Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

PP 4/1951 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1951 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NO. 7 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO. 12 DAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO.13 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA

UU 4/1951 Berlaku

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA

KEPPRES 38/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1951 tentang PENAMBAHAN ANGGOTA DEWAN URUSAN PEGAWAI

KEPPRES 37/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1951 tentang PENETAPAN GAJI MR. SAUBARI DAN MR SUTIKNO SLAMET

KEPPRES 36/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1951 tentang PEMBUBARAN PANITIA AGRARIA DAN PEMBENTUKAN PENITIA AGRARIA YANG BARU

KEPPRES 35/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN 11 ORANG KETUA/ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK DAN MENGANGKAT 9 ORANG SEBAGAI PENGGANTINYA

KEPPRES 34/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN ATAS P.S. IR. SURACHMAN DARI PRESIDEN BALAI PERGURUAN TINGGI DAN PROF. DR. SUPOMO SEBAGAI PENGGANTINYA

KEPPRES 33/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN MR. SUNARJO SEBAGAI PEGAWAI TINGGI D/P KEMENTERIAN AGAMA

KEPPRES 32/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SOEROSO DARI JABATAN NEGERI ATAS PERMOHONAN SENDIRI KARENA TELAH CUKUP UMUR DAN MENDAPAT PENSIUN

KEPPRES 31/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1951 tentang PEMBERHENTIAN M. SJAFEI SEBAGAI ANGGOTA KANTOR PEMILIHAN SUMATERA TENGAH DAN DS. MAHJUDIN SEBAGAI WAKIL DAN MENGANGKAT HARUN JUNUS SEBAGAI ANGGOTA DAN RKJ.S.K

KEPPRES 30/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1951 tentang PENUGASAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA MENGHADIRI KONPERENSI KARET DI LONDON

UUDRT 3/1951 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1951 tentang MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA

KEPPRES 3/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1951 tentang PEMBERIAN GAJI KEPADA IR. PUTU HENA SEBAGAI DIREKTUR JENDERAL PEKERJAAN UMUM

PP 3/1951 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA "PERATURAN KECELAKAAN TAHUN 1947" (PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1948), DARI REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1948, UNTUK SELURUH INDONESIA

UU 3/1951 Dicabut

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN

KEPPRES 29/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN MOHAMMAD KAFRAWI SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

KEPPRES 28/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN MR. TIRTAWINATA SEBAGAI DUTA LUAR BIASA DAN MENTERI BERKUASA PENUH PADA RAJA IRAQ DENGAN GELAR PRIBADI DUTA BESAR

KEPPRES 27/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN NAMA €ŒPANITYA URUSAN UMUM PEGAWAI€ YANG DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 208 TAHUN 1950 MENJADI €ŒDEWAN URUSAN PEGAWAI€

KEPPRES 26/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN UDARA PERWIRA PENGADILAN TENTARA DI JAKARTA

UU 24/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

UU 23/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN PILEM KEPADA KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

UU 22/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PEJABAT YANG MENURUT PASAL 148 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERTINGGI DIA

UU 21/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951 tentang PENGHAPUSAN \"CENTRALE VERKOOPORGANISTIE VAN ONDERNEMINGSLANDBOUWPRODUCTEN (C.V.O.)\"

UU 20/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951 tentang PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI NEGERI-NEGERI ASING YANG MENJALANKAN TUGASNYA DINEGERI INI

UUDRT 2/1951 Berlaku

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN QUOTRECHTENORDONNANTIEQUOT STAATSBLAD 1882 NO 240 JO STAATSBLAD 1931 NO 47

KEPPRES 2/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1951 tentang PEMBUBARAN DELEGASI INDONESIA DALAM PERUNDINGAN MASALAH IRIAN BARAT DENGAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA

PP 2/1951 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentang PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA-JANDA DAN ONDERSTAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM/PIATU DARI PARA ANGGAUTA TENTARA ANGKATAN DARAT

UU 2/1951 Berlaku

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN TAHUN 1947 NR. 33,

UU 19/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 32 TAHUN 1950 TENTANG PENGGABUNGAN PULAU WEH KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 17/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT\" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 16/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 22 TAHUN 1950 TENTANG ENURUNAN CUKAI TEMBAKAU SEBAGAI UNDANG-UNDANG

KEPPRES 157/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 1951 tentang PENSIUN MR. ISKAQ TJOKROHADISUJO

KEPPRES 156/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1951 tentang MUTASI MR. ISKAQ TJOKROHADISUJO

KEPPRES 153/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1951 tentang TUNJANGAN DR. A. HALIM

UU 15/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 37 TAHUN 1950 SEPERTI DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 5 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-

KEPPRES 148/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN DR. DARMA SETIAWAN NOTOHATMODJO SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI

KEPPRES 144/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1951 tentang PENGANGKATAN T. WISAKSONO WIRJODIHARDJO SEBAGAI WAKIL PRESIDEN KE-2 BALAI PERGURUAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPPRES 141/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1951 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA MR. SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA

KEPPRES 140/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 1951 tentang UTUSAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMBICARAAN TENTANG PEMBAHARUAN HUBUNGAN INDONESIA-BELANDA

UU 14/1951 Berlaku

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951 tentang PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944

KEPPRES 139/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1951 tentang PEMBATALAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

KEPPRES 138/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1951 tentang PENSIUN ISMAIL WIDJAJA

KEPPRES 137/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 1951 tentang KENAIKAN PANGKAT DAN GAJI MR. ARUMAN

KEPPRES 136/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1951 tentang KENAIKAN PANGKAT DAN GAJI MR. SUKARDONO

KEPPRES 135/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1951 tentang DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI ADMINISTRASI LUAR BIASA UNTUK PERHUBUNGAN RADIO

KEPPRES 134/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1951 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UPACARA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

KEPPRES 133/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1951 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PUSA UPACARA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

KEPPRES 132/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1951 tentang MUTASI MR. WILOPO SEBAGAI MENTERI PEREKONOMIAN

KEPPRES 131/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1951 tentang PENGABULAN PERMOHONAN PENSIUN MR. SUJONO HADINOTO

KEPPRES 130/1951 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1951 tentang HADIAH UANG DAN BEBAS PAJAK KEPADA DRS. A. OUDUT