Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2012 tentang PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat

Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
10. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
12. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
13. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu

Lapangan.
14. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS, selanjutnya disingkat Petugas Keamanan TPS, adalah petugas yang menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS.
17. Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat saksi pasangan calon, adalah orang perorangan yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada.
18. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih.
19. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu Kada sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 2005 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2007.
21. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 2005 dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 25 Tahun 2007.

(1) Pengawas Pemilu Kada berpedoman pada asas :
a. mandiri;
b. jujur;

c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib penyelenggara Pemilu;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi; dan
l. efektifitas.
(2) Pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS didasarkan pada keterpenuhan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS bertujuan untuk:
a. memastikan pemilih terlayani dalam menggunakan suara dan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
b. melindungi kemurnian suara pemilih untuk menjamin integritas hasil pemungutan dan penghitungan suara;
c. memastikan ketaatan penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
d. mencegah terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

(1) Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
(2) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan melakukan bimbingan dan supervisi sesuai tingkatannya masing-masing untuk optimalisasi pengawasan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS.

Ruang lingkup pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada, meliputi:
a. persiapan pemungutan suara;
b. proses pemungutan suara;
c. persiapan penghitungan suara;
d. proses penghitungan suara;
e. pemungutan suara ulang; dan
f. penghitungan suara ulang.

Fokus pengawasan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
a. kemungkinan terjadinya kerusakan dan ketidaklengkapan perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
b. perlakuan yang sama terhadap semua pemilih;
c. transparansi proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara;
d. kepastian terlayaninya pemilih dengan kebutuhan khusus dapat menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu Kada;
e. netralitas KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
f. kemungkinan terjadinya manipulasi terhadap proses serta hasil pemungutan dan penghitungan suara;
g. kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan upaya menggagalkan proses pemungutan dan penghitungan suara;
h. kemungkinan terjadinya politik uang pada proses pemungutan dan penghitungan suara;
i. kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;

j. penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu Kada;
k. kepatuhan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
l. terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Panwaslu dalam mengawasi pemungutan dan penghitungan suara dapat melakukan strategi pengawasan sebagai berikut:
a. mengidentifikasi titik rawan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
b. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan terkait pemberian salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disetiap TPS kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
c. menentukan prioritas TPS yang akan diawasi berdasarkan peta titik rawan pelanggaran;
d. menjalin kerjasama dengan pemantau, dan pihak-pihak terkait lainnya guna mengoptimalkan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
e. melakukan sosialisasi mengenai sanksi pelanggaran pada tahapan penghitungan dan pemungutan suara kepada pasangan calon, tim kampanye, KPU Provinsi dan kabupaten/kota/PPK;
f. mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada;
g. menyampaikan peringatan dini kepada penyelenggara Pemilu Kada, pasangan calon, tim kampanye, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu Kada pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
h. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Pemilu Lapangan dalam mengawasi pemungutan dan penghitungan suara melakukan strategi sebagai berikut:
a. melakukan pengawasan secara langsung terhadap penyimpanan kotak suara sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dimulai;

b. melakukan pengawasan secara langsung pada TPS-TPS, terutama TPS yang rawan berdasarkan hasil pemetaan;
c. melakukan koordinasi dengan PPS dan KPPS terkait dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
d. menghimbau saksi pasangan calon, pemantau, dan masyarakat disekitar TPS untuk berperan aktif mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada;
e. membantu Panwaslu Kada menyebarluaskan materi sosialisasi kepada pasangan calon, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat mengenai ketentuan larangan politik uang pada hari pemungutan dan penghitungan suara;
f. mengingatkan PPS dan anggota KPPS agar melakukan pemungutan dan penghitungan suara menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan;
g. mengingatkan pada saksi pasangan calon, agar aktif mencegah orang yang tidak memiliki hak memilih memberikan suara di TPS;
h. mendapatkan salinan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
i. memastikan jumlah pemilih tambahan yang terdaftar di TPS-TPS yang diawasi; dan
j. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu Kada dilengkapi dengan surat tugas dan/atau tanda pengenal.
(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, dikeluarkan oleh Ketua Panwaslu sesuai tingkatan.
(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Pemilu Lapangan dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan.

(1) Pengawas Pemilu Lapangan sebelum melakukan pengawasan wajib membaca kalender pengawasan.
(2) Pengawas Pemilu Lapangan wajib mengisi ceklist sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan titik rawan pelanggaran, antara lain:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b. adanya saksi pasangan calon yang tidak membawa surat mandat;
c. adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan memberikan suara;
d. adanya Warga Negara yang berhak untuk memilih dan terdaftar di daftar pemilih sementara tetapi tidak diberikan hak memilih;
e. adanya Warga Negara yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara tetapi tidak berhak untuk memilih namun diberikan hak memilih;
f. adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih tambahan tetapi memberikan suaranya;
g. adanya pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali;
h. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
i. KPPS tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh saksi maupun masyarakat;
j. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
k. penggunaan surat suara cadangan tidak dibuatkan berita acara;
l. penghitungan suara dimulai sebelum waktunya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
m. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
n. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
o. saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
p. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;

q. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
r. kemungkinan terjadinya intimidasi dan teror baik terhadap pemilih, saksi pasangan calon, Panwaslu, dan Anggota KPPS yang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara;
s. kemungkinan terjadinya manipulasi terhadap proses serta hasil pemungutan dan penghitungan suara
t. kemungkinan adanya upaya menggagalkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
u. kemungkinan terjadinya politik uang pada masa pemungutan dan penghitungan suara;
v. kemungkinan tidak netralnya KPPS dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
w. adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan.

Panwaslu dalam pengawasan persiapan pemungutan suara memastikan hal-hal sebagai berikut:
a seluruh perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan suara sudah tersedia di KPPS 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
b seluruh atribut pasangan calon sudah dibersihkan pada masa pemungutan dan penghitungan suara;
c Salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sudah diterima oleh KPPS sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
d KPPS memberikan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada Pengawas Pemilu Kada;
e KPPS memasang dan menempelkan daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, dan daftar pemilih tambahan sebelum pelaksanaan pemungutan suara di tempat yang mudah dijangkau, yang terang, dan dapat dilihat oleh pemilih;
f KPPS memberikan pelayanan terhadap pemilih yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit untuk menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat;
g pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara memberikan suaranya di TPS pada lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan;

h pemilih sudah diberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara oleh Ketua KPPS;
i saksi pasangan calon menyerahkan mandat dari pasangan calon 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
j jumlah pemilih pada setiap TPS berjumlah paling banyak 600 (enam ratus) orang;
k TPS terdapat di lokasi yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia; dan l keberadaan kotak suara sebelum hari dan tanggal pemungutan suara disimpan di Kantor RT/RW atau yang terjamin keamanannya.

(1) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan proses pemungutan suara didahului proses sebagai berikut:
a. rapat pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan;
b. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS; dan
c. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara.
(2) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan proses pemungutan suara di TPS diselenggarakan sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPU.
(3) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa sebelum pemungutan suara dimulai, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. membuka kotak suara;
b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
d. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
e. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
(4) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa KPPS membuat berita acara dimulainya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan 2 (dua) orang anggota KPPS.
(5) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa Ketua KPPS menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.

Pengawasan proses pemberian suara dilakukan dengan cara memastikan hal-hal sebagai berikut:
a. pemilih memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih;
b. pemberian suara dilakukan oleh pemilih di bilik suara;
c. pemilih hanya memberikan suara sebanyak 1 (satu) kali;
d. pemilih mendapatkan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dalam hal surat suara yang diterima dalam keadaan rusak atau pemilih keliru dalam cara memberikan suara;
e. pemberian tanda khusus pada pemilih yang sudah memberikan suara;
dan
f. pemilih tidak boleh diwakili dalam memberikan suara.

Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa KPPS melayani hak pilih pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dengan ketentuan:
a. KPPS menyiapkan TPS yang memberikan kemudahan dan harus menjamin akses gerak bagi penyandang cacat;
b. petugas KPPS atau orang lain dapat membantu memberikan suara atas permintaan pemilih;
c. petugas KPPS atau orang lain sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak boleh mempengaruhi pemilih dan wajib merahasiakan pilihan pemilih tersebut dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C-7 KWK; dan
d. dalam memberikan suara, pemilih tunanetra menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan penghitungan suara di TPS dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
(2) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari dan tanggal pemungutan suara.

(1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan KPPS menghitung:
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
b. jumlah pemilih yang berasal dari TPS lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dalam cara memberikan suara;
e. surat suara yang terpakai; dan
f. sisa surat suara cadangan.
(2) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan penggunaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam formulir berita acara penghitungan suara.
(3) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan KPPS mengeluarkan seluruh surat suara dari kotak suara sebelum penghitungan suara dimulai.

(1) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan surat suara untuk Pemilu Kada dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon;
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan;
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon;
atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.
(2) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan adalah sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.

Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa penghitungan suara oleh KPPS:
a. dilaksanakan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup;
b. dilakukan secara terbuka sehingga dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon yang membawa surat mandat, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan masyarakat;
c. diucapkan dengan suara yang jelas sehingga dapat terdengar dengan jelas;
d. dilakukan dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung; dan
e. dicatat pada formulir hasil penghitungan suara untuk pasangan calon (Model C2 - KWK.KPU) dengan tulisan yang jelas dan terbaca.

Pengawas Pemilu Lapangan memastikan hasil penghitungan suara di TPS:
a. dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Kada;
b. berita acara ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon dengan menggunakan ballpoint warna biru atau ungu atau hijau;
c. KPPS memberikan salinan berita acara (Model C-KWK.KPU), catatan hasil penghitungan suara (Model C1-KWK.KPU) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir serta Pengawas Pemilu Lapangan dan menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1- KWK.KPU di tempat umum; dan
d. sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat jumlah surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru dicoblos, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih tetap, dan jumlah pemilih dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap pasangan calon.

Pengawasan terhadap penyerahan kotak suara dilaksanakan untuk memastikan:
a. kotak suara yang diserahkan dalam kondisi tersegel;
b. kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPK melalui PPS;
dan

c. surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak, dan sisa surat suara cadangan yang masing-masing dimasukan ke dalam amplop terpisah.

Pengawas Pemilu Lapangan memastikan KPPS mengumumkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dengan cara menempelkan di tempat umum.

(1) Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa pemungutan suara ulang hanya dapat dilaksanakan atas usulan KPPS yang diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK.
(2) Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa pemungutan suara ulang hanya dilakukan karena adanya kondisi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
(3) Panwaslu Kecamatan merekomendasikan pemungutan suara ulang apabila terdapat satu atau lebih keadaan berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan
e. lebih dari seorang pemilh yang tidak terdaftar sebagai pemilh, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
(4) Pengawas Pemilu Kada memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa penghitungan suara ulang hanya dilakukan karena adanya kondisi:
a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
c. saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; atau
e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

(1) Hasil pengawasan dituangkan dalam ceklist pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2) Ceklist pengawasandisampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan kepada Panwaslu Kecamatan paling lambat pada saat kotak suara diserahkan kepada PPK.
(3) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran berdasarkan ceklist pengawasan Pengawas Pemilu Lapangan yang berpotensi mengakibatkan pemungutan dan atau penghitungan suara ulang maka Pengawas Pemilu Lapangan saat itu juga melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.

(1) Pengawas Pemilu Lapangan wajib membuat laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada.
(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat temuan, disertai dengan bukti awal pelanggaran yang dapat berupa surat atau dokumen, kaset rekaman, keterangan saksi, alat peraga kampanye, serta catatan atas kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang, dan/atau alat bukti pelanggaran lainnya.

(1) Panwaslu Kecamatan melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran yang terdapat pada ceklist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1).
(2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada PPK, dan pelanggaran pidana Pemilu Kada kepada Kepolisian.

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada.
(2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
(3) Pengawas Pemilu Kada mengupayakan secara maksimal agar masyarakat berperan aktif mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
(4) Mekanisme kerjasama untuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN