Semua Peraturan (45,307)
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KEPPRES 80-1994 TENTANG TIM TARIF DAN FISKAL
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang TENAGA KESEHATAN
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KEPPRES 27-1995 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRASI SORONG
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KEPPRES 79-1994 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA-SINGAPURA
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR DAN MANGGARAI DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I NUSA TENGGARA TIMUR
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN BAGI PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BERSTATUS ENTREPORT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) DAN PERUSAHAAN PENGOLAHAN KAWASAN BERIKAT (KB)
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM RANGKA
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KEPPRES 28-1994 TENTANG TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-MALAYSIA-PHILIPINA
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN PP 48-1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1996 tentang OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGADAAN
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1996 tentang IZIN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BITUNG
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH FEDERAL MIKRONESIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1996 tentang PENYEDIAAN DANA BAGI PENYELENGGARAAN KREDIT USAHA KELUARGA SEJAHTERA
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY SPACE OBJECTS, 1972 (KONVENSI TENTANG TANGGUNGJAWAB INTERNASIONAL TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH BENDA-BENDA ANTARIKSA, 1972)
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN PP RI NO.50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UU 8-1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU 11-1994
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KEPPRES 15-1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH LIMA KALI DIUBAH, TERAKHIR DEGNAN KEPPRES 61-1995
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR IMPOR
PEMBANGUNAN INDUSTRI MOBIL NASIONAL
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1996 tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXVIII, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXXII DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BINA MULYA TERNAK MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN CONSTITUTION AND CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMUNICATION UNION, GENEVA, 1992 (KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, JENEWA, 1992), BESERTA INSTRUMEN AMANDEMENNYA, KYOTO, 1994
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1996 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KEPPRES 9-1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA BELAS KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 38-1995
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1996 tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXIII, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXVI, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXIX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1996 tentang UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN DPR DAN DPA
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1996 tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XX, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXIV-XXV MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMUNICATION SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT", DENMARK 1995 (PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN ORGANISASI SATELIT KOMUNIKASI INTERNASIONAL "INTELSAT", DENMARK 1995)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1996 tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XIX, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXVII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1996 tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XV-XVI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XVIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN PERSERTUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1996 tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XII, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1996 tentang PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN X, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXXI, MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA VII
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang HARI OTONOMI DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA V
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KEPPRES 55-1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPPRES 117-1993