Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2011

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,
baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk
tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama.
2. Penyelenggaraan
rumah
susun
adalah
kegiatan
perencanaan,
pembangunan,
penguasaan
dan
pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan,
pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem
pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan
secara
sistematis,
terpadu,
berkelanjutan,
dan
bertanggung jawab.
Mengingat
: 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Satuan . . .

3. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun
adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya
digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai
tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke
jalan umum.
4. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah
sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak
bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri
rumah
susun
dan
ditetapkan
batasnya
dalam
persyaratan izin mendirikan bangunan.
5. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang
dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama
dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah
susun.
6. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan
bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki
bersama
secara
tidak
terpisah
untuk
pemakaian
bersama.
7. Rumah susun umum adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
9. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki
negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau
hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
10. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang
diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
11. Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut
SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas
sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan
atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna
bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
12. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yang
selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti
kepemilikan
atas
sarusun
di
atas
barang
milik
negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan
cara sewa.

13. Nilai . . .

13. Nilai
perbandingan
proporsional
yang
selanjutnya
disebut
NPP
adalah
angka
yang
menunjukkan
perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang
dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan
terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan
pada
waktu
pelaku
pembangunan
pertama
kali
memperhitungkan
biaya
pembangunannya
secara
keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
14. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya
disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan
daya
beli
sehingga
perlu
mendapat
dukungan
pemerintah
untuk
memperoleh
sarusun
umum.
15. Pelaku pembangunan rumah susun yang selanjutnya
disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang
dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan
perumahan dan permukiman.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan
hukum.
17. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh
warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
18. Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun.
19. Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik
sebagai pemilik maupun bukan pemilik.
20. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas
untuk mengelola rumah susun.ntuk menjamin
21. Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun yang
selanjutnya disebut PPPSRS adalah badan hukum yang
beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun.
22. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah
daerah
adalah
gubernur,
bupati
atau
walikota,
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Menteri . . .

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi
masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan”
adalah memberikan hasil pembangunan di bidang rumah
susun agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata
bagi seluruh rakyat.

Huruf c

Yang
dimaksud
dengan
“asas
kenasionalan”
adalah
memberikan
landasan
agar
kepemilikan
sarusun
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

Huruf d

Yang
dimaksud
dengan
“asas
keterjangkauan
dan
kemudahan”
adalah
memberikan
landasan
agar
hasil
pembangunan rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim
kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan”
adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun
yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya
tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan
bangunan yang sehat serta memberikan kemanfaatan sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan”
adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun
bertumpu
pada
prakarsa,
swadaya,
dan
peran
serta
masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan,
kemampuan, dan kekuatan sendiri serta terciptanya kerja
sama antarpemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan
landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelaku
usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung.

Huruf h . . .

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan”
adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah
susun
dilakukan
dengan
mewujudkan
keserasian
dan
keseimbangan pola pemanfaatan ruang.

Huruf i

Yang
dimaksud
dengan
“asas
keterpaduan”
adalah
memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan
secara terpadu dalam hal kebijakan dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan
landasan agar pembangunan rumah susun memenuhi standar
rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku
hidup sehat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan”
adalah
memberikan
landasan
agar
rumah
susun
diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan lingkungan
hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus
meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan
keterbatasan lahan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, kenyamanan, dan
kemudahan” adalah memberikan landasan agar bangunan
rumah susun memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu
kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban
muatan, pengamanan bahaya kebakaran, dan bahaya petir;
persyaratan kenyamanan ruang dan gerak antar ruang,
pengkondisian udara, pandangan, getaran, dan kebisingan;
serta persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di
dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah
susun termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang
cacat dan lanjut usia.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas keamanan, ketertiban, dan
keteraturan” adalah memberikan landasan agar pengelolaan
dan pemanfaatan rumah susun dapat menjamin bangunan,
lingkungan, dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman
keamanan;
ketertiban
dalam
melaksanakan
kehidupan
bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya; serta keteraturan
dalam pemenuhan ketentuan administratif.

Pasal 3 . . .

Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk:
a. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni
dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman,
harmonis,
dan
berkelanjutan
serta
menciptakan
permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya;

b. meningkatkan . . .

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau
di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan
permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang
dengan
memperhatikan
prinsip
pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan
dan permukiman kumuh;
d. mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang
serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
e. memenuhi
kebutuhan
sosial
dan
ekonomi
yang
menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan
tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan
perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi
MBR;
f. memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang
pembangunan rumah susun;
g. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang
layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam
lingkungan
yang
sehat,
aman,
harmonis,
dan
berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan
dan permukiman yang terpadu; dan
h. memberikan
kepastian
hukum
dalam
penyediaan,
kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah
susun.

(1) Lingkup pengaturan undang-undang ini meliputi:
a. pembinaan;
b. perencanaan;
c. pembangunan;
d. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;
e. pengelolaan;
f. peningkatan kualitas;
g. pengendalian;
h. kelembagaan;
i. tugas dan wewenang;
j. hak dan kewajiban;
k. pendanaan . . .

k. pendanaan dan sistem pembiayaan; dan
l. peran masyarakat.

(1) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah
susun
yang
pembinaannya
dilaksanakan
oleh
pemerintah.
(2) Pembinaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan oleh:
a. Menteri pada tingkat nasional;
b. gubernur pada tingkat provinsi; dan
c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) meliputi:
a. perencanaan;
b. pengaturan;
c. pengendalian; dan
d. pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas
sektoral,
lintas
wilayah,
dan
lintas
pemangku
kepentingan, baik vertikal maupun horizontal.

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan yang utuh
dari
perencanaan
pembangunan
nasional
dan
merupakan
bagian
integral
dari
perencanaan
pembangunan daerah.
(2) Perencanaan . . .

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat
kewenangannya
serta
melibatkan
peran
serta
masyarakat.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun
pada
tingkat
nasional,
provinsi,
dan
kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan dan
strategi nasional di bidang rumah susun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedoman
untuk
menyusun
perencanaan
penyelenggaraan
pembangunan rumah susun pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. pembangunan;
b. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;
c. pengelolaan;
d. peningkatan kualitas;
e. kelembagaan; dan
f. pendanaan dan sistem pembiayaan.

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf c dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan rumah
susun sesuai dengan tujuannya.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf d meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan
koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 11 . . .

(1) Pemerintah
melakukan
pembinaan
penyelenggaraan
rumah susun secara nasional untuk memenuhi tertib
penyelenggaraan rumah susun.
(2) Pembinaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan dengan cara:
a. koordinasi penyelenggaraan rumah susun;
b. sosialisasi
peraturan
perundang-undangan
dan
sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. penelitian dan pengembangan;
f. pengembangan sistem dan layanan informasi dan
komunikasi; dan
g. pemberdayaan pemangku kepentingan rumah susun.
(3) Pemerintah
melakukan
pembinaan
penyelenggaraan
rumah susun kepada pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
(4) Pembinaan penyelenggaraan rumah susun sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tujuan:
a. mendorong
pembangunan rumah susun
dengan
memanfaatkan
teknik
dan
teknologi,
bahan
bangunan, rekayasa konstruksi, dan rancang bangun
yang tepat-guna serta mempertimbangkan kearifan
lokal dan keserasian lingkungan yang aman bagi
kesehatan;
b. mendorong pembangunan rumah susun yang mampu
menggerakkan industri perumahan nasional dan
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal,
termasuk teknologi tahan gempa;
c. mendorong terwujudnya hunian yang layak dan
terjangkau
bagi
masyarakat
sebagai
sarana
pembinaan keluarga; dan
d. mendorong pewujudan dan pelestarian nilai-nilai
wawasan nusantara atau budaya nasional dalam
pembangunan rumah susun.

Pasal 12 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
diatur
dalam
Peraturan
Pemerintah.

(1) Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi:
a. penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun;
b. penetapan zonasi pembangunan rumah susun; dan
c. penetapan lokasi pembangunan rumah susun.
(2) Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber
daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum,
rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah
susun komersial.
(3) Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota.
(4) Dalam hal daerah belum mempunyai rencana tata ruang
wilayah,
gubernur
atau
bupati/walikota
dengan
persetujuan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah
susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun
negara dengan mempertimbangkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan.
(5) Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta penetapan
zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun dilakukan
sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi DKI Jakarta.

(1) Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan
berdasarkan:
a. kepadatan . . .

a. kepadatan bangunan;
b. jumlah dan kepadatan penduduk;
c. rencana rinci tata ruang;
d. layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
e. layanan moda transportasi;
f. alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah
susun;
g. layanan informasi dan komunikasi;
h. konsep hunian berimbang; dan
i. analisis potensi kebutuhan rumah susun.
(2) Pedoman perencanaan pembangunan rumah susun
diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Pembangunan rumah susun umum, rumah susun
khusus, dan rumah susun negara merupakan tanggung
jawab pemerintah.
(2) Pembangunan rumah susun umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh setiap
orang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan
pemerintah.
(3) Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan oleh lembaga nirlaba dan badan usaha.

(1) Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilaksanakan
oleh setiap orang.
(2) Pelaku . . .

(2) Pelaku
pembangunan
rumah
susun
komersial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan
rumah
susun
umum
sekurang-kurangnya
20%
(dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun
komersial yang dibangun.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial
pada kabupaten/kota yang sama.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan
rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Rumah susun dapat dibangun di atas tanah:
a. hak milik;
b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara;
dan
c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak
pengelolaan.

Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, rumah susun umum dan/atau rumah
susun khusus dapat dibangun dengan:
a. pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah;
atau
b. pendayagunaan tanah wakaf.

(1) Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah
untuk
pembangunan
rumah
susun
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan cara
sewa atau kerja sama pemanfaatan.
(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah
diterbitkan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan . . .

(3) Pelaksanaan
sewa
atau
kerja
sama
pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendayagunaan
tanah
wakaf
untuk
pembangunan
rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama
pemanfaatan sesuai dengan ikrar wakaf.
(2) Apabila
pendayagunaan
tanah
wakaf
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ikrar wakaf,
dapat
dilakukan
pengubahan
peruntukan
setelah
memperoleh persetujuan dan/atau izin tertulis Badan
Wakaf Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pengubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk pembangunan
rumah susun umum.
(4) Pelaksanaan
sewa
atau
kerja
sama
pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan
prinsip
syariah
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tanah
wakaf untuk rumah susun umum diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(1) Pemanfaatan
dan
pendayagunaan
tanah
untuk
pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 dan Pasal 20 harus dilakukan dengan
perjanjian tertulis di hadapan pejabat yang berwenang
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:
a. hak dan kewajiban penyewa dan pemilik tanah;
b. jangka waktu sewa atas tanah;
c. kepastian
pemilik
tanah
untuk
mendapatkan
pengembalian tanah pada akhir masa perjanjian sewa;
dan
d. jaminan . . .

d. jaminan penyewa terhadap tanah yang dikembalikan
tidak terdapat permasalahan fisik, administrasi, dan
hukum.
(3) Jangka waktu sewa atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b diberikan selama 60 (enam puluh)
tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tertulis.
(4) Penetapan
tarif
sewa
atas
tanah
dilakukan
oleh
Pemerintah untuk menjamin keterjangkauan harga jual
sarusun umum bagi MBR.
(5) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicatatkan di kantor pertanahan.

Bagian Kedua
Penyediaan Tanah

(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun
dapat dilakukan melalui:
a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang
langsung dikuasai negara;
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh
pemegang hak atas tanah;
d. pemanfaatan barang milik negara atau barang milik
daerah berupa tanah;
e. pendayagunaan tanah wakaf;
f. pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah
terlantar; dan/atau
g. pengadaan
tanah
untuk
pembangunan
bagi
kepentingan umum.
(2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan di atas
tanah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf c, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan
status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak
pengelolaan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan sebelum menjual sarusun yang
bersangkutan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pembangunan
Paragraf 1
Umum

(1) Pembangunan
rumah
susun
dilakukan
melalui
perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan
teknis.
(2) Perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang–
undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif” adalah
perizinan yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan
pembangunan rumah susun.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang
dimaksud
dengan
“persyaratan
teknis”
adalah
persyaratan yang berkaitan dengan struktur bangunan,
keamanan dan keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan,
kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang
bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas
lingkungan.

Huruf c

Yang
dimaksud
dengan
“persyaratan
ekologis”
adalah
persyaratan yang memenuhi analisis dampak lingkungan
dalam hal pembangunan rumah susun.

(1) Dalam membangun rumah susun, pelaku pembangunan
wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
(2) Benda bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi bagian bersama jika dibangun sebagai bagian
bangunan rumah susun.

(3) Pemisahan . . .

(3) Pemisahan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
memberikan kejelasan atas:
a. batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah
untuk setiap pemilik;
b. batas dan uraian atas bagian bersama dan benda
bersama yang menjadi hak setiap sarusun; dan
c. batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian
yang menjadi hak setiap sarusun.

(1) Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar
dan uraian.
(2) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM sarusun
atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.
(3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat
sebelum
pelaksanaan
pembangunan
rumah
susun.
(4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan
oleh bupati/walikota.
(5) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh
Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan rumah susun
serta gambar dan uraian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2
Persyaratan Administratif

Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku
pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif
yang meliputi:
a. status . . .

a. status hak atas tanah; dan
b. izin mendirikan bangunan (IMB).

(1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun
dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan
pemanfaatannya.
(2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
mendapatkan
izin
dari
bupati/walikota.
(3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, rencana fungsi dan
pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mendapatkan izin Gubernur.
(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) diajukan oleh pelaku pembangunan dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. sertifikat hak atas tanah;
b. surat keterangan rencana kabupaten/kota;
c. gambar rencana tapak;
d. gambar rencana arsitektur yang memuat denah,
tampak,
dan
potongan
rumah
susun
yang
menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal
dan horizontal dari sarusun;
e. gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
f. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas
bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama;
dan
g. gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta
perlengkapannya.
(5) Dalam hal rumah susun dibangun di atas tanah sewa,
pelaku pembangunan harus melampirkan perjanjian
tertulis
pemanfaatan
dan
pendayagunaan
tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 30 . . .

Pelaku
pembangunan
setelah
mendapatkan
izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3)
wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang
pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap
sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah
bersama berserta uraian NPP.

(1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah
susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.
(2) Khusus
untuk
Provinsi
DKI
Jakarta,
pengubahan
rencana
fungsi
dan
pemanfaatan
rumah
susun
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
mendapatkan izin dari Gubernur.
(3) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah
susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan
fungsi hunian.
(4) Dalam hal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan
rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan pengubahan NPP, pertelaannya harus
mendapatkan pengesahan kembali dari bupati/walikota.
(5) Khusus Provinsi DKI Jakarta pengubahan rencana fungsi
dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari Gubernur.
(6) Untuk mendapatkan izin pengubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus
mengajukan alasan dan usulan pengubahan dengan
melampirkan:
a. gambar rencana tapak beserta pengubahannya;
b. gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya;
c. gambar
rencana
struktur
dan
penghitungannya
beserta pengubahannya;
d. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas
bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama
beserta pengubahannya; dan
e. gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta
perlengkapannya beserta pengubahannya.
(7) Pengajuan . . .

(7) Pengajuan izin pengubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dikenai retribusi.

Pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan
serta pengubahannya diatur dengan peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana
fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi
dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
diatur dengan peraturan daerah.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koefisien lantai bangunan” adalah
perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan
gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.

Yang dimaksud dengan “koefisien dasar bangunan” adalah
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan
luas persil/kaveling/blok peruntukan.

Perhitungan dan penetapan koefisien lantai bangunan dan
koefisien dasar bangunan, termasuk ketinggian bangunan
gedung pada suatu lokasi sesuai dengan ketentuan tata ruang
yang diatur oleh pemerintah daerah melalui rencana tata
bangunan
dan
lingkungan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peruntukan lokasi” adalah ketentuan
tentang jenis fungsi atau kombinasi fungsi bangunan rumah
susun yang boleh dibangun pada lokasi atau kawasan
tertentu.

Yang
dimaksud
dengan
“intensitas
bangunan”
adalah
ketentuan teknis tentang kepadatan dan ketinggian bangunan
rumah susun yang dipersyaratkan pada lokasi atau kawasan
tertentu yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien
lantai bangunan, dan jumlah lantai bangunan.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persyaratan keselamatan” adalah
kemampuan bangunan rumah susun untuk mendukung
beban muatan serta untuk mencegah dan menanggulangi
bahaya kebakaran dan bahaya petir.

“Persyaratan
kesehatan”
meliputi
sistem
penghawaan,
pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan.

“Persyaratan kenyamanan” meliputi kenyamanan ruang gerak
dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang,
pandangan, serta terhadap pengaruh tingkat getaran dan
tingkat kebisingan.

“Persyaratan kemudahan” meliputi kemudahan hubungan ke,
dari, dan di dalam bangunan rumah susun serta sarana dan
prasarana dalam pemanfaatan bangunan rumah susun.

Ketentuan
tata
bangunan
dan
keandalan
bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Persyaratan Ekologis

Yang dimaksud dengan “keserasian dan keseimbangan fungsi
lingkungan”
adalah
keserasian
antara
lingkungan
buatan,
lingkungan alam dan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya
bangsa yang perlu dilestarikan.

Pembangunan rumah susun yang menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan harus dilengkapi persyaratan
analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sertifikat Laik Fungsi

(1) Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan
sertifikat laik fungsi kepada bupati/walikota setelah
menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan
rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB.
(2) Khusus untuk
Provinsi DKI Jakarta, permohonan
sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Gubernur.
(3) Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi
setelah
melakukan
pemeriksaan
kelaikan
fungsi
bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Kelima
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Lingkungan Rumah Susun

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan rumah susun” adalah
sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya
dibangun rumah susun, termasuk prasarana, sarana, dan
utilitas umum yang secara keseluruhan merupakan kesatuan
tempat permukiman.
Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah kelengkapan dasar
fisik lingkungan hunian rumah susun yang memenuhi standar
tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat,
aman, dan nyaman meliputi jaringan jalan, drainase, sanitasi,
air bersih, dan tempat sampah.
Yang dimaksud dengan “sarana” adalah fasilitas dalam
lingkungan hunian rumah susun yang berfungsi untuk
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan
sosial, budaya, dan ekonomi meliputi sarana sosial ekonomi
(pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perniagaan) dan
sarana umum (ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana
olahraga, tempat pemakaman umum, sarana pemerintahan,
dan lain-lain).
Yang dimaksud dengan “utilitas umum” adalah kelengkapan
penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian rumah susun
yang mencakup jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan
gas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui
penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemasaran dan Jual Beli
Rumah Susun

(1) Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran
sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan.
(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan
rumah susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya
harus memiliki:
a. kepastian peruntukan ruang;
b. kepastian hak atas tanah;
c. kepastian status penguasaan rumah susun;
d. perizinan pembangunan rumah susun; dan
e. jaminan atas pembangunan rumah susun dari
lembaga penjamin.
(3) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan
rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
segala
sesuatu
yang
dijanjikan
oleh
pelaku
pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat
sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para
pihak.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbangunan paling sedikit
20% (dua puluh persen)” adalah 20% (dua puluh persen)
dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang
sedang dipasarkan.

Huruf e.
Yang dimaksud dengan “hal yang diperjanjikan” adalah
kondisi sarusun yang dibangun dan dijual kepada
konsumen yang dipasarkan, termasuk melalui media
promosi, antara lain, lokasi rumah susun, bentuk
sarusun,
spesifikasi
bangunan,
harga
sarusun,
prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun,
fasilitas lain, serta waktu serah terima sarusun.

(1) Proses jual beli, yang dilakukan sesudah pembangunan
rumah susun selesai, dilakukan melalui akta jual beli
(AJB).
(2) Pembangunan
rumah
susun
dinyatakan
selesai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah
diterbitkan:
a. Sertifikat Laik Fungsi; dan
b. SHM . . .

b. SHM sarusun atau SKBG sarusun.

(1) Penguasaan sarusun pada rumah susun umum dapat
dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa.
(2) Penguasaan sarusun pada rumah susun khusus dapat
dilakukan dengan cara pinjam-pakai atau sewa.
(3) Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun negara
dapat dilakukan dengan cara pinjam-pakai, sewa, atau
sewa-beli.
(4) Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun
komersial dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau
disewa.
(5) Penguasaan sarusun dengan cara sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan dengan
perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan pejabat yang
berwenang
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(6) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus didaftarkan pada PPPSRS.
(7) Tata
cara
pelaksanaan
pinjam-pakai
atau
sewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
peraturan pemerintah.
(8) Tata cara pelaksanaan pinjam-pakai, sewa, atau sewa-
beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pemilikan Sarusun

(1) Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas
sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah
dengan hak bersama atas bagian bersama, benda
bersama, dan tanah bersama.
(2) Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan atas NPP.

(1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas
tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di
atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di
atas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM sarusun.
(2) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat
sebagai pemegang hak atas tanah.
(3) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang
terdiri atas:
a. salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah
bersama
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
b. gambar denah lantai pada tingkat rumah susun
bersangkutan
yang
menunjukkan
sarusun
yang
dimiliki; dan
c. pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi
yang bersangkutan.
(4) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota.
(5) SHM sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan
dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Pasal 48 . . .

(1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas
barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah
wakaf dengan cara sewa, diterbitkan SKBG sarusun.
(2) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang
terdiri atas:
a. salinan buku bangunan gedung;
b. salinan surat perjanjian sewa atas tanah;
c. gambar denah lantai pada tingkat rumah susun yang
bersangkutan
yang
menunjukkan
sarusun
yang
dimiliki; dan
d. pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian
bersama dan benda bersama yang bersangkutan.
(3) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh instansi teknis kabupaten/kota yang
bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan
gedung.
(4) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(5) SKBG sarusun yang dijadikan jaminan utang secara
fidusia
harus
didaftarkan
ke
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SHM sarusun dan
SKBG sarusun dan tata cara penerbitannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diatur dengan
peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Rumah Susun

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi campuran” adalah campuran
antara fungsi hunian dan bukan hunian.

(1) Pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 dapat berubah dari fungsi hunian ke
fungsi campuran karena perubahan rencana tata ruang.
(2) Perubahan fungsi yang diakibatkan oleh perubahan
rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi
dasar
mengganti
sejumlah
rumah
susun
dan/atau memukimkan kembali pemilik sarusun yang
dialihfungsikan.
(3) Pihak yang melakukan perubahan fungsi rumah susun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjamin
hak kepemilikan sarusun.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarusun

Setiap orang yang menempati, menghuni, atau memiliki
sarusun wajib memanfaatkan sarusun sesuai dengan
fungsinya.

(1) Setiap orang dapat menyewa sarusun.
(2) Penyewaan sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi hak orang perseorangan atas sarusun dan
pemanfaatan terhadap bagian bersama, benda bersama,
dan tanah bersama.

(1) Sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari
pemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa oleh MBR.
(2) Setiap orang yang memiliki sarusun umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengalihkan
kepemilikannya kepada pihak lain dalam hal:
a. pewarisan;
b. perikatan . . .

b. perikatan kepemilikan rumah susun setelah jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun; atau
c. pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat
keterangan pindah dari yang berwenang.
(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dan huruf c hanya dapat dilakukan kepada badan
pelaksana.
(4) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pengalihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur
dalam peraturan pemerintah.
(5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian
kemudahan kepemilikan sarusun umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Sarusun pada rumah susun negara dapat disewa oleh
perseorangan atau kelompok dengan kemudahan dari
pemerintah.
(2) Ketentuan
mengenai
pedoman
penyewaan
sarusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan pemerintah.

(1) Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional,
pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda
bersama, dan tanah bersama.
(2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengelola yang
berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa,
rumah susun khusus, dan rumah susun negara.
(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari
bupati/walikota.
(4) Khusus . . .

(4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, badan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendaftar
dan mendapatkan izin usaha dari Gubernur.

(1) Dalam menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2), pengelola berhak menerima
sejumlah biaya pengelolaan.
(2) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan
kepada
pemilik
dan
penghuni
secara
proporsional.
(3) Biaya pengelolaan rumah susun umum sewa dan rumah
susun
khusus
milik
pemerintah
dapat
disubsidi
pemerintah.
(4) Besarnya biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya
operasional, pemeliharaan, dan perawatan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan
besarnya biaya pengelolaan diatur dalam peraturan
menteri yang membidangi bangunan gedung.

Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2), pengelola dapat bekerja sama
dengan orang perseorangan dan badan hukum.

(1) Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun
umum milik dan rumah susun komersial dalam masa
transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola
rumah susun.
(2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan
pertama kali sarusun kepada pemilik.
(3) Pelaku pembangunan dalam pengelolaan rumah susun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama
dengan pengelola.

(4) Besarnya . . .

(4) Besarnya biaya pengelolaan rumah susun pada masa
transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung
oleh
pelaku
pembangunan
dan
pemilik
sarusun
berdasarkan NPP setiap sarusun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan rumah susun,
masa transisi, dan tata cara penyerahan pertama kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58,
dan Pasal 59 diatur dengan peraturan pemerintah.

(1) Peningkatan kualitas wajib dilakukan oleh pemilik
sarusun terhadap rumah susun yang:
a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan
bangunan rumah susun dan/atau lingkungan rumah
susun.
(2) Peningkatan kualitas rumah susun selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa
pemilik sarusun.

(1) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 dilakukan dengan pembangunan kembali
rumah susun.
(2) Pembangunan
kembali
rumah
susun
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
melalui
pembongkaran, penataan, dan pembangunan.

Pasal 63 . . .

Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 ayat (1) dilakukan dengan tetap melindungi hak
kepemilikan, termasuk kepentingan pemilik atau penghuni
dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekonomi
yang berkeadilan.

Penetapan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) merupakan kewenangan
pemerintah daerah.

(1) Prakarsa
peningkatan
kualitas
rumah
susun
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
ayat
(2)
dilakukan oleh:
a. pemilik sarusun untuk rumah susun umum milik dan
rumah susun komersial melalui PPPSRS;
b. Pemerintah, pemerintah daerah, atau pemilik untuk
rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus;
atau
c. Pemerintah atau pemerintah daerah untuk rumah
susun negara.
(2) Prakarsa peningkatan kualitas rumah susun yang
berasal dari pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a harus disetujui paling sedikit 60 % (enam puluh
persen) anggota PPPSRS.

Pemrakarsa
peningkatan
kualitas
rumah
susun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) wajib:
a. memberitahukan rencana peningkatan kualitas rumah
susun kepada penghuni sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun sebelum pelaksanaan rencana tersebut;
b. memberikan
kesempatan
kepada
pemilik

untuk
menyampaikan masukan terhadap rencana peningkatan
kualitas; dan
c. memprioritaskan . . .

c. memprioritaskan pemilik lama untuk mendapatkan
satuan
rumah
susun
yang
sudah
ditingkatkan
kualitasnya.

(1) Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a,
PPPSRS
dapat
bekerja
sama
dengan
pelaku
pembangunan rumah susun.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat di
hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan prinsip
kesetaraan.
(3) Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun umum
dan rumah susun khusus dilaksanakan oleh badan
pelaksana.

(1) Pelaku
pembangunan
bertanggung
jawab
terhadap
pelaksanaan peningkatan kualitas, penyediaan tempat
hunian sementara yang layak dengan memperhatikan
faktor jarak, sarana, prasarana, dan utilitas umum,
termasuk pendanaan.
(2) PPPSRS
bertanggung
jawab
terhadap
penghunian
kembali pemilik lama setelah selesainya peningkatan
kualitas rumah susun.
(3) Dalam
hal
penghunian
kembali
pemilik
lama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik tidak
dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas
rumah susun diatur dalam peraturan pemerintah.

(1) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun dilakukan
pada tahap:
a. perencanaan;
b. pembangunan;
c. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; dan
d. pengelolaan.
(2) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui penilaian terhadap:
a. kesesuaian jumlah dan jenis;
b. kesesuaian zonasi;
c. kesesuaian lokasi; dan
d. kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum.
(3) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan terhadap:
a. bukti penguasaan atas tanah; dan
b. kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan
izin mendirikan bangunan.
(4) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap
penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
a. pemberian Sertifikat Laik Fungsi; dan
b. bukti penguasaan dan pemilikan atas sarusun.
(5) Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap
pengelolaan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf d dilakukan melalui:
a. pengawasan terhadap pembentukan PPPSRS; dan
b. pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama,
benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 71 . . .

(1) Pengendalian
penyelenggaraan
rumah
susun
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
ayat
(1)
dilakukan oleh pemerintah melalui:
a. perizinan;
b. pemeriksaan; dan
c. penertiban.
(2) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pengendalian
penyelenggaraan rumah susun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak
dan terjangkau bagi MBR, Pemerintah menugasi atau
membentuk badan pelaksana.
(2) Penugasan
atau
pembentukan
badan
pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. mempercepat penyediaan rumah susun umum dan
rumah susun khusus, terutama di perkotaan;
b. menjamin bahwa rumah susun umum hanya dimiliki
dan dihuni oleh MBR;
c. menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun;
dan
d. melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah
susun umum dan rumah susun khusus.
(3) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai
fungsi
pelaksanaan
pembangunan,
pengalihan kepemilikan, dan distribusi rumah susun
umum dan rumah susun khusus secara terkoordinasi
dan terintegrasi.
(4) Untuk . . .

(4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), badan pelaksana bertugas:
a. melaksanakan pembangunan rumah susun umum
dan rumah susun khusus;
b. menyelenggarakan
koordinasi
operasional
lintas
sektor,
termasuk
dalam
penyediaan
prasarana,
sarana, dan utilitas umum;
c. melaksanakan peningkatan kualitas rumah susun
umum dan rumah susun khusus;
d. memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan
rumah susun umum dan rumah susun khusus;
e. memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan,
serta pengelolaan rumah susun umum dan rumah
susun khusus;
f. melaksanakan
verifikasi
pemenuhan
persyaratan
terhadap calon pemilik dan/atau penghuni rumah
susun umum dan rumah susun khusus; dan
g. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di
bidang rumah susun dengan berbagai instansi di
dalam dan di luar negeri.

Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
penugasan
atau
pembentukan badan pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
PPPSRS

(1) Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS.
(2) PPPSRS
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat
kuasa dari pemilik sarusun.
(3) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi
kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang-
undang ini.

Pasal 75 . . .

(1) Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya
PPPSRS
paling
lambat
sebelum
masa
transisi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir.
(2) Dalam
hal
PPPSRS
telah
terbentuk,
pelaku
pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda
bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada
PPPSRS.
(3) PPPSRS
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan
penghuni
yang
berkaitan
dengan
pengelolaan
kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah
bersama, dan penghunian.
(4) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
membentuk atau menunjuk pengelola.

Tata cara mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni
yang
bersangkutan
dengan
penghunian
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga PPPSRS.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setiap anggota berhak memberikan
satu suara” adalah apabila sarusun telah dihuni, suara
pemilik dapat dikuasakan kepada setiap penghuni sarusun.
Apabila sarusun belum dihuni, setiap nama pemilik hanya
mempunyai satu suara walaupun pemilik yang bersangkutan
memiliki lebih dari satu sarusun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPSRS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah
dalam
melaksanakan
pembinaan
penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas dan
wewenang.
(2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat
kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua
Tugas
Paragraf 1
Pemerintah

Pemerintah
dalam
melaksanakan
pembinaan
penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah
susun pada tingkat nasional;
b. menyusun rencana dan program pembangunan dan
pengembangan rumah susun pada tingkat nasional;
c. menyelenggarakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan
serta
kebijakan
dan
strategi
penyelenggaraan rumah susun pada tingkat nasional;
d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi pelaksanaan
kebijakan
penyediaan
rumah
susun
dan
mengembangkan
lingkungan
rumah
susun
sebagai
bagian dari permukiman pada tingkat nasional;
e. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang
rumah susun pada tingkat nasional;
f. menyusun . . .

f. menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal
rumah susun;
g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
dan penyediaan basis data rumah susun pada tingkat
nasional;
h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan
untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum,
rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
i. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat,
terutama bagi MBR;
j. memfasilitasi
penyediaaan
prasarana,
sarana,
dan
utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk
MBR;
k. menyelenggarakan
penyusunan
kebijakan
nasional
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa
teknologi di bidang rumah susun; dan
l. melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk
rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah
susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi
pembangunan rumah susun.

