PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KAIMANA DAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT

**(1) Membentuk Kejaksaan Negeri I(aimana berkedudukan di** I{aimana. **(2) Membentuk Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat** berkedudukan di Taliwang.

**(1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kaimana meliputi** wilayah l{abupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat. **(2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat** meliputi wilayah I{abupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**(1) Dengan terbentuknya l{ejaksaan Negeri ltaimana, maka** Kabupaten I(aimana dikeluarkan dari daerair hukum I{ejaksaan Negeri Fak-Fak. **(2) Der:gan...** --- PRESIDEN **(2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat,** maka Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan dari daerah hukum Iiejaksaan Negeri Sumbawa.

**(1) Pada saat i(eputusan Presiden ini ditetapkan,** penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah I(abupaten Kaimana, berlaku ketentuan sebagai berikut: - belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oieh Kejaksaan Negeri Fak-Fak sampai dengan dilantiknya l(epala Kejaksaan Negeri Kaimana; dan - telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh I(ejaksaan Negeri Fak-Fak. **(2) Pada saat l(eputusan Presiden ini ditetapkan,** penanganan perkara pidana dan perkara lainnya di wilayah l(abupaten Sumbarva Barat, berlaku ketentuan sebagai berikr-rt: - belum dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa sampai dengan dilantikn)'a Kepala I(ejaksaan Negeri Sumbarva Barat; dan - telah --- PRESI DEN 4 - telah dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa.

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, we\nrenang, serta fungsi I(ejaksaan Negeri l{aimana dan I(ejaksaan Negeri Sumbarva Barat clibebankan pada anggaran l(ejaksaan Republik indonesia.

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, sLisunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri I(aimana dan Kejaksaan Negeri Sumbar"va Barat ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat perseturjuan dari menteri _yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal --- PRESIDEN o

I{eputusan Presiden ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jal<arta pada tanggal 25 Januari 2019 PRESIDEN REPUBLII( iNDONESIA, ftd Sarlirran sesuai dengan aslinya Depuri.Biothis{qli tik, Hukum, dan l{eamanan, , : ,4al ' -1 , \.-.: ii 1; syah Lubis