DEWAN KAWASAN

Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut Dewan

Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap : Gubernur Maluku Utara;

Anggota

Wakil Ketua : Bupati Pulau Morotai;

merangkap Anggota

Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Maluku,

Papua, dan Papua Barat;

1. Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi

Maluku Utara;

1. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Provinsi Maluku

Utara;

1. Sekretaris Daerah Provinsi

Maluku Utara;

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Maluku

Utara;

1. Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Provinsi

Maluku Utara;

1. Kepala ...

---

1. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kabupaten Pulau Morotai;

1. Kepala Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Pulau

Morotai;

1. Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah Kabupaten Pulau

Morotai.

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan

Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam)

bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas

Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara dan sumber lain yang

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

### Pasal 4 ...

---

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perekonomian,

Ratih Nurdiati