Ditetapkan: 2001-01-01
(1) Membentuk Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, yang
selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan Bimas
Ketahanan Pangan.
(2) Dewan Bimas Ketahanan Pangan merupakan lembaga non struktural
yang dipimpin oleh seorang Ketua.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Bimas Ketahanan Pangan
bertanggung jawab kepada Presiden.
### Pasal 2 …
---
PRESIDEN
Dewan Bimas Ketahanan Pangan mempunyai tugas :
pangan nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan
konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan;
nasional.
Bagian Kedua
Organisasi
(1) Susunan organisasi Dewan Bimas Ketahanan Pangan terdiri dari:
Daerah;
1. Menteri Pertahanan;
1. Menteri Keuangan;
1. Menteri Kehutanan;
1. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial;
1. Menteri Perhubungan dan
Telekomunikasi;
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
1. Menteri …
---
PRESIDEN
1. Menteri Pemukiman dan Prasarana
Wilayah;
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
1. Menteri Negara Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
1. Kepala Badan Urusan Logistik.
Anggota : Kepala Badan Bimbingan Massal
Ketahanan Pangan, Departemen
Pertanian
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Bimas
Ketahanan Pangan dapat mengundang Menteri atau pejabat tertentu
atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau
pertemuan Dewan Bimas Ketahanan Pangan, dan
mengikut-sertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan
nasional.
Bagian Ketiga
Sekretariat
(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Bimas Ketahanan Pangan dibantu
oleh Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan.
(2) Sekretariat …
---
PRESIDEN
(2) Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan secara ex-officio
dilaksanakan oleh Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan yang
merupakan unit kerja struktural di lingkungan Departemen Pertanian.
(3) Sekretaris Dewan Bimas Ketahanan Pangan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Bimas Ketahanan
Pangan.
Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan
pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Bimas Ketahanan Pangan.
Bagian Keempat
Kelompok Kerja
(1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan
Bimas Ketahanan Pangan, Ketua Harian Dewan Bimas Ketahanan
Pangan dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari tenaga
ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan
ketahanan pangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas,
dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan
Bimas Ketahanan Pangan.
## BAB II …
---
PRESIDEN
(1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Propinsi sebagai
bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah Propinsi
dapat membentuk Dewan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi yang
diketuai oleh Gubernur.
(2) Dewan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) mempunyai tugas :
ketahanan pangan Propinsi, yang meliputi aspek ketersediaan,
distribusi, dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/
kerawanan pangan;
pangan Propinsi.
(1) Organisasi dan susunan keanggotaan Dewan Bimas Ketahanan Pangan
Propinsi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris
merangkap Anggota.
(2) Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Bimas
Ketahanan Pangan Propinsi ditetapkan oleh Ketua Dewan Bimas
Ketahanan Pangan Propinsi.
## BAB III …
---
PRESIDEN
(1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten/Kota
sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan Bimas Ketahanan Pangan
Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota.
(2) Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
ketahanan pangan Kabupaten/Kota, yang meliputi aspek
ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta kewaspadaan
kekurangan/kerawanan pangan;
pangan Kabupaten/Kota.
(1) Organisasi dan susunan keanggotaan Dewan Bimas Ketahanan Pangan
Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan
Sekretaris merangkap Anggota.
(2) Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Bimas
Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua Dewan Bimas
Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
## BAB IV …
---
PRESIDEN
TATA KERJA
(1) Dewan Bimas Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang
langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian Dewan Bimas
Ketahanan Pangan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
(2) Dewan Bimas Ketahanan Pangan wajib membuat laporan pelaksanaan
tugasnya kepada Presiden secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan
sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
(3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Bimas Ketahanan
Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar
Dewan Bimas Ketahanan Pangan.
PEMBIAYAAN
(1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Bimas
Ketahanan Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
(2) Biaya …
---
PRESIDEN
(2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Bimas
Ketahanan Pangan Propinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi.
(3) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Bimas
Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota.
PENUTUP
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan
Presiden ini diatur oleh Ketua Dewan Bimas Ketahanan Pangan.
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden
Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal
dinyatakan tidak berlaku.
### Pasal 15 …
---
PRESIDEN
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2001
INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo
