PEMBLOKIRAN DATA KEPEGAWAIAN DAN/ATAU LAYANAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
1. Pejabat Fungsional Auditor Manajemen ASN yang
selanjutnya disebut Auditor Manajemen ASN adalah PNS
yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melakukan kegiatan audit manajemen ASN.
1. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk
menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN adalah
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk di dalamnya petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan serta kebijakan di bidang manajemen ASN

---

sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Manajemen
ASN.
1. Verifikasi adalah kegiatan pembuktian kebenaran atau
pemeriksaan kembali berdasarkan data atau bukti lain
yang berkaitan.
1. Validasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengecekan
keabsahan syarat, kondisi, dan keakurasian data
kepegawaian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1. Audit Manajemen ASN adalah seluruh proses kegiatan
memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan
tindakan korektif terhadap pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Manajemen
ASN yang dapat dilakukan secara reguler dan investigasi.
1. Data adalah informasi PNS yang merupakan informasi
perorangan dan data riwayat sejak pengangkatan sampai
dengan berhenti dan/atau pensiun.
1. Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian adalah tindakan Badan Kepegawaian Negara
untuk menangguhkan sementara sebagian atau seluruh
data kepegawaian dan/atau layanan kepegawaian pada
Sistem Informasi ASN.
1. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut SIASN adalah rangkaian informasi dan data
mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis,
menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
1. Penetapan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau
Layanan Kepegawaian adalah tindakan Badan
Kepegawaian Negara untuk menetapkan Pemblokiran
Data dan/atau Layanan Kepegawaian pada SIASN.
1. Pembukaan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau
Layanan Kepegawaian adalah tindakan Badan
Kepegawaian Negara untuk membuka Pemblokiran Data
dan/atau Layanan Kepegawaian pada SIASN.
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1. Badan Kepegawaian Negara untuk selanjutnya disingkat
BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberi kewenangan melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional
sebagaimana diatur dalam undang-undang.
1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman
dalam melakukan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau
Layanan Kepegawaian pada SIASN.

---

(1) Prinsip dasar dalam Pemblokiran Data Kepegawaian

dan/atau Layanan Kepegawaian pada SIASN meliputi:
- kehati-hatian;
- antisipasi;
- akuntabilitas;
- keakuratan;
- kepastian hukum; dan
- transparansi.

(2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan upaya memastikan tindakan
Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian dengan memperhatikan sebab dan akibat
yang ditimbulkan dari kegiatan Pemblokiran Data
Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian.

(3) Prinsip antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan upaya pencegahan pelanggaran
Manajemen ASN yang lebih jauh serta upaya
meminimalisasi adanya kerugian keuangan negara.

(4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan upaya memastikan tindakan
Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Prinsip keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d merupakan upaya memastikan tindakan
Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian sesuai ketepatan dengan mengutamakan
validitas Data PNS.

(6) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e merupakan upaya memastikan tindakan
Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f merupakan upaya memastikan tindakan
Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PADA SIASN

Bagian Kesatu
Sistem dan Kriteria Pemblokiran
Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian

(1) Pelaksanaan Manajemen ASN harus sesuai dengan NSPK

Manajemen ASN.

(2) Dalam hal pelaksanaan Manajemen ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sesuai dengan
NSPK Manajemen ASN dan/atau berpotensi dapat
menimbulkan kerugian keuangan negara, BKN melakukan

---

Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian.

(3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan menggunakan sistem Pemblokiran Data
Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian yang
terintegrasi dengan SIASN.

(1) Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan

Kepegawaian dilakukan terhadap proses Manajemen ASN
pada Instansi Pemerintah melalui SIASN yang berbasis
teknologi informasi.

(2) Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan

Kepegawaian terhadap proses pelaksanaan Manajemen
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian atas pelaksanaan Manajemen ASN yang
tidak sesuai dengan NSPK Manajemen ASN; dan
- Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian atas pelaksanaan Manajemen ASN yang
tidak sesuai dengan NSPK Manajemen ASN yang
berdampak krusial dan bersifat masif.

(3) Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan

Kepegawaian terhadap proses pelaksanaan Manajemen
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
dilakukan terhadap:
- PNS yang menurut peraturan perundang-undangan
seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat
tetapi oleh PPK tidak diberhentikan sebagai PNS;
- PNS yang menurut peraturan perundang-undangan
seharusnya diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan tetapi oleh PPK tidak diberhentikan
sebagai PNS;
- PNS yang menurut peraturan perundang-undangan
seharusnya dijatuhi hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri, tetapi oleh PPK tidak dijatuhi hukuman
disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin yang lebih
ringan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- PNS yang menurut peraturan perundang-undangan
seharusnya diangkat dalam jabatan sesuai NSPK
Manajemen ASN tetapi oleh PPK pengangkatan dalam
jabatannya tidak sesuai NSPK Manajemen ASN; dan
- PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak
pidana, diangkat menjadi pejabat negara, komisioner,
atau anggota lembaga nonstruktural yang menurut
peraturan perundang-undangan harus diberhentikan
sementara tetapi oleh PPK tidak diberhentikan
sementara sebagai PNS.

(4) Pemblokiran terhadap layanan kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemblokiran
terhadap layanan kepegawaian untuk menangguhkan
sementara sebagian Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian.

---

(5) Pemblokiran terhadap layanan kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemblokiran
terhadap layanan kepegawaian untuk menangguhkan
seluruh Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian.

(6) Ketentuan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau

Layanan Kepegawaian sebagaimana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis
terhadap PPPK.

Bagian Kedua
Prosedur Pengusulan Pemblokiran
Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian dan/atau
Pembukaan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau
Layanan Kepegawaian

(1) Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan

Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) dilaksanakan apabila Instansi Pemerintah:

- tidak melakukan perbaikan implementasi NSPK
Manajemen ASN; atau
- tidak menindaklanjuti hasil Audit Manajemen ASN.

(2) Pengusulan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau

Layanan Kepegawaian diusulkan oleh pejabat pimpinan
tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama di
lingkungan BKN, dan Auditor Manajemen ASN.

(1) Pengusulan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau

Layanan Kepegawaian yang dilakukan oleh pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diusulkan
kepada deputi yang membidangi pengawasan dan
pengendalian.

(2) Pengusulan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau

Layanan Kepegawaian oleh pejabat pimpinan tinggi madya
dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BKN
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan
tinggi pratama di lingkungan BKN mengusulkan
secara tertulis Penetapan Pemblokiran Data
Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian kepada
deputi yang membidangi pengawasan dan
pengendalian;
- usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan
melampirkan dokumen, bahan, data, dan/atau
informasi yang membuktikan telah terjadi
pelanggaran NSPK Manajemen ASN;
- Auditor Manajemen ASN melakukan Verifikasi,
Validasi, atau Audit Manajemen ASN berdasarkan
usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- Auditor Manajemen ASN menyampaikan hasil
Verifikasi, Validasi, atau Audit Manajemen ASN
kepada deputi yang membidangi pengawasan dan
pengendalian untuk diajukan Penetapan Pemblokiran

---

Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian
melalui pejabat pimpinan tinggi pratama.

(3) Pengusulan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau

Layanan Kepegawaian oleh Auditor Manajemen ASN
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- Auditor Manajemen ASN melakukan Verifikasi,
Validasi, atau Audit Manajemen ASN terhadap
informasi yang diperoleh; dan
- Auditor Manajemen ASN menyampaikan hasil
Verifikasi, Validasi, atau Audit Manajemen ASN
kepada deputi yang membidangi pengawasan dan
pengendalian untuk diajukan Penetapan Pemblokiran
Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian
melalui pejabat pimpinan tinggi pratama.

(1) Pengusulan Pembukaan Pemblokiran Data Kepegawaian

dan/atau Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) diusulkan kepada deputi yang
membidangi pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengusulan Pembukaan Pemblokiran Data Kepegawaian

dan/atau Layanan Kepegawaian oleh PPK dilaksanakan
melalui:
- PPK mengajukan surat permohonan kepada Kepala
BKN; dan
- pengajuan surat permohonan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dengan melampirkan
dokumen, bahan, data, dan/atau informasi yang
dimiliki oleh instansi terkait dengan pelaksanaan
Manajemen ASN.
- Auditor Manajemen ASN melakukan Verifikasi,
Validasi, atau Audit Manajemen ASN berdasarkan
usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- Auditor Manajemen ASN menyampaikan hasil
Verifikasi, Validasi, atau Audit Manajemen ASN
kepada deputi yang membidangi pengawasan dan
pengendalian untuk diajukan Pembukaan
Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian melalui Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama.

