UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I

Menteri Negara terdiri dari:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi;

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

1. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

1. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;

1. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

1. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

Bagian Pertama

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

• Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:

• Sekretariat Menteri Negara;

• Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi;

• Deputi Bidang Kesetaraan Jender;

• Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan;

• Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;

• Deputi Bidang Peranserta Masyarakat;

• Staf Ahli Bidang Hukum;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi;

---

PRESIDEN

• Staf …

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Staf Ahli Bidang Lingkungan;

• Staf Ahli Bidang Agama.

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.

(2) Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang pengembangan dan informasi pemberdayaan perempuan.

(3) Deputi Bidang Kesetaraan Jender mempunyai tugas melaksana-kan perumusan kebijakan di

bidang kesetaraan jender.

(4) Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

di bidang kualitas hidup perempuan.

(5) Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.

(6) Deputi Bidang Peranserta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di

bidang peranserta masyarakat.

(7) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.

(8) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi;

(9) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah hubungan antar lembaga.

(10) Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

lingkungan.

(11) Staf Ahli Bidang Agama mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah agama.

Bagian Kedua

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara terdiri dari:

• Sekretariat Menteri Negara;

• Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara;

---

PRESIDEN

• Deputi Bidang Kelembagaan;

• Deputi …

• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;

• Deputi Bidang Tata Laksana;

• Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur;

• Deputi Bidang Pelayanan Publik;

• Staf Ahli Bidang Hukum;

• Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah;

• Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.

(2) Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang program pendayagunaan aparatur negara.

(3) Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

pendayagunaan aparatur negara di bidang kelembagaan.

(4) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan pendayagunaan aparatur negara di bidang sumber daya manusia aparatur.

(5) Deputi Bidang Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

pendayagunaan aparatur negara di bidang tata laksana.

(6) Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

pendayagunaan aparatur negara di bidang akuntabilitas aparatur.

(7) Deputi Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

pendayagunaan aparatur negara di bidang pelayanan publik.

(8) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.

(9) Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

kebijakan publik.

(10) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah hubungan antar lembaga.

(11) Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

otonomi daerah.

---

PRESIDEN

(12) Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah budaya kerja aparatur.

Bagian …

Bagian Ketiga

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Meneg Koperasi dan UKM terdiri dari:

• Sekretariat Menteri Negara;

• Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;

• Deputi Bidang Produksi;

• Deputi Bidang Pembiayaan;

• Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;

• Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;

• Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;

• Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;

• Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan.

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.

(2) Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan pengusaha kecil

menengah.

(3) Deputi Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang produksi.

(4) Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

pembiayaan.

(5) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha.

(7) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan

---

PRESIDEN

perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia.

(8) Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha.

(9) Deputi …

(9) Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengkajian sumber daya usaha kecil menengah

dan koperasi.

(10) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

hubungan antar lembaga.

(11) Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah penerapan nilai dasar koperasi.

(12) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah hubungan internasional.

(13) Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah pemanfaatan teknologi.

(14) Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah pengembangan iklim usaha dan kemitraan.

Bagian Keempat

Menteri Negara Riset dan Teknologi

Menteri Negara Riset dan Teknologi terdiri dari:

• Sekretariat Menteri Negara;

• Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;

• Deputi Bidang Dinamika Masyarakat;

• Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;

• Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional;

• Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi, Industri, dan Perdagangan;

• Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi;

• Staf Ahli Bidang Pendidikan;

• Staf Ahli Bidang Hak Kekayaan Intelektual;

• Staf Ahli Bidang Pangan.

---

PRESIDEN

### Pasal 9 …

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.

(2) Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan

teknologi.

(3) Deputi Bidang Dinamika Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di

bidang dinamika masyarakat.

(4) Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi

nasional.

(6) Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan dan

pemasyarakatan ilmu pengetahuan.

(7) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah ekonomi, industri dan Perdagangan.

(8) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

teknologi informasi.

(9) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

pendidikan.

(10) Staf Ahli Bidang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah hak kekayaan intelektual.

(11) Staf Ahli Bidang Pangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pangan.

Bagian Kelima

Menteri Negara Lingkungan Hidup

---

PRESIDEN

Menteri Negara Lingkungan Hidup terdiri dari:

• Sekretariat Menteri Negara;

• Deputi Bidang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

• Deputi Bidang Sosial Ekonomi Lingkungan;

• Deputi …

• Deputi Bidang Hukum Lingkungan;

• Staf Ahli Bidang Peran Masyarakat;

• Staf Ahli Bidang Lingkungan Global;

• Staf Ahli Bidang Antar Lembaga.

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.

(2) Deputi Bidang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Deputi Bidang Sosial Ekonomi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

di bidang sosial ekonomi lingkungan.

(4) Deputi Bidang Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di

bidang hukum lingkungan.

(5) Staf Ahli Bidang Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

peran masyarakat.

(6) Staf Ahli Bidang Lingkungan Global mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

lingkungan global.

(7) Staf Ahli Bidang Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

hubungan antar lembaga.

Bagian Keenam

Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata

Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

---

PRESIDEN

• Sekretariat Menteri Negara;

• Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni, dan Film;

• Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala;

• Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata;

• Deputi Bidang Pemasaran dan Kerjasama Luar Negeri;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Staf …

• Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.

(2) Deputi Bidang Nilai Budaya, Seni, dan Film mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

di bidang pelestarian nilai budaya, seni, dan film.

(3) Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di

bidang sejarah dan purbakala.

(4) Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

di bidang pengembangan pariwisata.

(5) Deputi Bidang Pemasaran dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang pemasaran dan kerjasama luar negeri.

(6) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah hubungan antar lembaga.

(7) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial

budaya.

(8) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Bagian Ketujuh

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia terdiri dari:

---

PRESIDEN

• Sekretariat Menteri Negara;

• Deputi Bidang Investasi dan Pembiayaan;

• Deputi Bidang Sumber Daya Pembangunan;

• Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

• Deputi Bidang Konsolidasi Antar Sektor;

• Deputi Bidang Pengembangan Wilayah Pertumbuhan;

• Staf Ahli Bidang Ekonomi;

• Staf …

• Staf Ahli Bidang Hukum;

• Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;

• Staf Ahli Bidang Politik.

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.

(2) Deputi Bidang Investasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

di bidang investasi dan pembiayaan.

(3) Deputi Bidang Sumber Daya Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang pemberdayaan sumber daya pembangunan.

(4) Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya.

(5) Deputi Bidang Konsolidasi Antar Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di

bidang konsolidasi antar sektor.

(6) Deputi Bidang Pengembangan Wilayah Pertumbuhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang pengembangan wilayah pertumbuhan.

(7) Staf Ahli Bidang Ekonomi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi.

(8) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.

(9) Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

lingkungan hidup.

(10) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah hubungan antar lembaga.

(11) Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah politik.

---

PRESIDEN

Bagian Kedelapan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari :

• Sekretariat Menteri Negara;

• Staf …

• Staf Ahli Bidang Tata Ruang Nasional dan Sumber Daya;

• Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial;

• Staf Ahli Bidang Politik Pertahanan dan Keamanan.

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.

(2) Staf Ahli Bidang Tata Ruang Nasional dan Sumber Daya mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah tata ruang nasional dan sumber daya.

(3) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

kesejahteraan sosial.

(4) Staf Ahli Bidang Politik Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai masalah politik, pertahanan, dan keamanan.

Bagian Kesembilan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara terdiri dari:

• Sekretariat Menteri Negara;

• Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya;

• Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;

• Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan;

• Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;

---

PRESIDEN

• Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;

• Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat;

• Staf Ahli Bidang Kemitraan Usaha Kecil;

• Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;

• Staf Ahli Bidang Investasi dan Otonomi Daerah.

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.

(2) Deputi …

(2) Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya mempunyai tugas

melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa

Lainnya.

(3) Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang Usaha Logistik dan Pariwisata.

(4) Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas,

Percetakan, dan Penerbitan.

(5) Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi mempunyai

tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis,

Energi, dan Telekomunikasi.

(6) Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang Restrukturisasi dan Privatisasi.

(7) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga dan masyarakat.

(8) Staf Ahli Bidang Kemitraan Usaha Kecil mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah kemitraan usaha kecil.

(9) Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai masalah pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara.

(10) Staf Ahli Bidang Investasi dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah investasi dan otonomi daerah.

Bagian Kesepuluh

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi

---

PRESIDEN

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi terdiri dari:

• Sekretariat Menteri Negara;

• Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi;

• Deputi Bidang Sarana Komunikasi;

• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi;

• Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi;

• Deputi Bidang Telematika;

• Staf …

• Staf Ahli Bidang Politik Komunikasi;

• Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi;

• Staf Ahli Bidang Industri Informasi;

• Staf Ahli Bidang Hukum;

• Staf Ahli Bidang Komunikasi Internasional.

(1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.

(2) Deputi Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan di bidang jaringan komunikasi dan informasi.

(3) Deputi Bidang Sarana Komunikasi mempunyai tugas melak-sanakan perumusan kebijakan di

bidang sarana komunikasi.

(4) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informasi.

(5) Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di

bidang pemanfaatan informasi.

(6) Deputi Bidang Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

telematika.

(7) Staf Ahli Bidang Politik Komunikasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

politik komunikasi.

(8) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

---

PRESIDEN

teknologi informasi.

(9) Staf Ahli Bidang Industri Informasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah

industri informasi.

(10) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum.

(11) Staf Ahli Bidang Komunikasi Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai

masalah komunikasi internasional.

## BAB III …

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugas menggunakan unit

organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan atas unit organisasi dan atau tugas Eselon I sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan

Presiden ini, diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara

kepada Presiden, berdasarkan usulan dari masing-masing Menteri Negara yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang

Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

Nomor 57 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.

---

PRESIDEN

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2001

INDONESIA,

ttd.