(3) Bentuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, seperti contoh dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dikenakan oleh Pegawai pria dan wanita yang terdiri atas:
a. kemeja berwarna oranye;
b. celana panjang berwarna hitam untuk pria;dan
c. celana panjang atau rok berwarna hitam untuk wanita.
4. Pasal 5 dihapus.
5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VA PDU
(1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dikenakan oleh pegawai pria dan pegawai wanita.
(2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kemeja berwarna oranye;
b. celana panjang berwarna hitam untuk pria;
dan
c. celana panjang atau rok berwarna hitam untuk wanita.
PDU untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat
(1), terdiri atas:
a. kemeja:
1. dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek;
2. bagian depan dilengkapi 4 (empat) saku dengan penutup berkancing warna emas;
3. menggunakan 4 (empat) buah kancing baju;
4. di kedua bahu dipasang lidah baju dengan kancing berwarna kuning emas;
5. ikat pinggang warna oranye; dan
6. dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
b. celana panjang:
1. dengan ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang;
dan
2. dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
c. Atribut:
1. badge lambang Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan;
2. badge logo Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri;
3. 1 cm di atas badge logo Badan SAR Nasional dipasang badge lokasi unit kerja Badan SAR Nasional;
4. papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan;
5. Tanda Kecakapan/Brevet dipasang di atas saku sebelah kiri dan di atasnya dipasang Lencana Lambang;
6. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju;
7. Tanda Kecakapan/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas papan nama; dan
8. bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, dan Kepala UPT memasang Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan.
d. Kelengkapan:
1. tutup kepala dengan menggunakan baret;
2. alas kaki dengan menggunakan sepatu warna hitam polos bertali serta berkaos kaki warna hitam;
3. mengenakan ikat pinggang bergesper;
4. mengenakan tanda pengenal pegawai; dan
5. menggunakan tongkat komando bagi pejabat struktural yang mempunyai fungsi komando.
PDU untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1), terdiri atas:
a. kemeja:
1. dengan krah leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlengan panjang;
2. di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan penutup berkancing warna kuning emas;
3. menggunakan 4 (empat) buah kancing baju warna kuning emas;
4. di kedua bahu dipasang lidah baju dengan kancing berwarna kuning emas; dan
5. dikenakan tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok;
b. celana panjang atau rok:
1. dilengkapi 2 (dua) saku di samping;
2. celana panjang tidak ketat;
3. panjang rok sampai dengan 5 cm di bawah lutut;
dan
4. di bagian belakang bawah rok diberi belahan yang tertutup.
c. Atribut:
1. badge lambang Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan;
2. badge logo Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri;
3. 1 cm di atas badge logo Badan SAR Nasional dipasang badge lokasi unit kerja Badan SAR Nasional;
4. papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan;
5. Tanda Kecakapan/Brevet dipasang di atas saku sebelah kiri dan di atasnya dipasang Lencana Lambang;
6. Tanda Kecakapan/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas papan nama;
7. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju; dan
8. bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, dan Kepala UPT memasang Tanda Jabatan pada pada bagian depan kemeja sebelah kanan.
d. Kelengkapan:
1. tutup kepala dengan menggunakan baret;
2. bagi yang muslimah mengenakan kerudung berwarna hitam sewarna dengan celana panjang atau rok dengan dimasukkan ke dalam kerah baju;
3. alas kaki dengan menggunakan sepatu warna hitam polos tidak bertali;
4. mengenakan tanda pengenal pegawai; dan
5. menggunakan tongkat komando bagi pejabat struktural yang mempunyai fungsi komando.
6. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah, ketentuan Pasal 19 huruf b dihapus dan menyisipkan diantara huruf d dan huruf e yakni d1 sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut:
a. PDH digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
b. Dihapus;
c. PDL I dan PDL II digunakan pada saat melaksanakan operasi SAR, siaga SAR, apel kesiapsiagaan, upacara, dan kegiatan pembinaan sesuai dengan situasi, kondisi, dan perintah;
d. Pakaian Dinas ABK digunakan oleh ABK pada saat bertugas di kapal atau pada saat pelaksanaan operasi SAR;
d1. PDU digunakan saat menghadiri upacara hari ulang tahun Badan SAR Nasional, kegiatan atau acara resmi yang ditetapkan Kepala Badan SAR Nasional, dan undangan menghadiri kegiatan lainnya;
e. Pakaian Korpri digunakan pada saat upacara bendera setiap tanggal 17, upacara hari besar nasional, upacara hari Korpri; dan
f. setiap hari Jumat pegawai mengenakan pakaian bercorak tradisional daerah atau baju batik atau baju lain produksi dalam negeri dengan celana panjang atau rok berbahan bukan jins.
7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 524) ditambah dengan:
a. menambahkan Atribut Tanda Kepangkatan untuk PDU sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi I angka 1 huruf n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
b. menambahkan pakaian dinas jenis PDU sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi III angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
#### Pasal II
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2016
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,
ttd
FHB. SOELISTYO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