(3) Pengusulan Pembukaan Pemblokiran Data Kepegawaian

dan/atau Layanan Kepegawaian oleh pejabat pimpinan
tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama di
lingkungan BKN dilaksanakan melalui tahapan sebagai
berikut:
- pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan
tinggi pratama di lingkungan BKN mengusulkan
secara tertulis Pembukaan Pemblokiran Data
Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian kepada
deputi yang membidangi pengawasan dan
pengendalian;
- Usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dengan melampirkan dokumen, bahan, data,
dan/atau informasi yang membuktikan pelaksanaan
manajemen PNS sesuai atau tidak sesuai NSPK
Manajemen ASN;

---

- Auditor Manajemen ASN melakukan Verifikasi,
Validasi, atau Audit Manajemen ASN berdasarkan
usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
terhadap informasi yang diperoleh; dan
- Auditor Manajemen ASN menyampaikan hasil
Verifikasi, Validasi, atau Audit Manajemen ASN
kepada deputi yang membidangi pengawasan dan
pengendalian untuk diajukan Pembukaan
Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian melalui pejabat pimpinan tinggi
pratama.

(4) Pengusulan Pembukaan Pemblokiran Data Kepegawaian

dan/atau Layanan Kepegawaian oleh Auditor Manajemen
ASN dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- Auditor Manajemen ASN melakukan Verifikasi,
Validasi, atau Audit Manajemen ASN terhadap
informasi yang diperoleh; dan
- Auditor Manajemen ASN menyampaikan hasil
Verifikasi, Validasi, atau Audit Manajemen ASN
kepada deputi yang membidangi pengawasan dan
pengendalian untuk diajukan Pembukaan
Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian melalui pejabat pimpinan tinggi
pratama.

Pembukaan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat
dilakukan apabila PPK telah mematuhi NSPK Manajemen ASN.

(1) Deputi yang membidangi pengawasan dan pengendalian

dalam menindaklanjuti usulan penetapan pemblokiran
dan/atau pembukaan pemblokiran membentuk Tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah

setara pejabat pimpinan tinggi pratama dari unit dan/atau
instansi terkait.

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tim memberikan rekomendasi kepada deputi yang
membidangi pengawasan dan pengendalian untuk
diajukan atau tidak dapat diajukan penetapan
pemblokiran dan/atau pembukaan pemblokiran.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditindaklanjuti dengan:
- dikembalikan kepada pengusul melalui surat apabila
usulan tidak dapat diajukan penetapan pemblokiran
dan/atau pembukaan pemblokiran disertai dengan
alasan; atau
- diajukan penetapan pemblokiran dan/atau
pembukaan pemblokiran kepada Kepala BKN.

---

Bagian Ketiga
Penetapan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian dan Pembukaan Pemblokiran Data Kepegawaian
dan/atau Layanan Kepegawaian

(1) Kepala BKN menetapkan pemblokiran dan/atau

pembukaan pemblokiran berdasarkan rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

(2) Kepala BKN menetapkan pemblokiran dan pembukaan

pemblokiran paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak
usulan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran
diterima secara lengkap.

(3) Terhadap Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau

Layanan Kepegawaian dan Pembukaan Pemblokiran Data
Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian, Kepala
BKN bersurat kepada PPK dengan tembusan kepada
pengusul.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
- Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian yang dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Badan ini dinyatakan tetap berlaku;
- Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan
Kepegawaian pada sistem aplikasi pelayanan kepegawaian
masih dapat dilakukan sampai dengan diterapkannya
SIASN secara nasional; dan
- pengusulan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran
dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional Auditor
Kepegawaian BKN sampai dengan beralihnya menjadi
Auditor Manajemen ASN.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---