum 1. Pengelolaan Perpustakaan 2. Penataandan Penyimpanan Arsip 3. Pelayanan Peminjaman dan Permintaan Arsip 4. Pelayanan Legalisasi Arsip 5. Penerimaan Surat Masuk 6. Proses Surat Keluar 7. Proses Penomoran Persetujuan/Perizinan Penanaman Modal 8. Penggandaan Dokumen 9. Pengiriman Tembusan 10. Penetapan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan BKPM 11. Pemberian Kenaikan Pangkat Pejabat dan Karyawan di lingkungan BKPM 12. Pelayanan Administrasi Pemberhentian/Pensiun Pegawai 13. Pemutakhiran Data Kepegawaian 14. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan 15. Pengusulan dan Evaluasi Organisasi 16. Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di Lingkungan BKPM 17. Pelayanan Pembayaran Gaji 18. Pelayanan Pembayaran Tunjangan Khusus 19. Pelayanan Pembayaran Uang Makan 20. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi Pembayaran langsung (LS) 21. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi Tambahan Uang Persediaan (TUP) 22. Penerbitan Surat Keterangan Penghasilan 23. Pelayanan Permohonan Pencairan Anggaran/Verifikasi www.djpp.kemenkumham.go.id Pembayaran Uang Persediaan (UP) 24. Penyusunan Laporan Keuangan 25. Permintaan Alat Tulis Kantor 26. Keamanan Lingkungan Kantor 27. Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas 28. Peminjaman Wisma Diklat BKPM 29. Pengadaan dan Pendistribusian Barang Perlengkapan Kantor 30. Pelayanan Pengaduan Kerusakan Peralatan Sarana Kantor 31. Perawatan Peralatan Kantor, Perawatan Peralatan Penunjang Gedung dan Perawatan Gedung 32. Penyediaan Ruang Rapat dan Jamuan Rapat F. Pusat Bantuan Hukum 1. Pelaksanaan Proses Arbitrase 2. Pelaksanaan Proses Mediasi 3. Pelaksanaan Proses Persidangan 4. Pemberian Keterangan di Persidangan 5. Pemberian Keterangan Kepada Penyidik 6. Penanganan Konsultasi Hukum Penanaman Modal G. Inspektorat 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Unit Kerja 2. Pemeriksaan Internal 3. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Badan Koordinasi Penanaman Modal 4. Reviu Laporan Keuangan www.djpp.kemenkumham.go.id Jln. Jend. Gatot Subroto 44 Jakarta, 12190 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Standard Operating Procedures Pembuatan Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Unit pelaksana pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal adalah Pusat Pengolahan Data dan Informasi. Pelaksana pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal adalah pejabat beserta stafnya yang secara teknis/administratif memiliki tugas dan tanggung jawab langsung terhadap pembuatan buku laporan perkembangan penanaman modal Penanggung jawab pelaksana prosedur adalah Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya buku laporan perkembangan penanaman modal untuk suatu periode. Pengguna laporan perkembangan penanaman modal adalah Pengguna buku laporan perkembangan penanaman modal adalah para pejabat di BKPM maupun di luar lingkungan BKPM, investor, kalangan akademisi, serta masyarakat luas yang membutuhkan data terkait penanaman modal. Keluaran (output ) adalah laporan perkembangan penanaman modal.