PANITIA NASIONAL

(1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken

Tahun 2009, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini
disebut sebagai Panitia Nasional Sail Bunaken 2009.

(2) Panitia Nasional Sail Bunaken 2009 berkedudukan di Ibukota

Negara Republik Indonesia.

(1) Panitia Nasional Sail Bunaken 2009 mempunyai tugas :

- menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan
Sail Bunaken Tahun 2009 yang terdiri dari :
1. parade kapal-kapal perang dan Tall Ship (Indonesian
Fleet Review);

---

www.djpp.depkumham.go.id

1. reli kapal layar (Yacht Rally);
1. seminar internasional;
1. olahraga bahari;
1. pentas budaya dan atraksi wisata;
termasuk pengembangannya, yang akan dilaksanakan di
Kota Manado dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada
bulan Agustus 2009.
- menyusun dan menyiapkan rencana anggaran
penyelenggaraan kegiatan Sail Bunaken 2009.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Sail Bunaken

2009 bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Panitia Nasional Sail Bunaken 2009 dapat mengikutsertakan, bekerja
sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai Instansi Pemerintah
dan pihak lain yang dianggap perlu.

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Sail Bunaken 2009 adalah
sebagai berikut:
Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan;
Wakil Ketua I : Gubernur Sulawesi Utara; Wakil Ketua II : Perundang-undanganWakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
Sekretaris I : Direktur Jenderal Pengawasan dan Peraturan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan ditjen Perikanan, Departemen Kelautan dan
Perikanan;
Sekretaris II : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,
Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
I. Bidang Substansi dan Acara :
Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan
Perikanan;
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Multilateral, Departemen
Luar Negeri;
II. Bidang Protokol dan Konsuler :
Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,
Departemen Luar Negeri;
Wakil Ketua : Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;
III. Bidang Indonesian Fleet Review (IFR) :
Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut;
Wakil Ketua : Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur;
IV. Bidang Kepelabuhanan :
Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Departemen Perhubungan;
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen
Keuangan;

---

www.djpp.depkumham.go.id

V. Bidang Kegiatan Pariwisata, Budaya dan Olahraga Kebaharian :
Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi
Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata;
Wakil Ketua : Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan
Industri Olahraga, Kementerian Negara
Pemuda dan Olahraga;
VI. Bidang Perlengkapan, Akomodasi dan Umum :
Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan
Perikanan;
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Departemen Dalam Negeri;
VII. Bidang Media, Humas dan Dokumentasi :
Ketua : Kepala Badan Informasi Publik, Departemen
Komunikasi dan Informatika;
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi
Publik, Departemen Luar Negeri;
VIII. Bidang Keamanan :
Ketua : Deputi Operasi Kepala Kepolisian RI;
Wakil Ketua : Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan
Laut.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Sail Bunaken 2009 memperhatikanPerundang-undanganarahan dari Panitia Pengarah yang terdiri

dari : Peraturan 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; ditjen 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
1. Menteri Luar Negeri;
1. Menteri Dalam Negeri;
1. Menteri Pertahanan;
1. Menteri Keuangan;
1. Menteri Perhubungan;
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
1. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
1. Menteri Kesehatan;
1. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BAPPENAS;
1. Menteri Sekretaris Negara;
1. Sekretaris Kabinet;
1. Panglima TNI;
1. Kepala Kepolisian Negara RI;
1. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

(2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

memberikan arahan kepada Panitia Nasional Sail Bunaken 2009.

(3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertindak

sebagai koordinator Panitia Pengarah.

---

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Nasional Sail

Bunaken 2009, dibentuk Panitia Penyelenggara.

(2) Susunan keanggotaan Panitia Penyelenggara Sail Bunaken 2009

adalah sebagai berikut:
Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan, Departemen Kelautan dan
Perikanan;
Anggota : 1. Walikota Manado;
1. Walikota Bitung;
1. Wakil dari departemen/lembaga terkait
dan pihak lain yang dipandang perlu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata

kerja Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Sail Bunaken 2009.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia
Nasional Sail Bunaken 2009 untuk persiapan dan penyelenggaraan
kegiatan Sail Bunaken 2009 dibebankan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2009, b. Anggaran PendapatanPerundang-undangandan Belanja Negara Departemen Kelautan
dan Perikanan Tahun 2009; Peraturan c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi ditjen Sulawesi Utara Tahun 2009;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota
Manado Tahun 2009,
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung
Tahun 2009;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen dan
Lembaga Pemerintah Non Departemen; dan
- dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Ketua Panitia Nasional Sail Bunaken 2009 menyampaikan

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia
Nasional Sail Bunaken 2009 kepada Presiden.

(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal
31 Desember 2009.

---

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan
Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Sail Bunaken
2009.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2009

INDONESIA,

ttd.

Perundang-undangan
Peraturan
ditjen