Paragraf 2
Pemerintah Provinsi

Pemerintah
provinsi
dalam
melaksanakan
pembinaan
penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah
susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada
kebijakan dan strategi nasional;
b. menyusun rencana dan program pembangunan dan
pengembangan rumah susun pada tingkat provinsi
dengan berpedoman pada perencanaan nasional;
c. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan
serta
kebijakan
dan
strategi
penyelenggaraan rumah susun pada tingkat provinsi;

d. melaksanakan . . .

d. melaksanakan
fungsi
operasionalisasi
kebijakan
penyediaan
rumah
susun
dan
mengembangkan
lingkungan hunian rumah susun sebagai bagian dari
kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
e. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang
rumah susun pada tingkat provinsi;
f. melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan
penyediaan basis data rumah susun di kabupaten/kota
pada wilayah provinsi;
h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan
untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum,
rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
i. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat,
terutama bagi MBR;
j. memfasilitasi
penyediaaan
prasarana,
sarana,
dan
utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk
MBR;
k. melaksanakan
kebijakan
provinsi
tentang
pendayagunaan
dan
pemanfaatan
hasil
rekayasa
teknologi di bidang rumah susun dengan berpedoman
pada kebijakan nasional; dan
l. melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk
rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah
susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi
pembangunan rumah susun.

Paragraf 3
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah
kabupaten/kota
dalam
melaksanakan
pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai
tugas:
a. merumuskan
kebijakan
dan
strategi
pada
tingkat
kabupaten/kota
di
bidang
rumah
susun
dengan
berpedoman
pada
kebijakan
dan
strategi
provinsi
dan/atau nasional;
b. menyusun . . .

b. menyusun rencana dan program pembangunan dan
pengembangan
rumah
susun
pada
tingkat
kabupaten/kota dengan berpedoman pada perencanaan
provinsi dan/atau nasional;
c. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan
serta
kebijakan
dan
strategi
penyelenggaraan
rumah
susun
pada
tingkat
kabupaten/kota;
d. melaksanakan
fungsi
operasionalisasi
kebijakan
penyediaan dan penataan lingkungan hunian rumah
susun pada tingkat kabupaten/kota;
e. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang
rumah susun pada tingkat kabupaten/kota;
f. melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan
penyediaan basis data rumah susun pada tingkat
kabupaten/kota;
h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan
untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum,
rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
i. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat,
terutama bagi MBR;
j. memfasilitasi
penyediaaan
prasarana,
sarana,
dan
utilitas umum pembangunan rumah susun bagi MBR;
k. melaksanakan kebijakan daerah tentang pendayagunaan
dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang
rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan
provinsi dan/atau nasional;
l. melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk
rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah
susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi
pembangunan rumah susun;
m. memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan prasarana,
sarana, dan utilitas umum rumah susun yang dibangun
secara swadaya oleh masyarakat; dan
n. menginventarisasi, mencatat, dan memetakan tanah,
prasarana, sarana, utilitas umum, dan bangunan yang
menjadi bagian dari rumah susun.

Bagian . . .

Bagian ketiga
Wewenang
Paragraf 1
Pemerintah

Pemerintah
dalam
melaksanakan
pembinaan
penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah
susun pada tingkat nasional;
b. menetapkan peraturan perundang-undangan, termasuk
norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rumah
susun;
c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan,
strategi, dan program di bidang rumah susun pada
tingkat nasional;
d. mengawasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan
strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional;
e. memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda
bersama rumah susun umum, rumah susun khusus,
dan rumah susun negara;
f. memfasilitasi kerja sama pada tingkat nasional antara
pemerintah
dan
badan
hukum
atau
kerja
sama
internasional antara pemerintah dan badan hukum asing
dalam penyelenggaraan rumah susun;
g. menyelenggarakan koordinasi pemanfaatan teknologi dan
rancang
bangun
yang
ramah
lingkungan
serta
pemanfaatan
industri
bahan
bangunan
yang
mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan
lokal yang aman bagi kesehatan;
h. menyelenggarakan koordinasi pengawasan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun;
dan
i. memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum,
rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada
tingkat nasional.

Paragraf . . .

Paragraf 2
Pemerintah Provinsi

Pemerintah
provinsi
dalam
melaksanakan
pembinaan
penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah
susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada
kebijakan dan strategi nasional;
b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-
undangan di bidang rumah susun pada tingkat provinsi
dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan
kriteria nasional;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang rumah susun yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah;
d. melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah
susun pada tingkat provinsi;
e. melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan,
strategi, serta program di bidang rumah susun pada
tingkat provinsi;
f. memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda
bersama rumah susun umum, rumah susun khusus,
dan rumah susun negara pada tingkat provinsi;
g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi, antara
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan badan hukum
dalam penyelenggaraan rumah susun;
h. melaksanakan
pemanfaatan
teknologi
dan
rancang
bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan
industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber
daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi
kesehatan;
i. melaksanakan
pengawasan
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan di bidang rumah susun; dan
j. memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum,
rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada
tingkat provinsi.

Paragraf . . .

Paragraf 3
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah
kabupaten/kota
dalam
melaksanakan
pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai
wewenang:
a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah
susun pada tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman
pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-
undangan
di
bidang
rumah
susun
pada
tingkat
kabupaten/kota
dengan
berpedoman
pada
norma,
standar, prosedur, dan kriteria provinsi dan/atau
nasional;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang rumah susun yang telah
ditetapkan
oleh
pemerintah
provinsi
dan/atau
Pemerintah;
d. melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah
susun;
e. melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan,
strategi, serta program di bidang rumah susun pada
tingkat kabupaten/kota;
f. memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda
bersama rumah susun umum, rumah susun khusus,
dan rumah susun negara pada tingkat kabupaten/kota;
g. menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah
susun;
h. memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota
antara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum
dalam penyelenggaraan rumah susun;
i. melaksanakan
pemanfaatan
teknologi
dan
rancang
bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan
industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber
daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi
kesehatan;
j. melaksanakan
pengawasan
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan di bidang rumah susun; dan
k. memfasilitasi . . .

k. memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum,
rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada
tingkat kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Bantuan dan Kemudahan

Pemerintah memberikan bantuan dan kemudahan dalam
rangka pembangunan, penghunian, penguasaan, pemilikan,
dan pemanfaatan rumah susun bagi MBR.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung
jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
rumah susun umum, rumah susun khusus, dan/atau
rumah susun negara.
(2) Tanggung jawab dalam pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana
tata ruang.
(3) Biaya pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah dan/atau
pemerintah
daerah
sesuai
dengan
tingkat
kewenangannya.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan
insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun
umum dan rumah susun khusus serta memberikan
bantuan dan kemudahan bagi MBR.
(2) Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. fasilitasi dalam pengadaan tanah;
b. fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah;
c. fasilitasi dalam proses perizinan;
d. fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah;
e. insentif

perpajakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
f. bantuan . . .

f. bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum.
(3) Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kredit kepemilikan sarusun dengan suku bunga
rendah;
b. keringanan biaya sewa sarusun;
c. asuransi dan penjaminan kredit pemilikan rumah
susun;
d. insentif
perpajakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
e. sertifikasi sarusun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pemberian insentif kepada pelaku pembangunan rumah
susun umum dan rumah susun khusus serta bantuan
dan kemudahan kepada MBR diatur dalam peraturan
pemerintah.

(1) Setiap orang mempunyai hak untuk menghuni sarusun
yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di dalam
lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis.
(2) Dalam penyelenggaraan rumah susun, setiap orang
berhak:
a. memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan
kebijakan dan strategi rumah susun pada tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
b. mengawasi ketaatan para pemangku kepentingan
terhadap
pelaksanaan
kebijakan,
strategi,
dan
program pembangunan rumah susun sesuai dengan
ketentuan
yang
ditetapkan,
baik
pada
tingkat
nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;
c. memperoleh . . .

c. memperoleh informasi, melakukan penelitian, serta
mengembangkan pengetahuan dan teknologi rumah
susun;
d. ikut serta membantu mengelola informasi rumah
susun, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun
kabupaten/kota;
e. membangun rumah susun;
f. memperoleh manfaat dari penyelenggaraan rumah
susun;
g. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian
yang
dialami
secara
langsung
sebagai
akibat
penyelenggaraan rumah susun;
h. mengupayakan
kerja
sama
antarlembaga
dan
kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam
kegiatan usaha di bidang rumah susun; dan
i. mengajukan
gugatan
perwakilan
ke
pengadilan
terhadap
penyelenggaraan
rumah
susun

yang
merugikan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban

(1) Setiap orang wajib menaati pelaksanaan kebijakan,
strategi, dan program pembangunan rumah susun yang
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di bidang rumah susun.
(2) Setiap orang dalam menggunakan haknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 wajib menaati ketentuan
peraturan perundangan-undangan di bidang rumah
susun.
(3) Dalam penyelenggaraan rumah susun, setiap orang
wajib:
a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan
kesehatan di lingkungan rumah susun;
b. ikut serta mencegah terjadinya penyelenggaraan
rumah susun yang merugikan dan membahayakan
orang lain dan/atau kepentingan umum;
c. menjaga . . .

c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana
lingkungan serta utilitas umum yang berada di
lingkungan rumah susun; dan
d. mengawasi pemanfaatan dan pemfungsian prasarana,
sarana, dan utilitas umum di lingkungan rumah
susun.

(1) Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk
memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka
panjang
yang
berkelanjutan
untuk
pemenuhan
kebutuhan rumah susun.
(2) Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
mendorong
pemberdayaan
sistem
pembiayaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pendanaan

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber dana lainnya” adalah dana
yang dihasilkan dari perjanjian atau kesepakatan bersama
yang dapat berupa hibah, bantuan, atau pinjaman, baik dari
sumber dana dalam negeri maupun luar negeri.

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dimanfaatkan
untuk mendukung:
a. penyelenggaraan . . .

a. penyelenggaraan rumah susun umum, rumah susun
khusus, serta rumah susun negara; dan/atau
b. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pembangunan
rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah
susun negara.

Bagian Ketiga
Sistem Pembiayaan
Paragraf 1
Umum

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan
upaya
pengembangan
sistem
pembiayaan
untuk
penyelenggaraan rumah susun.
(2) Pengembangan
sistem
pembiayaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lembaga pembiayaan;
b. pengerahan dan pemupukan dana;
c. pemanfaatan sumber biaya; dan
d. kemudahan atau bantuan pembiayaan.
(3) Sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Biaya

Pemanfaatan sumber biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
a. pembangunan rumah susun;
b. pemerolehan sarusun;
c. pemeliharaan dan perawatan rumah susun;
d. peningkatan kualitas rumah susun; dan/atau
e. kepentingan . . .

e. kepentingan lain di bidang rumah susun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan
rumah
susun
dilakukan
oleh
pemerintah
sesuai
dengan
tingkat
kewenangannya
dengan melibatkan peran masyarakat.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
a. penyusunan rencana pembangunan rumah susun dan
lingkungannya;
b. pelaksanaan
pembangunan
rumah
susun
dan
lingkungannya;
c. pemanfaatan rumah susun dan lingkungannya;
d. pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan
lingkungannya; dan/atau
e. pengawasan
dan
pengendalian
penyelenggaraan
rumah susun dan lingkungannya.
(3) Masyarakat dapat membentuk forum pengembangan
rumah susun.
(4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai
fungsi dan tugas:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
dalam pengembangan rumah susun;
b. membahas
dan
merumuskan
pemikiran
arah
pengembangan penyelenggaraan rumah susun;
c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
d. memberikan masukan kepada pemerintah; dan/atau
e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang
penyelenggaraan rumah susun.
(5) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(6) Ketentuan . . .

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat
dalam
penyelenggaraan
rumah
susun
dan
forum
pengembangan rumah susun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam peraturan
Menteri.

Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial
dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan
rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh
persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang
dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pelaku pembangunan dilarang membuat PPJB:
a. yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau
b. sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Setiap orang dilarang:
a. merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas
umum yang ada di lingkungan rumah susun;
b. melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain
atau kepentingan umum dalam lingkungan rumah
susun;
c. mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun; atau
d. mengalihfungsikan
prasarana,
sarana,
dan
utilitas
umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan tanah
bersama dalam pembangunan atau pengelolaan rumah
susun.

Pasal 100 . . .

Setiap orang dilarang membangun rumah susun di luar lokasi
yang ditetapkan.

(1) Setiap orang dilarang:
a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang
sudah ditetapkan; atau
b. mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun.
(2) Larangan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dikecualikan apabila terdapat perubahan tata ruang.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya” antara lain, sempadan rel kereta api,
bawah jembatan, daerah saluran udara tegangan ekstra tinggi
(SUTET), daerah sempadan sungai (DSS), daerah rawan
bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan
militer.

Huruf b

Cukup jelas.

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan
kepemilikan sarusun umum kepada pihak lain, kecuali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).

Setiap
orang
dilarang
menghalang-halangi
kegiatan
peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 64, dan Pasal 65.

(1) Penyelesaian sengketa di bidang rumah susun terlebih
dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan
dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di
lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan
berdasarkan pilihan yang disepakati para pihak yang
bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arbitrase,
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau
penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan tanggung
jawab pidana.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2)
dapat dilakukan oleh:
a. orang perseorangan;
b. badan hukum;
c. masyarakat; dan/atau
d. pemerintah atau instansi terkait.

Setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (1),
Pasal 26 ayat (1), Pasal 30, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat
(1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61
ayat (1), Pasal 66, Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan
kegiatan
pembangunan
dan/atau
kegiatan usaha;
c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan;
d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada
pengelolaan rumah susun;
e. pengenaan denda administratif;
f. pencabutan IMB;
g. pencabutan sertifikat laik fungsi;
h. pencabutan SHM sarusun atau SKBG sarusun;
i. perintah pembongkaran bangunan rumah susun;
atau
j. pencabutan izin usaha.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab
pemulihan dan pidana.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif,
tata cara, dan besaran denda administratif diatur dalam
peraturan pemerintah.

Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang
mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah
susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)
dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pelaku pembangunan yang membuat PPJB:
a. yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan; atau
b. sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda
paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(1) Setiap orang yang:
a. merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan
utilitas umum yang ada di lingkungan rumah susun;
b. melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain
atau kepentingan umum dalam lingkungan rumah
susun;
c. mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun; atau
d. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas
umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan
tanah bersama dalam pembangunan atau pengelolaan
rumah susun
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama
(lima)
tahun
atau
denda
paling
banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang membangun rumah susun di luar lokasi
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

(1) Setiap orang yang:
a. mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang
sudah ditetapkan; atau
b. mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama
(lima)
tahun
atau
denda
paling
banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap pejabat yang:
a. menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya
untuk pembangunan rumah susun; atau
b. mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun
yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 115 . . .

Setiap
orang
yang
menyewakan
atau
mengalihkan
kepemilikan
sarusun
umum

kepada
pihak
lain,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah).

Setiap
orang
yang
menghalang-halangi
kegiatan
peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 dipidana dengan pidana penjara paling
lama
(dua)
tahun
atau
denda
paling
banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 sampai dengan Pasal 116 dilakukan oleh
badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda
terhadap
pengurusnya,
pidana
dapat
dijatuhkan
terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan
pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap
orang.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa:
a. pencabutan izin usaha; atau
b. pencabutan status badan hukum.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3318) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan
pelaksanaan
dari
Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diganti
dengan
peraturan
pelaksanaan
yang
baru
berdasarkan Undang-Undang ini.

Peraturan
perundang-undangan
pelaksanaan
yang
diamanatkan dalam Undang-Undang ini diselesaikan paling
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.

Undang-Undang
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.

Agar . . .

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
RUMAH SUSUN

I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran
strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta
sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya,
berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, negara bertanggung
jawab untuk menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam
bentuk rumah yang layak dan terjangkau.
Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang
dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Hal itu dapat
dilihat dari masih banyaknya MBR yang belum dapat menghuni rumah
yang layak, khususnya di perkotaan yang mengakibatkan terbentuknya
kawasan kumuh. Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut salah
satunya dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun sebagai
bagian dari pembangunan perumahan mengingat keterbatasan lahan di
perkotaan. Pembangunan rumah susun diharapkan mampu mendorong
pembangunan perkotaan yang sekaligus menjadi solusi peningkatan
kualitas permukiman.
Ketentuan mengenai rumah susun selama ini diatur dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, tetapi
dalam perkembangannya, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai
dengan
perkembangan
hukum,
kebutuhan
setiap
orang
dalam
penghunian, kepemilikan, dan pemanfaatan rumah susun. Di samping
itu, pengaruh globalisasi, budaya, dan kehidupan masyarakat serta
dinamika
masyarakat
menjadikan
undang-undang
tersebut
tidak
memadai lagi sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan
rumah susun.

Undang-Undang . . .

Undang-Undang ini menciptakan dasar hukum yang tegas
berkaitan dengan penyelenggaraan rumah susun dengan berdasarkan
asas
kesejahteraan,
keadilan
dan
pemerataan,
kenasionalan,
keterjangkauan
dan
kemudahan,
keefisienan
dan
kemanfaatan,
kemandirian
dan
kebersamaan,
kemitraan,
keserasian
dan
keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan,
keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta keamanan, ketertiban,
dan keteraturan.
Dalam
undang-undang
ini
penyelenggaraan
rumah
susun
bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni
dan terjangkau, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
ruang, mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan
permukiman kumuh, mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan,
memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, memberdayakan para
pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian hukum dalam
penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.
Pengaturan dalam undang-undang ini juga menunjukkan keberpihakan
negara dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi
MBR serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun.
Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada
Pemerintah di bidang penyelenggaraan rumah susun dan memberikan
kewenangan
kepada
pemerintah
daerah
untuk
melakukan
penyelenggaraan rumah susun di daerah sesuai dengan kewenangannya.
Kewenangan yang diberikan tersebut didukung oleh pendanaan yang
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan rumah susun
secara komprehensif meliputi pembinaan, perencanaan, pembangunan,
penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan
kualitas, pengendalian, kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan
kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat.
Hal mendasar yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain,
mengenai jaminan kepastian hukum kepemilikan dan kepenghunian atas
sarusun bagi MBR; adanya badan yang menjamin penyediaan rumah
susun umum dan rumah susun khusus; pemanfaatan barang milik
negara/daerah yang berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf;
kewajiban
pelaku
pembangunan
rumah
susun
komersial
untuk
menyediakan rumah susun umum; pemberian insentif kepada pelaku
pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; bantuan
dan kemudahan bagi MBR; serta pelindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL