Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BANK PERKREDITAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang BANK UMUM
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1992 tentang PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI KERJASAMA DI BIDANG PARIWISATA
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II
PERBANKAN
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN IV
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN III
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN II
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN I
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992 tentang PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL DAN JENIS IMBALAN DALAM BENTUK NATURAN DAN/ATAU KENIKMATAN DALAM PELAKSANAAN UU 7-1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU 7-1991
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang SEKTOR-SEKTOR USAHA PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PELAKSANAAN UU 7-1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU 7-1991
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1992 tentang PAJAK PENGHASILAN REKSA DANA
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1992 tentang OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BIRO PUSAT STASTITIK
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAN UMUM (PERUM) USAHA BHAKTI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/1993
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 10 (SEPULUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR, JEMBER, BONDOWOSO, PEMEKASAN, SITUBONDO DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN PP 17-1985 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA DAN JANDA/DUDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN PP 14-1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN PP 11-1985 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA,DAN GUBERNUR BANK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN PP 10-1985 TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA UANG KEHORMATAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN PP 10-1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA SEBAGAI TELAH DIUBAH DENGAN PP 13-1985
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN PP 9-1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAI MANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 12-1985
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang PERUBAHAN PP 7-1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI MANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 15-1985
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA, CILACAP, WONOGIRI, JEPARA DAN KENDAL SERTA PENATAAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1992 tentang PENGESAHAN CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
BENDA CAGAR BUDAYA
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1992 tentang PEMINDAHAN SISA KREDIT PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992 KE TAHUN ANGGARAN 1992/1993
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ANGKASA PURA I
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT DAERAH TINGKAT II
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 27 (DUAPULUH TUJUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK, PANDEGLANG, CIAMIS, SUKABUMI, INDRAMAYU, MAJALENGKA, KUNINGAN, TASIKMALAYA, BOGOR, GARUT, SUBANG, KARAWANG, BANDUNG,TANGERANG, CIANJUR, SERANG DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI, BUNGO TEBO, TANJUNG JABUNG DAN SAROLANGUN BANGKO DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN SOIBADA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANATUTO DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1992 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1992 tentang PENGESAHAAN CONVENTION 69, CONVENTION CONCERNING THE CERTIFICATION SHIP'S COOK (KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 69 MENGENAI SERTIFIKASI BAGI JURU MASAK DI KAPAL)
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1992 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIK OF THE SUDAN ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang TENAGA KEPENDIDIKAN
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN, DAIRI, TAPANULI SELATAN, KARO, TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH, NIAS, LANGKAT DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA