Semua Peraturan (45,307)
Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SEMARANG, BANDUNG, DAN MEDAN MENJADI UNIVERSITAS
Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEPPRES 51-1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEPPRES 33-1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 113-1998
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN PP 5-1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBYEK KONTRAK BERJANGKA
PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN,
Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999 tentang BADAN PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI INDONESIA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)
Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1999 tentang PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DI ACEH, DPRDD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA
Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEDUA KEPPRES 97-1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL
Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang PENATAAN RUANG KAWASAN BOGOR-PUNCAK CIANJUR
Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1999 tentang PENCABUTAN KEPPRES 107-1999 TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROVINSI TIMOR TIMUR
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1999 tentang DEWAN BUKU NASIONAL
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN SERPONG-PONDOK AREN BARAT
PENANGANAN PENGUNGSI
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DAN KEJAKSAAN NEGERI PENYABUNGAN
Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1999 tentang PEMBERIAN AMNESTI KEPADA JOSE ALEXANDRE GUSMAO
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
Establishment of the National Team for Multilateral Trade Negotiations within the World Trade Organization Framework
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN SECOND PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA (PROTOKOL KEDUA PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA)
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEPPRES 198-1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPPRES 41-1999
Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang DEWAN KETAHANAN NASIONAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang PENGIRIMAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
PENUNDAAN PEMBERLAKUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/
GERAKAN NASIONAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN KETENTUAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN
PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI
LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA PEMISAHAN
PENGIRIMAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
FORESTRY
UNKNOWN Tahun 0
Badan Informasi dan Komunikasi Nasional
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xvii-mpr-1998 Tahun 1998 tentang HAK ASASI MANUSIA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xvi-mpr-1998 Tahun 1998 tentang POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI