Semua Peraturan (45,307)
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1987 tentang PELAKSANAAN SEBAGAI TUGAS BAGIAN PENYELENGGARAAN JALAN TOL OLEH PERUSAHAAN PATUNGAN
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1987 tentang PENGESAHAN PERTUKARAN NOTA ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBENTUKAN KOMITE BERSAMA DI BIDANG PERDAGANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERDAGANGAN EKSPOR
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 tentang PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN JATINGALEH-KRAPYAK SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL SRONDOL-JATINGALEH KRAPYAK, SEMARANG
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1987 tentang PERUBAHAN PP 4-1987 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT. STAKA KARYA
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1987 tentang PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIK OF BANGLADES CONCERNING YOUTH AND SPORT COOPERATION
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1987 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN(PERSERO) PT. DAYAZA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT. DAYAZA KEDALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PETROKIMIA GRESIK
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1987 tentang PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO AN AMANDEMENT TO THE CONVENTION ON INTERNASIONAL CIVIL AVIATION(ARTICLE 83 BIS)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BALIKPAPAN,KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1987 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNG BALAI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1987 tentang PENYUKSESAN SEA GAMES XIV 1987
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1987 tentang BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1987/1988
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN HOTEL DAN TOURIST NASIONAL(NATOUR LTD)
PENGESAHAN "TREATY OF MUTUAL RESPECT, FRIENDSHIP AND
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1987 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE REPUBLIK OF CHILE CONCERNING TECHNICAL COOPERATION
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1987 tentang PENGESAHAN LOAN AGREEMENT PADALARANG-CILEUNYI TOLL HIGHWAY PROJECT BETWEEN REPUBLIK OF INDONESIA AND KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 tentang PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA CARA PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN UMUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1987 tentang PENGGUNAAN LANGSUNG PENDAPATAN DARI PENGUSAHA KOMPLEK KEMAYORAN OLEH BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1987 tentang PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1986/1987 KE TAHUN ANGGARAN 1987/1988
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang PENYEDERHANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang DAFTAR SKALA PRIORITAS BIDANG-BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1987 tentang PENGESAHAN LOAN AGREEMENT DEVELOPMENT OF SURABAYA PORT PROJECT (PHASE II) BETWEEN THE SAUDI FUND DEVELOPMENT AND THE REPUBLIK OF INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM KEPADA DAERAH
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1987 tentang PEMBENTUKAN TEAM PENYIAPAN AKHIR BAHAN-BAHAN SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang IZIN USAHA INDUSTRI
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1987 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF KOREA REGARDING THE ESTABLISHMENT OF A VOCATIONAL TRAINING CENTER IN THE REPUBLIK OF INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1987 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BHANDA GHARA REKSA
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1987 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON THE PREFERENTIAL SHORTLISTING OF ASEAN CONTRACTORS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1987 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERKEBUNAN KAPAS INDONESIA DAN PENAMBAHAN PERNYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XVIII, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XXIII, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XXVI, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XXVII
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1987 tentang PERUBAHAN BESARNYA BIAYA PENGOBATANPERAWATAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN PERUBAHAN BESARNYA UANG JAMINAN KEMATIAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang SATUAN TURUNAN, SATUAN TAMBAHAN, DAN SATUAN LAIN YANG BERLAKU
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang PETUNJUK PENGARAHAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI TINGKAT TINGGI ORGANISASI KONPERENSI ISLAM DI KUWAIT TAHUN 1987
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang PENGESAHAN AMANDEMEN 1997 ATAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA BANDAR UDARA HASANUDDIN DI UJUNG PANDANG DAN SEPINGGAN DI BALIKPAPAN UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM ANGKASA PURA I
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 tentang PENUNJUKAN KANTOR PEMBENDAHARAAN NEGARA UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK DARI PENGUSAHA KENA REKANAN PEMERINTAH
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1986 tentang PERUBAHAN PP 31-1982 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI KERTAS TERPADU
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1986 tentang PENGESAHAN PROTOCOL ON INTELSAT PRIVILEGES, EXEMPTIONS AND IMMUNITIES
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1986 tentang PENGESAHAN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION SATELITTE ORGANIZATION "INTELSAT" BESERTA OPERATING AGREEMENTNYA (OPERATING AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT")
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL
Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1986 tentang PEMBERIAN KEMUDAHAN DIBIDANG IMPOR DAN EKSPOR PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI STRATEGIS TERTENTU
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1986 tentang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN KORAN SERTA PENYERAHAN KORAN
Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 tentang PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA
Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJABAT JABATAN FUNGSIONAL WIDYA ISWARA DAN PENYULUHAN PERTANIAN
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1986 tentang PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG MODAL DAN JASA KENA PAJAK KEPADA PT. BIMANTARA EKA SANTOSA