Langsung ke konten

Keputusan Presiden (3,160)

KEPPRES 1/1976 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KONPERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN

KEPPRES 23/1974 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGANEGARA ASING PENDATANG

KEPPRES 55/1972 Dicabut

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang PENJEMPURNAAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DAN ORGANISASI PERLAWANAN DAN KEAMANAN RAKJAT DALAM RANGKA PENERTIBAN PELAKSANAAN SISTIM HANKAMRATA

KEPPRES 258/1968 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 258 Tahun 1968 tentang PANITIA NEGARA URUSAN PENYELENGGARAAN PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPALA NEGARA/PEMERINTAH ASING

KEPPRES 94/1962 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962 tentang REORGANISASI KABINET KERJA

KEPPRES 9/1958 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1958 tentang PENOLAKAN BANDING MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK UMUM MELALUI TRAYEK TEGAL-SEMARANG TERHADAP PERUSAHAAN TRUK A.U.W.

KEPPRES 6/1958 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1958 tentang MENGANGKAT PROF. SUTOMO COKRONEGORO SEBAGAI ANGGOTA PANITIA NEGARA PENINJAUAN KEMBALI PGPN TAHUN 1955

KEPPRES 5/1958 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1958 tentang PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

KEPPRES 17/1958 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1958 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HROMAT S. GANDASUBRATA SEBAGAI ANGGOTA PENGGANTI MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK DAN MENGANGKAT MR. LIE OEN HOCK SEBAGAI PENGGANTI

KEPPRES 16/1958 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1958 tentang PENOLAKAN BANDING MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK UMUM MELALUI TRAYEK SEMARANG-SALATIGA-SOLO TERHADAP PERUSAHAAN TRUKSIANG HOO

KEPPRES 15/1958 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1958 tentang PENOLAKAN BANDING MENGANGKUT BARANG DENGAN TRAYEK TEGAL-PRUPUK-TELA-CIREBON, TEGAL-PEKALONGAN-SEMARANG TERHADAP PERUSAHAAN TRUK THK

KEPPRES 1/1958 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1958 tentang PENUNJUKAN IR. PANJI KUSUDIARSO HADINOTO SEBAGAI ANGGOTA PANITIA NEGARA PENDIDIKAN TEKNIK

KEPPRES 99/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING TJA ON SIE TRAYEK BANDUNG-JAKARTA

KEPPRES 98/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING GOO SEE PIN TRAYEK GRESIK-BRANGKAL

KEPPRES 97/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING ABDOEL CHAMID TRAYEK WONOCOLO-KLAKAM

KEPPRES 96/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING OEI WIE PIK TARYEK SEMARANG-SURABAYA

KEPPRES 95/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING SOUW KIAN TIE TRAYEK SEMARANG-PRUPUK

KEPPRES 94/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING KHO LAM CIANG TARYEK LOSARI-JAKARTA

KEPPRES 93/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING OEY SENG AU TRAYEK CIREBON-LOSARI-KUNINGAN

KEPPRES 92/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING CIE TIAM SIOE TRAYEK SERANG-JAKARTA

KEPPRES 91/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING KWEE KIM COK TRAYEK TASIKMALAYA-SUMEDANG-CIREBON

KEPPRES 90/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING LIM WIE LIAN TRAYEK TASIKMALAYA-GARUT-SUMEDANG

KEPPRES 9/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1957 tentang PERNYATAAN PROPINSI ACEH DALAM KEADAAN DARURAT PERANG

KEPPRES 89/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING LIE TJENG SOAN ATAS TRAYEK CIREBON-CIKAMPEK-JAKARTA

KEPPRES 88/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING NY. TJAN KIM LIAN ATAS TRAYEK ANGKUTAN BOGOR-JAKARTA-BANDUNG

KEPPRES 87/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING OEY TIAM SING ATAS TRAYEK ANGKUTAN BANDUNG-PURWAKARTA-BOGOR-JAKARTA

KEPPRES 86/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING OEI KIN SENG ATAS TRAYEK ANGKUTAN SUKABUMI-JAKARTA-BANDUNG

KEPPRES 85/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK GRESIK-LAMONGAN, KEDURUS BRANGKAL, WONOCOLO BLIMBING DAN JT-KLK

KEPPRES 84/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK MOJOKERTO-KRIANSIDOARJO-GEMPOLSURAT

KEPPRES 83/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK WARU-GOMPOLSURAT DAN KEDURUS-BRANGKAL

KEPPRES 82/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK KEDURUS-BRANGKAL

KEPPRES 81/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK LOSARI-CIREBON-JATIBARANG/KADIPATEN

KEPPRES 80/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK LOSARI-CIREBON-CIKAMPEK-JAKARTA

KEPPRES 8/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1957 tentang PEMBERHENTIAN SUWIRJO DAN PENGANGKATAN SUMANANG SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR DENGAN WAKILNYA MR. SUKASNO SERTA PENGANGKATAN K. KRIDOHARSOJO

KEPPRES 79/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING PERMOHONAN TRAYEK DARI PERUSAHAAN TRUK LJS

KEPPRES 78/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK PURWOKERTO-TEGAL, CIREBON-BANDUNG-PEKALONGAN, CIREBON KADIPATEN/PEMANUKAN DAN LOSARI

KEPPRES 77/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK MAGELANG-SEMARANG-KUDUS

KEPPRES 76/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK CIREBON-KARANGAMPEL-CIKAMPEK- DAN CIREBON-KADIPATEN-CILEUNYI

KEPPRES 75/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK SURABAYA-BELIMBING-SEMARANG-JUANA DAN LAMONGAN-GRESIK

KEPPRES 74/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK MAGELANG-SEMARANG-KUDUS DAN MAGELANG-YOGYAKARTA

KEPPRES 73/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK SEMARANG-MAGELANG

KEPPRES 72/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK KERTASURA UNGARAN-BAWEN-AMBARAWA

KEPPRES 71/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK BANDUNG SUKABUMI-JAKARTA

KEPPRES 70/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK GARUT-SUMEDANG CIREBON-TASIKMALAYA-BANDUNG

KEPPRES 7/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1957 tentang PENGANGKATAN MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI GUBERNUR BANK INDONESIA

KEPPRES 69/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK SEMARANG-SURABAYA

KEPPRES 68/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK WONOCOLO-BLIMBING

KEPPRES 67/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEKTRAYEK KEDURUS BRANGKAL-WONOCOLO-BLIMBING-JATI-KLAKAH

KEPPRES 65/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1957 tentang PENOLAKAN BANDING UNTUK MENGANGKUT BARANG DENGAN TRUK MELALUI TRAYEK-TRAYEK CIREBON JAKARTA DAN CIREBON-SEMARANG

KEPPRES 64/1957 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1957 tentang PEMBEBASAN BUDIONO DAN PENGANGKATAN DJANU ISMADI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA NEGARA PERANCANG UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA