Ditetapkan: 2003-01-01
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan
Fungsional Penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan
Penyuluh Kehutanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
Fungsional Penyuluh Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh
dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan diberikan Tunjangan
Penyuluh Kehutanan setiap bulan.
Besarnya Tunjangan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
adalah sebagai berikut :
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini;
Lampiran II Keputusan Presiden ini.
Pasal 4 …
---
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pemberian Tunjangan Penyuluh Kehutanan dihentikan apabila Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan structural
atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan
pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini,
diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara,
baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang
tugasnya masing-masing.
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan mengenai
Tunjangan Penyuluh Kehutanan dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun
1993 tentang Tunjangan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan
Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika,
Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, dan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan, dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
---
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 20 Tahun 2003
TANGGAL : 8 April 2003
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
MULAI BULAN APRIL 2000 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2002
No. Jabatan Besar Tunjangan
1 2 3
1 Penyuluh Kehutanan Utama Muda Rp 127.500,00
2 Penyuluh Kehutanan Utama Pratama Rp 117.500,00
3 Penyuluh Kehutanan Madya Rp 107.500,00
4 Penyuluh Kehutanan Muda Rp 97.500,00
5 Penyuluh Kehutanan Pratama Rp 92.500,00
6 Ajun Penyuluh Kehutanan Rp 87.500,00
7 Ajun Penyuluh Kehutanan Madya Rp 82.500,00
8 Ajun Penyuluh Kehutanan Muda Rp 77.500,00
9 Asisten Penyuluh Kehutanan Rp 75.000,00
10 Asisten Penyuluh Kehutanan Madya Rp 72.500,00
11 Asisten Penyuluh Kehutanan Muda Rp 70.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
---
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 20 Tahun 2003
TANGGAL : 8 April 2003
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
MULAI BULAN JANUARI 2003
No. Jabatan Fungsional Jabatan Besar Tunjangan
1 2 3 4
1 Penyuluh Kehutanan Ahli Penyuluh Kehutanan Madya Rp 400.000,00
Penyuluh Kehutanan Muda Rp 300.000,00
Penyuluh Kehutanan Pertama Rp 200.000,00
2 Penyuluh Kehutanan Penyuluh Kehutanan Penyelia Rp 240.000,00
Terampil
Penyuluh Kehutanan Pelaksana Rp 175.000,00
Lanjutan
Rp 130.000,00
Penyuluh Kehutanan Pelaksana
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
