TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan

Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan

Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut dengan

Tunjangan Bahaya Nuklir adalah tunjangan khusus yang

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan

ditugaskan secara penuh di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir

Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku atas risiko bahaya nuklir yang dihadapi

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan

tugasnya.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara

penuh di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan

Tunjangan Bahaya Nuklir setiap bulan.

### Pasal 3 …

---

PRESIDEN

Tunjangan Bahaya Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

diberikan untuk masing-masing tingkat bahaya nuklir yang

ditetapkan berdasarkan nilai sebagai berikut :

• Bahaya Nuklir Tingkat I : Nilai 855 atau lebih;

• Bahaya Nuklir Tingkat II : Nilai 676 sampai dengan 854;

• Bahaya Nuklir Tingkat III : Nilai 500 sampai dengan 675;

• Bahaya Nuklir Tingkat IV : Nilai 300 sampai dengan 499;

• Bahaya Nuklir Tingkat V : Nilai 250 sampai dengan 299;

• Bahaya Nuklir Tingkat VI : Nilai 150 sampai dengan 249;

• Bahaya Nuklir Tingkat VII : Nilai 90 sampai dengan 149.

(1) Penetapan nilai bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 untuk masing-masing tingkat

Tunjangan Bahaya Nuklir ditetapkan berdasarkan nilai

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang diperoleh dari

hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur penilaian

sebagai berikut :

• risiko bahaya radiasi;

• tingkat keahlian atau keterampilan;

• tanggung jawab keselamatan nuklir.

(2) Nilai masing-masing unsur penilaian sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

Keputusan Presiden ini.

(3) Ketentuan …

---

PRESIDEN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan

penetapan nilai bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan

Tenaga Nuklir Nasional untuk masing-masing tingkat

Tunjangan Bahaya Nuklir diatur oleh Kepala Badan Tenaga

Nuklir Nasional.

Besarnya Tunjangan Bahaya Nuklir menurut tingkat bahaya nuklir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana

tersebut dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan, Kepala

Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri

menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan

Presiden Nomor 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir

Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional,

dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8 …

---

PRESIDEN

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Mei 2004

INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuia dangan aslinya

Kepala Biro Pengaturan

Perundang-undangan II

ttd

Edy Sudibyo