Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2020
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-
HERU PAMBUDI
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
ubi
---
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 04/BC/2020
TENTANG
TATA LAKASANA PEMBERIAN INSENTIF TAMBAIIAN
UNTUK PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS
KEMUDAHAN — IMPOR TUJUAN EKSPOR UNTUK
PENANGANAN DAMPAK BENCANA PENYAKIT VIRUS
CORONA (CORONAVIRUS DISEASE 2019/COVII)-19)
A. Contoh Format Surat Serah Terima Barang Lokal
SURAT SERAH TERIMA BARANG LOKAL
secyanan Tanggal: .......... (2)
Penerima Barang
NPWP pan (Banaran. NPWP 5 anna (Ganas aa...
Nama Perusahaan: are... (Asa Nomor SKEPKITE : 2 AA
Nama
Alamat 1 taranaaan (Sp anrcr Perusahaan” asas (9) anccocoroc.
Sana Alamat mem)ane
RPP ——— 2 yan Oh naa
Data Perdagangan ,
Faktur Penjualan/ Invoice — 1s... (Ty nana Jumlah & Jenis Kemasan : ........ (16)........
NoFaktur Pajak? sasa (13)... Barang telah diterima
PPN Tidak Dipungut (Rp) —? sa (TAjens Di MO ma (17 )ancasaws
PPnBM Tidak Dipungut (Rp) preman (15)........ | Pada tanggal s010118) anna
Data Barang
Uraian jenis barang secara lengkap, kode Jumlah, Jenis Satuan dan No barang: merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi Berat Bersih (Kg)
ain
(19) sencecanaah KU Jonanennanann sengsaunna| ka Jaccononnasen—————————”| unenonn0n01 haku Janoanoananan
Tanda tangan dan cap perusahaan Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama/Jabatan Nama/Jabatan
Peruntukan:
1. Pengirim Barang,
2 Penerima Barang,
1. Kepala Kantor Wilayah DJBC,
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
---
Petunjuk Pengisian SSTBL
- Nomor (1) Diisi dengan nomor SSTBL berdasarkan penomoran surat oleh
Perusahaan KITE.
Nomor (2) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) SSTB
(nomor (1) dan nomor (2) diisi oleh Perusahaan KITE).
Nomor (3) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan
penjual barang.
Nomor (4) Diisi dengan nama perusahaan penjual barang.
Nomor (5) Diisi dengan alamat perusahaan penjual barang.
Nomor (6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
KITE sebagai pembeli Barang.
Nomor (7) Diisi dengan nomor SKEP Penetapan sebagai Penerima
Fasilitas KITE.
Nomor (8) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) SKEP
Penetapan sebagai Penerima Fasilitas KITE.
Nomor (9) Diisi dengan nama Perusahaan KITE sebagai pembeli Barang.
Nomor (10) Diisi dengan alamat Perusahaan KITE sebagai pembeli
Barang.
Nomor (11) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat
Perusahaan KITE terdaftar
Nomor (12) Diisi dengan nomor dan tanggal faktur penjualan atau invoice
atas pemasukan barang dari TLDDP.
Nomor (13) Diisi dengan nomor dan tanggal faktur pajak atas pemasukan
barang dari TLDDP.
Nomor (14) Diisi dengan total nilai PPN tidak dipungut atas pemasukan
barang dari TLDDP.
Nomor (15) Diisi dengan total nilai PPnBM tidak dipungut atas
pemasukan barang dari TLDDP.
Nomor (16) Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan atas pemasukan
barang dari TLDDP.
Nomor (17) Diisi dengan lokasi penerimaan barang
Nomor (18) Diisi dengan waktu penerimaan barang.
Nomor (19) Diisi dengan nomor urut.
Nomor (20) Diisi dengan uraian jenis barang secara lengkap, kode barang,
merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi lain.
Nomor (21) Diisi dengan jumlah, jenis satuan, dan berat bersih dalam
“kilogram atas barang.
. Nomor (22) Diisi dengan harga penyerahan atas pemasukan Barang dari
TLDDP. 2
Nomor (23) Diisi dengan nama kota tempat perusahaan penjual barang
Nomor (24) Diisi dengan tanggal dilakukannya penandatanganan oleh
perusahaan penjual barang.
Nomor (25) Diisi dengan nama kota tempat perusahaan KITE sebagai
pembeli barang
Nomor (26) Diisi dengan tanggal dilakukannya penandatanganan .oleh
perusahaan KITE sebagai pembeli barang.
---
-. 30-
B. Contoh Format Surat Pemberitahuan Tidak Dipenuhinya Ketentuan
Pemberian Fasilitas
KOP SURAT KANTOR WILAYAH / KPU/ KANTOR PABEAN
Nomor: sancataaan (Diesen Tanggal sis Dean
sak oo Nenen PN nnsmemembiban
Lampirati $ Loco Gd mie
Hal : Pemberitahuan Tidak Dipenuhinya Ketentuan Pemberian Fasilitas
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .......... (ea
Nm aa
Sehubungan dengan kegiatan serah terima barang oleh perusahaan KITE
Pembebasan/ KITE IKM" dengan mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN
dan PPnBM berdasarkan PMK 31/PMK.04/2020 yang dilakukan oleh:
Nama Perusahaan N Kental alaa (Of) bnnokamesas
NPWP 3 eeemuessadi (Bona.a co
Nomor/Tgl SKEP UE seemsesoal 0 mmermmon
Jenis Fasilitas A ana (10)...
bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian, perusahaan tidak
dapat memenuhi ketentuan pemberian fasilitas atas barang sebagaimana tercantum di
bawah ini:
No Nomor SSTB Nomor Faktur Pajak
11 1 1
Demikian disampaikan.
Kepala Kantor,
ttd.
Nama
---
» 31
Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tidak Dipenuhinya Ketentuan
Pemberian Fasilitas
Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat Kantor Wilayah / KPU /
KPPBC.
Nomor (2) Diisi dengan tanggal penomoran surat.
Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.
Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
. Nomor (5) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang mengawasi
perusahaan KITE.
Nomor (6) Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
Nomor (7) Diisi dengan nama Perusahaan KITE.
Nomor (8) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
KITE.
Nomor (9) Diisi dengan nomor dan tanggal SKEP Penetapan sebagai
Penerima Fasilitas KITE.
Nomor (10) Diisi dengan jenis Fasilitas KITE (KITE Pembebasan atau KITE
IKM).
Nomor (11) Diisi dengan nomor urut.
Nomor (12) Diisi dengan nomor SSTB.
Nomor (13) Diisi dengan tanggal SSTB.
Nomor (14) Diisi dengan nomor Faktur Pajak.
Nomor (15) Diisi dengan tanggal Faktur Pajak.
---
» -
C. Contoh Format Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Ekspor
KOP SURAT PERUSAHAAN
Nomor? sarana, (Dercacanoan. TANGGAL more. (Rn. cc.
Sifat tc was (2).oresesmven
Lampiran £ sewa (Aj eersmsas
Hal Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Ekspor
Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU/KPPBC .......... (5)...
OT sean (Oli
Dengan hormat, kami:
Nama Perusahaan | sms Us
NPWP $ senenwesa (Bo
Nomor/Tgl SKEP aa: (Yana...
Jenis Fasilitas Sonu (LOY.cocewwwwe
memperpanjang batas waktu ekspor atas bahan/barang yang mendapatkan fasilitas
tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan PMK 31/PMK.04/2020 dengan
data sebagai berikut:
Nomor & , , Jumlah, Jenis
No 7 Ne Tanggal Faktur Me an Mean LI Satuan dan Berat Be bi
angg Pajak g g Bersih (Kg) panjang
A1) (12) 3) (14) (15) (16) 7)
Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain berupa:
Na Ben 5
Di Kuna
Demikian kami sampaikan.
Penanggung Jawab
Perusahaan /Direksi
ttd.
Nama
Tembusan :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .......... (18)
---
Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu
Ekspor
Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan
Nomor (2) Diisi dengan tanggal penomoran surat.
Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.
Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
Nomor (5) Diisi dengan Kantor Wilayah / KPU / KPPBC yang
menerbitkan SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas
KITE.
Nomor (6) Diisi dengan alamat Kantor Wilayah / KPU / KPPBC yang
menerbitkan SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas
KITE.
Nomor (7) Diisi dengan nama Perusahaan KITE.
' Nomor (8) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
KITE.
Nomor (9) Diisi dengan nomor dan tanggal SKEP Penetapan sebagai
Penerima Fasilitas KITE.
Nomor (10) Diisi dengan jenis Fasilitas KITE.
Nomor (11) Diisi dengan nomor urut.
Nomor (12) Diisi dengan nomor dan tanggal SSTB.
Nomor (13) Diisi dengan nomor dan tanggal Faktur Pajak.
Nomor (14) Diisi dengan nomor urut barang yang diberitahukan pada
SSTB.
Nomor (15) Diisi dengan uraian jenis barang yang diberitahukan pada
SSTB.
Nomor (16) Diisi dengan jumlah, jenis satuan, dan berat bersih yang
diberitahukan pada SSTB.
Nomor (17) Diisi dengan alasan perpanjangan.
Nomor (18) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat
perusahaan KITE Pembebasan atau KITE IKM terdaftar.
---
Keterangan Perpanjangan NomorSurat Xxx/xx/2021
Waktu (bulan) 8 8 7 12 14 (24)
Jangka Ekspor
Tidak (23) 0 perusahaan PPN 410.000 30.000 15.000 10.000 Dipungut
Sisa cap
Saldo
dan
Sisa
(22) 40 30 1:8 0 1 Barang Jumlah tangan 31/PMK.04/2020 60 20 5 4 0.5 Jumlah barang Pemakaian Tanda Nama/Jabatan
PMK
(Rp) 21) Tidak 100.000 50.000 20.000 50.000 50.000 Dipungut EKS
(20) Meter Pairs Liter
PPnBM Satuan
(49) 100 50 EKSPOR Jumlah Barang DAN ...o.cocoe
PPN US) Kulit Sol Lem Kaet Uraian Barang Perwarna-34
2 3 1 1 1 ATAU Pemasukan No (17)
PPN
G6) b XXX Faktur Pajak LAPORAN
(5) Tanggal 01/05/20 01/05/20 01/06/20 01/08/20 01/05/20
SSTB | | | DIPUNGUT
(04) 01/01 01/01 02/01 01/03 02/03
Ekspor Nomor TIDAK
100 80
$ .ncco.oo... oom. ..o.cor..#. (12) $ sebenarnya. Realisasi RANGKA (11) Satuan PAIRS PAIRS
'
dengan
To 20 50 DALAM Jumlah barang
1 Laporan
Pajak
D Uraian barang Sepatu Sandal laporkan Ekspor Format
2 1 SKEP No Seri 3 Barang kami Pelayanan Perusahaan
7 Contoh menga 01/01/21 01/07/21 D. Nama NPWP Nomor/Tgl Kantor Demikian
Ekspor 8 xxK 1221 Nomor
Dok.
---
Petunjuk Pengisian Laporan Realisasi Ekspor
| Nomor (1) Diisi dengan penomoran laporan realisasi ekspor oleh
perusahaan
Nomor (2) Diisi dengan nama Perusahaan KITE.
Nomor (3) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
KITE.
Nomor (4) Diisi dengan nomor dan tanggal SKEP Penetapan sebagai
Penerima Fasilitas KITE. /
Nomor (5) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang mengawasi
Perusahaan KITE.
Nomor (6) Diisi dengan nomor pendaftaran PEB.
Nomor (7) Diisi dengan tanggal pendaftaran PEB
Nomor (8) Diisi dengan nomor seri barang pada PEB
Nomor (9) Diisi dengan uraian barang pada PEB
Nomor (10). Diisi dengan jumlah barang yang diberitahukan pada PEB.
Nomor (11) Diisi dengan jumlah satuan yang diberitahukan pada PEB.
Nomor (12) Diisi dengan jumlah FOB atas PEB
Nomor (13) Diisi dengan nomor urut.
. Nomor (14) Diisi dengan nomor SSTB.
Nomor (15) Diisi dengan tanggal SSTB.
Nomor (16) Diisi dengan nomor faktur pajak
Nomor (17) Diisi dengan nomor urut barang yang diberitahukan pada
SSTB.
Nomor (18) Diisi dengan uraian barang yang diberitahukan pada SSTB.
Nomor (19) Diisi dengan jumlah barang yang diberitahukan pada SSTB.
Nomor (20) Diisi dengan satuan barang yang diberitahukan pada SSTB..
Nomor (21) Diisi dengan jumlah PPN Tidak Dipungut
Nomor (22) Diisi dengan jumlah sisa barang yang belum diekspor
Nomor (23) Diisi dengan sisa PPN Tidak Dipungut atas sisa barang yang
belum diekspor.
Nomor (24) Diisi dengan perhitungan jangka waktu ekspor yang
dilakukan dalam bulan.
Nomor (25) Diisi dengan nama kota tempat perusahaan KITE
Nomor (26) Diisi dengan tanggal dilakukannya penandatanganan oleh
perusahaan KITE
---
E. Contoh Format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Laporan Realisasi
Ekspor
KOP SURAT KANTOR WILAYAH / KPU/ KANTOR PABEAN
OI Sa Ne mania
Nama Perusahaan 1 maneuaa (Dina... Sau
NPWP | angen Oma
Nomor/Tgl SKEP 1 mserusa (LI
Jenis Fasilitas ee (Dia
atas fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan PMK
31/PMK.04/2020 dengan ini dapat kami sampaikan bahwa:
1. Pemberitahuan pabean ekspor yang tidak terverifikasi, yaitu:
No No PEB Tanggal PEB Keterangan
(13) (14) (15) (16)
Contoh: tidak menyampaikan
dokumen pendukung
1. Surat Serah Terima Barang (SSTB) yang tidak memenuhi ketentuan jangka waktu
ekspor, yaitu:
No No SSTB Tanggal SSTB Keterangan
(17) (18) (19) (20)
Contoh: lebih dari 12 bulan
tanpa pemberitahun
1. Dst...
Terlampir laporan realisasi ekspor perusahaan sebagaimana dimaksud.
Demikian disampaikan.
Kepala Kantor,
ttd.
Nama
---
237 3
Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan
Realisasi Ekspor
Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat Kantor Wilayah / KPU /
KPPBC.
Nomor (2) Diisi dengan tanggal penomoran surat.
Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.
' Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
Nomor (5) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan KITE
Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM terdaftar.
Nomor (6) Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat
perusahaan KITE Pembebasan atau Perusahaan KITE IKM
terdaftar.
Nomor (7) Diisi dengan nomor Laporan Realisasi Ekspor yang
disampaikan oleh Perusahaan KITE.
Nomor (8) Diisi dengan tanggal Laporan Realisasi Ekspor yang
disampaikan oleh Perusahaan KITE.
Nomor (9) Diisi dengan nama Perusahaan KITE.
Nomor (10) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
KITE.
Nomor (11) Diisi dengan nomor dan tanggal SKEP Penetapan sebagai
Penerima Fasilitas KITE.
Nomor (12) Diisi dengan jenis Fasilitas KITE (Fasilitas KITE IKM atau
Fasilitas KITE Pembebasan.
Nomor (13) Diisi dengan nomor urut.
' Nomor (14) Diisi dengan nomor PEB.
Nomor (15) Diisi dengan tanggal PEB.
Nomor (16) Diisi dengan keterangan pemenuhan validasi PEB.
Nomor (17) Diisi dengan nomor urut.
Nomor (18) Diisi dengan nomor SSTB.
Nomor (19) Diisi dengan tanggal SSTB.
Nomor (20) Diisi dengan keterangan pemenuhan jangka waktu ekspor.
---
. Contoh Format Surat Persetujuan Pengeluaran Barang BC 2.4
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC ...... (os
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI...... (2)...
SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG BC 2.4
Nomor: ...... (arsa Tanggal: ...... Pa) mms
Lembar ke ...(5)... dari ...(6)...
1. BC24
Nomor Pendaftaran | Ja (Ala Tanggal : ...(8)...
2. PENGIRIM/PENJUAL (...... 63) TE )
NPWP meat (10)......
Nama 5 yana (LIpovawss
Alamat Ti nak 2)......
SKEP KITE Dewe U3)...... Tanggal : ...(14)...
1. PENERIMA/PEMBELI (...... (ah )
NPWP | seneng (ne os
Nama 1! masa (17)
Alamat H1 erangan (19.....
SKEP KITE ") | -a 49)...... Tanggal : ...(20)...
4, KEMASAN
Jumlah/Jenis Kemasan : ...... (21)......
Merk/Nomor Kemasan 2 ae (2D) canves
Berat "ON as 23I...... Kg
Nomor Peti Kemas E. muuei (24)......
No Tanda Pengaman | (25) oran Tanggal : ...(26)...
5. PENGELUARAN
Catatan pejabat yang mengawasi pengeluaran
Hawa Ps
Pejabat pemeriksa dokumen “| Pejabat yang mengawasi pengeluaran
Ttd. Ttd
sisneg 2d... sore I) ceowwa
6. PEMASUKAN "")
KPPBC yang mengawasi : ...... (30)......
Catatan pejabat yang mengawasi pemasukan / Pengusaha KB "“)
U Sesuai O Tidak sesuai
mma (31).....
Pejabat yang mengawasi pemasukan / Nama Jabatan Pengusaha KB """)
Ttd.
sajam (32)..orcen
Lembar peruntukan:
1. untuk Pengirim/Penjual:
1. untuk Penerima/Pembeli,
1. KPPBC yang mengawasi pengeluaran:
1. KPPBC yang mengawasi pemasukan:
Keterangan
1. Wajib diisi jika penerima barang adalah KITE IKM
“#) Wajib diisi jika barang dimasukkan ke KB / KITE IKM
sr) Diisi oleh Pengusaha KB jika mendapat persetujuan pelayanan mandiri
---
Petunjuk Pengisian Surat Persetujuan Pengeluaran Barang BC 2.4
Nomor (1) Diisi dengan Kantor Wilayah DJBC yang membawahi KPPBC
tempat dilakukannya pengeluaran barang.
Nomor (2) Diisi dengan KPPBC yang mengawasi pengeluaran barang.
Nomor (3) Diisi dengan nomor surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4.
Nomor (4) Diisi dengan tanggal surat persetujuan pengeluaran barang BC 2.4.
Nomor (5) Diisi dengan nomor urut lembar.
Nomor (6) Diisi dengan jumlah lembar.
1. BC 2.4 (diisi sesuai dengan data pada BC 2.4)
Nomor (7) Diisi dengan nomor pendaftaran BC 2.4.
Nomor (8) Diisi dengan tanggal pendaftaran BC 2.4.
. 2. PENGIRIM / PENJUAL (diisi sesuai dengan data pada BC 2.4)
Nomor (9) Diisi dengan jenis fasilitas perusahaan pengirim/penjual barang.
Nomor (10) Diisi dengan NPWP perusahaan pengirim/penjual barang.
Nomor (11) Diisi dengan nama perusahaan pengirim/penjual barang.
Nomor (12) Diisi dengan alamat perusahaan pengirim /penjual barang.
Nomor (13) Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan sebagai penerima
fasilitas KITE.
Nomor (14) Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan sebagai penerima
fasilitas KITE.
1. Sa (diisi sesuai dengan data pada BC 2.4)
Nomor (15) Diisi dengan jenis fasilitas perusahaan penerima/pembeli barang.
Nomor (16) Diisi dengan NPWP perusahaan penerima/pembeli barang.
Nomor (17) Diisi dengan nama perusahaan penerima/pembeli barang.
Nomor (18) Diisi dengan alamat perusahaan penerima/pembeli barang.
Nomor (19) Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan sebagai penerima
fasilitas KITE jika penerima/pembeli barang adalah penerima
fasilitas KITE.
Nomor (20) Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan sebagai penerima
fasilitas KITE jika penenina pembeli barang adalah penerima
fasilitas KITE.
1. KEMASAN Glitaf sesuai dengan data pada BC 2.4)
Nomor (21) Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan (contoh: 2 CT)
Nomor (22) Diisi dengan merk/nomor kemasan (contoh: XYZ / 123)
Nomor (23) Diisi dengan berat total
Nomor (24) Diisi dengan nomor peti kemas dalam hal pengangkutan
menggunakan peti kemas
Nomor (25) Diisi dengan nomor tanda pengaman
Nomor (26) Diisi dengan tanggal tanda pengaman
1. PENGELUARAN (diisi sesuai kondisi saat pengeluaran)
Nomor (27) Diisi dengan tanggal dan waktu pengeluaran serta catatan lainnya
yang diperlukan oleh pejabat yang mengawasi pengeluaran.
Nomor (28) Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang
menerbitkan SPPB, serta dibubuhi stempel basah kantor pabean.
Nomor (29) Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang mengawasi
pengeluaran, serta dibubuhi stempel basah kantor pabean.
---
si -
1. PEMASUKAN (diisi jika penerima/pembeli barang adalah penerima fasilitas)
Nomor (30) : Diisi dengan KPPBC yang mengawasi pemasukan barang
Nomor (31) : Diisi dengan tanggal dan waktu pemasukan serta catatan lainnya
yang diperlukan. Kolom ini diisi oleh:
- pejabat yang mengawasi pemasukan, atau
- Pengusaha KB/PDKB jika Pengusaha KB /PDKB telah diberikan
persetujuan pelayanan mandiri
Nomor (32) : a. Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang
mengawasi pemasukan, serta dibubuhi stempel basah kantor
pabean, atau
- Jika penerima/pembeli adalah Pengusaha KB yang telah
diberikan persetujuan pelayanan mandiri, kolom ini diisi
dengan tanda tangan, nama dan jabatan pegawai perusahaan
yang ditunjuk, serta dibubuhi stempel basah perusahaan.
---
G. Format Permohonan Penerbitan Kartu Kendali Penjualan Hasil
Produksi |
KOP PERUSAHAAN
Nomor | Kan (llesssasa : Tanggal. saseavss (Denso
Sifat No ka (Sean
Lampiran ? eco. Pemanas
Hal : Permohonan Penerbitan Kartu Kendali Penjualan Hasil Produksi
Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU/KPPBC .......... Ojass
CL mesin (loonomeram
Dengan hormat, kami:
Nama Perusahaan Ai emas (Pownanananaan
NPWP 1 sngnweknya IG ewemeernga
Nomor/Tgl SKEP 2 menetas (9) ereewana
Jenis Fasilitas Hee Dao. sa
KPPBC Pengawas Bisa CNN moon
mengajukan permohonan penerbitan kartu kendali penjualan hasil produksi sebagai
dasar penjualan hasil produksi ke pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean.
Demikian kami sampaikan.
Penanggung Jawab
Perusahaan /Direksi
ttd.
Nama
---
23 »
Petunjuk Pengisian Surat Permohonan Penetapan Batasan Penjualan Hasil
Produksi
Nomor (1) : Diisi dengan penomoran surat perusahaan
Nomor (2) : Diisi dengan tanggal penomoran surat.
Nomor (3) : Diisi dengan sifat surat.
Nomor (4) : Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
“Nomor (5) : Diisi dengan Kantor Wilayah / KPU / KPPBC yang
menerbitkan SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas
KITE.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Kantor Wilayah / KPU / KPPBC yang
menerbitkan SKEP Penetapan sebagai Penerima Fasilitas
KITE.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Perusahaan KITE.
Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
KITE.
Nomor (9) : Diisi dengan nomor dan tanggal SKEP Penetapan sebagai
Penerima Fasilitas KITE.
Nomor (10) : Diisi dengan jenis Fasilitas KITE.
Nomor (11) : Diisi dengan Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik
atau Kantor Pabean tempat pengajuan dokumen BC 24
---
H. Contoh Format Kartu Kendali Penjualan Hasil Produksi ke Pihak Lain di
' Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
KARTU KENDALI PENJUALAN HASIL PRODUKSI
Tahun .......... Waranaaaaaaa
Kantor .......... (2) nc...
Nama Perusahaan T ewawess (3) mevenna
NPWP 1 sena Kan
- Nomor/Tgl SKEP | usa Gs
Jenis Fasilitas 1 emeunamene MO aa
Rekapitulasi Nilai Ekspor Tahun
Sebelumnya : Rpssevoves KA nona
Batasan Penjualan Hasil Produksi
Tahun Berjalan £ Rpissw (BJissssiss
BC 2.4 Batasan Penjualan (Rp) Pejabat Bea dan Cukai
No.
Nomor Tanggal Pemotongan Saldo Nama Paraf
1. (10) (11) (12) (13) (14) (15)
---
Petunjuk Pengisian Kartu Kendali Penjualan Hasil Produksi Kepada Pihak
Lain Di TLDDP
Nomor (1) Diisi dengan tahun berjalan.
Nomor (2) Diisi dengan nama kantor.
Nomor (3) Diisi dengan nama perusahaan.
Nomor (4) Diisi dengan NPWP perusahaan.
Nomor (5) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Penetapan
sebagai Penerima Fasilitas KITE.
Nomor (6) Diisi dengan jenis fasilitas KITE.
Nomor (7) Data rekapitulasi nilai Ekspor tahun sebelumnya.
Nomor (8) Diisi dengan 506 dari total rekapitulasi nilai ekspor tahun
sebelumnya dalam Rupiah berdasarkan data ekspor DJBC
dengan kurs pada tanggal 31 Desember pada akhir tahun
sebelumnya.
Contoh Kuota Penjualan Tahun Berjalan:
Tahun yang berjalan saat ini adalah 2020. Total nilai ekspor
perusahaan dari tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2019
adalah 500 juta Rupiah. Kuota Penjualan Tahun Berjalan
adalah 5046 x 500 juta Rupiah - 250 juta Rupiah.
Nomor (2) Diisi dengan nomor urut.
Nomor (10) Diisi dengan nomor persetujuan BC 2.4.
Nomor (11) Diisi dengan tanggal persetujuan BC 2.4.
Nomor (12) Diisi dengan jumlah pemotongan kuota berdasarkan jumlah
nilai penyerahan yang diberitahukan pada BC 2.4.
Nomor (13) Diisi dengan saldo kuota penjualan setelah kuota penjualan
awal atau saldo nomor urut sebelumnya dikurangi jumlah
pemotongan kuota atau jumlah nilai penyerahan.
Contoh:
Kuota Tahun Berjalan : Rp 250.000.000, -
No Kuota Penjualan (Rp)
Pemotongan Saldo
1. | 50.000.000,- | 200.000.000,- | - 250 juta - 50 juta
. | 25.000.000,- | 175.000.000,- | - 200 juta - 25 juta
1. 30.000.000,- | 145.000.000,- | - 175 juta - 30 juta
Nomor (14) Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan
pemotongan.
Nomor (15) Diisi dengan paraf Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan
pemotongan.
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-
Salinan sesuai dengan aslinya
HERU PAMBUDI
Sekretaris Direktorat Jenderal