Semua Peraturan (45,307)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang PENGADILAN LANDREFORM
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHANUNDANG-UNDANG NOMOR 38 PRP. TAHUN 1960, TENTANGPENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUKTANAMAN-TANAMAN TERTENTU
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang BANK TABUNGAN NEGARA
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang BADAN MUSYAWARAH PENGUSAHA NASIONAL SWASTA
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang BANK TABUNGAN NEGARA
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang WAJIB KERJA TENAGA PARA-MEDIS
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang BAGI HASIL PERIKANAN
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 4 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAHTINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANGNOMOR 7 DRT TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKANDAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERAUTARA (LEMBAR
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANGNOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAHTINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANGNOMOR 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAHTINGKAT I SUMATERA SELATAN (LEMBARAN NEGARATAHUN 1964
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAHDAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGANMENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 47 PRP TAHUN 1960 TENTANGPEMBENTUKAN DAERAH TING
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN DAN DI JAKARTA
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang PERNYATAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA TETAP SEBAGAI IBU KOTA NEGERA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NAMA JAKARTA
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1964 tentang MUSYAWARAH PEMBANTU PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (DISEMPURNAKAN)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1962 TENTANG POKOK POKOK PERUMAHAN
PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG
PERATURAN LALU-LINTAS DEVISA
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENAGA ATOM
PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI KONFRONTASI TAHUN 1964
PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI PEMBANGUNAN TAHUNAN 1964
PENGECUALIAN BEBERAPA MACAM PENYUSUTAN-PENYUSUTAN DAN
PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERSEROAN/PAJAK PENDAPATAN
PEMBERIAN PERANGSANG PENANAMAN MODAL
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI ATURAN BEA METERAI 1921
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
PENGADILAN LANDREFORM
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 38 PRP. TAHUN 1960,
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
WAJIB KERJA TENAGA PARA-MEDIS
LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG
BAGI HASIL PERIKANAN
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG DAN PERUBAHAN
PERNYATAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA
PEMUNGUTAN BEA-BEA, CUKAI-CUKAI
BANK TABUNGAN NEGARA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mprs-1963 Tahun 1963 tentang PEDOMAN-PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN HALUANPEMBANGUNAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mprs-1963 Tahun 1963 tentang PEDOMAN-PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN HALUANPEMBANGUNAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mprs-1963 Tahun 1963 tentang PENGANGKATAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA BUNG KARNO MENJADI PRESIDENREPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mprs-1963 Tahun 1963 tentang PENGANGKATAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA BUNG KARNO MENJADI PRESIDENREPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP