KEPPRES No. 25 Tahun 2011

Pasal 1

Membentuk Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, yang

selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas Kelembagaan

REDD+.

Pasal 2

Satgas Kelembagaan REDD+ berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden.

Pasal 3

Satgas Kelembagaan REDD+ bertugas melaksanakan kegiatan persiapan

untuk implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia:

- Menyiapkan pembentukan keIembagaan REDD+;
- Mengkoordinasikan penyusunan strategi nasional REDD+;
- Menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan REDD+;
- Menyiapkan pembentukan lembaga MR)/ (measurable, reportable
and verifiable, atau terukur, terlaporkan dan tei-verifikasi) REDD+
yang independen dan terpercaya;
- Melaksanakan. kegiatan REDD+ di provinsi percontohan pertama dan
wenyusun kriteria pemilihan provinsi percontohan kedua;
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10
Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian kin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Al= Primer dan Lahan Gambut.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Kelembagaan REDD+ berwenang
untuk:
- Mengkoordinasikan upaya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait;
- Menetapkan strategi, pengembangan kebijakan dan penentuan
prioritas, serta meinonitor pelaksanaan keputusan terkait implementasi
Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia;
- Menerima, mengelola, menggunakan dan mengkoordinasikan bantuan
internasional, baik berupa dana maupun bantuan lainnya, terkait
REDD+. sesuai peraturan perundang-undanaan;
- Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan
implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia, termasuk
menunjuk konsultan maupun institusi keuangan;
- Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan

tugasnya dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak

lain yang terkait.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

Pasal 5

Susunan keanggotaan Satgas Kelembagaan REDD+ sebagamana

dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

Ketua : Kuntoro Mangkusubroto
merangkap Anggota (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan);
Sekretaris : Agus Purnomo
merangkap Anggota (Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan
Mtn)
Anggota : 1. Army Ratnawati (Kementerian
Keuangan);
1. Bayu Krisnamukti (Kementerian
Pertanian);
1. Hadi Daryanto (Kementerian Kehutanan)
1. Evita Legowo (Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral);
1. Lukita Dinarsyah Tuwo (Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional);
1. Arier Yuwono (Kementerian
Lingkungan Hidup);
1. Joyo Winoto (Badan Pertanahan
Nasional);
1. Altus Sumartono (Sekretariat Kabinet)
1. Heru Prasetyo (Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan).