PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG

**(1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 3 huruf a terdiri atas: - Ketua Presiden Republik Indonesia - Anggota 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan 1. Menteri Koordinator Bidang Pangan. **(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas** memberikan arahan kepada Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. 1. Ketentuan ayat (21 Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional OECD** didukung oleh Sekretariat. **(2) Susunan . . .** SK No257996A --- ??l-5r']-{Sr **(2) Susunan dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Ketua Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wakil Ketua 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 1. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan; dan 1. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri. **(3) Sekretariat memiliki tugas:** - memberikan dukungan kesekretariatan bagi Tim Nasional OECD; - menjadi penghubung (mntad point) terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD, baik di tingkat nasional maupun internasional; - mengoordinasikan pertemuan sehubungan dengan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; - menyusun rencana kerja dan anggaran Sekretariat dalam pelaksanaan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; - mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan persiapan dan percepatan proses keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan - melaksanakan . . . SK No 257997 A --- PRESIDEN REPUBLIK iNDONESIA - melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah, Ketua, dan Wakil Ketua Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan proses keanggotaan Indonesia dalam OECD. 1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1OA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**(1) Dalam rangka keanggotaan Indonesia dalam OECD,** Pemerintah melakukan pembayaran biaya proses alsesi untuk setiap tahun sejak tanggal adopsi Peta Jalan Aksesi Indonesia oleh Dewan OECD (OECD Councitl sampai dengan ditetapkannya Indonesia menjadi anggota penuh OECD. (21 Biaya proses aksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya perjalanan, akomodasi, pertemuan, penJrusunan dokumen dan koordinasi, komunikasi, dan biaya atas kegiatan OECD lainnya dalam rangka aksesi Indonesia. **(3) Biaya proses aksesi sebagaimana dimaksud pada** ayat (21 dibayarkan berdasarkan tagihan (inuoicel yang disampaikan oleh OECD dan bukti pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (a) Biaya proses aksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal II ... SK No257998A --- PRESIDEN Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2025 INDONESIA, ttd Salinan sesuai dengan aslinya Perundang-undangan dan strasi Hukum, vanna Djaman SK No 253035 A