Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,307)

UU 1/1997 Berlaku

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

PERMEN 0/1997 Berlaku

Hak Guna Usaha, Hak Guna

KONSOLIDASI 0/1997 Berlaku

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

UU /1997 Diubah

UU /1997 Berlaku

KEPPRES 99/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1996 tentang PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KEPPRES 98/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang TUNJANGAN KHUSUS PENSIUN PEGAWAI NEGERI PESERTA JANDA/DUDANYA YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI PROVINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DAN TIMOR TIMUR

KEPPRES 95/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1996 tentang PENAMBAHAN GERBANG TOL MERAK DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

KEPPRES 93/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 tentang BANTUAN PINJAMAN KEPADA PT KIANI KERTAS

KEPPRES 92/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KEPPRES 90-1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I

KEPPRES 91/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT SOSIALIS ARAB LIBYA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK

KEPPRES 90/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK

KEPPRES 9/1996 Dicabut

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ON C.A.B. INTERNATIONAL

PP 9/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996 tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN VI, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T.PERKEBUNAN VII, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN P.T. PERKEBUNAN VIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA IV

UU 9/1996 Berlaku

PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

KEPPRES 86/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1996 tentang HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA DPR, DPRD TK I DAN DPRD TK II TAHUN 1997

KEPPRES 85/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA BITUNG, PALU, UNAAHA, BOBONARO, BAUCAU, MALANG, CIBINONG, TIGARAKSA, DAN PANDAN

KEPPRES 84/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN INFORMAL PARA KEPALA PEMERINTAHAN ASEAN

KEPPRES 8/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC SINGAPORE ON MILITARY TRAINING IN AREAS 1 AND 2

PP 8/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN III, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN IV, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN V MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

UU 8/1996 Diubah

PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971

KEPPRES 78/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1996 tentang PENETAPAN JALAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI RUANG LENTENG AGUNG-KAMPUNG MELAYU-KAMPUNG RAMBUTAN SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN RAMP KELUAR DARI JALAN TOL JAGORAWI DI PASAR REBO (RAMP PASAR REBO) MENUJU JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

KEPPRES 77/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang DEWAN KELAUTAN NASIONAL

PP 74/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN PP 35-1985 TENTANG PELAKSANAAN UU PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 10-1995

PP 73/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN

KEPPRES 72/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1996 tentang TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND

PP 72/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1996 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI

PP 71/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang KEBANDARUDARAAN

KEPPRES 70/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

PP 70/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang KEPELABUHAN

KEPPRES 7/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY BETWEEN THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION AND THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION

PP 7/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996 tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN II DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN IX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

UU 7/1996 Berlaku

PANGAN

PP 69/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

KEPPRES 68/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang TUNJANGAN TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

PP 68/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK

KEPPRES 67/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH KYRGHYZSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

PP 67/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

PP 66/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA

PP 65/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN LIMA PULUH TIGA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II JAYA WIJAYA, SORONG, MANOKWARI, NABIRE, MERAUKE, JAYAPURA, YAPEN, WAROPEN, FAK-FAK, BIAK NUMFOR, KOTAMADYA DATI II JAYAPURA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KABUPATEN PAWIAI DALAM WILAYAH PROVINSI DATI I IRIAN JAYA

KEPPRES 64/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH UKRAINA

PP 64/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1996 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI MESIN PERKAKAS INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KRAKATAU STEEL

KEPPRES 63/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1996 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

PP 63/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1996 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA

KEPPRES 62/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1996 tentang PEMBENTUKAN DELEGASI RI UNTUK KONFERENSI TINGKAT MENTERI ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

PP 62/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1996 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA

KEPPRES 61/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KEPPRES 54-1996 TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN USAHA INDUSTRI TERTENTU

PP 61/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1996 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA

PP 60/1996 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN PP 70-1992 TENTANG BANK UMUM

KEPPRES 6/1996 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996 tentang PERUBAHAN KEPPRES 15-1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH ENAM KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 2-1996