Semua Peraturan (45,307)
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor mprxxiv-mprs-1966 Tahun 1966 tentang KEBIJAKAN DALAM BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1966 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS NASIONAL (P.N. PERMIGAN) TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 199 TAHUN 1961
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang KEANGGOTAAN KEMBALI RI DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1966 tentang TARIP UANG TERA
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang KEANGGOTAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVOLEPMENT BANK)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1966 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DIRGA NIAGA, CIPTA NIAGA DAN KERTA NIAGA
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENANG SOAL-SOAL KEUANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1966 tentang PERATURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPADA PARA WARAKAWURI BESERTA YATIM/PIATU PAHLAWAN YANG TELAH DITINGGALKAN GUGUR
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1966 tentang TANDA PENGHARGAAN UNTUK PENJABAT GURU/INSTRUKTUR ANGKATAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DANPERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang KESEHATAN DJIWA
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1966 tentang PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMAAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1966 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA HASIL LAUT
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang HYGIENE
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1966 tentang STANDARISASI PESAWAT UDARA DAN MATRIIL PENERBANGAN LAINNYA
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1966 tentang KEANGGOTAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966 tentang PEMBERIAN CUTI KEPADA ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1966 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN BANGUNAN NEGARA "NABUKA KARYA"
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1966 tentang SATYALANCANA PENEGAK
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1966 tentang PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IZIN EKSPOR KAPOK UNTUK TAHUN LISENSI 1965/1966
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1966 tentang PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN MONETER TAHUN 1966
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1966 tentang PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN LALU LINTAS DEVISA
PENETAPAN ANGGARAN INDUK BESERTA TAMBAHAN DAN
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1966 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI GOLONGAN GAJI F/V, F/VI, F/VII, F/VIII, P.G.P.N. 1961
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILIHAN UMUM
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1966 tentang PENANGGUHAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1965
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang PEMBUBARAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966 tentang PENARIKAN DIRI RI DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967
KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vi-mprs-1965 Tahun 1965 tentang Amanat Politik Presiden/pemimpin Besar Revolusi/mandataris Mprs Yang Berjudul Berdikari" Sebagai Penegasan Revolusi Indonesia Dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol Dan Landasan Program Perjuangan Rakyat Indonesia
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor v-mprs-1965 Tahun 1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri di atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1965 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN JASA SAMUDRA
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II BATANG DENGAN MENGUBAHUNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKANDAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGANPROPINSI JAWA TENGAH
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1965 tentang TUNJANGAN PERJALANAN TETAP
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang CARA PENGGUNAAN, PEMBEBANAN, DAN PEMINDAHAN HAK ATAS DEVISA YANG TIDAK DIHARUSKAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA DANA DEVISA (DEVISA PELENGKAP)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1965 tentang NILAI LAWAN VALUTA ASING DALAM NILAI RUPIAH
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH