Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN PENUAAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan:
1. Struktur, Sistem, dan Komponen yang penting untuk keselamatan yang selanjutnya disingkat SSK yang penting untuk keselamatan adalah struktur, sistem, dan komponen yang menjadi bagian dari suatu sistem keselamatan dan/atau struktur, sistem, dan komponen yang apabila gagal atau terjadi malfungsi menyebabkan terjadinya paparan radiasi terhadap pekerja atau anggota masyarakat.
2. SSK Kritis adalah SSK yang penting untuk keselamatan dan rentan terhadap penuaan.
3. Penuaan adalah proses perubahan karakteristik SSK sebagai fungsi waktu dan/atau akibat pemanfaatan pada kondisi operasi yang menyebabkan degradasi material.
4. Efek Penuaan adalah degradasi SSK yang diakibatkan oleh penuaan.
5. Manajemen Penuaan adalah kegiatan rekayasa, operasi dan perawatan untuk mengendalikan agar pengaruh penuaan pada SSK Kritis masih dalam batas yang dapat diterima.
6. Program Manajemen Penuaan adalah rancangan mengenai upaya yang secara sistematis dan memadai untuk mengelola efek dari penuaan terhadap SSK Kritis.
7. Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disingkat INNR adalah:
a. fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau
b. fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.
8. Surveilan Penuaan adalah inspeksi inservis, pemantauan parameter dan uji kinerja yang dilakukan dalam interval waktu tertentu terhadap nilai-nilai parameter dan SSK Kritis untuk menjamin keselamatan instalasi nuklir.

9. Kegagalan adalah ketidakmampuan atau gangguan kemampuan SSK untuk berfungsi sesuai kriteria penerimaan.
10. Kualifikasi Peralatan adalah upaya untuk memastikan peralatan yang penting untuk keselamatan dapat beroperasi sesuai dengan fungsi, kondisi operasi, dan persyaratan yang ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan.
11. Pemegang Izin yang selanjutnya disingkat PI adalah orang atau badan yang telah menerima Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
12. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan memberikan ketentuan keselamatan yang harus dipenuhi oleh PI dalam melaksanakan Manajemen Penuaan untuk mempertahankan integritas dan keandalan SSK selama umur instalasi.

(1) Peraturan Kepala BAPETEN ini berlaku untuk seluruh INNR termasuk seluruh fasilitas pendukungnya.
(2) INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup fasilitas:
a. pemurnian;
b. konversi;
c. pengayaan bahan nuklir;
d. fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas;
e. pengujian pasca irradiasi bahan bakar nuklir bekas dan komponen reaktor; dan/atau
f. penyimpanan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas yang meliputi instalasi penyimpanan sementara dan instalasi penyimpanan lestari.
(3) Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang Manajemen Penuaan INNR mulai kegiatan desain sampai dengan kegiatan operasi.
(4) Ketentuan di dalam Peraturan Kepala BAPETEN ini dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan bertingkat, bergantung pada kompleksitas INNR.

(1) PI harus MENETAPKAN Program Manajemen Penuaan pada tahap konstruksi INNR.
(2) Ringkasan dari Program Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Analisis Keselamatan.
(3) PI dalam MENETAPKAN Program Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
a. semua potensi yang menyebabkan penuaan termasuk korosi dan keausan;
b. pengalaman penuaan SSK yang relevan pada industri nuklir dan nonnuklir;
c. kondisi kerja spesifik dan kondisi lain yang mempercepat penuaan.
d. kondisi baru SSK sebelum digunakan;
e. pemahaman mekanisme dan efek penuaan SSK, misalnya melalui pemodelan penuaan berdasarkan pada pengalaman operasi dan penelitian;
f. kemungkinan dapat digantinya SSK;
g. praktik Manajemen Penuaan terkini;
h. ketersediaan metode pengawasan dan penghambat penuaan; dan
i. perkiraan umur instalasi.

(1) Kondisi kerja spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi antara lain:
a. kelembaban;
b. kimia fluida;
c. radiasi;
d. suhu;
e. tekanan;
f. getaran dan putaran; dan
g. aliran.
(2) Kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi antara lain:

a. perubahan teknologi;
b. perubahan pada persyaratan keselamatan;
c. keusangan dokumen;
d. desain yang tidak mencukupi; dan
e. kesalahan dalam perawatan dan pengujian SSK.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. prosedur;
b. gambar teknis; dan
c. batasan dan kondisi operasi.

(1) Program Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat:
a. tujuan dan ruang lingkup;
b. struktur organisasi dan tanggung jawab;
c. penapisan SSK;
d. identifikasi penuaan;
e. strategi Manajemen Penuaan;
f. pelaksanaan surveilan penuaan;
g. pengumpulan data dan informasi;
h. evaluasi penuaan; dan
i. dokumentasi dan rekaman.
(2) Format dan isi Program Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(1) PI harus melaksanakan Program Manajemen Penuaan mulai kegiatan komisioning sampai dengan kegiatan operasi.
(2) Pelaksanaan Manajemen Penuaan selama kegiatan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan koordinasi antar semua fasilitas dan program yang relevan.

(1) PI harus melakukan kaji ulang Program Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara berkala setiap tahun selama tahap operasi.
(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempertimbangkan:
a. modifikasi SSK selama pengoperasian INNR;
b. riwayat operasi dan perawatan, termasuk komisioning, perbaikan, dan surveilan;
c. data dan kecenderungannya dari kegiatan inspeksi inservis, pemantauan parameter, dan uji kinerja;
d. perkembangan teknologi yang terkait Manajemen Penuaan;
e. pengalaman penuaan SSK yang relevan pada industri nuklir dan nonnuklir; dan
f. perubahan peraturan.
(3) Dalam hal terjadi perubahan data sebagai hasil kaji ulang, PI harus memutakhirkan bagian dari Program Manajemen Penuaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah hasil kaji ulang diperoleh.
(4) PI dapat melaksanakan pemutakhiran Program Manajemen Penuaan berdasarkan hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 5 (lima) tahun selama tahap operasi

(1) PI harus menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Manajemen Penuaan.
(2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai;
b. biaya pelaksanaan kegiatan Manajemen Penuaan;
c. peralatan dan perlengkapan; dan
d. metode.

PI harus membentuk organisasi Manajemen Penuaan yang terdiri dari:
a. koordinator; dan
b. kelompok Manajemen Penuaan.

(1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a harus merupakan bagian dari organisasi pengoperasi.
(2) Tanggung jawab koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengkoordinasikan kegiatan dalam Program Manajemen Penuaan;
b. mengkoordinasikan Program Manajemen Penuaan dengan program lain yang relevan;
c. memantau secara sistematik pengalaman operasi pada INNR yang serupa serta hasil penelitian dan pengembangan yang terkait dengan Manajemen Penuaan, dan mengevaluasi penerapannya terhadap INNR;
d. menilai dan mengoptimalkan Program Manajemen Penuaan dan laporan pelaksanaan Manajemen Penuaan;
e. mengoptimalkan pelaksanaan Program Manajemen Penuaan;
f. mengevaluasi kebutuhan pelatihan;
g. melaksanakan kajian secara berkala; dan
h. meningkatkan kegiatan yang terkait dengan Program Manajemen Penuaan.

(1) Anggota kelompok Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dapat berasal dari luar organisasi pengoperasi.
(2) Anggota kelompok Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari personil yang memiliki keahlian di bidang:
a. desain;
b. operasi;
c. perawatan;
d. rekayasa;
e. kualifikasi peralatan; dan
f. penelitian dan pengembangan.
(3) Kelompok Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b bertugas paling sedikit:
a. melaksanakan kegiatan Program Manajemen Penuaan;
b. mengusulkan tindakan Manajemen Penuaan kepada koordinator;
dan
c. menyusun laporan pelaksanaan Manajemen Penuaan.

(1) PI harus memberikan pelatihan tentang Manajemen Penuaan kepada:
a. kelompok Manajemen Penuaan; dan
b. personil yang terlibat dalam operasi, perawatan, dan rekayasa.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi dengan pelatihan perawatan.

(1) PI harus melakukan penapisan terhadap SSK untuk menentukan SSK Kritis.
(2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap konstruksi berdasarkan metode yang telah ditetapkan.

SSK Kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. tidak redundan;
b. tidak mudah diperbaiki; dan
c. tidak mudah diganti.

(1) PI harus melakukan identifikasi semua potensi yang menyebabkan penuaan beserta mekanisme dan dampak penuaan pada SSK Kritis.
(2) Dalam melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PI harus mempertimbangkan antara lain:
a. parameter operasi instalasi;
b. hasil penelitian dan pengembangan terkait penuaan SSK Kritis;
c. bahan komponen dan struktur;
d. pengalaman penuaan SSK Kritis yang relevan pada industri nuklir dan nonnuklir;
e. persyaratan pengujian;
f. persyaratan perawatan; dan
g. masa operasi yang telah diperkirakan termasuk pada saat pra- operasi.

(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai kegiatan konstruksi sampai dengan kegiatan operasi.

(1) INNR harus didesain dengan menyediakan margin yang cukup untuk mengantisipasi pengaruh penuaan pada seluruh SSK Kritis selama umur instalasi berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
(2) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan ketentuan untuk inspeksi inservis, pemantauan parameter, dan uji kinerja untuk menilai mekanisme penuaan yang diperkirakan dan untuk mengidentifikasi perilaku atau degradasi yang mungkin terjadi selama operasi instalasi.

PI harus memastikan bahwa kondisi lingkungan penyimpanan tidak mempercepat proses penuaan suku cadang SSK Kritis dan barang habis pakai.

(1) PI harus menerapkan strategi Manajemen Penuaan dalam pelaksanaan Manajemen Penuaan.
(2) Strategi Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin integritas dan kemampuan SSK yang diperlukan melalui penerapan proses Manajemen Penuaan sistematik, termasuk deteksi dan penghambat proses degradasi SSK.

Strategi Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat
(1) harus mengidentifikasi potensi kelemahan antara lain:
a. ketidakmampuan untuk memahami dan memperkirakan penuaan pada saat desain dan konstruksi INNR; dan
b. penuaan dini SSK.

(1) PI harus melaksanakan surveilan penuaan SSK Kritis mulai kegiatan komisioning sampai dengan kegiatan operasi.
(2) Surveilan penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. inspeksi inservis;
b. pemantauan parameter; dan
c. uji kinerja.

(1) Pelaksanaan surveilan penuaan SSK Kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus menggunakan metode yang tepat.
(2) Kelayakan metode surveilan penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Kegiatan inspeksi inservis sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a antara lain:
a. pemeriksaan visual;
b. pemeriksaan permukaan;
c. pemeriksaan volumetrik;
d. pengambilan sampel cairan pendingin untuk analisis kimia atau radiokimia; dan/atau
e. teknik pengujian lain.

(1) Kegiatan pemantauan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mencakup pemantauan terhadap perubahan parameter operasi yang dapat diukur, antara lain:
a. temperatur;
b. kelembaban;
c. debit; dan
d. tekanan.
(2) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipantau secara rutin.
(3) Hasil pemantauan parameter harus dievaluasi dan kecenderungannya harus ditentukan untuk memperkirakan awal terjadinya degradasi akibat penuaan.

(1) Kegiatan uji kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang kecenderungan laju degradasi.

(2) Hasil uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi dengan menggunakan data dasar yang diperoleh sebelumnya dari pendesain dan/atau manufaktur untuk menentukan kelayakan SSK Kritis.
(3) Hasil uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data tambahan bagi data dasar untuk digunakan pada pengujian berikutnya dan rekaman setiap tindakan perbaikannya harus disimpan.

(1) Frekuensi uji kinerja setiap SSK Kritis harus sesuai dengan rekomendasi dari pendesain dan/atau manufaktur.
(2) Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur berdasarkan kecenderungan kegagalan SSK Kritis dan berdasarkan pengalaman, termasuk pengalaman dari instalasi serupa.
(3) Setiap perubahan frekuensi uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijustifikasi.

(1) PI harus menyusun laporan pelaksanaan Manajemen Penuaan pada tahap operasi.
(2) Laporan pelaksanaan Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebagai bagian dari laporan penilaian keselamatan berkala kepada Kepala BAPETEN sejak izin operasi diterbitkan.
(3) Laporan pelaksanaan Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun sesuai dengan format dan isi yang sudah ditentukan.
(4) Format dan isi laporan pelaksanaan Manajemen Penuaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(1) PI harus menerapkan sistem manajemen dalam melaksanakan Program Manajemen Penuaan.
(2) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem manajemen instalasi.

(3) Ketentuan mengenai sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagi INNR yang sudah beroperasi dan belum memiliki Program Manajemen Penuaan pada saat peraturan ini diterbitkan, PI harus MENETAPKAN Program Manajemen Penuaan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal peraturan ini diundangkan.

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2012 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN