Peraturan Badan Nomor 19-4-pbi-2017 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Bank INDONESIA adalah Bank Sentral Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Bank INDONESIA.

2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai giro wajib minimum bank umum syariah.
5. Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.
6. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah yang selanjutnya disingkat PLJPS adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank INDONESIA kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank.
7. Sertifikat Bank INDONESIA Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank INDONESIA Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai operasi moneter syariah.
8. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau yang dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, dalam mata uang rupiah, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.
9. Aset Pembiayaan adalah aset Bank berupa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah, tidak termasuk

pembiayaan dalam valuta asing.
10. Al-Muqaradhah bi Dhaman Ra’s al-Mal adalah akad PLJPS dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank INDONESIA kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek Bank, yang mewajibkan Bank untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan komitmen (iltizam), dijamin dengan agunan, dan disertai nisbah bagi hasil.

(1) Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan PLJPS kepada Bank INDONESIA.
(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh PLJPS apabila Bank memenuhi persyaratan:
a. tergolong sebagai Bank solven;
b. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 2 (dua);
c. memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini; dan
d. diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJPS.
(3) Bank mengajukan plafon PLJPS berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Bank untuk memperoleh PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

PLJPS yang diberikan Bank INDONESIA kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan akad Al-Muqaradhah bi Dhaman Ra’s al-Mal.

(1) Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa:
a. surat berharga syariah; dan/atau
b. Aset Pembiayaan.
(2) Jenis surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. SBIS;
b. SBSN; dan/ atau
c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan:
1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi;
2. aktif diperdagangkan; dan
3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.
(3) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. merupakan pembiayaan dengan akad mudharabah, akad musyarakah, dan/atau akad ijarah nonjasa;
b. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
c. bukan merupakan pembiayaan konsumsi kecuali pembiayaan pemilikan rumah;
d. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari plafon pembiayaan;
e. bukan merupakan pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
f. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
g. sisa jangka waktu jatuh waktu pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJPS;
h. saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan

dan tidak melebihi plafon pembiayaan;
i. memiliki akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum;
j. telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
k. dalam akad pembiayaan antara Bank dan nasabah tercantum klausul bahwa pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain; dan
l. telah tercantum dalam laporan daftar Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank INDONESIA.
(4) Surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS dalam hal:
a. Bank tidak memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; atau
b. Bank memiliki surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
(5) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJPS apabila pada saat permohonan PLJPS Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
(6) Dalam hal diperlukan, Bank INDONESIA dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencukupi.
(7) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, dan dokumen agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Nilai surat berharga syariah dan Aset Pembiayaan sebagai agunan PLJPS ditetapkan sebagai berikut:
a. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS;
b. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar 106,5% (seratus enam koma lima persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN;
c. nilai agunan berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain tersebut; dan
d. nilai agunan berupa Aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJPS yang dihitung berdasarkan saldo pokok Aset Pembiayaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau Bank INDONESIA, yang dinyatakan dalam surat pernyataan kepada Bank INDONESIA.
(2) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS.
(3) Bank harus mengganti agunan PLJPS, apabila:
a. agunan PLJPS tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2);

b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
c. terdapat pelunasan pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah Bank; dan/atau
d. Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, sehingga nilai agunan PLJPS mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJPS.
(4) Penggantian agunan PLJPS diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(5) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJPS apabila Bank tidak memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS atau surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJPS.
(6) Selama Bank INDONESIA memproses penggantian agunan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada periode pemberian PLJPS Bank tetap dapat mengajukan pencairan PLJPS sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJPS yang mencukupi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian agunan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJPS.
(2) Bank menyampaikan laporan daftar Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan.
(5) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan PLJPS dengan agunan Aset Pembiayaan.
(6) Bank dapat memperbarui laporan daftar Aset Pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. posisi akhir bulan Juni diperbarui dengan posisi akhir bulan September pada tahun yang bersangkutan; dan
b. posisi akhir bulan Desember diperbarui dengan posisi akhir bulan Maret pada tahun berikutnya, disampaikan kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan.
(7) Bank INDONESIA dapat meminta Bank untuk menyampaikan dokumen pendukung dari Aset Pembiayaan yang dilaporkan dalam laporan daftar Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan daftar Aset Pembiayaan serta dokumen pendukung diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Pengikatan agunan PLJPS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2) Bank INDONESIA menatausahakan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengikatan agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Permohonan PLJPS diajukan oleh Bank secara tertulis kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK.
(2) Permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. surat pernyataan Bank bahwa Bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
b. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
c. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS;
d. daftar rekapitulasi Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat agunan PLJPS berupa Aset Pembiayaan;
e. surat pernyataan Bank bahwa aset yang menjadi agunan PLJPS berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau Bank INDONESIA;
f. surat pernyataan Bank bahwa Bank tidak akan memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJPS yang masih dalam status sebagai agunan PLJPS;
g. surat pernyataan kesanggupan Bank untuk membayar segala kewajiban terkait PLJPS;
h. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang- undangan, mengenai permohonan PLJPS dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJPS;

i. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank, termasuk perubahannya;
j. surat pernyataan Bank mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA; dan
k. dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA.
(3) Bank wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang disampaikan kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA memberikan PLJPS untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJPS.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif sejak tanggal aktivasi pemberian PLJPS oleh Bank INDONESIA.
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu PLJPS keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
.

(1) Bank INDONESIA berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menindaklanjuti permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rangka penilaian terhadap pemenuhan persyaratan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. kelengkapan dokumen permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas Bank.
(3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
(4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS;
b. menunjuk notaris;
c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta pengikatan agunan PLJPS; dan
d. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dalam hal diperlukan.
(5) Bank INDONESIA melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) agunan PLJPS memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJPS dan akta pengikatan agunan PLJPS.
(7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS maka plafon PLJPS diturunkan sesuai dengan nilai agunan yang tersedia, sepanjang Bank mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
(8) Persetujuan atas permohonan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank INDONESIA apabila:
a. Bank tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan/atau huruf d;
b. berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) nilai agunan tidak mencukupi plafon, Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS dan Bank tidak mempunyai sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS; dan/atau
c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kewenangan Bank INDONESIA, Bank INDONESIA dapat menolak permohonan PLJPS meskipun Bank telah memenuhi seluruh persyaratan PLJPS.

(1) Bank dapat mengajukan pencairan PLJPS sejak tanggal aktivasi pemberian PLJPS oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2) Pencairan PLJPS dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam sehari sebesar perkiraan kebutuhan Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek.
(3) Pengajuan pencairan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank INDONESIA dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
a. surat sanggup bayar sebesar pengajuan pencairan;
dan
b. proyeksi arus kas yang mencerminkan kebutuhan pencairan.
(4) Pencairan PLJPS dilakukan melalui rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank INDONESIA.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA berwenang melakukan pembatasan pencairan PLJPS.
(2) Pembatasan pencairan PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah dan/atau mengganti agunan PLJPS sehingga secara keseluruhan nilai agunan tidak mencukupi plafon.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pencairan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA berwenang menghentikan pencairan PLJPS sebelum jatuh waktu dalam hal Bank:
a. tidak memenuhi persyaratan solvabilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan/atau
b. tidak memenuhi persyaratan tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pencairan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS secara tertulis kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK.
(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS;
c. daftar rekapitulasi Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan; dan
d. dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA.
(3) Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJPS, Bank tetap dapat menggunakan agunan PLJPS pada periode pemberian PLJPS sebelumnya sepanjang masih memenuhi persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJPS.
(4) Dalam hal Bank memiliki surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan agunan PLJPS pada saat

permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS, Bank harus menyerahkan surat berharga syariah tersebut sebagai agunan untuk perpanjangan jangka waktu PLJPS.
(5) Bank INDONESIA berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menindaklanjuti permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut; dan
c. Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
(3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
(4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan penambahan dan/atau penggantian agunan PLJPS;
b. menunjuk notaris;
c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS;
d. melunasi bagi hasil atas PLJPS pada saat jatuh waktu; dan

e. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dalam hal diperlukan.
(5) Bank INDONESIA melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap pemenuhan ketentuan agunan PLJPS, rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS, dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
(6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agunan PLJPS memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
(7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS maka Bank harus:
a. menambah agunan PLJPS; dan/atau
b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
(8) Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank INDONESIA apabila:
a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
b. berdasarkan verifikasi dan/atau penilaian Bank INDONESIA nilai agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah agunan PLJPS dan/atau Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau
c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2).
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka waktu PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank dapat mengajukan permohonan penambahan plafon PLJPS secara tertulis kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK.
(2) Permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJPS;
c. daftar rekapitulasi Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan; dan
d. dokumen lain yang diminta oleh Bank INDONESIA.
(3) Bank INDONESIA berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menindaklanjuti permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Bank INDONESIA memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
(2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA

mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. jangka waktu PLJPS secara keseluruhan belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut; dan
c. Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
(4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJPS, dalam hal terdapat tambahan agunan;
b. menunjuk notaris;
c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS; dan
d. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dalam hal diperlukan.
(5) Bank INDONESIA melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap pemenuhan ketentuan agunan PLJPS, rancangan akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS, dan rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.
(6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agunan PLJPS memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka akan dilakukan penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian pemberian PLJPS dan akta perubahan pengikatan agunan PLJPS.

(7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nilai agunan tidak mencukupi plafon PLJPS maka Bank harus:
a. menambah agunan PLJPS; dan/atau
b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS.
(8) Persetujuan atas permohonan penambahan plafon PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank INDONESIA apabila:
a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
b. berdasarkan verifikasi dan/atau penilaian Bank INDONESIA, nilai tambahan agunan tidak mencukupi penambahan plafon PLJPS dan Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
dan/atau
c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(9) Tambahan plafon PLJPS yang disetujui akan diakumulasikan dengan plafon PLJPS sebelumnya.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan plafon PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank dapat mengajukan permohonan penurunan plafon PLJPS secara tertulis kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penurunan plafon PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Selama periode pemberian PLJPS atau selama Bank belum melunasi kewajiban PLJPS, Bank dilarang:
a. melakukan penempatan dana;
b. menyalurkan pembiayaan baru kepada pihak terkait Bank, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
c. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait Bank; dan
d. melakukan pembagian dividen.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan larangan lain yang telah dikeluarkan oleh OJK.

Selama periode pemberian PLJPS Bank hanya dapat mengikuti operasi moneter syariah Bank INDONESIA yang bersifat ekspansi.

(1) Bank INDONESIA memperoleh bagi hasil secara harian dari Bank atas saldo pokok PLJPS.
(2) Dalam perhitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan nisbah bagi hasil untuk Bank INDONESIA sebesar 80% (delapan puluh persen).
(3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan nisbah bagi hasil untuk Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum distribusi pada Bank yang

menerima PLJPS.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan bagi hasil diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank wajib melakukan pelunasan PLJPS pada saat jatuh waktu sebesar saldo pokok dan bagi hasil PLJPS.
(2) Bank yang belum melakukan pelunasan PLJPS pada saat jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan surat berharga sebagai pemenuhan prefund debit sejak tanggal jatuh waktu sampai dengan PLJPS lunas.

(1) Dalam hal Bank belum melunasi saldo pokok PLJPS pada saat jatuh waktu, Bank dikenakan kewajiban membayar (gharamah maliyah).
(2) Pengenaan kewajiban membayar (gharamah maliyah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Bank melunasi saldo pokok PLJPS.
(3) Kewajiban membayar (gharamah maliyah) dihitung secara harian dari saldo pokok PLJPS yang belum dilunasi.
(4) Dalam perhitungan kewajiban membayar (gharamah maliyah) ditetapkan nisbah bagi hasil untuk Bank INDONESIA sebesar 80% (delapan puluh persen).
(5) Kewajiban membayar (gharamah maliyah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan nisbah bagi hasil untuk Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikalikan dengan tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum distribusi pada Bank yang menerima PLJPS.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kewajiban membayar (gharamah maliyah) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank INDONESIA mendebit rekening giro Bank dalam rupiah di Bank INDONESIA dalam hal:
a. sebelum PLJPS jatuh waktu dan saldo rekening giro Bank di Bank INDONESIA melebihi kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban GWM;
b. Bank meminta pelunasan sebelum PLJPS jatuh waktu; dan/atau
c. PLJPS jatuh waktu.
(2) Bank INDONESIA melakukan pendebitan rekening giro Bank secara harian sampai dengan kewajiban PLJPS lunas.
(3) Dalam hal saldo rekening giro Bank dalam rupiah di Bank INDONESIA tidak mencukupi untuk membayar saldo pokok dan bagi hasil PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) serta kewajiban membayar (gharamah maliyah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 maka Bank INDONESIA melakukan penihilan rekening giro Bank dalam rupiah dan rekening giro Bank dalam valuta asing.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Dalam hal kewajiban PLJPS belum lunas setelah dilakukan penihilan rekening giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Bank INDONESIA melakukan eksekusi agunan dengan didahului penyampaian surat pemberitahuan dan/atau peringatan kepada Bank.
(2) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kewajiban PLJPS maka Bank INDONESIA mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank.
(3) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban PLJPS

maka Bank wajib melakukan pelunasan melalui setoran kekurangan kewajiban PLJPS kepada Bank INDONESIA.
(4) Dalam hal Bank tidak melakukan penyetoran kekurangan kewajiban PLJPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) atau Bank melakukan penyetoran kekurangan kewajiban PLJPS namun tetap tidak mencukupi maka pelunasan diperoleh dari agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

(1) Dalam melaksanakan eksekusi agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Bank INDONESIA dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan OJK dan/atau pihak lain.
(2) Bank harus bekerja sama dengan Bank INDONESIA untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan PLJPS.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai eksekusi agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJPS menjadi beban Bank.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJPS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Bank yang menerima PLJPS wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA dengan tembusan kepada OJK yang meliputi:
a. laporan penggunaan PLJPS;

b. laporan kondisi likuiditas Bank;
c. laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum;
d. laporan agunan dalam hal terdapat:
1. sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan Bank INDONESIA;
2. pelunasan pembiayaan yang menjadi agunan PLJPS oleh nasabah Bank; dan/atau
3. Aset Pembiayaan yang mengalami penurunan kolektibilitas;
e. rencana tindak perbaikan (remedial action plan) untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; dan
f. laporan lain yang diminta oleh Bank INDONESIA.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1) Pengawasan terhadap Bank yang menerima PLJPS dilakukan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank INDONESIA.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau dan memastikan penggunaan dana PLJPS sesuai dengan peruntukannya dan pelaksanaan rencana pembayaran kembali PLJPS sesuai dengan perjanjian pemberian PLJPS.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk memantau dan memastikan pemenuhan persyaratan PLJPS selama periode pemberian PLJPS.

(1) Bank INDONESIA dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank yang menerima PLJPS.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan OJK.

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 31 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis;
b. PLJPS tidak dapat diperpanjang; dan/atau
c. tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dalam jangka waktu tertentu.
(2) Bank yang tidak melakukan pelunasan PLJPS pada saat jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1) dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis;
b. tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dalam jangka waktu tertentu; dan
c. penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah.
(3) Bank yang tidak melakukan pelunasan PLJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) setelah eksekusi agunan dilakukan, dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis;
b. tidak dapat mengajukan permohonan PLJPS dalam jangka waktu tertentu;
c. penghentian sementara dari kepesertaan operasi moneter syariah;
d. penurunan status kepesertaan Sistem Kliring Nasional Bank INDONESIA (SKNBI);
e. penurunan status kepesertaan Bank INDONESIA-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS); dan/atau

f. penurunan status kepesertaan Bank INDONESIA- Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bank INDONESIA menginformasikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5028); dan
b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5376), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) Ketentuan mengenai persyaratan pencantuman Aset Pembiayaan dalam laporan daftar Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l mulai berlaku untuk permohonan PLJPS yang diajukan setelah tanggal 15 Juli 2017.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan bahwa agunan berupa Aset Pembiayaan harus telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY