Semua Peraturan (45,307)
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS
AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCENUMBER
IMPOR SEMENTARA
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PENGELOLAAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN NOMOR
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS
PENETAPAN TARIF.BEA MASUK DALAM RANGKA
PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERAT URAN MENTER! KEUANGAN
BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN , INDIKATOR YANG
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL DAN PENETAPAN KURANG BAYAR
ADMINISTRASI PENGEL OL AAN HIBAH
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARJIN
KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017
PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang
PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA
TOKO BEBAS BEA
PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR,
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
GRANTING OF LAND AND BUILDING TAX DEDUCTION
KEANGGOTAAN DAN. TATA.KERJA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN
TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM· PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN