PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR BARANG KENA PAJAK BERWUJUD.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

4. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

5. Barang Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat BKP, adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

6. Jasa Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat JKP, adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

7. Ekspor BKP Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan BKP Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.

8. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

9. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

10. Eksportir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean.

11. Importir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

12. Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

13. Pemilik Barang adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan mencatat hak atas barang berwujud.

14. Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos.

15. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

16. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

17. Pusat adalah tempat tinggal yang sebenarnya bagi Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan yang sebenarnya bagi Wajib Pajak badan.

18. Cabang adalah tempat kegiatan usaha Wajib Pajak yang dapat berupa lokasi usaha, kantor cabang perusahaan, kantor perwakilan, gudang, unit pemasaran, atau tempat kegiatan usaha sejenis, yang digunakan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, manajemen, atau berupa objek Pajak Bumi dan Bangunan.

19. Pemberitahuan Ekspor Barang, yang selanjutnya disingkat PEB, adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan diatas formulir atau data elektronik.

20. Pemberitahuan Impor Barang, yang selanjutnya disingkat PIB, adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai.

21. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak, yang selanjutnya disingkat SPPBMCP, adalah dokumen penetapan tarif dan nilai pabean yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman dan/atau sistem komputer pelayanan.

22. Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada pengguna jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.

23. Barang Ekspor adalah barang yang telah diajukan PEB dan telah mendapatkan nomor pendaftaran.

24. Barang Kemasan adalah pembungkus atau wadah yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan Barang Ekspor atau barang impor untuk melindungi produk.

25. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos.

melaporkan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.

(5) Penyerahan Jasa Pengurusan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan penyerahan JKP yang terutang PPN.

(6) Pihak yang menyerahkan Jasa Pengurusan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang sesuai dengan ketentuan merupakan PKP, wajib:

a. memungut PPN terutang dan membuat Faktur Pajak;
b. menyetorkan PPN terutang; dan
c. melaporkan PPN terutang dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(7) Importir selaku pihak yang melakukan penyerahan Jasa Pengurusan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Pemilik Barang, tidak dapat mencantumkan identitasnya sebagai Pemilik Barang dalam PIB.

Pasal 10

(1) Atas Impor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa Impor Barang Kemasan yang telah mendapatkan izin Impor Sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, tidak dipungut PPN.

(2) Ekspor kembali atas Barang Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN oleh PKP sepanjang Impor Barang Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan:

a. Barang Kemasan tidak dicatat sebagai aset PKP; dan/atau
b. terdapat perikatan yang menjelaskan bahwa Barang Kemasan harus dikembalikan oleh PKP kepada penjual di luar Daerah Pabean.

(1) SPPBMCP atas Barang Kiriman termasuk dalam dokumen PIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) PPN yang harus dilunasi dalam SPPBMCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemilik Barang melalui Penyelenggara Pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak.

(3) Pembayaran PPN Impor melalui Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan gabungan beberapa SPPBMCP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) SPPBMCP yang mencantumkan identitas Pemilik Barang berupa nama, alamat, dan NPWP, serta dilampiri dengan bukti pembayaran PPN Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(1) PPN atas Impor BKP Berwujud yang tercantum dalam PIB sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP Pemilik Barang.

(2) Pengkreditan Pajak Masukan atas Impor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang PPN.

(3) Dalam hal terdapat selisih atas nilai impor sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, pengkreditan Pajak Masukan atas Impor BKP Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN.

(4) Dalam hal selisih atas nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:

a. selisih lebih antara PPN Impor yang tercantum dalam PIB yang merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang PPN dengan PPN Impor sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka selisih lebih tersebut dapat dikreditkan oleh PKP Pemilik Barang; atau

b. selisih kurang antara PPN Impor yang tercantum dalam PIB yang merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang PPN dengan PPN Impor sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka atas kekurangan pembayaran PPN Impor tersebut:

1. dibayarkan oleh PKP Pemilik Barang; atau
2. diterbitkan surat ketetapan pajak.

(5) Pembayaran atas selisih kurang PPN Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP Pemilik Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 13

PPN Impor yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP Pemilik Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sepanjang:

a. terdapat nomor transaksi penerimaan negara dalam surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak; dan

b. transaksi pembayaran atas PPN Impor telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 14

Contoh kasus Ekspor dan Impor BKP Berwujud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktor Jenderal ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktor Jenderal ini mulai berlaku:

a. PKP Pemilik Barang yang telah melakukan Ekspor BKP Berwujud melalui Eksportir dengan menggunakan PEB yang belum memuat identitas Pemilik Barang, melaporkan Ekspor BKP Berwujud tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP Pemilik Barang, sepanjang terdapat:

1. bukti transaksi antara PKP Pemilik Barang dengan pembeli yang berada di luar Daerah Pabean; dan
2. perikatan yang menyatakan bahwa PKP Pemilik Barang meminta Eksportir melakukan Ekspor BKP Berwujud untuk dan atas kepentingannya;

dan

b. PKP Cabang yang telah melakukan Ekspor BKP Berwujud dengan menggunakan Akses Kepabeanan PKP Pusat dan menggunakan PEB yang belum memuat identitas Pemilik Barang, melaporkan Ekspor BKP Berwujud tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP Cabang, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktor Jenderal ini mulai berlaku Peraturan Direktor Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya

b. transaksi pembayaran atas PPN Impor telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 14

Contoh kasus Ekspor dan Impor BKP Berwujud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktor Jenderal ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktor Jenderal ini mulai berlaku:

a. PKP Pemilik Barang yang telah melakukan Ekspor BKP Berwujud melalui Eksportir dengan menggunakan PEB yang belum memuat identitas Pemilik Barang, melaporkan Ekspor BKP Berwujud tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP Pemilik Barang, sepanjang terdapat:

1. bukti transaksi antara PKP Pemilik Barang dengan pembeli yang berada di luar Daerah Pabean; dan
2. perikatan yang menyatakan bahwa PKP Pemilik Barang meminta Eksportir melakukan Ekspor BKP Berwujud untuk dan atas kepentingannya;

dan

b. PKP Cabang yang telah melakukan Ekspor BKP Berwujud dengan menggunakan Akses Kepabeanan PKP Pusat dan menggunakan PEB yang belum memuat identitas Pemilik Barang, melaporkan Ekspor BKP Berwujud tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP Cabang, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktor Jenderal ini mulai berlaku Peraturan Direktor Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya

b. transaksi pembayaran atas PPN Impor telah terdapat dalam Sistem Komputer Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 14

Contoh kasus Ekspor dan Impor BKP Berwujud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktor Jenderal ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktor Jenderal ini mulai berlaku:

a. PKP Pemilik Barang yang telah melakukan Ekspor BKP Berwujud melalui Eksportir dengan menggunakan PEB yang belum memuat identitas Pemilik Barang, melaporkan Ekspor BKP Berwujud tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP Pemilik Barang, sepanjang terdapat:

1. bukti transaksi antara PKP Pemilik Barang dengan pembeli yang berada di luar Daerah Pabean; dan
2. perikatan yang menyatakan bahwa PKP Pemilik Barang meminta Eksportir melakukan Ekspor BKP Berwujud untuk dan atas kepentingannya;

dan

b. PKP Cabang yang telah melakukan Ekspor BKP Berwujud dengan menggunakan Akses Kepabeanan PKP Pusat dan menggunakan PEB yang belum memuat identitas Pemilik Barang, melaporkan Ekspor BKP Berwujud tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PKP Cabang, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktor Jenderal ini mulai berlaku Peraturan Direktor Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya

Dipersamakan dengan Faktur Pajak, dinyatakan tetap berlaku, kecuali mengenai:

a. PIB berupa SPPBMCP atas Barang Kiriman; dan
b. persyaratan formal PEB.

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2021
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,
SEKRETARIS
DWI BUDI ISWAHYU
NIP 19701102 199012 1 001