PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

PMK No. 0 Tahun 2024 berlaku

Ditetapkan: 2024-01-01

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud
dengan:
1. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas
tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau
tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang
yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya
disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau
kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang
digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan
tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea
masuk.
1. Kawasan Berikat adalah TPB untuk menimbun
barang impor dan/atau barang yang berasal dari
tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau
digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk
dipakai.
1. Gudang Berikat adalah TPB untuk menimbun barang
impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan
berupa pengemasan/pengemasan kembali,
penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan,
penyetelan, pemotongan atas barang-barang tertentu
dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan
kembali.
1. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah badan hukum
yang melakukan penyelenggaraan dan/atau
pengusahaan TPB sesuai ketentuan yang mengatur
mengenai TPB.
1. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat
PJT adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha
jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh
persetujuan untuk melaksanakan kegiatan
kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean.
1. Dokumen TPB adalah pemberitahuan pabean untuk
pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari TPB.
1. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen
yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan
Pabean.
1. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya
disingkat SKP adalah sistem komputer yang
digunakan oleh kantor pabean dalam rangka
pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

---

1. Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk yang
selanjutnya disingkat NDPBM adalah nilai tukar yang
dipergunakan sebagai dasar penghitungan bea
masuk.
1. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan
undang-undang kepabeanan yang dikenakan
terhadap barang yang diimpor.
1. Bea Masuk Tambahan adalah pungutan Negara
berdasarkan undang-undang Kepabeanan yang
merupakan tambahan Bea Masuk yang dikenakan
terhadap barang impor.
1. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya
disingkat PDRI adalah pajak yang dipungut oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang
yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak
Penghasilan.
1. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak yang
selanjutnya disingkat SSPCP adalah surat yang
digunakan untuk melakukan pembayaran dan
sebagai bukti pembayaran atau penyetoran
penerimaan negara berupa bea masuk, Cukai dan
PDRI.
1. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP
adalah suatu bukti pembayaran/penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
1. Surat Penetapan Pejabat adalah:
- Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP),
dan/atau Surat Penetapan Sanksi Administrasi
(SPSA) sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan mengenai penetapan tarif,
nilai pabean, dan sanksi administrasi; dan/atau
- Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1)
sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan mengenai tata cara
penagihan di bidang Cukai.
1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
1. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat
dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan
Undang-Undang Cukai.
1. Kantor Pengawasan adalah Kantor Pabean yang
mengawasi TPB.
1. Kantor Pembongkaran adalah Kantor Pabean yang
mengawasi pelabuhan pembongkaran barang impor.
1. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.
1. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan
pengawasan pemasukan dan/atau pengeluaran ke
dan dari TPB dengan dilakukan pemeriksaan fisik.

---

1. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan
pengawasan pengeluaran dari TPB ke TLDDP dengan
dilakukan pemeriksaan dokumen sebelum
penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB) TPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik
kecuali dalam hal diterbitkan Surat Perintah
Pemeriksaan Fisik (SPPF) TPB.
1. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan
pemasukan dan/atau pengeluaran ke dan dari TPB
tanpa dilakukan pemeriksaan fisik kecuali dalam hal
diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF)
TPB.
1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,
yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah
suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah
dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan
Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari TPB

diberitahukan dengan menggunakan Dokumen TPB.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan:
- barang yang mendapatkan fasilitas
penangguhan Bea Masuk, pembebasan cukai,
tidak dipungut PDRI dan/atau tidak dipungut
PPN atau PPN dan PPnBM; dan/atau
- barang yang seharusnya mendapatkan fasilitas
penangguhan Bea Masuk, pembebasan cukai,
tidak dipungut PDRI dan/atau tidak dipungut
PPN atau PPN dan PPnBM,
sesuai ketentuan yang mengatur mengenai TPB.

(3) Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan,
dan/atau bea masuk pembalasan.

(4) Dokumen TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan juga oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB
yang dibekukan izinnya.

(5) Dokumen TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean
dengan prinsip self assessment dan disampaikan
oleh:
- Penyelenggara/Pengusaha TPB; atau
- PJT berdasarkan kuasa dari
Penyelenggara/Pengusaha TPB untuk
pemasukan barang ke TPB berupa barang
kiriman dari Kawasan Pabean atau tempat lain
yang diperlakukan sama dengan tempat
penimbunan sementara yang diimpor melalui
PJT.

---

(6) Dalam hal pengeluaran barang tujuan TPB lain,

Kawasan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus,
Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor , dan/atau Kawasan ekonomi lainnya
yang ditetapkan oleh Pemerintah, Dokumen TPB
disampaikan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB
yang melakukan pengeluaran barang.

(7) Penyelenggara/Pengusaha TPB atau pengusaha PJT

bertanggung jawab atas kebenaran data yang
diberitahukan dalam Dokumen TPB.

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 3 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dokumen TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

disampaikan untuk setiap transaksi pemasukan
dan/atau pengeluaran barang ke dan dari TPB.

(2) Dokumen TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dapat disampaikan secara berkala atau periodik
untuk:
- barang yang dimasukkan dan/atau dikeluarkan
menggunakan saluran pipa, jaringan transmisi,
ban berjalan (conveyor belt), dan sejenisnya,
termasuk barang curah; dan/atau
- pemasukan dan pengeluaran barang oleh
Penyelenggara/Pengusaha TPB yang memiliki
bisnis proses yang memerlukan pergerakan
barang secara cepat dan singkat.

(3) Untuk dapat menyampaikan Dokumen TPB secara

berkala atau periodik, Penyelenggara/Pengusaha TPB
harus mengajukan permohonan kepada:
- Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor
Pabean; atau
- Kepala Kantor Pelayanan Utama.

(4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan

Utama memberikan persetujuan atau penolakan
disertai alasan penolakan dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima
secara lengkap.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat menggunakan mekanisme perlakukan tertentu
yang ditetapkan pada lampiran izin TPB.

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Setiap pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke

dan dari TPB yang menggunakan Dokumen TPB
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) dilakukan dengan Dokumen Pelengkap Pabean.

(2) Untuk pemasukan dan/atau pengeluaran barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a, Dokumen TPB dibuat berdasarkan:

---

- jumlah barang yang dapat diukur dengan alat
ukur yang dapat diakses atau diperiksa oleh
Pejabat Bea dan cukai yang mengawasi TPB;
dan/atau
- jenis barang yang dimasukkan dan/atau
dikeluarkan melalui pipa, jaringan transmisi,
ban berjalan (conveyor belt), dan sejenisnya
tidak berubah-ubah.

(3) Jangka waktu pemasukan dan/atau pengeluaran

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) Dokumen TPB berkala sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada Kantor Pabean paling
lama 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu
pemasukan dan/atau pengeluaran barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Untuk pemasukan dan/atau pengeluaran barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf b, Dokumen TPB dibuat:
- berdasarkan jumlah dan jenis barang yang telah
dilaporkan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB
kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi
TPB di setiap pemasukkan/pengeluarannya;
dan/atau
- dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu
berdasarkan manajemen risiko oleh Pejabat Bea
dan Cukai.

(6) Jangka waktu pemasukan dan/atau pengeluaran

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
lama 7 (tujuh) hari kerja untuk pengirim dan/atau
penerima barang yang sama.

(7) Dokumen TPB berkala sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) disampaikan kepada Kantor Pabean paling
lama 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu
pemasukan dan/atau pengeluaran barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Penyampaian Dokumen TPB berkala sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
- pengeluaran barang dari TPB ke tempat lain
dalam daerah pabean untuk pengeluaran
sementara; dan/atau
- pemasukan kembali barang eks pengeluaran
sementara dari tempat lain dalam daerah pabean
ke TPB.

(9) Dalam hal Dokumen TPB berkala digunakan untuk

pengeluaran barang impor dari TPB ke tempat lain
dalam daerah pabean untuk diimpor untuk dipakai:
- barang yang dikeluarkan harus sudah
memenuhi ketentuan pembatasan di bidang
impor dalam hal barang yang dikeluarkan
terkena ketentuan pembatasan di bidang impor;
dan
- Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib
menyerahkan jaminan kepada Kantor
Pengawasan dengan ketentuan:

---

1. jaminan diserahkan sebelum melakukan
pengeluaran barang; dan
1. nilai jaminan memperhitungkan jumlah
perkiraan Bea Masuk, cukai dan/atau PDRI
dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7).

(10) Dalam hal Dokumen TPB berkala tidak disampaikan

oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB atau PJT sampai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (7):
- Kepala Kantor Pengawasan tidak memberikan
pelayanan atas pengajuan Dokumen TPB
berikutnya; dan/atau
- Penyelenggara/Pengusaha TPB atau PJT dikenai
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai TPB.

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah

pabean ke TPB yang telah diberitahukan dengan
menggunakan Dokumen TPB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dapat dilakukan secara bertahap
(parsial) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan
pemasukan barang.

(2) Untuk dapat melakukan pemasukan barang ke TPB

secara bertahap (parsial) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Penyelenggara/Pengusaha TPB harus
mengajukan permohonan kepada:
- Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor
Pabean; atau
- Kepala Kantor Pelayanan Utama.

(3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan

Utama memberikan persetujuan atau penolakan
disertai alasan penolakan dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima
secara lengkap.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat menggunakan mekanisme perlakukan tertentu
yang ditetapkan pada lampiran izin TPB.

(5) Dalam hal pemasukan secara bertahap (parsial)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Kantor Pengawasan tidak memberikan

pelayanan terhadap penyampaian Dokumen TPB
pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah
pabean ke TPB berikutnya.

(6) Kepala Kantor Pengawasan memberikan pelayanan

kembali terhadap penyampaian Dokumen TPB oleh
Penyelenggara/Pengusaha TPB dalam hal
Penyelenggara/Pengusaha TPB telah mengajukan
permohonan pemasukan barang secara parsial dan

---

mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah
atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

1. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 5 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dokumen TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

digunakan untuk:
- Pemasukan barang ke TPB dari:
1. luar daerah pabean;
1. tempat lain dalam daerah pabean; dan/atau
1. TPB lain; dan
- Pengeluaran barang dari TPB ke:
1. tempat lain dalam daerah pabean;
1. TPB lain;
1. Kawasan Bebas; dan/atau
1. kawasan ekonomi khusus.

(2) Dokumen TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat digunakan oleh
Penyelenggara/Pengusaha TPB dan/atau PJT sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai TPB.

(3) Pengeluaran barang dari TPB ke luar daerah pabean

berlaku ketentuan yang mengatur mengenai ekspor.

(4) Pemasukan barang ke TPB dari Kawasan Bebas

menggunakan pemberitahuan pabean Kawasan
Bebas dengan tata cara sesuai dengan ketentuan
yang mengatur mengenai kawasan bebas.

(5) Pemasukan barang ke TPB dari kawasan ekonomi

khusus menggunakan dokumen pemberitahuan
pabean kawasan ekonomi khusus dengan tata cara
sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai
kawasan ekonomi khusus.

(6) Terhadap Dokumen TPB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan kode sebagai berikut:
- BC 2.3 untuk pemasukan ke TPB selain pusat
logistik berikat dari Kawasan Pabean atau
tempat lain yang diperlakukan sama dengan
tempat penimbunan sementara;
- BC 2.5 untuk pengeluaran barang yang terdapat
kandungan asal impor dari TPB selain pusat
logistik berikat ke tempat lain dalam daerah
pabean untuk diimpor untuk dipakai;
- BC 2.6.1 untuk pengeluaran sementara barang
asal impor dan/atau asal tempat lain dalam
daerah pabean dari TPB ke tempat lain dalam
daerah pabean;
- BC 2.6.2 untuk pemasukan kembali barang eks
pengeluaran sementara dari tempat lain dalam
daerah pabean ke TPB;
- BC 2.7 untuk:
1. pemasukan dan pengeluaran barang ke dan
dari TPB lain;
1. pengeluaran barang dari TPB ke kawasan
ekonomi khusus; dan

---

1. pengeluaran barang dari TPB ke kawasan
bebas;
- BC 4.0 untuk pemasukan barang dari tempat
lain dalam daerah pabean ke TPB; dan
- BC 4.1 untuk pengeluaran barang asal tempat
lain dalam daerah pabean dari TPB ke tempat
lain daerah pabean.

(7) Dokumen TPB sekurang-kurangnya memuat elemen

data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Kepala Kantor Pengawasan tidak memberikan

pelayanan terhadap penyampaian Dokumen TPB oleh
PJT dalam hal:
- barang yang diberitahukan dalam Dokumen TPB
tidak masuk ke Kawasan Berikat atau Gudang
Berikat tujuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal pengeluaran barang dari
Kawasan Pabean atau tempat lain yang
diperlakukan sama dengan tempat penimbunan
sementara; dan/atau
- barang yang diberitahukan dalam Dokumen TPB
kedapatan bukan barang yang ditujukan ke
Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang
bersangkutan.

(2) Dalam hal barang yang diberitahukan dalam

Dokumen TPB tidak masuk ke Kawasan Berikat atau
Gudang Berikat tujuan dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggal pengeluaran barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
penghentian pelayanan penyampaian Dokumen TPB
oleh PJT dilakukan sampai dengan:
- barang dimasukkan ke Kawasan Berikat atau
Gudang Berikat; dan/atau
- adanya putusan dari hasil penelitian yang
menyatakan bahwa kesalahan tersebut di luar
kemampuan PJT.

(3) Dalam hal barang yang diberitahukan dalam

Dokumen TPB kedapatan bukan barang yang
ditujukan ke Kawasan Berikat atau Gudang Berikat
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, penghentian pelayanan penyampaian

Dokumen TPB oleh PJT dilakukan sampai dengan
adanya putusan dari hasil penelitian yang
menyatakan bahwa kesalahan tersebut di luar
kemampuan PJT.

(4) Dokumen TPB yang telah mendapat nomor

pendaftaran sebelum penghentian pelayanan
Dokumen TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap dilayani penyelesaiannya.

---

1. Pasal 15 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik

terhadap Dokumen TPB yang:
- mendapat respon SPJM TPB; atau
- mendapat respon SPJK TPB atau respon SPPB
TPB yang diterbitkan Surat Perintah
Pemeriksaan Fisik Barang (SPPF) TPB.

(2) Dihapus.

(3) Tata cara dan tingkat pemeriksaan fisik sesuai

ketentuan yang mengatur mengenai tata cara
pemeriksaan fisik barang impor.

1. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pemasukan barang impor ke TPB dari Kawasan

Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama
dengan tempat penimbunan sementara dilakukan
dengan menggunakan SPPB TPB atau SPJM TPB.

(2) Terhadap pemasukan barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan:
- pengawasan pemasukan;
- pelepasan tanda pengaman;
- pengawasan pembongkaran dan penimbunan
barang; dan
- pemeriksaan fisik barang, dalam hal diperlukan
pemeriksaan fisik,
oleh Pejabat Bea dan Cukai atau oleh
Penyelenggara/Pengusaha TPB berdasarkan
persetujuan Pejabat Bea dan Cukai atau SKP.

(3) Dalam hal terdapat hasil pemindaian barang asal luar

daerah pabean di Kawasan Pabean yang dikeluarkan
ke TPB, hasil pemindaian tersebut dapat digunakan
sebagai informasi kegiatan pengawasan dan/atau
informasi lain untuk dilakukan Monitoring Khusus
berdasarkan manajemen risiko.

1. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 29

Barang yang dimasukkan ke TPB dapat dipergunakan
setelah diterbitkan SPPD TPB kecuali
Penyelenggara/Pengusaha TPB mendapat persetujuan:
- penyampaian Dokumen TPB secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
- pemasukan barang ke TPB secara parsial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A.

1. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi
sebagai berikut:

---

Pasal 33

Barang eks pengeluaran sementara yang dimasukkan
kembali dari tempat lain dalam daerah pabean dapat
dipergunakan setelah diterbitkan SPPD TPB.

1. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 39

Bea Masuk untuk pengeluaran barang impor dari TPB ke
tempat lain dalam daerah pabean untuk diimpor untuk
dipakai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tempat penimbunan
berikat berdasarkan masing-masing jenis TPB.

1. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 40

Perhitungan PDRI atas pengeluaran barang impor dari
TPB ke tempat lain dalam daerah pabean untuk diimpor
untuk dipakai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tempat penimbunan
berikat berdasarkan masing-masing jenis TPB.

1. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 42

Klasifikasi dan pembebanan yang digunakan untuk
penghitungan Bea Masuk atas pengeluaran barang impor
dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean dalam
rangka impor untuk dipakai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tempat penimbunan
berikat berdasarkan masing-masing jenis TPB.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 43 diubah serta
ketentuan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Bea masuk, cukai, dan/atau PDRI dihitung

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai tempat penimbunan berikat
berdasarkan masing-masing jenis TPB.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dihitung untuk setiap

seri barang impor yang tercantum dalam Dokumen
TPB dan:
- Bea Masuk dan Cukai yang pelunasan Cukainya
dengan Pembayaran dibulatkan dalam ribuan
Rupiah penuh ke atas sehingga bagian dari
ribuan menjadi ribuan untuk setiap jenis
pungutan dalam 1 (satu) Dokumen TPB; dan

---

- PDRI dibulatkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 44 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Barang asal impor yang dimasukkan ke TPB

ditangguhkan dari pengenaan Bea Masuk Anti
Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan
Pengamanan, dan/atau Bea Masuk Pembalasan.

(2) Dalam hal barang asal impor yang dimasukkan ke

TPB dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean
untuk diimpor untuk dipakai dan atas barang
tersebut tidak dilakukan pengolahan, dikenakan Bea
Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea
Masuk Tindakan Pengamanan dan/atau Bea Masuk
Pembalasan.

(3) Ketentuan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, Bea

Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan
dan/atau Bea Masuk Pembalasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai bea masuk anti dumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan/atau
Bea Masuk Pembalasan.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah dan ketentuan Pasal
45 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Terhadap Dokumen TPB yang digunakan untuk

pengeluaran barang impor dari TPB ke tempat lain
dalam daerah pabean untuk diimpor untuk dipakai
dan mendapat respon SPJM TPB, Pejabat Bea dan
Cukai melakukan pemeriksaan fisik barang impor
berdasarkan SPPF TPB.

(2) Tata cara dan tingkat pemeriksaan fisik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang mengatur
mengenai tata cara pemeriksaan fisik di bidang
kepabeanan.

(3) Dihapus.

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 53 disisipkan 2 (ayat)
ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Penyelenggara/Pengusaha TPB atau PJT dapat

melakukan perubahan Dokumen TPB yang telah
mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dengan
menggunakan Dokumen TPB perubahan melalui
SKP.

(2) Perubahan Dokumen TPB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

---

- sebagian atau seluruh barang impor belum
keluar dari Kawasan Pabean atau tempat lain
yang diperlakukan sama dengan tempat
penimbunan sementara untuk Dokumen TPB
berupa pemasukan dari luar daerah pabean ke
TPB;
- sebagian atau seluruh barang belum
dimasukkan ke TPB untuk Dokumen TPB
pemasukan selain dari luar daerah pabean;
- sebagian atau seluruh barang impor belum
keluar dari TPB untuk Dokumen TPB untuk
pengeluaran dari TPB;
- kesalahan tersebut bukan merupakan temuan
Pejabat Bea dan Cukai; dan/atau
- belum mendapatkan penetapan Pejabat Bea dan
Cukai.

(3) Perubahan Dokumen TPB dapat dilakukan terhadap

semua elemen data, kecuali:
- identitas Penyelenggara/Pengusaha TPB;
- identitas penerima barang;
- kode Kantor Pabean;
- kategori barang;
- jumlah dan jenis barang; dan/atau
- data yang menyebabkan perubahan nilai
pungutan.
(3a) Pengecualian perubahan Dokumen TPB terhadap
elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e dan huruf f tidak berlaku untuk Dokumen
TPB dengan kode BC 4.0.
(3b) Perubahan Dokumen TPB dengan kode BC 4.0
terhadap elemen data sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf e dan huruf f dapat dilakukan sebelum
diterbitkan SPPD.

(4) Tata cara perubahan Dokumen TPB dilaksanakan

sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

1. Ketentuan Pasal 55 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Kepala Kantor Pengawasan dapat melakukan

pembetulan data dan/atau pembatalan Dokumen
TPB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal
pendaftaran berdasarkan:
- permohonan Penyelenggara/Pengusaha TPB;
atau
- kewenangan Kepala Kantor Pengawasan.

(2) Pembetulan data dan/atau pembatalan Dokumen

TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan:
- dapat dibuktikan bahwa kesalahan terjadi
dikarenakan kekhilafan yang nyata dan tanpa
unsur kesengajaan; dan/atau

---

- bisnis proses Penyelenggara/Pengusaha TPB
dan/atau karakteristik transaksi dan/atau jenis
barang memerlukan adanya pembetulan dan
tanpa unsur kesengajaan.

(3) Pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilakukan atas semua elemen data.

(4) Tata cara pembetulan data sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 dihapus sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Tarif preferensi dapat diberikan kepada

Penyelenggara/Pengusaha TPB untuk pengeluaran
barang dari TPB ke tempat lain dalam daerah pabean
untuk diimpor untuk dipakai.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan mengenai pemberian tarif preferensi

dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur
mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas
barang impor berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional.

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 64 dihapus sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke TPB

dilakukan dengan menggunakan dokumen PPFTZ-02
yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran
oleh Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas.

(2) Dalam hal pemasukan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori
layanan hijau atau kategori layanan kuning,
dilakukan:
- pengawasan pemasukan oleh
Penyelenggara/Pengusaha TPB berdasarkan
persetujuan Pejabat Bea dan Cukai atau SKP;
- pelepasan tanda pengaman oleh:
1. Penyelenggara/Pengusaha TPB berdasarkan
persetujuan Pejabat Bea dan Cukai atau
SKP; atau
1. Pejabat Bea dan Cukai, dalam hal
ditempatkan Pejabat Bea dan Cukai untuk
melakukan pengawasan di TPB yang
bersangkutan; dan
- pengawasan pembongkaran dan penimbunan
oleh:
1. Penyelenggara/Pengusaha TPB
berdasarkan persetujuan Pejabat Bea dan
Cukai atau SKP; atau

---

1. Pejabat Bea dan Cukai, dalam hal
ditempatkan Pejabat Bea dan Cukai untuk
melakukan pengawasan di TPB yang
bersangkutan.

(3) Dalam hal pemasukan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori
layanan merah dilakukan:
- pengawasan pemasukan oleh
Penyelenggara/Pengusaha TPB berdasarkan
persetujuan Pejabat Bea dan Cukai atau SKP;
dan
- pelepasan tanda pengaman dan pengawasan
pembongkaran dan penimbunan oleh Pejabat
Bea dan Cukai.

(4) Dihapus.

(5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada hasil

pengawasan pemasukan, pengawasan
pembongkaran dan penimbunan, dan/atau
pemeriksaan fisik:
- Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian
mendalam dan/atau berkoordinasi dengan
Kantor Pabean yang mengawasi Pengusaha di
Kawasan Bebas pengirim barang;
- dalam hal kedapatan barang termasuk dalam
kategori barang yang mendapat fasilitas,
dilakukan pembetulan data pada PPFTZ-02 oleh
Pejabat Bea dan Cukai; dan/atau
- dalam hal kedapatan barang tidak termasuk
dalam kategori barang yang mendapat fasilitas:
1. Pengusaha di Kawasan Bebas pengirim
barang dipungut Bea Masuk, cukai, PDRI
dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
terhadap barang yang tidak sesuai; atau
1. dapat dikembalikan ke Kawasan Bebas
pengirim dalam hal dapat dibuktikan
kesalahan tersebut disebabkan oleh salah
kirim dan / atau tidak sesuai pesanan.

(6) Kantor Pengawasan menyampaikan realisasi

pemasukan barang ke Kantor Pabean yang
mengawasi Pengusaha di Kawasan Bebas pengirim
barang melalui SKP paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal PPFTZ-02.

(7) Tata cara pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke

TPB dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Pengeluaran barang dari TPB ke Kawasan Bebas

dilakukan dengan menggunakan Dokumen TPB
dengan kode BC 2.7.

---

(2) Dalam hal memenuhi ketentuan, terhadap

pengeluaran barang dari TPB ke Kawasan Bebas,
Penyelenggara/Pengusaha TPB:
- dibebaskan dari kewajiban membayar Bea
Masuk; dan
- tidak dipungut PDRI dan/atau Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

(3) Pengangkutan barang dari TPB ke Kawasan Bebas

dilakukan pemasangan tanda pengaman oleh Pejabat
Bea dan Cukai atau oleh Penyelenggara/Pengusaha
TPB berdasarkan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai
atau SKP.

(4) Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari TPB

mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan di Kawasan Bebas.

(5) Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas

menyampaikan realisasi pemasukan ke Kawasan
Bebas kepada Kantor Pengawasan melalui SKP paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPPB TPB.

(6) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik di Kawasan

Bebas dan terdapat ketidaksesuaian antara
Dokumen TPB dan realisasi pemasukan ke Kawasan
Bebas, dilakukan tindak lanjut berupa:
- pembetulan data atau pembatalan Dokumen
TPB oleh Kepala Kantor Pengawasan;
- TPB pengirim barang dipungut Bea Masuk,
cukai, PDRI, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan/atau sanksi administrasi berupa denda oleh
Kepala Kantor Pengawasan; dan/atau
- dapat dikembalikan ke TPB Pengirim dalam hal
dapat dibuktikan kesalahan tersebut
disebabkan oleh salah kirim dan / atau tidak
sesuai pesanan.

(7) Tata cara pengeluaran barang dari TPB ke Kawasan

Bebas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

1. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 68

Dalam hal terdapat pemasukan dan/atau pengeluaran
berupa kemasan yang dipakai berulang (returnable
package), harus diberitahukan dengan uraian barang
terpisah dalam dokumen TPB.

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

---

1. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

1. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

1. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

---

Pasal II
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

DitandatanganiDitandatangani secara elektronik secaraielektronik
ASKOLANI

---

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-30/BC/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR

PER-7/BC/2021 TENTANG TATA LAKSANA

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN

DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

ELEMEN DATA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Dokumen TPB kode BC 2.3 sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
A Nomor Pengajuan 1 Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
2 Tujuan Diisi salah satu jenis
tujuan TPB yaitu:
1. Kawasan Berikat;
1. Gudang Berikat;
1. Toko Bebas Bea;
1. Tempat Lelang
Berikat;
1. Kawasan Daur
Ulang Berikat;
1. Tempat
Penyelenggaraan
Pameran Berikat
atau
1. Lainnya

B DATA PEMBERITAHUAN

1 Pemasok 1 Nama Diisi nama lengkap
pemasok
2 Alamat Diisi alamat lengkap
pemasok
3 Negara Diisi negara asal pemasok
2 Importir / 1 NPWP Diisi nomor NPWP Importir
Pengusaha TPB
2 Nama Diisi nama lengkap
Importir
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Importir
4 Nomor Izin TPB Diisi nomor izin skep TPB
3 Pemilik Barang 1 NPWP Diisi nomor NPWP Pemilik
Barang
2 Nama Diisi nama lengkap Pemilik
Barang
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Pemilik Barang
4 PPJK 1 NPWP Diisi nomor NPWP PPJK
2 Nama Diisi nama lengkapPPJK
3 Alamat Diisi alamat lengkap PPJK
5 Cara Pengangkutan Diisi cara pengangkutan
barang
6 Sarana 1 Nama Sarana Diisi nama sarana
Pengangkut Pengangkut pengangkut

---

2 Nomor Voy/Flight Diisi nomor sarana
pengangkut
3 Bendera Diisi bendera asal sarana
pengangkut
7 Pelabuhan 1 Pelabuhan Muat Diisi nama pelabuhan muat
2 Pelabuhan Transit Diisi nama pelabuhan
transit
3 Pelabuhan Bongkar Diisi nama pelabuhan
bongkar
8 Invoice 1 Nomor Invoice Diisi nomor invoice
2 Tanggal Invoice Diisi tanggal invoice
9 Fasilitas Impor 1 Nomor Skep Fasilitas Diisi nomor surat
Impor keputusan fasilitas impor
2 Tanggal Skep Diisi tanggal surat
Fasilitas Impor keputusan fasilitas impor
10 Surat Keputusan 1 Nomor Skep/ Diisi nomor surat
/ Dokumen Dokumen Lainnya keputusan atau dokumen
Lainnya lainnya
2 Tanggal Diisi tanggal surat
Skep/Dokumen keputusan atau dokumen
Lainnya lainnya
11 LC 1 Nomor LC Diisi nomor Letter of Credit
2 Tanggal LC Diisi tanggal Letter of Credit
12 BL/AWB 1 Nomor BL/AWB Diisi nomor Bill of Lading /
Airway Bill
2 Tanggal BL/AWB Diisi tanggal Bill of Lading /
Airway Bill
13 BC 1.1 1 Nomor BC 1.1 Diisi nomor BC 1.1
2 Pos BC 1.1 Diisi pos BC 1.1
3 Sub BC 1.1 Diisi sub BC 1.1
4 Tanggal BC 1.1 Diisi tanggal BC 1.1
14 Tempat Penimbunan Diisi tempat penimbunan
barang akan ditimbun
15 Valuta Diisi jenis valuta yang
digunakan
16 NDPBM
1 FOB Diisi nilai Freight On Board
2 Freight Diisi nilai Freight / biaya
pengangkutan
3 Asuransi LN/DN Diisi jumlah asuransi Luar
Negeri / Dalam Negeri
4 Nilai CIF Diisi Nilai Cost, Insurance
dan Freight
17 Peti kemas 1 Nomor Peti Kemas Diisi nomor peti kemas
2 Ukuran Peti kemas Diisi ukuran peti kemas
3 Tipe Peti Kemas Diisi tipe peti kemas
18 Kemasan 1 Jumlah Kemasan Diisi jumlah kemasan
2 Jenis Kemasan Diisi jenis kemasan
3 Merek Kemasan Diisi merek kemasan
19 Berat 1 Berat Kotor Diisi berat kotor barang
2 Berat Bersih Diisi berat bersih barang
20 Nomor 1 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
2 Kode Barang Diisi kode barang
3 Uraian Barang secara Diisi Uraian Barang secara
lengkap, merek, tipe, lengkap, merek, tipe,
ukuran, spesifikasi ukuran, spesifikasi lain
lain

---

4 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
kemasan kemasan barang
5 Fasilitas Impor Diisi jenis fasilitas impor
yang didapatkan
6 Surat Diisi Surat
Keputusan/Dokumen Keputusan/Dokumen
Lainnya Lainnya yang digunakan
21 Kategori Barang Diisi Kategori barang
22 Negara Asal Diisi negara asal barang
23 Tarif dan 1 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
Fasilitas
2 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan Tambahan
3 Cukai Diisi nilai Cukai
4 PPN Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai
5 PPnBM Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai atas
Barang Mewah
6 PPh Diisi nilai Pajak
Penghasilan
24 Jumlah 1 Jumlah Diisi jumlah barang
2 Jenis Satuan Diisi jenis satuan barang
3 Berat Bersih Diisi berat bersih barang
25 Jumlah Nilai CIF Diisi jumlah nilai Cost,
Insurance dan Freight
26 Bea Masuk 1 BM Ditangguhkan Diisi nilai Bea Masuk yang
ditangguhkan
2 BM Dibebaskan Diisi nilai Bea Masuk yang
dibebaskan
3 BM Tidak Dipungut Diisi nilai Bea Masuk yang
tidak dipungut
27 Bea Masuk 1 BMT Ditangguhkan Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan Tambahan yang
ditangguhkan
2 BMT Dibebaskan Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan yang
dibebaskan
3 BMT Tidak Dipungut Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan yang tidak
dipungut
28 Cukai 1 Cukai Ditangguhkan Diisi nilai Cukai yang
ditangguhkan
2 Cukai Dibebaskan Diisi nilai Cukai yang
dibebaskan
3 Cukai Tidak Diisi nilai Cukai yang Tidak
Dipungut Dipungut
29 PPN 1 PPN Ditangguhkan Diisi nilai PPN yang
ditangguhkan
2 PPN Dibebaskan Diisi nilai PPN yang
dibebaskan
3 PPN Tidak Dipungut Diisi nilai PPN yang Tidak
Dipungut
30 PPnBM 1 PPnBM Diisi nilai PPnBM yang
Ditangguhkan ditangguhkan
2 PPnBM Dibebaskan Diisi nilai PPnBM yang
dibebaskan
3 PPnBM Tidak Diisi nilai PPnBM yang
Dipungut Tidak Dipungut

---

31 PPh 1 PPh Ditangguhkan Diisi nilai PPh yang
ditangguhkan
2 PPh Dibebaskan Diisi nilai PPh yang
dibebaskan
3 PPh Tidak Dipungut Diisi nilai PPh yang Tidak
Dipungut
32 Total Pungutan 1 Total Ditangguhkan Diisi Total Pungutan yang
ditangguhkan
2 Total Dibebaskan Diisi Total Pungutan yang
dibebaskan
3 Total Tidak Dipungut Diisi Total Pungutan yang
tidak dipungut
C Pengesahan Pengusaha TPB secara Elektronik

D DIISI OLEH BEA DAN CUKAI

33 Nomor 1 Nomor Pendaftaran Diisi nomor pendaftaran
Pendaftaran dokumen
2 Tanggal Pendaftaran Diisi tanggal pendaftaran
dokumen
34 Kantor Pabean 1 Kantor Pabean Diisi nama kantor pabean
Bongkar tempat barang dibongkar
2 Kantor Pabean Diisi nama kantor pabean
Pengawas yang mengawasi

E UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI

35 Catatan Catatan lainnya oleh
pejabat Bea dan Cukai
F BARU
36 Barang Kena 1 Pembelian BKP Pilihan untuk transaksi
Pajak / Jasa pembelian Barang Kena
Kena Pajak Pajak
2 Penerima Jasa BKP Pilihan untuk transaksi
penerima Jasa Kena Pajak

B. Dokumen TPB kode BC 2.5 sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
1 Kantor Pabean Diisi Kantor Pabean
tempat dokumen
diajukan
2 Nomor Pengajuan 1 Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
A Jenis TPB Diisi salah satu jenis TPB
yaitu:
1. Kawasan Berikat;
1. Gudang Berikat;
1. Tempat
Penyelenggaraan
Pameran Berikat;
1. Toko Bebas Bea;
1. Tempat Lelang
Berikat;
1. Kawasan Daur
Ulang Berikat; atau
1. Lainnya
B Jenis Transaksi Diisi salah satu Jenis
Transaksi yaitu:
1. Penyerahan Barang
Kena Pajak
1. Penyerahan Jasa
Kena Pajak
1. Retur

---

1. Non Penyerahan

C DATA

PEMBERITAHUAN

3 Penyelenggara / 1 NPWP Diisi nomor NPWP
Pengusaha TPB / Penyelenggara /
Pengusaha Kena Pengusaha TPB /
Pajak Pengusaha Kena Pajak
2 Nama Diisi nama lengkap
Penyelenggara /
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Penyelenggara /
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak
4 Nomor Izin TPB Diisi nomor izin skep TPB
4 Pemilik Barang 1 NPWP Diisi nomor NPWP Pemilik
Barang
2 Nama Diisi nama lengkap
Pemilik Barang
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Pemilik Barang
5 Penerima Barang / 1 NPWP Diisi nomor NPWP
Pembeli Barang Penerima Barang /
Kena Pajak / Pembeli Barang Kena
Penerima Jasa Pajak / Penerima Jasa
Kena Pajak Kena Pajak
2 Nama Diisi nama lengkap
Penerima Barang /
Pembeli Barang Kena
Pajak / Penerima Jasa
Kena Pajak
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Penerima Barang /
Pembeli Barang Kena
Pajak / Penerima Jasa
Kena Pajak
6 Invoice 1 Nomor Invoice Diisi nomor invoice
2 Tanggal Invoice Diisi tanggal invoice
7 Packing List 1 Nomor Packing List Diisi nomor Packing List
2 Tanggal Packing List Diisi tanggal Packing List
8 Kontrak 1 Nomor Kontrak Diisi nomor Kontrak
2 Tanggal Kontrak Diisi tanggal Kontrak
9 Fasilitas Impor 1 Nomor Skep Fasilitas Diisi nomor surat
Impor keputusan fasilitas impor
2 Tanggal Skep Diisi tanggal surat
Fasilitas Impor keputusan fasilitas impor
10 Surat Keputusan / 1 Nomor Skep/ Diisi nomor surat
Dokumen Lainnya Dokumen Lainnya keputusan atau dokumen
lainnya
2 Tanggal Diisi tanggal surat
Skep/Dokumen keputusan atau dokumen
Lainnya lainnya
11 Valuta Diisi jenis valuta yang
digunakan

---

12 NDPBM Diisi Nilai yang menjadi
dasar perhitungan Bea
Masuk
13 Nilai CIF Diisi Nilai Cost, Insurance
dan Freight
14 Harga Penyerahan/Harga Jual/Harga Barang Diisi Harga
Penyerahan/Harga
Jual/Harga Barang
15 Uang Muka Diisi Nilai Uang Muka
16 Diskon Diisi Nilai Diskon
17 Dasar Pengenaan Pajak Diisi Dasar Pengenaan
Pajak
18 PPN Yang Dipungut Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai
19 PPnBM Yang Dipungut Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai atas
Barang Mewah
Jenis Sarana Diisi Jenis sarana
Pengangkut Pengangkut yang
digunakan
20 Peti kemas 1 Nomor Peti Kemas Diisi nomor peti kemas
2 Ukuran Peti kemas Diisi ukuran peti kemas
3 Tipe Peti Kemas Diisi tipe peti kemas
21 Kemasan 1 Jumlah Kemasan Diisi jumlah kemasan
2 Jenis Kemasan Diisi jenis kemasan
3 Merek Kemasan Diisi merek kemasan
22 Berat 1 Berat Kotor Diisi berat kotor barang
2 Berat Bersih Diisi berat bersih barang
23 Nomor 1 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
2 Kode Barang Diisi kode barang
3 Uraian Barang secara Diisi Uraian Barang
lengkap, merek, tipe, secara lengkap, merek,
ukuran, spesifikasi tipe, ukuran, spesifikasi
lain lain
4 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
kemasan kemasan barang
5 Fasilitas Impor Diisi jenis fasilitas impor
yang didapatkan
6 Nomor Faktur, Surat Diisi Surat
Keputusan/Dokumen Keputusan/Dokumen
Lainnya Lainnya yang digunakan
24 Kategori Barang Diisi Kategori barang
25 Kondisi Barang Diisi Kondisi barang
26 Tarif dan Fasilitas 1 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
2 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan Tambahan
3 Bea Masuk KITE Diisi Nilai Bea Masuk
yang mendapat fasilitas
KITE
4 Cukai Diisi nilai Cukai
5 PPN Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai
6 PPnBM Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai atas
Barang Mewah
7 PPh Diisi nilai Pajak
Penghasilan
27 Jumlah 1 Jumlah Diisi jumlah barang

---

2 Jenis Satuan Diisi jenis satuan barang
3 Berat Bersih Diisi berat bersih barang
4 Jumlah Kemasan Diisi jumlah kemasan
5 Jenis Kemasan Diisi jenis kemasan
28 Nilai CIF Diisi jumlah nilai Cost,
Insurance dan Freight
29 Harga Penyerahan/Harga Barang/Harga Jual Diisi Harga
Penyerahan/Harga
Barang/Harga Jual
30 Bea Masuk 1 BM Dibayar Diisi nilai Bea Masuk
yang dibayar
2 BM Dibebaskan Diisi nilai Bea Masuk
yang dibebaskan
3 BM Ditanggung Diisi nilai Bea Masuk
Pemerintah yang ditanggung
pemerintah
4 BM Sudah Dilunasi Diisi nilai Bea Masuk
yang sudah dilunasi
31 Bea Masuk 1 BMT Dibayar Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan Tambahan yang dibayar
2 BMT Dibebaskan Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan yang
dibebaskan
3 BMT Ditanggung Diisi nilai Bea Masuk
Pemerintah Tambahan yang
ditanggung pemerintah
4 BMT Sudah Dilunasi Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan yang sudah
dilunasi
32 Cukai 1 Cukai Dibayar Diisi nilai Cukai yang
dibayar
2 Cukai Dibebaskan Diisi nilai Cukai yang
dibebaskan
3 Cukai Ditanggung Diisi nilai Cukai yang
Pemerintah ditanggung pemerintah
4 Cukai Sudah Diisi nilai Cukai yang
Dilunasi sudah dilunasi
33 PPN 1 PPN Dibayar Diisi nilai PPN yang
dibayar
2 PPN Dibebaskan Diisi nilai PPN yang
dibebaskan
3 PPN Ditanggung Diisi nilai PPN yang
Pemerintah ditanggung pemerintah
4 PPN Sudah Dilunasi Diisi nilai PPN yang
sudah dilunasi
34 PPN Lokal 1 PPN Lokal Dibayar Diisi nilai PPN Lokal yang
dibayar
2 PPN Lokal Diisi nilai PPN Lokal yang
Dibebaskan dibebaskan
3 PPN Lokal Diisi nilai PPN Lokal yang
Ditanggung ditanggung pemerintah
Pemerintah
4 PPN Lokal Sudah Diisi nilai PPN Lokal yang
Dilunasi sudah dilunasi
35 PPnBM 1 PPnBM Dibayar Diisi nilai PPnBM yang
dibayar
2 PPnBM Dibebaskan Diisi nilai PPnBM yang
dibebaskan

---

3 PPnBM Ditanggung Diisi nilai PPnBM yang
Pemerintah ditanggung pemerintah
4 PPnBM Sudah Diisi nilai PPnBM yang
Dilunasi sudah dilunasi
36 PPh 1 PPh Dibayar Diisi nilai PPh yang
dibayar
2 PPh Dibebaskan Diisi nilai PPh yang
dibebaskan
3 PPh Ditanggung Diisi nilai PPh yang
Pemerintah ditanggung pemerintah
4 PPh Sudah Dilunasi Diisi nilai PPh yang
sudah dilunasi
37 Total Pungutan 1 Total Pungutan Diisi nilai Total Pungutan
Dibayar yang dibayar
2 Total Pungutan Diisi nilai Total Pungutan
Dibebaskan yang dibebaskan
D 3 Total Pungutan Diisi nilai Total Pungutan
Pemerintah yang ditanggung
pemerintah
4 Total Pungutan Diisi nilai Total Pungutan
Sudah Dilunasi yang sudah dilunasi
E DIISI OLEH BEA 1 Nomor Pendaftaran Diisi nomor pendaftaran
DAN CUKAI dokumen
2 Tanggal Pendaftaran Diisi tanggal pendaftaran
dokumen
38 Pengesahan Pengusaha TPB secara Elektronik

39 UNTUK PEMBAYARAN

40 Pembayaran Diisi Pilihan cara
pembayaran:
1. Bank
1. Pos
1. Kantor Pabean
1. NTPN
41 Wajib Bayar Diisi Pihak yang
berkewajiban membayar:
1. Pengusaha TPB
1. Penerima
42 Nomor Diisi Nomor Bukti
Pembayaran
43 Tanggal Diisi Tanggal Bukti
Pembayaran

Lembar Lampiran Data Barang Dan/Atau Bahan Asal Impor pada Dokumen TPB
kode BC 2.5 sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
1 Kantor Pabean Diisi Kantor Pabean
Pengeluaran Barang
2 Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
3 Nomor Pendaftaran Diisi nomor pendaftaran
dokumen
4 Tanggal Pendaftaran Diisi Tanggal Pendaftaran
Dokumen
5 Nomor Urut Barang Diisi nomor urutan
barang
6 Kode Kantor
7 No Daftar BC 2.3, BC Diisi No Daftar BC 2.3, BC
2.7, lainnya 2.7, lainnya

---

8 Tanggal Daftar BC Diisi Tanggal Daftar BC
2.3, BC 2.7, lainnya 2.3, BC 2.7, lainnya
9 No Urut Dalam BC Diisi Nomor Urut Dalam
2.3, BC 2.7, lainnya BC 2.3, BC 2.7, lainnya 7
10 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
11 Kode Barang Diisi kode barang
12 Uraian Barang dan Diisi Uraian Barang dan
Jenis Barang secara Jenis Barang secara
lengkap, Kode lengkap, Kode Barang,
Barang, merek, tipe, merek, tipe, ukuran, dan
ukuran, dan spesifikasi lain
spesifikasi lain
13 Perijinan / fasilitas Diisi Nomor Skep izin /
skep fasilitas
14 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
satuan satuan barang
15 Nilai 1 CIF Nilai Cost, Insurance dan
Freight
2 Harga Penyerahan Diisi Harga
/ Harga Jual Penyerahan/Harga Jual
16 Nilai 1 Bea Masuk Diisi Nilai Bea Masuk
2 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan Tambahan
3 Cukai Diisi nilai Cukai
4 PPN Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai
5 PPnBM Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai atas
Barang Mewah
6 PPh 22 Diisi nilai Pajak
Penghasilan Pasal 22
Pengesahan Pengusaha TPB Secara Elektronik

Lembar Lampiran Data Barang Dan/Atau Bahan Asal TLDDP pada Dokumen TPB
kode BC 2.5 sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
1 Kantor Pabean Diisi Kantor Pabean
Pengeluaran Barang
2 Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
3 Nomor Pendaftaran Diisi nomor pendaftaran
dokumen
4 Tanggal Pendaftaran Diisi Tanggal Pendaftaran
Dokumen
5 Nomor Urut Barang Diisi nomor urutan
barang
6 Kode Kantor Diisi kode Kantor Pabean
7 No Daftar BC 4.0, BC Diisi No Daftar BC 4.0, BC
2.7, lainnya 2.7, lainnya
8 Tanggal Daftar BC Diisi Tanggal Daftar BC
4.0, BC 2.7, lainnya 4.0, BC 2.7, lainnya
9 No Urut Dalam BC Diisi Nomor Urut Dalam
4.0, BC 2.7, lainnya BC 4.0, BC 2.7, lainnya
10 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
11 Kode Barang Diisi kode barang

---

12 Uraian Barang dan Diisi Uraian Barang dan
Jenis Barang secara Jenis Barang secara
lengkap, Kode lengkap, Kode Barang,
Barang, merek, tipe, merek, tipe, ukuran, dan
ukuran, dan spesifikasi lain
spesifikasi lain
13 Perijinan / Fasilitas Diisi nomor skep izin /
skep fasilitas
14 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
satuan satuan barang
15 Nilai 1 Harga Perolehan Diisi Harga perolehan
barang
2 Harga Penyerahan Diisi Harga
/ Harga Jual Penyerahan/Harga Jual
16 Nilai PPN Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai
Pengesahan Pengusaha TPB Secara Eleketronik

C. Dokumen TPB kode BC 2.7 sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
A KANTOR PABEAN 1 Kantor Asal Diisi Kantor Pabean asal
barang
2 Kantor Tujuan Diisi Kantor Pabean
tujuan barang
B JENIS TPB ASAL Diisi salah satu jenis TPB
yaitu:
1. Kawasan Berikat;
1. Gudang Berikat;
1. Tempat
Penyelenggaraan
Pameran Berikat;
1. Toko Bebas Bea;
1. Tempat lelang
Berikat;
1. Kawasan Daur
Ulang Berikat; atau
1. Lainnya
C JENIS TUJUAN Diisi salah satu jenis
Tujuan yaitu:
1. Kawasan Berikat;
1. Gudang Berikat;
1. Tempat
Penyelenggaraan
Pameran Berikat
1. Toko Bebas Bea;
1. Tempat lelang
Berikat;
1. Kawasan Daur
Ulang Berikat; atau
1. Lainnya
1. Kawasan Bebas
1. Kawasan Ekonomi
Khusus

---

1. Kawasan Ekonomi
Lainnya
D JENIS TRANSAKSI Diisi Jenis Transaksi
yaitu:
1. Penyerahan BKP
1. Penyerahan JKP
1. Retur
1. Non Penyerahan
1. Lainnya
E KOLOM KHUSUS 1 Nomor Pendaftaran Diisi nomor pendaftaran
BEA DAN CUKAI dokumen
2 Tanggal Pendaftaran Diisi tanggal pendaftaran
dokumen
F DATA

PEMBERITAHUAN

1 TPB Asal Barang / 1 NPWP Diisi nomor NPWP TPB
Pengusaha Kena Asal Barang / Pengusaha
Pajak Kena Pajak
2 Nama Diisi nama lengkap TPB
Asal Barang / Pengusaha
Kena Pajak
3 Alamat Diisi alamat lengkap TPB
Asal Barang / Pengusaha
Kena Pajak
4 Nomor Izin TPB Diisi nomor izin skep TPB
Asal Barang / Pengusaha
Kena Pajak
2 TPB Tujuan 1 NPWP Diisi nomor NPWP TPB
Barang / Pembeli Tujuan Barang / Pembeli
Barang Kena Pajak Barang Kena Pajak /
/ Penerima Jasa Penerima Jasa Kena Pajak
Kena Pajak / / Penerima Barang
Penerima Barang
2 Nama Diisi nama lengkap TPB
Tujuan Barang / Pembeli
Barang Kena Pajak /
Penerima Jasa Kena Pajak
/ Penerima Barang
3 Alamat Diisi alamat lengkap TPB
Tujuan Barang / Pembeli
Barang Kena Pajak /
Penerima Jasa Kena Pajak
/ Penerima Barang
4 Nomor Izin TPB Diisi nomor izin skep TPB
Tujuan Barang / Pembeli
Barang Kena Pajak /
Penerima Jasa Kena Pajak
/ Penerima Barang
DOKUMEN
PELENGKAP
PABEAN
3 Invoice 1 Nomor Invoice Diisi nomor invoice
2 Tanggal Invoice Diisi tanggal invoice
4 Packing List 1 Nomor Packing List Diisi nomor Packing List
2 Tanggal Packing List Diisi tanggal Packing List
5 Kontrak 1 Nomor Kontrak Diisi nomor Kontrak
2 Tanggal Kontrak Diisi tanggal Kontrak
6 Faktur Pajak Uang 1 Nomor Faktur Pajak Diisi nomor Faktur Pajak
Muka Uang Muka Uang Muka

---

2 Tanggal Faktur Pajak Diisi tanggal Faktur Pajak
Uang Muka Uang Muka
7 Surat Jalan 1 Nomor Surat Jalan Diisi Nomor Surat Jalan
2 Tanggal Surat Jalan Diisi Tanggal Surat Jalan
8 Surat Keputusan / 1 Nomor Surat Diisi nomor Surat
Persetujuan Keputusan / Keputusan / Persetujuan
Persetujuan
2 Tanggal Surat Diisi tanggal Surat
Keputusan / Keputusan / Persetujuan
Persetujuan
9 Lainnya 1 Nomor Surat lainnya Diisi Nomor Surat lainnya
2 Tanggal Surat Diisi Tanggal Surat
lainnya lainnya

RIWAYAT BARANG

10 Nomor dan tanggal 1 Nomor BC 2.7 asal Diisi Nomor BC 2.7 asal
BC 2.7 Asal barang
2 Tanggal BC 2.7 asal Diisi Tanggal BC 2.7 asal
barang
11 Nomor dan tanggal 1 Nomor BC 2.3 asal Diisi Nomor BC 2.3 asal
BC 2.3 Asal barang
2 Tanggal BC 2.3 asal Diisi Tanggal BC 2.3 asal
barang
12 Nomor dan tanggal 1 Nomor BC 4.0 asal Diisi Nomor BC 4.0 asal
BC 4.0 Asal barang
2 Tanggal BC 4.0 asal Diisi Tanggal BC 4.0 asal
barang
DATA 1 Valuta Diisi jenis valuta yang
PERDAGANGAN digunakan
2 Nilai CIF Diisi Nilai Cost, Insurance
dan Freight
3 Harga Diisi Harga
Penyerahan/Harga Penyerahan/Harga
Jual/Harga Barang Jual/Harga Barang
4 Nilai Diisi Nilai
Penggantian/Nilai Penggantian/Nilai Jasa
Jasa
5 Nilai Uang Muka Diisi Nilai Uang Muka
6 Harga perolehan dari Diisi harga perolehan
TLDDP jika barang berasal dari
TLDDP
DATA 1 Jenis Sarana Diisi Jenis Sarana
PENGANGKUTAN Pengangkut Pengangkut
2 Nomor Sarana Diisi Nomor Sarana
Pengangkut Pengangkut

SEGEL (DIISI

OLEH BEA DAN

CUKAI)
13 Bea dan Cukai 1 Nomor Segel Diisi nomor segel
Asal
2 Jenis Segel Diisi jenis segel
14 Catatan Bea dan
Cukai Tujuan

DATA PETI KEMAS

DAN PENGEMAS

15 Peti kemas 1 Nomor Peti Kemas Diisi nomor peti kemas
2 Ukuran Peti kemas Diisi ukuran peti kemas
3 Tipe Peti Kemas Diisi tipe peti kemas
16 Kemasan 1 Jumlah Kemasan Diisi jumlah kemasan

---

2 Jenis Kemasan Diisi jenis kemasan
3 Merek Kemasan Diisi merek kemasan
DATA BARANG 1 Volume Diisi Volume barang
dalam M3
2 Berat Kotor Diisi Berat Kotor barang
dalam Kg
3 Berat Bersih Diisi Berat Bersih barang
dalam Kg
17 Nomor 1 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
2 Kode Barang Diisi kode barang
3 Uraian Barang Diisi Uraian Barang secara
secara lengkap, lengkap, merek, tipe,
merek, tipe, ukuran, ukuran, spesifikasi lain
spesifikasi lain
4 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
kemasan kemasan barang
5 Volume Diisi volume barang dalam
m3
18 Nilai CIF Diisi Nilai Cost, Insurance
dan Freight
19 Harga Diisi Harga
Penyerahan/Harga Penyerahan/Harga Jual
Jual
20 Harga Perolehan Diisi Harga Perolehan
Barang
21 Nilai Diisi Nilai
Penggantian/Nilai Penggantian/Nilai Jasa
Jasa
Pengesahan Pengusaha TPB Secara Elektronik

UNTUK PEJABAT

BEA DAN CUKAI

Kantor Pabean Pengesahan Pejabat
Asal Bea dan Cukai di
Kantor Asal secara
elektronik
Kantor Pabean Pengesahan Pejabat
Tujuan Bea dan Cukai di
Kantor Tujuan
secara elektronik
22 Pemilik Barang 1 NPWP Diisi nomor NPWP Pemilik
Barang
2 Nama Diisi nama lengkap
Pemilik Barang
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Pemilik Barang
23 Kategori Barang 1. Hasil Produksi
1. Bahan Baku
1. Barang Modal
1. Peralatan Perkantoran
1. Sisa dari Proses
Produksi/Limbah
(waste/scrap) dan/atau
Sisa atau Bekas
Pengemas
1. Barang yang Ditimbun
untuk Dijual

---

1. Barang yang
Dipamerkan untuk
Dijual
1. Barang Lainnya

Lembar Lampiran Konversi Pemakaian Bahan pada Dokumen TPB kode BC 2.7
sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
A KANTOR PABEAN 1 Kantor Asal Diisi Kantor Pabean asal
barang
2 Kantor Tujuan Diisi Kantor Pabean
tujuan barang
B JENIS TPB ASAL Diisi salah satu jenis TPB
yaitu:
1. Kawasan Berikat;
1. Gudang Berikat;
1. Tempat
Penyelenggaraan
Pameran Berikat
1. Toko Bebas Bea;
1. Tempat Lelang
Berikat;
1. Kawasan Daur
Ulang Berikat; atau
1. Lainnya
C JENIS TUJUAN Diisi salah satu jenis
Tujuan yaitu:
1. Kawasan Berikat;
1. Gudang Berikat;
1. Tempat
Penyelenggaraan
Pameran Berikat
1. Toko Bebas Bea;
1. Tempat Lelang
Berikat;
1. Kawasan Daur
Ulang Berikat;
1. Lainnya;
1. Kawasan Bebas;
1. Kawasan Ekonomi
Khusus;
1. Kawasan Ekonomi
Lainnya.
D JENIS TRANSAKSI Diisi Jenis Transaksi
yaitu:
1. Penyerahan BKP
1. Penyerahan JKP
1. Retur
1. Non Penyerahan
1. Lainnya
F KOLOM KHUSUS 1 Nomor Diisi nomor pendaftaran
BEA DAN CUKAI Pendaftaran dokumen
2 Tanggal Diisi tanggal pendaftaran
Pendaftaran dokumen
BARANG JADI 1 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
2 Kode Barang Diisi kode barang

---

3 Uraian Barang dan Diisi Uraian Barang dan
Jenis Barang Jenis Barang secara
secara lengkap, lengkap, Kode Barang,
Kode Barang, merek, tipe, ukuran, dan
merek, tipe, spesifikasi lain
ukuran, dan
spesifikasi lain
4 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
satuan satuan barang
BAHAN BAKU YANG 1 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
DIGUNAKAN barang
2 Kode Barang Diisi kode barang
3 Uraian Barang dan Diisi Uraian Barang dan
Jenis Barang Jenis Barang secara
secara lengkap,Kode Barang,
lengkap,Kode merek, tipe, ukuran, dan
Barang, merek, spesifikasi lain
tipe, ukuran, dan
spesifikasi lain
4 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
satuan satuan barang
G Pengesahan Pengusaha TPB Secara Elektronik

Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Asal Impor Ppada Dokumen TPB
kode BC 2.7 sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
1 Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
2 Nomor Pendaftaran Diisi nomor pendaftaran
dokumen
3 Tanggal Pendaftaran Diisi Tanggal Pendaftaran
Dokumen
4 Nomor Urut Barang Diisi nomor urutan
barang
5 Kode Kantor Diisi Kode Kantor Pabean
6 No Daftar BC 2.3, BC Diisi No Daftar BC 2.3, BC
2.7 2.7
7 Tanggal Daftar BC Diisi Tanggal Daftar BC

2.3, BC 2.7 2.3, BC 2.7

8 No Urut Dalam BC Diisi Nomor Urut Dalam

2.3, BC 2.7 BC 2.3, BC 2.7

9 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
10 Kode Barang Diisi kode barang
11 Uraian Barang dan Diisi Uraian Barang dan
Jenis Barang secara Jenis Barang secara
lengkap, Kode lengkap, Kode Barang,
Barang, merek, tipe, merek, tipe, ukuran, dan
ukuran, dan spesifikasi lain
spesifikasi lain
12 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
satuan satuan barang
13 Nilai 1 CIF Nilai Cost, Insurance dan
Freight
2 Harga Penyerahan Diisi Harga
/ Harga Jual Penyerahan/Harga Jual
3 Nilai Penggantian Diisi Nilai
(Nilai Jasa) Penggantian/Nilai Jasa
14 Nilai 1 Bea Masuk Diisi Nilai Bea Masuk

---

2 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan Tambahan
3 Cukai Diisi nilai Cukai
4 PPN Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai
5 PPnBM Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai atas
Barang Mewah
6 PPh 22 Diisi nilai Pajak
Penghasilan Pasal 22
Pengesahan Pengusaha TPB Secara Elektronik

Lembar Lampiran Data Barang Dan/Atau Bahan Asal TLDDP pada Dokumen TPB
kode BC 2.7 sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
1 Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
2 Nomor Pendaftaran Diisi nomor pendaftaran
dokumen
3 Tanggal Pendaftaran Diisi Tanggal Pendaftaran
Dokumen
4 Nomor Urut Barang Diisi nomor urutan
barang
5 Kode Kantor Diisi kode Kantor Pabean
6 No Daftar BC 4.0, BC Diisi No Daftar BC 4.0, BC
2.7 2.7
7 Tanggal Daftar BC Diisi Tanggal Daftar BC

4.0, BC 2.7 4.0, BC 2.7

8 No Urut Dalam BC Diisi Nomor Urut Dalam

4.0, BC 2.7 BC 4.0, BC 2.7

9 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
10 Kode Barang Diisi kode barang
11 Uraian Barang dan Diisi Uraian Barang dan
Jenis Barang secara Jenis Barang secara
lengkap, Kode lengkap, Kode Barang,
Barang, merek, tipe, merek, tipe, ukuran, dan
ukuran, dan spesifikasi lain
spesifikasi lain
12 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
satuan satuan barang
13 Nilai 1 Harga Perolehan Diisi Harga perolehan
barang
2 Harga Penyerahan Diisi Harga
/ Harga Jual Penyerahan/Harga Jual
3 Nilai Penggantian Diisi Nilai
(Nilai Jasa) Penggantian/Nilai Jasa
14 Nilai PPN Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai
Pengesahan Pengusaha TPB Secara Elektronik

D. Dokumen TPB kode BC 4.0 sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
A KANTOR PABEAN Diisi Kantor Pabean
pengeluaran barang

---

B JENIS TPB Diisi salah satu jenis TPB
yaitu:
1. Kawasan Berikat;
1. Gudang Berikat;
1. Tempat
Penyelenggaraan
Pameran Berikat
1. Toko Bebas Bea;
1. Tempat Lelang
Berikat;
1. Kawasan Daur
Ulang Berikat; atau
1. Lainnya
C JENIS TRANSAKSI Diisi Jenis Transaksi
yaitu:
1. Penyerahan BKP
1. Penyerahan JKP
1. Retur
1. Non Penyerahan
1. Lainnya

D KOLOM KHUSUS 1 Nomor Pendaftaran Diisi nomor pendaftaran
BEA DAN CUKAI dokumen
2 Tanggal Pendaftaran Diisi tanggal pendaftaran
dokumen
E DATA

PEMBERITAHUAN

1 Pengusaha TPB / 1 NPWP Diisi nomor NPWP
Pengusaha Kena Pengusaha TPB /
Pajak Pengusaha Kena Pajak
2 Nama Diisi nama lengkap
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak
4 Nomor Izin TPB Diisi nomor izin skep
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak
2 Pengirim Barang/ 1 NPWP Diisi nomor NPWP
Penjual Barang Penerima Barang/ Penjual
Kena Pajak / Barang Kena Pajak /
Penerima Jasa Penerima Jasa Kena Pajak
Kena Pajak
2 Nama Diisi nama lengkap
Penerima Barang/
Pembeli Barang Kena
Pajak / Penerima Jasa
Kena Pajak
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Penerima Barang/
Pembeli Barang Kena
Pajak / Penerima Jasa
Kena Pajak
5 Pemilik Barang 1 Nama Diisi nama lengkap
pemilik barang
2 NPWP Diisi NPWP pemilik
barang

---

3 Alamat Diisi alamat pemilik
barang
DOKUMEN
PELENGKAP
PABEAN
4 Packing List 1 Nomor Packing List Diisi nomor Packing List
2 Tanggal Packing List Diisi tanggal Packing List
5 Kontrak 1 Nomor Kontrak Diisi nomor Kontrak
2 Tanggal Kontrak Diisi tanggal Kontrak
6 Faktur Pajak Uang 1 Nomor Faktur Pajak Diisi nomor Faktur Pajak
Muka Uang Muka Uang Muka
2 Tanggal Faktur Pajak Diisi tanggal Faktur Pajak
Uang Muka Uang Muka
7 Surat Keputusan / 1 Nomor Surat Diisi nomor Surat
Persetujuan Keputusan / Keputusan / Persetujuan
Persetujuan
2 Tanggal Surat Diisi tanggal Surat
Keputusan / Keputusan / Persetujuan
Persetujuan
8 Dokumen lainnya 1 Jenis dokumen Diisi Jenis dokumen
lainnya lainnya
2 Nomor dokumen Diisi nomor dokumen
lainnya lainnya
3 Tanggal dokumen Diisi tanggal dokumen
lainnya lainnya
DATA 1 Jenis Sarana Diisi Jenis Sarana
PENGANGKUTAN Pengangkut Pengangkut
2 Nomor Sarana Diisi Nomor Sarana
Pengangkut Pengangkut
DATA 1 Harga Diisi Harga
PERDAGANGAN Penyerahan/Harga Penyerahan/Harga Jual
Jual
2 Nilai Diisi Nilai
Penggantian/Nilai Penggantian/Nilai Jasa
Jasa
3 Nilai Uang Muka Diisi Nilai Uang Muka

DATA PENGEMAS

9 Kemasan 1 Jumlah Kemasan Diisi jumlah kemasan
2 Jenis Kemasan Diisi jenis kemasan
3 Merek Kemasan Diisi merek kemasan
DATA BARANG 1 Volume Diisi Volume barang
dalam M3
2 Berat Kotor Diisi Berat Kotor barang
dalam Kg
3 Berat Bersih Diisi Berat Bersih barang
dalam Kg
17 Nomor 1 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
2 Kode Barang Diisi kode barang
3 Uraian Barang Diisi Uraian Barang secara
secara lengkap, lengkap, merek, tipe,
merek, tipe, ukuran, ukuran, spesifikasi lain
spesifikasi lain
4 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
satuan satuan barang
5 Volume Diisi volume barang dalam
M3

---

6 Jenis Jasa Kena Diisi Jenis Jasa Kena
Pajak (Dalam hal Pajak (Dalam hal transaksi
transaksi berupa berupa jasa kena pajak)
jasa kena pajak)
19 Harga Diisi Harga
Penyerahan/Harga Penyerahan/Harga Jual
Jual
21 Nilai Diisi Nilai
Penggantian/Nilai Penggantian/Nilai Jasa
Jasa
Pengesahan Pengusaha TPB Secara Elektronik
UNTUK PEJABAT Pengesahan Pejabat
BEA DAN CUKAI Bea dan Cukai
secara elektronik
23 PPN 1 PPN Dilunasi Diisi nilai PPN yang sudah
dilunasi
2 PPN Dibebaskan Diisi nilai PPN yang
dibebaskan
3 PPN Tidak Dipungut Diisi nilai PPN yang Tidak
Dipungut

E. Dokumen TPB kode BC 4.1 sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
A KANTOR PABEAN Diisi Kantor Pabean
pengeluaran barang
B JENIS TPB Diisi salah satu jenis TPB
yaitu:
1. Kawasan Berikat;
1. Gudang Berikat;
1. Tempat
Penyelenggaraan
Pameran Berikat
1. Toko Bebas Bea;
1. Tempat Lelang
Berikat;
1. Kawasan Daur
Ulang Berikat; atau
1. Lainnya
C JENIS TRANSAKSI Diisi Jenis Transaksi
yaitu:
1. Penyerahan BKP
1. Penyerahan JKP
1. Retur
1. Non Penyerahan
1. Lainnya
D KOLOM KHUSUS 1 Nomor Pendaftaran Diisi nomor pendaftaran
BEA DAN CUKAI dokumen
2 Tanggal Pendaftaran Diisi tanggal pendaftaran
dokumen
E DATA

PEMBERITAHUAN

1 Pengusaha TPB / 1 NPWP Diisi nomor NPWP
Pengusaha Kena Pengusaha TPB /
Pajak Pengusaha Kena Pajak
2 Nama Diisi nama lengkap
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak

---

3 Alamat Diisi alamat lengkap
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak
4 Nomor Izin TPB Diisi nomor izin skep
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak
2 Penerima Barang/ 1 NPWP Diisi nomor NPWP
Pembeli Barang Penerima Barang/ Pembeli
Kena Pajak / Barang Kena Pajak /
Penerima Jasa Penerima Jasa Kena Pajak
Kena Pajak
2 Nama Diisi nama lengkap
Penerima Barang/
Pembeli Barang Kena
Pajak / Penerima Jasa
Kena Pajak
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Penerima Barang/
Pembeli Barang Kena
Pajak / Penerima Jasa
Kena Pajak
DOKUMEN
PELENGKAP
PABEAN
3 Packing List 1 Nomor Packing List Diisi nomor Packing List
2 Tanggal Packing List Diisi tanggal Packing List
5 Kontrak 1 Nomor Kontrak Diisi nomor Kontrak
2 Tanggal Kontrak Diisi tanggal Kontrak
6 Faktur Pajak Uang 1 Nomor Faktur Pajak Diisi nomor Faktur Pajak
Muka Uang Muka Uang Muka
2 Tanggal Faktur Pajak Diisi tanggal Faktur Pajak
Uang Muka Uang Muka
7 Surat Keputusan / 1 Nomor Surat Diisi nomor Surat
Persetujuan Keputusan / Keputusan / Persetujuan
Persetujuan
2 Tanggal Surat Diisi tanggal Surat
Keputusan / Keputusan / Persetujuan
Persetujuan
8 Dokumen lainnya 1 Jenis dokumen Diisi Jenis dokumen
lainnya lainnya
2 Nomor dokumen Diisi nomor dokumen
lainnya lainnya
3 Tanggal dokumen Diisi tanggal dokumen
lainnya lainnya

RIWAYAT BARANG

10 Nomor dan tanggal 1 Nomor BC 4.0 asal Diisi Nomor BC 4.0 asal
BC 4.0 Asal barang
2 Tanggal BC 4.0 asal Diisi Tanggal BC 4.0 asal
barang
F DATA 1 Jenis Sarana Diisi Jenis Sarana
PENGANGKUTAN Pengangkut Pengangkut
2 Nomor Sarana Diisi Nomor Sarana
Pengangkut Pengangkut
G DATA 1 Harga Diisi Harga
PERDAGANGAN Penyerahan/Harga Penyerahan/Harga Jual
Jual
2 Nilai Diisi Nilai
Penggantian/Nilai Penggantian/Nilai Jasa
Jasa

---

3 Nilai Uang Muka Diisi Nilai Uang Muka
4 Harga perolehan saat Diisi harga perolehan saat
masuk masuk dari TLDDP

H DATA PENGEMAS

11 Kemasan 1 Jumlah Kemasan Diisi jumlah kemasan
2 Jenis Kemasan Diisi jenis kemasan
3 Merek Kemasan Diisi merek kemasan
I DATA BARANG 1 Volume Diisi Volume barang
dalam M3
2 Berat Kotor Diisi Berat Kotor barang
dalam Kg
3 Berat Bersih Diisi Berat Bersih barang
dalam Kg
17 Nomor 1 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
2 Kode Barang Diisi kode barang
3 Uraian Barang Diisi Uraian Barang secara
secara lengkap, lengkap, merek, tipe,
merek, tipe, ukuran, ukuran, spesifikasi lain
spesifikasi lain
4 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
satuan satuan barang
5 Volume Diisi volume barang dalam
M3
6 Jenis Jasa Kena Diisi Jenis Jasa Kena
Pajak (Dalam hal Pajak (Dalam hal transaksi
transaksi berupa berupa jasa kena pajak)
jasa kena pajak)
19 Harga Diisi Harga
Penyerahan/Harga Penyerahan/Harga Jual
Jual
21 Nilai Diisi Nilai
Penggantian/Nilai Penggantian/Nilai Jasa
Jasa
Pengesahan Pengusaha TPB Secara Elektronik
J UNTUK PEJABAT Pengesahan Pejabat
BEA DAN CUKAI Bea dan Cukai
secara elektronik
K UNTUK 1 Pembayaran Diisi pilihan yaitu:
PELUNASAN 1. Bank
KEMBALI 2. Pos
1. Kantor Pabean
1. NTPN
2 Wajib Bayar Diisi Pilihan yaitu:
1. Pengusaha TPB
1. Penerima
Pengesahan Pihak yang melakukan pelunasan
kembali secara elektronik
22 Pemilik Barang 1 NPWP Diisi nomor NPWP Pemilik
Barang
2 Nama Diisi nama lengkap
Pemilik Barang
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Pemilik Barang
23 Kategori Barang 1. Hasil Produksi
1. Bahan Baku
1. Barang Modal
1. Peralatan Perkantoran

---

1. Sisa dari Proses
Produksi/Limbah
(waste/scrap) dan/atau
Sisa atau Bekas
Pengemas
1. Barang yang Ditimbun
untuk Dijual
1. Barang yang
Dipamerkan untuk
Dijual
1. Barang Lainnya

L UNTUK PEMBAYARAN

24 Pembayaran Diisi Pilihan cara
pembayaran:
1. Bank
1. Pos
1. Kantor Pabean
1. NTPN
25 Wajib Bayar Diisi Pihak yang
berkewajiban membayar:
1. Pengusaha TPB
1. Penerima
26 Nomor Diisi Nomor Bukti
Pembayaran
27 Tanggal Diisi Tanggal Bukti
Pembayaran

Lembar Lampiran Konversi Pemakaian Bahan pada Dokumen TPB kode BC 4.1
sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
A Kantor Pabean Diisi Kantor Pabean
pengeluaran barang

B Jenis TPB Diisi salah satu jenis TPB
yaitu:
1. Kawasan Berikat;
1. Gudang Berikat;
1. Tempat
Penyelenggaraan
Pameran Berikat
1. Toko Bebas Bea;
1. Tempat Lelang
Berikat;
1. Kawasan Daur
Ulang Berikat; atau
1. Lainnya
C JENIS TRANSAKSI Diisi Jenis Transaksi
yaitu:
1. Penyerahan BKP
1. Penyerahan JKP
1. Retur
1. Non Penyerahan
1. Lainnya
BARANG JADI 1 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
2 Kode Barang Diisi kode barang

---

3 Uraian Barang dan Diisi Uraian Barang dan
Jenis Barang Jenis Barang secara
secara lengkap, Kode Barang,
lengkap,Kode merek, tipe, ukuran, dan
Barang, merek, spesifikasi lain
tipe, ukuran, dan
spesifikasi lain
4 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
satuan satuan barang
BAHAN BAKU YANG 1 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
DIGUNAKAN barang
2 Kode Barang Diisi kode barang
3 Uraian Barang dan Diisi Uraian Barang dan
Jenis Barang Jenis Barang secara
secara lengkap, lengkap, Kode Barang,
Kode Barang, merek, tipe, ukuran, dan
merek, tipe, spesifikasi lain
ukuran, dan
spesifikasi lain
4 Jumlah dan jenis Diisi jumlah dan jenis
satuan satuan barang
D Pengesahan Pengusaha TPB Secara Elektronik

F. Dokumen TPB dengan kode BC 2.6.1 sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
Kantor Pabean Diisi Kantor Pabean
pengeluaran barang
Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
A JENIS TRANSAKSI Diisi Jenis Transaksi
barang yaitu:
1. Diperbaiki
1. Disubkontrakkan
1. Dipinjamkan
1. Lainnya
B DATA

PEMBERITAHUAN

---

Pembeli Barang Kena
Pajak / Penerima Jasa
Kena Pajak
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Penerima Barang/
Pembeli Barang Kena
Pajak / Penerima Jasa
Kena Pajak
DOKUMEN
PELENGKAP
PABEAN
3 Packing List 1 Nomor Packing List Diisi nomor Packing List
2 Tanggal Packing Diisi tanggal Packing List
List
4 Pemenuhan 1 Nomor Skep Diisi nomor Skep Fasilitas
Persyaratan/Fasilitas Fasilitas Impor Impor
Impor
2 Tanggal Skep Diisi tanggal Skep
Fasilitas Impor Fasilitas Impor
5 Surat Keputusan / 1 Nomor dokumen Diisi nomor dokumen
Dokumen lainnya lainnya lainnya
2 Tanggal dokumen Diisi tanggal dokumen
lainnya lainnya
6 Valuta Diisi jenis valuta yang
digunakan
7 NDPBM Diisi Nilai yang menjadi
dasar perhitungan Bea
Masuk
8 Nilai CIF Diisi Nilai Cost, Insurance
dan Freight
9 Jenis Sarana Diisi Jenis sarana
Pengangkut Pengangkut yang
digunakan
10 Peti kemas 1 Nomor Peti Kemas Diisi nomor peti kemas
2 Ukuran Peti kemas Diisi ukuran peti kemas
3 Tipe Peti Kemas Diisi tipe peti kemas
11 Kemasan 1 Jumlah Kemasan Diisi jumlah kemasan
2 Jenis Kemasan Diisi jenis kemasan
3 Merek Kemasan Diisi merek kemasan
12 Berat 1 Berat Kotor Diisi berat kotor barang
2 Berat Bersih Diisi berat bersih barang
13 Nomor 1 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
2 Kode Barang Diisi kode barang
3 Uraian Barang Diisi Uraian Barang
secara lengkap, secara lengkap, merek,
merek, tipe, tipe, ukuran, spesifikasi
ukuran, spesifikasi lain
lain
14 Negara Asal Barang Diisi negara asal
barang
15 Tarif dan Fasilitas 1 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
2 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan Tambahan
3 Cukai Diisi nilai Cukai
4 PPN Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai

---

5 PPnBM Diisi nilai Pajak
Pertambahan Nilai atas
Barang Mewah
6 PPh Diisi nilai Pajak
Penghasilan
16 Jumlah 1 Jumlah Diisi jumlah barang
2 Jenis Satuan Diisi jenis satuan barang
3 Berat Bersih Diisi berat bersih barang
17 Nilai CIF Diisi jumlah nilai Cost,
Insurance dan Freight
18 Data Perhitungan 1 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
Jaminan yang dijaminkan
2 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan Tambahan yang
dijaminkan
3 Cukai Diisi nilai Cukai yang
dijaminkan
4 PPN Diisi nilai PPN yang
dijaminkan
5 PPnBM Diisi nilai PPnBM yang
dijaminkan
6 PPh Diisi nilai PPh yang
dijaminkan
7 Jumlah Total Diisi nilai total pungutan
yang dijaminkan
Data Jaminan 1 Jenis Jaminan Diisi jenis jaminan yang
digunakan
2 Nomor Jaminan Diisi nomor dokumen atas
jaminan yang digunakan
3 Tanggal Jaminan Diisi tanggal dokumen
atas jaminan yang
digunakan
4 Nilai Jaminan Diisi nilai jaminan yang
digunakan
5 Tanggal Jatuh Diisi tanggal jatuh tempo
Tempo jaminan dicairkan
6 Penjamin Diisi Nama lengkap
penjamin
7 Nomor Bukti Diisi nomor bukti
Penerimaan penerimaan jaminan
Jaminan
8 Tanggal Bukti Diisi tanggal bukti
Penerimaan penerimaan jaminan
Jaminan
C Pengesahan Pengusaha TPB Secara Elektronik
D DIISI OLEH BEA DAN 1 Nomor Diisi Nomor Pendaftaran
CUKAI Pendaftaran Dokumen
2 Tanggal Diisi Tanggal Pendaftaran
Pendaftaran Dokumen
E UNTUK PEJABAT Pengesahan
BEA DAN CUKAI Pejabat Bea dan
Cukai secara
elektronik
19 Pemilik Barang 1 NPWP Diisi nomor NPWP Pemilik
Barang
2 Nama Diisi nama lengkap
Pemilik Barang
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Pemilik Barang

---

G. Dokumen TPB dengan kode BC 2.6.2 sekurang-kurangnya memuat elemen data:
No Header No Elemen Data Keterangan
Kantor Pabean Diisi Kantor Pabean
pemasukan barang
kembali
Nomor Pengajuan Diisi nomor pengajuan
dokumen
A TUJUAN Diisi Tujuan pemasukan
PEMASUKAN barang yaitu:
1. Eks Diperbaiki
1. Eks
Disubkontrakkan
1. Eks Dipinjamkan
1. Lainnya
B DATA

PEMBERITAHUAN

1 Pengusaha TPB / 1 NPWP Diisi nomor NPWP
Pengusaha Kena Pengusaha TPB /
Pajak Pengusaha Kena Pajak
2 Nama Diisi nama lengkap
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak
4 Nomor Izin TPB Diisi nomor izin skep
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak
5 Tanggal Izin TPB Diisi tanggal izin skep
Pengusaha TPB /
Pengusaha Kena Pajak
2 Pengirim Barang 1 NPWP Diisi nomor NPWP
Pengirim Barang
2 Nama Diisi nama lengkap
Pengirim Barang
3 Alamat Diisi alamat lengkap
Pengirim Barang
DOKUMEN
PELENGKAP
PABEAN
3 Packing List 1 Nomor Packing List Diisi nomor Packing List
2 Tanggal Packing Diisi tanggal Packing List
List
4 Surat Keputusan 1 Nomor Surat Diisi nomor skep
Keputusan
2 Tanggal Surat Diisi tanggal skep
Keputusan
5 Dokumen BC 1 Nomor dokumen Diisi nomor dokumen BC
BC
2 Tanggal dokumen Diisi tanggal dokumen BC
BC
6 Valuta Diisi jenis valuta yang
digunakan
7 NDPBM Diisi Nilai yang menjadi
dasar perhitungan Bea
Masuk
8 Nilai CIF Diisi Nilai Cost, Insurance
dan Freight

---

9 Jenis Sarana Diisi Jenis sarana
Pengangkut Pengangkut yang
digunakan
10 Peti kemas 1 Nomor Peti Kemas Diisi nomor peti kemas
2 Ukuran Peti kemas Diisi ukuran peti kemas
3 Tipe Peti Kemas Diisi tipe peti kemas
11 Kemasan 1 Jumlah Kemasan Diisi jumlah kemasan
2 Jenis Kemasan Diisi jenis kemasan
3 Merek Kemasan Diisi merek kemasan
12 Berat 1 Berat Kotor Diisi berat kotor barang
2 Berat Bersih Diisi berat bersih barang
13 Nomor 1 Pos Tarif/HS Diisi Pos Tarif / Kode HS
barang
2 Kode Barang Diisi kode barang
3 Uraian Barang Diisi Uraian Barang
secara lengkap, secara lengkap, merek,
merek, tipe, tipe, ukuran, spesifikasi
ukuran, spesifikasi lain
lain
14 Data Penyesuaian 1 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
Jaminan yang disesuaikan
jaminannya
2 Bea Masuk Diisi nilai Bea Masuk
Tambahan Tambahan yang
disesuaikan jaminannya
3 Cukai Diisi nilai Cukai yang
yang disesuaikan
jaminannya
4 PPN Diisi nilai PPN yang
disesuaikan jaminannya
5 PPnBM Diisi nilai PPnBM yang
disesuaikan jaminannya
6 PPh Diisi nilai PPh yang
disesuaikan jaminannya
7 Jumlah Total Diisi nilai total pungutan
yang disesuaikan
jaminannya
15 Data Jaminan 1 Jenis Jaminan Diisi jenis jaminan yang
di