Peraturan Badan Nomor 20-6-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan bank yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA.
3. Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:
a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan.
4. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

5. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.
6. Acquirer adalah pihak yang:
a. melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.
7. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:
a. penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;
b. pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;
c. penyelesaian pembayaran; dan
d. penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau Acquirer dalam transaksi Uang Elektronik.
8. Penyelenggara Switching adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik.
9. Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing- masing Penerbit dan/atau Acquirer setelah pelaksanaan transaksi Uang Elektronik.
10. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
11. Penyelenggara Uang Elektronik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Penerbit, Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir dalam

kegiatan Uang Elektronik.
12. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
13. Penyelenggara Penunjang adalah penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
14. Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
15. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna.
16. Pengisian Ulang (Top Up) adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.
17. Dana Float adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang berada pada Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (Top Up) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
18. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh Penerbit melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif.
19. Penyelenggara LKD adalah Penerbit yang telah memperoleh persetujuan Bank INDONESIA untuk menyelenggarakan LKD.
20. Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.

Penyelenggaraan Uang Elektronik dilakukan dengan memenuhi prinsip:
a. tidak menimbulkan risiko sistemik;
b. operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat;
c. penguatan perlindungan konsumen;
d. usaha yang bermanfaat bagi perekonomian INDONESIA;
dan
e. pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

(1) Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, Uang Elektronik dibedakan menjadi:
a. closed loop, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut;
dan
b. open loop, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.
(2) Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan berdasarkan:
a. media penyimpan Nilai Uang Elektronik berupa:
1. server based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa server; dan
2. chip based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa chip; dan

b. pencatatan data identitas Pengguna berupa:
1. unregistered, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan
2. registered, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.

(1) Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank INDONESIA.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara berupa Penerbit Uang Elektronik closed loop dengan jumlah Dana Float kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(3) Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi Penyelenggara harus memenuhi persyaratan:
a. umum; dan
b. aspek kelayakan.

(1) Permohonan izin sebagai Penyelenggara diajukan berdasarkan pengelompokan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
(2) Pengelompokan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. kelompok penyelenggara front end, terdiri atas izin sebagai penerbit, acquirer, penyelenggara payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana; dan
b. kelompok penyelenggara back end, terdiri atas izin sebagai prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir.
(3) Setiap pihak hanya dapat menjadi Penyelenggara dalam 1 (satu) kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara, harus berupa:
a. Bank; atau
b. Lembaga Selain Bank.
(2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk perseroan terbatas.

Mayoritas anggota direksi Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit harus memenuhi persyaratan modal disetor minimum dan komposisi kepemilikan saham.

(1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
(2) Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyesuaikan pemenuhan modal disetor berdasarkan posisi Dana Float sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

(1) Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh:
a. warga negara INDONESIA; dan/atau
b. badan hukum INDONESIA.
(2) Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Lembaga Selain Bank maka perhitungan porsi kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung maupun kepemilikan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank INDONESIA.
(3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA berwenang MENETAPKAN besarnya persentase kepemilikan saham asing pada Lembaga Selain Bank berdasarkan pertimbangan tertentu.
(4) Perhitungan komposisi kepemilikan saham bagi Lembaga Selain Bank yang merupakan perseroan terbuka, hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan sebesar 5% (lima persen) atau lebih.
(5) Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus memenuhi persyaratan persentase kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
(2) Pengajuan izin sebagai Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus memperhatikan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi aspek:
a. kelembagaan dan hukum;
b. kelayakan bisnis dan kesiapan operasional; dan
c. tata kelola, risiko, dan pengendalian.
(2) Persyaratan aspek kelembagaan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
a. legalitas dan profil perusahaan; dan

b. kesiapan perangkat hukum untuk penyelenggaraan Uang Elektronik.
(3) Persyaratan aspek kelayakan bisnis dan kesiapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
a. analisis kelayakan bisnis;
b. kesiapan operasional, sistem, dan teknologi informasi yang akan digunakan;
c. kinerja keuangan; dan
d. kesiapan struktur organisasi dan sumber daya manusia.
(4) Persyaratan aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa:
a. bagi Penerbit:
1. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko;
2. kebijakan dan prosedur penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
3. kebijakan dan prosedur penerapan perlindungan konsumen; dan
4. kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi; dan
b. bagi Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir:
1. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko; dan
2. kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi.

(1) Selain pemenuhan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara harus menyampaikan

pernyataan dan jaminan (representation and warranties) secara tertulis kepada Bank INDONESIA.
(2) Pernyataan dan jaminan (representation and warranties) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Bank atau Lembaga Selain Bank telah didirikan secara patut dan sah berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
b. Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dalam kondisi wanprestasi (default), tidak dalam pengenaan sanksi oleh otoritas terkait, dan/atau tidak terlibat dalam perkara pidana atau perdata, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank;
c. tidak terdapat permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank di pengadilan niaga yang berwenang di INDONESIA;
dan
d. Bank atau Lembaga Selain Bank menjamin untuk:
1. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, baik atas kegiatan yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pihak terafiliasi;
2. menjaga kesehatan kondisi keuangan yang diindikasikan dengan kondisi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas yang baik;
3. menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dengan model bisnis yang memberikan manfaat bagi perekonomian INDONESIA;
4. tidak memindahkan lokasi kantor pusat di INDONESIA ke negara lain serta memastikan kantor pusat tersebut memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik di

INDONESIA; dan
5. memastikan terpeliharanya pemenuhan isi surat pernyataan dan jaminan sepanjang penyelenggaraan Uang Elektronik.
(3) Surat pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh direksi yang berwenang mewakili Bank atau Lembaga Selain Bank serta harus disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen dan profesional berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum (legal due diligence).

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan aspek kelayakan untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan akan melakukan:
a. pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik; dan/atau
b. kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA.

(1) Persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi pengembangan fitur, jenis, layanan, dan/atau fasilitas dari Uang Elektronik yang telah berjalan.
(2) Persetujuan untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b

meliputi:
a. kerja sama dengan Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain;
b. kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang;
dan/atau
c. kerja sama dengan pihak lainnya.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c hanya dapat dilakukan dengan Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin.

(1) Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara untuk pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek:
a. kesiapan operasional;
b. keamanan dan keandalan sistem;
c. penerapan manajemen risiko; dan
d. perlindungan konsumen.
(2) Selain pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA juga mempertimbangkan hasil pengawasan terhadap kinerja Penyelenggara.

(1) Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara untuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek:
a. legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama;
b. kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama;
c. kinerja pihak yang akan diajak bekerja sama;
d. keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur; dan
e. hukum.

(2) Selain pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA juga mempertimbangkan hasil pengawasan terhadap kinerja Penyelenggara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan:
a. izin sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau
b. persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas Uang Elektronik dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus menyampaikan permohonan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA kepada Bank INDONESIA.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 18, dan Pasal 19.
(3) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga disertai dengan surat pernyataan dan jaminan (representations and warranties) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(1) Pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan Bank INDONESIA melalui:
a. penelitian administratif;
b. analisis kelayakan bisnis; dan
c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank.
(2) Pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilakukan Bank INDONESIA melalui:
a. penelitian administratif;
b. analisis terhadap kinerja Penyelenggara; dan
c. pemeriksaan terhadap Penyelenggara, dalam hal diperlukan.
(3) Berdasarkan hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atau ayat
(2), Bank INDONESIA MENETAPKAN keputusan untuk:
a. menyetujui; atau
b. menolak, permohonan izin atau persetujuan yang diajukan.

(1) Izin sebagai Penyelenggara yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari Penyelenggara.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Penyelenggara secara tertulis kepada Bank INDONESIA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

(4) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank INDONESIA:
a. menyetujui; atau
b. menolak, permohonan perpanjangan masa berlaku izin yang diajukan.
(5) Dalam hal Penyelenggara tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka izin yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Penyelenggara yang izinnya berakhir karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau ayat (5) wajib menyelesaikan kewajibannya kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.

(1) Bank INDONESIA dapat memberikan kemudahan kepada Penyelenggara atas pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk penggunaan dan perluasan penggunaan Uang Elektronik dalam program yang terkait dengan kebijakan nasional.
(2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bank INDONESIA dengan tetap memperhatikan faktor risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin dan persetujuan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menjamin keabsahan dan kebenaran setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank INDONESIA dalam proses perizinan atau persetujuan.
(2) Dalam hal setelah izin atau persetujuan diberikan namun Bank atau Lembaga Selain Bank belum menyelenggarakan kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA atau ditemukan bukti bahwa dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan tidak sah dan/atau tidak benar maka Bank INDONESIA berwenang untuk membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.

(1) Dalam pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bank INDONESIA berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap:
a. pemegang saham pengendali;
b. anggota direksi; dan
c. anggota dewan komisaris, dari Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara.
(2) Pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pihak yang memiliki:
a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan mempunyai hak suara; atau
b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh

Penyelenggara dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap Penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk pemegang saham pengendali ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan:
a. integritas;
b. reputasi keuangan; dan
c. kelayakan keuangan.
(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan:
a. integritas;
b. reputasi keuangan; dan
c. kompetensi.
(3) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui penilaian administratif.

Penilaian kemampuan dan kepatutan dapat pula dilakukan Bank INDONESIA dalam hal terdapat:
a. rencana perubahan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Penyelenggara; atau
b. hasil pengawasan yang mengindikasikan adanya pelanggaran dan/atau fraud yang berdampak signifikan bagi penyelenggaraan Uang Elektronik yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Penyelenggara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Setiap pihak dilarang:
a. menjadi pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pada lebih dari 1 (satu) Lembaga Selain Bank yang masing-masing memiliki izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sama; dan/atau
b. menjadi pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pada lebih dari 1 (satu) Lembaga Selain Bank dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbeda.
(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan dan badan hukum bukan Bank.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pihak yang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan dengan prinsip yang berbeda.

(1) Bank INDONESIA berwenang melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan kepada Penyelenggara.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan atas dasar:
a. hasil pengawasan Bank INDONESIA;
b. aksi korporasi yang dilakukan oleh Penyelenggara; dan/atau
c. permohonan perpanjangan izin.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar bagi Bank INDONESIA untuk:
a. mempersingkat masa berlaku izin atau mencabut izin; atau
b. memberikan perpanjangan masa berlaku izin apabila evaluasi dilakukan atas dasar permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(1) Bank INDONESIA berwenang MENETAPKAN kebijakan perizinan, persetujuan, dan/atau penyelenggaraan Uang Elektronik.
(2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
a. menjaga efisiensi nasional;
b. mendukung kebijakan nasional;
c. menjaga kepentingan publik;
d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

(1) Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, Penyelenggara wajib:
a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
b. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
c. memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi Uang Elektronik secara domestik; dan
d. melakukan interkoneksi dan interoperabilitas.
(2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Penyelenggara berupa Penerbit wajib:
a. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
b. menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

(1) Penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) huruf a mencakup:
a. pengawasan aktif manajemen;
b. kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi;
c. kecukupan fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia; dan
d. pengendalian intern.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko diatur dalam Peraturan Anggota

Dewan Gubernur.

(1) Penerapan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
a. pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA atau otoritas/lembaga terkait;
b. pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi;
c. self assessment atas sistem informasi yang digunakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
dan
d. pelaksanaan audit sistem informasi oleh security auditor independen secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan.
(2) Cakupan audit sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa:
a. keamanan operasional;
b. keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem;
c. keamanan dan integritas data atau informasi;
d. keamanan fisik dan lingkungan, termasuk kontrol terhadap akses sistem dan data;
e. manajemen perubahan sistem;
f. manajemen implementasi sistem; dan
g. prosedur tertulis terkait keamanan teknologi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar keamanan sistem informasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Selain menerapkan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) huruf b, Penyelenggara berupa Penerbit wajib meningkatkan standar keamanan transaksi Uang Elektronik untuk Uang Elektronik yang memiliki batas Nilai Uang Elektronik di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(2) Peningkatan standar keamanan transaksi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penggunaan otentikasi paling sedikit 2 (dua) faktor (two factor authentication).

Setiap Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan Uang Elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

(1) Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.
(2) Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.

Pelaksanaan kewajiban pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan penggunaan kanal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional.

(1) Penyelenggara wajib melakukan interkoneksi dan interoperabilitas sesuai dengan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional.
(2) Dalam pelaksanaan kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA berwenang:
a. MENETAPKAN standar sistem dan infrastruktur dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;
b. mengatur besaran biaya penyelenggaraan Uang Elektronik; dan
c. MENETAPKAN mekanisme penerapan interkoneksi dan interoperabilitas lainnya.
(3) Setiap pihak yang menyediakan kanal pembayaran untuk penggunaan Uang Elektronik harus:
a. mengikuti standar yang ditetapkan Bank INDONESIA; dan/atau
b. melalui interface gerbang pembayaran nasional.

Penerbit wajib menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(1) Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit wajib:
a. membatasi permintaan dan penggunaan data dan/atau informasi Pengguna, sebatas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;
b. menyediakan sarana dan/atau infrastruktur Pengisian Ulang (Top Up) secara luas untuk keperluan Pengguna; dan
c. memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada Pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan

Gubernur.

Selain tunduk pada Peraturan Bank INDONESIA ini, Penyelenggara juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
a. kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
b. transfer dana;
c. transaksi perdagangan melalui sistem elektronik;
d. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
e. persaingan usaha yang sehat; dan/atau
f. peraturan perundang-undangan lainnya.

(1) Batas Nilai Uang Elektronik yang dapat disimpan pada Uang Elektronik ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk Uang Elektronik unregistered paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
b. untuk Uang Elektronik registered paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Batas nilai transaksi Uang Elektronik dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
(3) Batas nilai transaksi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dari transaksi yang bersifat incoming.
(4) Batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi akun pencatatan Nilai Uang Elektronik dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.

(1) Fitur Uang Elektronik yang dapat disediakan oleh Penerbit berupa:
a. Pengisian Ulang (Top Up);
b. pembayaran transaksi pembelanjaan; dan/atau
c. pembayaran tagihan.
(2) Selain fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dapat menyediakan fitur berupa:
a. transfer dana dan tarik tunai, untuk Uang Elektronik open loop dan yang registered;
dan/atau
b. fitur lain berdasarkan persetujuan Bank INDONESIA.

Fitur transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a hanya dapat disediakan oleh Penerbit setelah memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana.

(1) Penerbit wajib melakukan pencatatan Dana Float pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva.
(2) Penerbit wajib menempatkan Dana Float dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Dana Float pada:
1. kas, bagi Penerbit yang merupakan Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau
2. giro di Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4, bagi:
a) Penerbit yang merupakan Bank yang tidak termasuk dalam kategori bank

umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; dan b) Penerbit yang merupakan Lembaga Selain Bank; dan
b. paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari Dana Float pada:
1. surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank INDONESIA; atau
2. rekening di Bank INDONESIA.
(3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persentase penempatan Dana Float wajib disesuaikan dengan jumlah rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

(1) Dana Float hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain.
(2) Untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib:
a. memiliki sistem dan mekanisme pencatatan Dana Float;
b. memiliki sistem dan mekanisme monitoring ketersediaan Dana Float;
c. memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu;
d. mencatat Dana Float secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh Penerbit; dan
e. menempatkan Dana Float pada rekening yang terpisah dari rekening operasional Penerbit.

(1) Penerbit berupa Lembaga Selain Bank wajib meningkatkan modal disetor sesuai dengan peningkatan Dana Float dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila rata-rata nilai Dana Float yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
b. apabila rata-rata nilai Dana Float yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
c. apabila rata-rata nilai Dana Float yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 3% (tiga persen) dari nilai Dana Float.
(2) Rata-rata nilai Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data rata-rata Dana Float selama 12 (dua belas) bulan pada tahun sebelumnya yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
(3) Bagi Penerbit yang pertama kali beroperasi setelah bulan Januari maka rata-rata nilai Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya dihitung berdasarkan data rata-rata Dana Float tahun sebelumnya yaitu sejak bulan pertama Penerbit beroperasi sampai dengan bulan Desember.

(4) Peningkatan modal disetor karena penambahan Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) wajib dipenuhi oleh Penerbit paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.

(1) Uang Elektronik yang diterbitkan di INDONESIA wajib menggunakan satuan uang rupiah.
(2) Transaksi yang menggunakan Uang Elektronik dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib menggunakan rupiah.

(1) Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, Penerbit dapat mengenakan biaya yang meliputi:
a. biaya pembelian media Uang Elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang;
b. biaya Pengisian Ulang (Top Up);
c. biaya tarik tunai yang dilakukan melalui pihak lain atau kanal pihak lain (off us); dan
d. biaya transaksi transfer dana antar-Pengguna pada Uang Elektronik dari Penerbit yang berbeda.
(2) Bank INDONESIA berwenang MENETAPKAN kebijakan mengenai biaya yang dapat dikenakan oleh Penerbit berdasarkan pertimbangan tertentu.

(1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib:
a. MENETAPKAN prosedur dan persyaratan yang obyektif dan transparan kepada seluruh Penerbit dan/atau Acquirer yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan;
b. memastikan keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan yang digunakan oleh seluruh Penerbit dan/atau Acquirer yang menjadi anggota

Prinsipal yang bersangkutan; dan
c. menyusun perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Penerbit dan/atau Acquirer yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan juga oleh Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit dan/atau Acquirer.

(1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Penerbit dan/atau Acquirer wajib:
a. mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa;
b. melakukan edukasi dan pembinaan terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa; dan
c. menghentikan kerja sama dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan tindakan yang merugikan.
(2) Penerbit dan/atau Acquirer dapat melakukan tukar- menukar informasi atau data dengan Penerbit dan/atau Acquirer lainnya tentang Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan tindakan yang merugikan dan dapat mengusulkan pencantuman nama Penyedia Barang dan/atau Jasa tersebut dalam suatu daftar hitam Penyedia Barang dan/atau Jasa (merchant black list).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Penerbit yang akan menjadi Penyelenggara LKD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank INDONESIA.
(2) Penyelenggaraan LKD dilakukan oleh Penyelenggara LKD melalui kerja sama dengan Agen LKD.

Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa:
a. badan usaha berbadan hukum INDONESIA; dan/atau
b. individu.

(1) Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara LKD berupa Bank.
(2) Penyelenggara LKD berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berbadan hukum INDONESIA;
b. merupakan:
1. Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 3 atau bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau
2. Bank pembangunan daerah yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 1 atau bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial; dan

c. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan LKD diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Setiap pihak dilarang menyelenggarakan kegiatan sebagai Penyelenggara di INDONESIA tanpa izin dari Bank INDONESIA.

Penyelenggara berupa Lembaga Selain Bank dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham pengendali Penyelenggara selama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank INDONESIA.

(1) Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit.
(2) Nilai uang yang disetorkan ke dalam Uang Elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil.
(3) Penerbit dilarang:
a. MENETAPKAN minimum Nilai Uang Elektronik sebagai:
1. persyaratan penggunaan Uang Elektronik;
dan/atau
2. persyaratan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (redeem);
b. menahan atau memblokir Nilai Uang Elektronik secara sepihak;

c. mengenakan biaya pengakhiran penggunaan (redemption) Uang Elektronik; dan/atau
d. menghapus, mengubah, atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik ketika masa berlaku media Uang Elektronik tersebut berakhir.

Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran Uang Elektronik dengan menggunakan virtual currency.

(1) Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada Pengguna atas pembayaran transaksi pembelanjaan.
(2) Penerbit dan Acquirer wajib memastikan kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi secara tertulis mengenai rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada Bank INDONESIA.
(2) Dalam hal badan hukum hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan belum mempunyai izin sebagai Penyelenggara maka badan hukum tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank INDONESIA apabila akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara.

(1) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan terhadap Penyelenggara berupa Bank maka Penyelenggara wajib menyampaikan informasi secara tertulis mengenai rencana pengambilalihan kepada Bank INDONESIA.
(2) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan terhadap Penyelenggara berupa Lembaga Selain Bank maka Penyelenggara wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank INDONESIA.
(3) Informasi rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
a. latar belakang pengambilalihan;
b. pihak yang akan melakukan pengambilalihan;
c. target waktu pelaksanaan pengambilalihan;
d. susunan pengurus, pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham setelah pengambilalihan; dan
e. rencana bisnis penyelenggaraan Uang Elektronik setelah pengambilalihan.
(4) Bank INDONESIA berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan persetujuan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi rencana pengambilalihan dan permohonan persetujuan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Uang Elektronik kepada Bank INDONESIA.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan berkala; dan
b. laporan insidental.
(3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
a. laporan harian;
b. laporan bulanan;
c. laporan triwulanan;
d. laporan tahunan; dan/atau
e. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
(4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terdiri atas:
a. laporan gangguan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik dan tindak lanjut yang telah dilakukan;
b. laporan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus Penyelenggara;
c. laporan terjadinya force majeure atas penyelenggaraan Uang Elektronik;
d. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank INDONESIA;

e. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan dalam hal terdapat perubahan yang signifikan; dan
f. laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank INDONESIA.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara yang meliputi:
a. pengawasan tidak langsung; dan
b. pengawasan langsung.
(2) Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara wajib menyampaikan:
a. laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank INDONESIA; dan
b. dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan permintaan Bank INDONESIA.
(3) Dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank INDONESIA melakukan pemeriksaan (on-site visit) terhadap Penyelenggara baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

(1) Bank INDONESIA dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dan ayat
(3) secara terintegrasi terhadap Penyelenggara dan perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara,

dan/atau pihak terafiliasi lainnya.
(2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap eksposur risiko dan pemenuhan aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian.

Penyelenggara dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib memberikan:
a. keterangan dan data yang diminta;
b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
c. hal lain yang diperlukan.

Bank INDONESIA berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau meminta laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terhadap Penerbit Uang Elektronik closed loop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Penyelenggara wajib bertanggung jawab mengenai keabsahan, kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian atas setiap laporan, dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank INDONESIA.

(1) Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank INDONESIA melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
(2) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib

merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.

Dalam hal hasil pengawasan Bank INDONESIA menunjukkan bahwa Penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik secara memadai, Bank INDONESIA dapat:
a. meminta Penyelenggara untuk:
1. melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
2. membatasi penyelenggaraan Uang Elektronik;
dan/atau
3. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik;
dan/atau
b. mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara.

(1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), Pasal 16, Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72 ayat (2), Pasal 79, Pasal 82, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 89, dan Pasal 90 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran;
b. denda;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik dan/atau jasa sistem pembayaran lainnya; dan/atau
d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bank INDONESIA mempertimbangkan:
a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran; dan
b. akibat yang ditimbulkan terhadap:
1. aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran;
2. aspek perlindungan konsumen;
3. aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
4. aspek lainnya.

Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 juga berlaku bagi pemegang saham pengendali pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Penyelenggara.

(1) Penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik oleh bank umum syariah, unit usaha syariah, atau Lembaga Selain Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tunduk pada Peraturan Bank INDONESIA ini, sepanjang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah.
(2) Bagi Penerbit berupa bank umum syariah, unit usaha syariah, atau Lembaga Selain Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penempatan Dana Float sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan pada rekening giro unit usaha syariah dari bank umum yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 atau pada bank umum syariah yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank umum yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4.

Penerbit Uang Elektronik closed loop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan ketentuan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik paling sedikit berupa penerapan manajemen risiko dan perlindungan konsumen.

Kerja sama yang dilakukan oleh Penyelenggara dengan pihak lain untuk penyediaan layanan umum dilarang dilakukan secara eksklusif.

Penyedia Barang dan/atau Jasa di INDONESIA hanya dapat bekerja sama dengan Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA.

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bank INDONESIA dapat menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik dan/atau membatalkan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara

dalam hal:
a. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari pihak yang berwajib atau otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank INDONESIA untuk menghentikan sementara kegiatan Penyelenggara;
b. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Penyelenggara untuk menghentikan kegiatannya; dan/atau
c. terdapat permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA.

Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai:
a. Penerbit Uang Elektronik open loop dengan pengelolaan Dana Float kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
b. Penerbit Uang Elektronik closed loop dengan pengelolaan Dana Float telah mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih, sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, wajib mengajukan izin kepada Bank INDONESIA paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku.

Pihak yang telah memperoleh lebih dari 1 (satu) izin pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku dan berada pada kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbeda, harus melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila pihak tersebut mengajukan permohonan izin baru sebagai Penyelenggara kepada Bank INDONESIA.

Bank atau Lembaga Selain Bank yang sedang dalam proses perizinan sebagai Penyelenggara pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan seluruh persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

Penerbit berupa Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, wajib memenuhi ketentuan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku.

Penyelenggara yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, wajib menyampaikan surat pernyataan dan jaminan (representation and warranties) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku.

Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini, tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini.

(1) Pemenuhan kewajiban peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) oleh Penerbit yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, untuk pertama kali dihitung berdasarkan rata-rata nilai Dana Float sejak Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku sampai dengan bulan Desember 2018.

(2) Peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Juni tahun 2019.

Ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib dipenuhi oleh Penerbit yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku, apabila setelah berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini Penerbit melakukan perubahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan asing.

Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib dipenuhi oleh pihak yang sebelum Peraturan Bank INDONESIA ini berlaku telah menjadi pemegang saham pengendali pada:
a. Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA; atau
b. pihak yang sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank INDONESIA, apabila setelah berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini, akan melakukan perubahan kepemilikan saham Penyelenggara.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaga Negara Republik INDONESIA Nomor 5001);

b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaga Negara Republik INDONESIA Nomor 5524); dan
c. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara

Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaga Negara Republik INDONESIA Nomor 5925), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY