PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 16/PR/2015 TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P) MELALUI UTANG TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang
selanjutnya
disebut
Pemilihan
adalah
pelaksanaan
kedaulatan
rakyat
di
wilayah
provinsi
dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.
Dihapus.
3.
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah
peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,
gabungan
partai
politik,
atau
perseorangan
yang
didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum
Provinsi.
4.
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang
diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik,
atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar
di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5.
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita
untuk
memperjuangkan
dan
membela
kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara
keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.
Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah
17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang
terdaftar dalam Pemilihan.
7. Komisi . . .

7.
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah
lembaga
penyelenggara
pemilihan
umum
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.
8.
KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum
yang
diberikan
tugas
menyelenggarakan
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang ini.
9.
KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang
yang
mengatur
mengenai
penyelenggara
pemilihan
umum
yang
diberikan
tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta
Walikota
dan
Wakil
Walikota
berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut
Bawaslu
adalah
lembaga
penyelenggara
pemilihan
umum
yang
bertugas
mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud
dalam
undang-undang
yang
mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.
11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang
selanjutnya
disingkat
DKPP
adalah
lembaga
yang
bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan
pemilihan
umum
sebagaimana
dimaksud
dalam
undang-undang
yang
mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode
etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang ini.

12. Panitia . . .

12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat
PPK
adalah
panitia
yang
dibentuk
oleh
KPU
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di
tingkat Kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
PPS
adalah
panitia
yang
dibentuk
oleh
KPU
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di
tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
14. Kelompok
Penyelenggara
Pemungutan
Suara
yang
selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara
untuk Pemilihan.
16. Bawaslu
Provinsi
adalah
lembaga
penyelenggara
pemilihan
umum
yang
bertugas
mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan
penyelenggaraan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.
17. Panitia
Pengawas
Pemilihan
Kabupaten/Kota
yang
selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah
panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang
bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah Kabupaten/Kota.
18. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya
disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk
oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk
mengawasi
penyelenggaraan
Pemilihan
di
wilayah
Kecamatan.
19. Pengawas
Pemilihan
Lapangan
yang
selanjutnya
disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas
Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan
di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
20. Pengawas . . .

20. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
21. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye
adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan
menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
22. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan
oleh
pemerintah
daerah
dan
dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan daerah otonom.
24. Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Provinsi
yang
selanjutnya disebut DPRD Provinsi atau sebutan lainnya
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan
berkedudukan
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan
lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di
kabupaten/kota
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
28. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara
serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
(2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus.
Angka 4

(1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu
tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perencanaan program dan anggaran;
b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan
tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
e. pembentukan
Panwas
Kabupaten/Kota,
Panwas
Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
(3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Dihapus.
b. Dihapus.
c. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota;
d. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota;
e. penelitian . . .

e. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
f. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota;
g. pelaksanaan Kampanye;
h. pelaksanaan pemungutan suara;
i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan
suara;
j. penetapan calon terpilih;
k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
dan
l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan
dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan
KPU.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur kepada DPRD Provinsi dan KPU dengan
tembusan kepada Presiden melalui Menteri.
(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada
KPU Provinsi dan Gubernur.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh KPU
Provinsi diteruskan kepada KPU dan oleh Gubernur
diteruskan kepada Menteri.

6. Ketentuan . . .

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas
atau sederajat;
d. Dihapus.
e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh
lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak
pernah
melakukan
perbuatan
tercela
yang
dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak
sedang
memiliki
tanggungan
utang
secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan
pajak pribadi;

n. belum . . .

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan
Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan
Calon Walikota;
o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan
Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil
Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang
mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai
calon;
q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati, dan penjabat Walikota;
r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil
Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan
Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
dan
u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan
oleh KPU Provinsi.
(3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten/Kota.

8. Ketentuan . . .

8. Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:
a. memperlakukan
Calon
Gubernur
dan
Calon
Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan
setara;
b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan
kepada masyarakat;
c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan
Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Tugas
dan
wewenang
KPU
Provinsi
dalam
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:
a. merencanakan program dan anggaran;
b. merencanakan
dan
menetapkan
jadwal
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur;
c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan
pedoman dari KPU;
d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. mengoordinasikan . . .

e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman
dari KPU;
f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur;
g. memutakhirkan
data
Pemilih
berdasarkan
data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan,
serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
h. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang
telah memenuhi persyaratan;
i. menetapkan
dan
mengumumkan
hasil
rekapitulasi
penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang
bersangkutan;
j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan
hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
mengumumkannya;
l. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
kepada KPU dan Menteri;
n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu
Provinsi
atas
temuan
dan
laporan
adanya
dugaan
pelanggaran Pemilihan;
o. mengenakan . . .

o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU
Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang
terbukti
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
Pemilihan
berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melaksanakan
sosialisasi
penyelenggaraan
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada
masyarakat;
q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan
tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. melakukan
evaluasi
dan
membuat
laporan
penyelenggaraan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur;
t. menyampaikan
laporan
mengenai
hasil
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan.

11.
Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Dalam
pelaksanaan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur, KPU Provinsi wajib:
a. melaksanakan
semua
tahapan
penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat
waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur secara adil dan setara;
c. menyampaikan
semua
informasi
penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada
masyarakat;
d. melaporkan . . .

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan;
e. menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
semua
kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen
serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
penyelenggaraan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan
kepada Bawaslu;
h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU
Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
meliputi:
a. merencanakan program dan anggaran;
b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. menyusun
dan
menetapkan
tata
kerja
KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU
dan/atau KPU Provinsi;

d. menyusun . . .

d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
dalam wilayah kerjanya;
f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan
pedoman
dari
KPU
dan/atau
KPU
Provinsi;
g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota;
h. memutakhirkan
data
Pemilih
berdasarkan
data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan,
serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur
dan
menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
k. menetapkan
dan
mengumumkan
hasil
rekapitulasi
penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta
Walikota
dan
Wakil
Walikota
berdasarkan
rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di
wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

l. membuat . . .

l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya
kepada
saksi
peserta
Pemilihan,
Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota;
n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih
dan dibuatkan berita acaranya;
o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri
melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran Pemilihan;
q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU
Kabupaten/Kota,
dan
pegawai
sekretariat
KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
pemilihan
berdasarkan
rekomendasi
Panwaslu
Kabupaten/Kota
dan/atau
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
r. melaksanakan
sosialisasi
penyelenggaraan
Pemilihan
dan/atau
yang
berkaitan
dengan
tugas
KPU
Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan
dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
t. melakukan
evaluasi
dan
membuat
laporan
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU
Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.
13. Ketentuan . . .

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:
a. melaksanakan
semua
tahapan
penyelenggaraan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
secara adil dan setara;
c. menyampaikan
semua
informasi
penyelenggaraan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan;
e. menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
semua
kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU
melalui KPU Provinsi;
f.
mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen
serta
melaksanakan
penyusutannya
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyampaikan
laporan
periodik
mengenai
tahapan
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri
melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta
menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
i.
membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j. menyampaikan . . .

j.
menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada
tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling
lama
(tujuh)
hari
setelah
rekapitulasi
di
Kabupaten/Kota;
k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
l.
melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU
Provinsi
dan/atau
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:
a. membantu
KPU
Kabupaten/Kota
dan
PPK

dalam
melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih
Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar
Pemilih Tetap;
b. membentuk KPPS;
c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon
perseorangan;
d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih
kepada KPU Kabupaten/Kota;
e. mengumumkan daftar Pemilih;
f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar
Pemilih Sementara;
g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan
Daftar Pemilih Sementara;
h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara
sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi
Daftar Pemilih Tetap;
i. mengumumkan
Daftar
Pemilih
Tetap
sebagaimana
dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPK;
j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan
di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah
ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS
di wilayah kerjanya;
m. Dihapus . . .

m. Dihapus.
n. Dihapus.
o. Dihapus.
p. Dihapus.
q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah
penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada
hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari
setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka
kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh PPL;
t. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
u. melaksanakan
sosialisasi
penyelenggaraan
Pemilihan
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS
kepada masyarakat;
v. membantu
PPK
dalam
menyelenggarakan
Pemilihan,
kecuali dalam hal penghitungan suara;
w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
x. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

15. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 4 (empat) pasal,
yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, dan Pasal 22D yang
berbunyi sebagai berikut:

(1)
Pengawasan
penyelenggaraan
Pemilihan
menjadi
tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Panwas Kabupaten/Kota.
(2)
Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
(3)
Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 22B . . .

Tugas
dan
wewenang
Bawaslu
dalam
pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
a.
menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
dan Pemerintah;
b.
mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan;
c.
melakukan
evaluasi
pengawasan
penyelenggaraan
Pemilihan;
d.
menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan
dari
Bawaslu
Provinsi
dan
Bawaslu
Kabupaten/Kota;
e.
memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan
Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan
pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
jika
Provinsi,
Kabupaten,
dan
Kota
tidak
dapat
melanjutkan
tahapan
pelaksanaan
pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang; dan
f.
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan.

Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
wajib:
a.
memperlakukan
Calon
Gubernur
dan
Calon
Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan
setara;
b.
menyampaikan
semua
informasi
pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
c.
melaksanakan Keputusan DKPP; dan
d.
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 22D . . .

Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas
TPS.
16. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3)
dan ayat (4) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, PPL dapat
dibantu 1 (satu) orang Pengawas TPS di masing-masing
TPS berdasarkan usulan PPL kepada Panwas Kecamatan.
(2) Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum
hari
pemungutan
suara
Pemilihan
dan
dibubarkan
7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan.
(3) Tugas dan wewenang Pengawas TPS:
a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan
suara;
b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
c. mengawasi persiapan penghitungan suara;
d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
e. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya
dugaan
pelanggaran,
kesalahan,
dan/atau
penyimpangan
administrasi
pemungutan
dan
penghitungan suara; dan
f. menerima
salinan
berita
acara
dan
sertifikat
pemungutan dan penghitungan suara.
(4) Kewajiban Pengawas TPS:
a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan
dan penghitungan suara;
b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana
pemilihan
yang
terjadi
di
TPS
kepada
Panwas
Kecamatan melalui PPL;
c. menyampaikan
dokumen
hasil
pemungutan
dan
penghitungan suara kepada PPL; dan
d. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan . . .

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah provinsi yang meliputi:
1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih
Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan
dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur;
3. proses penetapan pasangan Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur;
4. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur;
5. pelaksanaan Kampanye;
6. pengadaan
logistik
Pemilihan
dan
pendistribusiannya;
7. pelaksanaan
penghitungan
dan
pemungutan
suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di
wilayah kerjanya;
9. proses
rekapitulasi
suara
dari
seluruh
Kabupaten/Kota
yang
dilakukan
oleh
KPU
Provinsi;
10. pelaksanaan
penghitungan
dan
pemungutan
suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan
susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur;
b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen
serta
melaksanakan
penyusutannya
berdasarkan
jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu
Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan Arsip
Nasional Republik Indonesia;
c. menerima . . .

c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan
mengenai Pemilihan;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU
Provinsi untuk ditindaklanjuti;
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
f.
menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar
untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang
berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang
mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
Pemilihan
oleh
Penyelenggara
Pemilihan di tingkat Provinsi;
g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota
KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU
Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilihan; dan
i.
melaksanakan
tugas
dan
wewenang
lain
yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
a. memberikan
rekomendasi
kepada
KPU
untuk
menonaktifkan
sementara
dan/atau
mengenakan
sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang
atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang
mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.

18. BAB V dihapus.

19. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

20. BAB VI dihapus.

21. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

22. Ketentuan . . .

22. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Dihapus.
Angka 20

Dihapus.
Angka 22

Peserta Pemilihan adalah:
a.
Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang
diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai
Politik; dan/atau
b.
Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh
sejumlah orang.
23. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat
mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi
persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah
yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik
dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan
ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil
bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari
jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik
mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan
memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku
untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
(4) Partai . . .

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan
1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat
diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai
Politik lainnya.
24. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
Calon
Gubernur
dan
Calon
Wakil
Gubernur
jika
memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan
2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling
sedikit 10% (sepuluh persen);
b. Provinsi
dengan
jumlah
penduduk
lebih
dari
2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000
(enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%
(delapan setengah persen);
c. Provinsi
dengan
jumlah
penduduk
lebih
dari
6.000.000
(enam
juta)
jiwa
sampai
dengan
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung
paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
d. Provinsi
dengan
jumlah
penduduk
lebih
dari
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung
paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
e. jumlah
dukungan
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di
lebih
dari
50%
(lima
puluh
persen)
jumlah
kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi
syarat dukungan dengan ketentuan:
a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai
dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa
harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. Kabupaten . . .

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan
500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling
sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari
500.000
(lima
ratus
ribu)
sampai
dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling
sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari
1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling
sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan
di kabupaten/kota dimaksud.
(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang
disertai
dengan
fotokopi
Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.
25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik,
gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
(2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik,
gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

(3) Calon . . .

(3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh
ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat
Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai
Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon
yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat
Provinsi.
(5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua
Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat
kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus
Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas
calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik
tingkat Provinsi.
(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik
ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para
sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para
ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di
tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan
masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat
tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh
Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau
Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.

26. Ketentuan . . .

26. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,
serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman
pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,
serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
27. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan
dokumen persyaratan.
(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani
oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
huruf b, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s,
huruf t, dan huruf u;
b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan
secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang
ditetapkan
oleh
KPU
Provinsi
atau
KPU
Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari
instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan
penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf j;
d. surat . . .

d. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan
utang secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum
yang
menjadi
tanggungjawabnya
yang
merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;
e. surat
keterangan
tidak
dinyatakan
pailit
dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l;
f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
g. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama
calon,
tanda
terima
penyampaian
Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa
5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan
Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada dalam 7 huruf m;
h. daftar
riwayat
hidup
calon
yang
dibuat
dan
ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi
calon
yang
diusulkan
dari
Partai
Politik
atau
gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon,
pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan
Partai Politik;
i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan
Nomor Induk Kependudukan;
j. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang
berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
k. surat . . .

k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh
kekuatan
hukum
tetap,
karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
l. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
m. Dihapus.
n. naskah visi dan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang
menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses
pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik
terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai
Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon
pada periode berikutnya di daerah yang sama.
(3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang
menerima
imbalan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan
kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik
dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau
lembaga
terbukti
memberi
imbalan
pada
proses
pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka
penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau
sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
(6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang
terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh)
kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh
KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh
PPK dan PPS.
(2) Pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen
syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi
paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu
pendaftaran pasangan calon dimulai.
(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat
dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan
ke PPS.
(4) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan
dalam
berita
acara
yang
selanjutnya
diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi
disampaikan kepada pasangan calon.

(5) PPK . . .

(5) PPK
melakukan
verifikasi
dan
rekapitulasi
jumlah
dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya
seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari
1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi
dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
(6) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam
berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU
Kabupaten/Kota
dan
salinan
hasil
verifikasi
dan
rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.
(7) Dalam
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur,
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan
rekapitulasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(6)
dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai
bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
(8) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan
calon
untuk
menghindari
adanya
seseorang
yang
memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)
pasangan
calon
dan
adanya
informasi
manipulasi
dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
(9) Mekanisme dan tata cara verifikasi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) KPU
Provinsi
meneliti
kelengkapan
persyaratan
administrasi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur
dan
dapat
melakukan
klarifikasi
kepada
instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima
masukan
dari
masyarakat
terhadap
keabsahan
persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur.
(2) Penelitian
persyaratan
administrasi
sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari
sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur.

(3) Hasil . . .

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik,
gabungan
Partai
Politik,
atau
pasangan
calon
perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian
selesai.
(4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3)
dinyatakan
tidak
memenuhi
syarat,
Partai
Politik,
gabungan
Partai
Politik,
atau
pasangan
calon
perseorangan
diberi
kesempatan
untuk
melengkapi
dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling
lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan oleh KPU Provinsi.
(5) Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan
Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap
penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau
gabungan
Partai
Politik
diberi
kesempatan
untuk
mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak
pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU
Provinsi diterima.
(6) KPU Provinsi melakukan penelitian kelengkapan dan/atau
perbaikan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan hasil penelitian
kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan
Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan
persyaratan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(5)
diterima.
(7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi
syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak
dapat mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur pengganti.
(8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi
persyaratan
kurang
dari
(dua)
pasangan
calon,
tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama
10 (sepuluh) hari.

(9) KPU . . .

(9) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama
3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8).
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian
persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan KPU.

31. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan
administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi
yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan
dari
masyarakat
terhadap
keabsahan
persyaratan
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
(2) Penelitian
persyaratan
administrasi
sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari
sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik,
gabungan
Partai
Politik,
atau
pasangan
calon
perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian
selesai.
(4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3)
dinyatakan
tidak
memenuhi
syarat,
Partai
Politik,
gabungan
Partai
Politik,
atau
pasangan
calon
perseorangan
diberi
kesempatan
untuk
melengkapi
dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling
lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik
berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian
kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan
Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan
hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota
diterima.
(6) KPU
Kabupaten/Kota
melakukan
penelitian
tentang
kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan
hasilnya kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan
gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diterima.
(7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), menetapkan pasangan calon yang diajukan tidak
memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai
Politik tidak dapat mengajukan pengganti.
(8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi
persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan
pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
(9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling
lama
(tiga)
hari
setelah
penundaan
tahapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian
persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan KPU.
32. Ketentuan . . .

32. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) KPU
Provinsi
menuangkan
hasil
penelitian
syarat
administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita
Acara Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur.
(2) Berdasarkan
Berita
Acara
Penetapan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling
sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.
(3) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor
urut
pasangan
Calon
Gubernur
dan
Calon
Wakil
Gubernur.
(4) Pengundian nomor urut pasangan Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur dilaksanakan KPU Provinsi yang
disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan
pasangan calon perseorangan.
(5) Nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Provinsi
dalam pengadaan surat suara.
(6) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling
lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

33. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian syarat
administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita
Acara Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota.

(2) Berdasarkan . . .

(2) Berdasarkan
Berita
Acara
Penetapan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
KPU
Kabupaten/Kota
menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota.
(3) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang
telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor
urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
(4) Pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota
yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai
Politik, dan pasangan calon perseorangan.
(5) Nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota
bersifat
tetap
dan
sebagai
dasar
KPU
Kabupaten/Kota dalam pengadaan surat suara.
(6) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling
lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.
34. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang
menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon
dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan
sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik
menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Partai
Politik
atau
gabungan
Partai
Politik
yang
mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon
pengganti.

(3) Pasangan . . .

(3) Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan
diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal pasangan calon perseorangan mengundurkan
diri dari pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, pasangan
calon dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk
pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

35. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap sejak
penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya
hari Kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik
yang
pasangan
calonnya
berhalangan
tetap
dapat
mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama
3 (tiga) hari terhitung sejak pasangan calon berhalangan
tetap.
(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan
penelitian
persyaratan
administrasi
pasangan
calon
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengusulan.
(3) Dalam hal pasangan calon pengganti berdasarkan hasil
penelitian
administrasi
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu)
hari
KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota,
menetapkannya
sebagai pasangan calon.
(4) Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan
pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari
Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari
2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon
paling lama 7 (tujuh) hari.
(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat
dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara
dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan
pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon
yang
berhalangan
tetap
tidak
dapat
diganti
serta
dinyatakan gugur.
(6) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat
dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara
pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan
pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat
belas) hari.

36. Ketentuan Pasal 55 dihapus.

37. Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57
berbunyi sebagai berikut:

Dihapus.
Angka 37

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara
Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
(2) Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar
sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau
identitas
lain
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat:
a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan
hukum tetap.
(4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam
daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
atau
ayat
(3),
yang
bersangkutan
tidak
dapat
menggunakan hak memilihnya.
38. Ketentuan . . .

38. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi
oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan
daftar Pemilih untuk Pemilihan.
(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh
PPS
dilakukan
pemutakhiran
berdasarkan
perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau
sebutan
lain
dan
tambahan
Pemilih
yang
telah
memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat
3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil konsolidasi,
verifikasi, dan validasi.
(3) Daftar
Pemilih
hasil
pemutakhiran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada PPK untuk
dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.
(4) Rekapitulasi
daftar
Pemilih
hasil
pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh
PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga)
hari sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan
rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota,
yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih
Sementara.
(5) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diumumkan secara luas dan melalui papan
pengumuman
rukun
tetangga
dan
rukun
warga
atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan
masukan dan tanggapan dari masyarakat selama
10 (sepuluh) hari.
(6) PPS
memperbaiki
Daftar
Pemilih
Sementara
berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat
paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan
tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berakhir.

(7) Daftar . . .

(7) Daftar
Pemilih
Sementara
yang
telah
diperbaiki
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada
KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar
Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama
2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan
Daftar Pemilih Tetap berakhir.
(8) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan
KPU.

39. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga
Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

(1)
Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7)
diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS.
(2)
Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum
terdaftar
dalam
Daftar
Pemilih
Tetap
dapat
mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS untuk
dicatat dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan.
(3)
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
pengumuman Daftar Pemilih Tetap.
(4)
Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberi surat pemberitahuan
sebagai Pemilih oleh PPS.
40. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga
Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

(1)
Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai
hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap,
yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya
dengan
menunjukkan
Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penggunaan . . .

(2)
Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan
suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga
atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera
dalam
Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik,
kartu
keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Sebelum
menggunakan
hak
pilihnya
penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat
dalam daftar Pemilih tambahan.
(4)
Penggunaan
hak
pilih
penduduk
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum
selesainya pemungutan suara di TPS.
41. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan
politik
masyarakat
yang
dilaksanakan
secara
bertanggung jawab.
(2)
Kampanye
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan
oleh
KPU
Provinsi
untuk
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur
dan
KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
(3)
Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU
Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan
calon.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan KPU.

42. Ketentuan . . .

42. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang
disusun
berdasarkan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan
maupun tertulis kepada masyarakat.
(2) Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau
data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang
sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

43. Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (2) Pasal 65 diubah,
sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka dan dialog;
c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga;
f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
dan/atau
g. kegiatan
lain
yang
tidak
melanggar
larangan
Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode
Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.

44. Ketentuan . . .

44. Ketentuan ayat (3) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66
berbunyi sebagai berikut:

(1) Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan
tema, materi, dan iklan Kampanye.
(2) Pemerintah
Daerah
dapat
memberikan
kesempatan
penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan Kampanye
pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(3) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas yang
diadakan
oleh
pasangan
calon
hanya
dibenarkan
membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau
atribut pasangan calon yang bersangkutan.
(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi
pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.
(5) Pemasangan
alat
peraga
Kampanye
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
oleh
KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota
dilaksanakan
dengan
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan
keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang
menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus
seizin pemilik tempat tersebut.
(7) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan
alat peraga dan penyebaran bahan Kampanye diatur
dengan Peraturan KPU.

45. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67
berbunyi sebagai berikut:

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan
pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan
dimulainya masa tenang.
(2) Masa . . .

(2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlangsung
selama
(tiga)
hari
sebelum
hari
pemungutan suara.

46. Ketentuan ayat (4) Pasal 68 diubah dan ditambahkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 68 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Debat publik/debat terbuka antarcalon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan
paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.
(2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan
secara langsung melalui lembaga penyiaran publik.
(3) Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
dari
kalangan
profesional
dan
akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik,
dan tidak memihak kepada salah satu calon.
(4) Materi debat adalah visi dan misi Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
dalam rangka:
a.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.
memajukan daerah;
c.
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
d.
menyelesaikan persoalan daerah;
e.
menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
f.
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan kebangsaan.
(5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian,
dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi
debat dari setiap pasangan calon.

47. Ketentuan . . .

47. Ketentuan huruf b Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69
berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kampanye dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon
Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon
Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota,
dan/atau Partai Politik;
c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah,
mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau
kelompok masyarakat;
d. menggunakan
kekerasan,
ancaman
kekerasan
atau
menganjurkan
penggunaan
kekerasan
kepada
perseorangan,
kelompok
masyarakat
dan/atau
Partai
Politik;
e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban
umum;
f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan
untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang
sah;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki
dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

48. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
a.
pejabat badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah;
b. aparatur . . .

b.
aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional
Indonesia; dan
c.
Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat
Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya,
serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan
mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali
pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye
harus memenuhi ketentuan:
a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan
jabatannya;
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan
memperhatikan
keberlangsungan
tugas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(4) Cuti
Pejabat
Negara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (3), bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
(5) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur,
Bupati, dan Walikota kepada KPU Provinsi, KPU
Kabupaten, dan KPU Kota.
49. Ketentuan Pasal 71 tetap, dengan perubahan penjelasan
Pasal 71 ayat (2), sehingga penjelasan Pasal 71 menjadi
sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal
Undang-Undang ini.
50. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam
hal
terjadi
kekosongan
jabatan,
maka
Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat
pelaksana tugas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Angka 50 . . .

Angka 50

(1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai
Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
a. sumbangan . . .

a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai
Politik yang mengusulkan pasangan calon; dan/atau
b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang
meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan
hukum swasta.
(2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat
diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat
yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan
hukum swasta.
(3) Partai
Politik
atau
gabungan
Partai
Politik
yang
mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening
khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan
didaftarkan
kepada
KPU
Provinsi
atau
KPU
Kabupaten/Kota.
(4) Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima
sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan wajib memiliki rekening khusus dana
Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.
(5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari perseorangan paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
dari
badan
hukum
swasta
paling
banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang
mengusulkan
pasangan
calon
dan
pasangan
calon
perseorangan
dapat
menerima
dan/atau
menyetujui
pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung
untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar
harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.
(8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
(9) Pembatasan dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh
KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota
dengan
mempertimbangkan
jumlah
penduduk,
cakupan/luas
wilayah, dan standar biaya daerah.
51. Ketentuan . . .

51. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 75 diubah, sehingga
Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

(1) Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan
ayat (6), disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU
Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa
Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa
Kampanye berakhir.
(2) KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota
wajib
menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada kantor akuntan publik untuk diaudit paling
lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye.
(3) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota diterima.
(4) Hasil
audit
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor
akuntan publik.
(5) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
sumbangan
dan
pengeluaran dana Kampanye pasangan calon diatur
dengan Peraturan KPU.

52. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang
mengusulkan
pasangan
calon
dan
pasangan
calon
perseorangan
dilarang
menerima
sumbangan
atau
bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya
masyarakat asing dan warga negara asing;
b. penyumbang . . .

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas
identitasnya;
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
(2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang
mengusulkan
pasangan
calon
dan
pasangan
calon
perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan
dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota
paling
lambat
14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir
dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas
negara.
(3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang
mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.
(4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan
sebagai pasangan calon.
(5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat
(4)
dilakukan
oleh
KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota.
53. Ketentuan ayat (4) Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87
berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan
ratus) orang.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
lokasinya di tempat yang mudah dijangkau.
(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(4) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah
Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap
ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari
Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.

(5) Penggunaan . . .

(5) Penggunaan
surat
suara
cadangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.

54. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 89 diubah, sehingga
Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

(1)
Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh
KPPS.
(2)
Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
(3)
Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi
pasangan calon.
(4)
Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari
pasangan calon.
(5)
Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di
setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang
ditetapkan oleh PPS.
(6)
Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL
dan Pengawas TPS.
(7)
Pemantauan
pemungutan
suara
dilaksanakan
oleh
pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi oleh KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

55. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS
melakukan kegiatan yang meliputi:
a. penyiapan TPS;
b. pengumuman dengan menempelkan daftar Pemilih
tetap, Daftar Pemilih Tambahan, serta nama dan foto
pasangan calon di TPS; dan
c. penyerahan salinan daftar Pemilih tetap dan daftar
Pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan
Pengawas TPS.
(2) Dalam
pelaksanaan
pemungutan
suara,
KPPS
melakukan kegiatan yang meliputi:
a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
b. rapat pemungutan suara;
c. pengucapan . . .

c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan
petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan
TPS;
d. penjelasan
kepada
Pemilih
tentang
tata
cara
pemungutan suara; dan
e. pelaksanaan pemberian suara.

56. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
a. membuka kotak suara;
b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
d. menghitung
jumlah
setiap
jenis
dokumen
dan
peralatan;
e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
f. menandatangani surat suara yang akan digunakan
oleh Pemilih.
(2)
Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia
pengawas, pemantau, dan masyarakat.
(3)
Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS
serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

57. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau
nama salah satu pasangan calon dalam surat suara.
58. Ketentuan . . .

58. Ketentuan ayat (3) Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95
berbunyi sebagai berikut:

(1)
Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara
di TPS meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tetap dan
daftar Pemilih tetap tambahan pada TPS yang
bersangkutan; dan
b. Pemilih yang terdaftar pada daftar Pemilih tambahan.
(2)
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain
dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS
untuk memberikan suara di TPS lain.
(3)
Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai
domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4)
Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut
mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

59. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah
pemungutan suara berakhir.
(2) Sebelum
penghitungan
suara
dimulai,
KPPS
menghitung:
a. jumlah
Pemilih
yang
memberikan
suara
berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap untuk
TPS;
b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
c. jumlah Pemilih yang menggunakan dasar Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik,
kartu
keluarga,
paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. jumlah . . .

d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih
karena rusak atau keliru ditandai.
(3) Dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara
elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara
manual dan/atau elektronik.
(4) Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan
berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan
paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS.
(5) Penghitungan suara dilakukan sampai dengan selesai di
TPS oleh KPPS dan dihadiri oleh saksi pasangan calon,
pengawas TPS, pemantau, dan masyarakat.
(6) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat
dari
pasangan
calon
yang
bersangkutan
dan
menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
(7) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang
memungkinkan
saksi
pasangan
calon,
panitia
pengawas, pemantau, dan masyarakat yang hadir dapat
menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
(8) Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan kepada KPPS.
(9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat
diterima,
KPPS
seketika
itu
juga
mengadakan
pembetulan.
(10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS
membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan
suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling
sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat
ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
(11) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi pasangan
calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berita acara dan
sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon
ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi pasangan
calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

(12) KPPS . . .

(12) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan
berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui
PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat
hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman
di TPS selama 7 (tujuh) hari.

60. Ketentuan Pasal 100 dihapus.

61. Ketentuan Pasal 101 dihapus.

62. Ketentuan Pasal 102 dihapus.

63. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Dihapus.
Angka 61

Dihapus.
Angka 62

Dihapus.
Angka 63

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan
suara, PPS wajib menyerahkan kepada PPK:
a. surat suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota dari TPS dalam kotak suara tersegel; dan
b. berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari
TPS di wilayahnya.

64. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari KPPS melalui PPS, PPK
membuat berita acara penerimaan dan melakukan
rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan
yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas
Kecamatan, pemantau, dan masyarakat.
(2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat
dari
pasangan
calon
yang
bersangkutan
dan
menyerahkannya kepada PPK.
(3) Dalam hal proses penghitungan suara oleh PPK tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saksi
pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan
terhadap jalannya penghitungan suara kepada PPK.
(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diterima,
PPK
seketika
itu
juga
mengadakan
pembetulan.
(5) Setelah
selesai
melakukan
rekapitulasi
hasil
penghitungan suara yang berasal dari seluruh TPS
dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan,
PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh
Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan
calon.
(6) Dalam hal ketua dan anggota PPK dan saksi pasangan
calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon
ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi pasangan
calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
(7) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita
acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara di PPK kepada para pasangan calon atau saksi
pasangan calon dan Panwas Kecamatan yang ditunjuk
serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil
penghitungan suara pada papan pengumuman di PPK
selama 7 ( tujuh) hari.
(8) PPK wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara
dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari
setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari PPS diterima.
(9) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(8)
beserta
kelengkapannya
dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke
dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian
luar ditempel label atau disegel.
(10) PPK wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak
suara.

(11) Penyerahan . . .

(11) Penyerahan
berita
acara
dan
sertifikat
beserta
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
wajib diawasi oleh Panwas Kecamatan dan wajib
dilaporkan kepada Panwas Kabupaten/Kota.
65. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota
membuat berita acara penerimaan dan melakukan
rekapitulasi
jumlah
suara
untuk
tingkat
Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan
calon,
Panwas
Kabupaten/Kota,
pemantau,
dan
masyarakat.
(2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat
dari
pasangan
calon
yang
bersangkutan
dan
menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota.
(3) Dalam hal rekapitulasi jumlah suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, saksi pasangan calon
yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPU
Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diterima,
KPU
Kabupaten/Kota
seketika
itu
juga
mengadakan pembetulan.
(5) Setelah
selesai
melakukan
rekapitulasi
hasil
penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja
kabupaten/kota
yang
bersangkutan,
KPU
kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat
rekapitulasi
hasil
penghitungan
suara
yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya
2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta dapat
ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

(6) Dalam . . .

(6) Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota dan
saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani berita
acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan
suara
dan
sertifikat
rekapitulasi
hasil
penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh
anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang bersedia.
(7) KPU
Kabupaten/Kota
wajib
memberikan
1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat
rekapitulasi
hasil
penghitungan
suara
di
KPU
Kabupaten/Kota kepada pasangan calon atau saksi
pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota dan
menempelkan
(satu)
eksemplar
sertifikat
hasil
penghitungan suara pada tempat pengumuman di KPU
Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.
(8) Setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan
calon terpilih dalam pleno KPU Kabupaten/Kota dalam
waktu paling lama 1 (satu) hari.
(9) KPU
Kabupaten/Kota
mengumumkan
penetapan
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan
pasangan calon terpilih dalam waktu paling lama 3 (tiga)
hari.
66. Ketentuan ayat (1) Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106
berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU
Kabupaten/Kota
wajib
menyerahkan
berita
acara
pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara kepada KPU Provinsi dalam waktu paling lambat
3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari KPPS melalui PPK diterima.
(2) Berita Acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam
sampul khusus dan selanjutnya dimasukkan dalam kotak
suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel
label atau disegel.

(3) KPU . . .

(3) KPU Kabupaten/Kota wajib menjaga dan mengamankan
keutuhan kotak suara.
(4) Penyerahan
berita
acara
dan
sertifikat
beserta
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi.
67. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta
pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang
memperoleh
suara
terbanyak
ditetapkan
sebagai
pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih
serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
terpilih.
(2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang
memperoleh
dukungan
Pemilih
yang
lebih
merata
penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota
tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota terpilih.
68. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota, KPU
Provinsi
membuat
berita
acara
penerimaan
dan
melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat
Provinsi yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon,
Bawaslu Provinsi, pemantau, dan masyarakat.
(2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat
dari
pasangan
calon
yang
bersangkutan
dan
menyerahkannya kepada KPU Provinsi.
(3) Dalam hal penghitungan suara oleh KPU Provinsi tidak
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan, saksi pasangan calon yang hadir dapat
mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi.
(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diterima, KPU Provinsi seketika itu juga mengadakan
pembetulan.
(5) Setelah
selesai
melakukan
rekapitulasi
hasil
penghitungan suara di semua KPU Kabupaten/Kota,
KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat
rekapitulasi
hasil
penghitungan
suara
yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya
2 (dua) orang anggota KPU Provinsi serta dapat
ditandatangani oleh saksi pasangan Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur.
(6) Dalam hal ketua dan anggota KPU Provinsi dan saksi
pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tetapi tidak bersedia menandatangani, berita
acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara pasangan calon gubernur dan calon wakil
gubernur ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi
serta saksi pasangan calon yang hadir.
(7) KPU Provinsi wajib memberikan 1 (satu) eksemplar
salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara di KPU Provinsi kepada para
pasangan calon atau saksi pasangan calon dan Bawaslu
Provinsi dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat
hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman
di KPU Provinsi selama 7 (tujuh) hari.
(8) Setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), KPU Provinsi menetapkan pasangan Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dalam
pleno KPU dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
(9) KPU Provinsi mengumumkan penetapan rekapitulasi
hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

69. Ketentuan . . .

69. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai
pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
terpilih.
(2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama
untuk
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur,
pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih
yang
lebih
merata
penyebarannya
di
seluruh
kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai
pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
terpilih.

70. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi
keadaan sebagai berikut:
a. kerusuhan
yang
mengakibatkan
rekapitulasi
hasil
penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara
tertutup;
c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat
yang
kurang
terang
atau
kurang
mendapatkan
penerangan cahaya;
d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan
suara yang kurang jelas;
e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan
tulisan yang kurang jelas;
f. saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan,
pemantau, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan
proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas;
dan/atau
g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat
lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

71. Ketentuan . . .

71. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
115,
saksi
pasangan
calon
dan
pengawas
penyelenggara
Pemilihan
dapat
mengusulkan
untuk
dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang
di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang
bersangkutan.
(2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan
dan selesai pada hari yang sama dengan pelaksanaan
rekapitulasi.
72. Ketentuan ayat (2) Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117
berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada
sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan
sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK
dari TPS, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan dan
saksi calon di TPS, Panwas Kecamatan, atau PPL maka
PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS
yang bersangkutan.
(2) Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
ulang di PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
paling
lama
(lima)
hari
setelah
hari/tanggal pemungutan suara.

73. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 117 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka
kotak suara yang hanya dilakukan di PPK.

74. Ketentuan . . .

74. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam
sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan
dari TPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara Pemilihan yang diterima oleh PPK, KPU
Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, saksi pasangan calon
tingkat kabupaten/kota dan saksi pasangan calon tingkat
kecamatan,
Panwas
Kabupaten/Kota,
atau
Panwas
kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan
pembetulan
data
melalui
pengecekan
dan/atau
rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk
KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(2) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam
sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pemilihan
bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan
wakil walikota dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU
Kabupaten/Kota,
saksi
pasangan
calon
tingkat
kabupaten/kota dan saksi pasangan calon tingkat
kecamatan,
Panwas
Kabupaten/Kota,
atau
Panwas
Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan
pembetulan
data
melalui
pengecekan
dan/atau
rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk
KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari PPK dengan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta pemilihan
gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi dan saksi
Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat
kecamatan,
bawaslu
provinsi,
maka
KPU
Provinsi
melakukan
pembetulan
data
melalui
pengecekan
dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.
75. Ketentuan . . .

75. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan
setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan
diterbitkan.
(2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan
oleh:
a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal
penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu)
atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan;
b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal
penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu)
atau beberapa kecamatan; atau
c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam
hal
penundaan
pelaksanaan
Pemilihan
meliputi
1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.
(3) Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak
dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah
kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah
Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk
memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU
Provinsi.
(4) Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan
di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau
50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar
tidak
dapat
menggunakan
haknya
untuk
memilih,
penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota lanjutan atau pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU
Kabupaten/Kota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu
pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan
diatur dalam Peraturan KPU.

76. Ketentuan . . .

76. Ketentuan ayat (1) Pasal 124 diubah, sehingga Pasal 124
berbunyi sebagai berikut:

(1)
Lembaga pemantau Pemilihan wajib menyampaikan
laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat
7 (tujuh) hari setelah pelantikan pasangan Calon
terpilih.
(2)
Lembaga
pemantau
Pemilihan
wajib
mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Lembaga pemantau Pemilihan yang tidak mematuhi
kewajiban
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dan/atau
tidak
lagi
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3),
dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan.
77. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau
mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU
Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
(2)
Pendaftaran sebagai pemantau Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi
formulir pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan
administrasi yang meliputi:
a. profil organisasi lembaga pemantau;
b. nama dan jumlah anggota pemantau;
c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan
Wakil
Gubernur
masing-masing
di
provinsi,
kabupaten/kota, dan kecamatan;
d. alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
masing-masing di kabupaten/kota dan kecamatan;
e. rencana . . .

e. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta
daerah yang ingin dipantau;
f. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga
pemantau;
g. pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau; dan
h. sumber dana.
(3)
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan
penelitian
terhadap
kelengkapan
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.
(4)
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terpenuhi, KPU Provinsi memberikan akreditasi
kepada lembaga pemantau Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur.
(5)
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terpenuhi, KPU Kabupaten/Kota memberikan
akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati seta Walikota dan Wakil Walikota.
78. Ketentuan Pasal 127 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni
huruf g sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Lembaga pemantau Pemilihan wajib:
a.
mematuhi
kode
etik
pemantau
Pemilihan
yang
diterbitkan oleh KPU;
b.
mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak
memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk
meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara
denganalasan keamanan;
c.
menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan
pemantauan berlangsung;
d.
menyampaikan
hasil
pemantauan
mengenai
pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU
Provinsi

dan/atau
KPU
Kabupaten/Kota,
serta
pengawas
penyelenggara
Pemilihan
sebelum
pengumuman hasil pemungutan suara;

e. menghormati . . .

e. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang
penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap
hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan
kepada Pemilih;
f. melaksanakan perannya sebagai pemantau secara
objektif dan tidak berpihak; dan
g. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan
yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.
79. Ketentuan ayat (2) Pasal 130 diubah, sehingga Pasal 130
berbunyi sebagai berikut:

(1)
Setiap anggota lembaga pemantau Pemilihan wajib
memakai kartu tanda pengenal pemantau Pemilihan
dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan.
(2)
Kartu tanda pengenal pemantau Pemilihan diberikan
oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur
dan
oleh
KPU
Kabupaten/Kota
untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota.
(3)
Lembaga
pemantau
Pemilihan
wajib
menaati
dan
mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan
Pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantau
Pemilihan.
(4)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pelaksanaan
pemantauan Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.

80. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 131 diubah, sehingga
Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan
dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada
setiap
tahapan
Pemilihan,
sosialisasi
Pemilihan,
pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat
tentang
Pemilihan,
dan
penghitungan
cepat
hasil
Pemilihan.
(3) Partisipasi . . .

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota;
b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan
Pemilihan;
c. bertujuan
meningkatkan
partisipasi
politik
masyarakat secara luas; dan
d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi
penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib,
dan lancar.

81. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 134 diubah, sehingga
Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota,
Panwas
Kecamatan,
PPL,
dan
Pengawas
TPS
menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
(2) Laporan
pelanggaran
Pemilihan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih
pada Pemilihan setempat;
b. pemantau Pemilihan; atau
c. peserta Pemilihan.
(3) Laporan
pelanggaran
Pemilihan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis
yang memuat paling sedikit:
a. nama dan alamat pelapor;
b. pihak terlapor;
c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d. uraian kejadian.
(4) Laporan
pelanggaran
Pemilihan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama
7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya
pelanggaran Pemilihan.
(5) Dalam . . .

(5) Dalam
hal
laporan
pelanggaran
Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji
dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi,

Panwas
Kabupaten/Kota,

Panwas
Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib
menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari
setelah laporan diterima.
(6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL,
dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan
tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama
2 (dua) hari.

82. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang
meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan
dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana
Pemilihan
dan
pelanggaran
kode
etik
penyelenggara
Pemilihan.
83. Ketentuan huruf b Pasal 142 diubah, sehingga Pasal 142
berbunyi sebagai berikut:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:
a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara
Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
84. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili
oleh badan peradilan khusus.

(2) Badan . . .

(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dibentuk
sebelum
pelaksanaan
Pemilihan
serentak nasional.
(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil
Pemilihan
diperiksa
dan
diadili
oleh
Mahkamah
Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
(4) Peserta
Pemilihan
dapat
mengajukan
permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan
suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
kepada Mahkamah Konstitusi.
(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara
hasil
Pemilihan
oleh
KPU
Provinsi

dan
KPU
Kabupaten/Kota.
(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilengkapi alat bukti dan Keputusan KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi
penghitungan suara.
(7) Dalam
hal
pengajuan
permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat
memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama
3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya
permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
(8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan
sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh
lima) hari sejak diterimanya permohonan.
(9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
(10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

85. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil
penghitungan suara dengan ketentuan:

a. Provinsi . . .

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan
2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan
perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan
paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan
hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
b. Provinsi
dengan
jumlah
penduduk
lebih
dari
2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam
juta),
pengajuan
perselisihan
perolehan
suara
dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak
sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan
hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
c. Provinsi
dengan
jumlah
penduduk
lebih
dari
6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua
belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan
suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling
banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil
penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
d. Provinsi
dengan
jumlah
penduduk
lebih
dari
12.000.000
(dua
belas
juta)
jiwa,
pengajuan
perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat
perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima
persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan
suara oleh KPU Provinsi.
(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan
suara dengan ketentuan:
a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai
dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa,
pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika
terdapat
perbedaan
paling
banyak
sebesar
2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan
perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai
dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa
sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa,
pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan
apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar
1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil
penghitungan
perolehan
suara
oleh
KPU
Kabupaten/Kota;
c. Kabupaten . . .

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai
dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan
perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan
paling
banyak
sebesar
1%
(satu
persen)
dari
penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh
KPU Kabupaten/Kota; dan
d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari
1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan
perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan
paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara
oleh KPU Kabupaten/Kota.
86. Ketentuan Pasal 159 dihapus.
87. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Dihapus.
Angka 87

(1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan berdasarkan
penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi
yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden
melalui Menteri.
(2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden
dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung
sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
(3) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan
pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang
disampaikan
oleh
DPRD
Kabupaten/Kota
kepada
Menteri melalui Gubernur.

(4) Pengesahan . . .

(4) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu
paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal
usul dan berkas diterima secara lengkap.
88. Di antara Pasal 160 dan Pasal 161 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 160A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam
hal
DPRD
Provinsi
tidak
menyampaikan
pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih, Presiden melalui Menteri
dapat melakukan pengesahan pengangkatan pasangan
calon
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur
terpilih
berdasarkan usulan KPU Provinsi melalui KPU.
(2) Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan
pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota terpilih, Menteri melalui Gubernur sebagai
wakil
Pemerintah
dapat
melakukan
pengesahan
pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
terpilih
berdasarkan
usulan
KPU
Kabupaten/Kota
melalui KPU Provinsi.
(3) Pengesahan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama
20 (dua puluh) hari sejak diterimanya usulan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan
pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

89. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku
jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji
yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
(2) Sumpah . . .

(2) Sumpah/janji
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan
memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur/Wakil
Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-
Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya,
serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."
(3)
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat
yang melantik.
(4) Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan
memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati/Wakil Bupati
dan Walikota/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan
segala
Undang-Undang
dan
peraturannya
dengan
selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat,
nusa, dan bangsa."

90. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161
ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk
1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Gubernur . . .

(3)
Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan
penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu
6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

91. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)
Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di
ibu kota negara.
(2)
Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur
dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.
(3)
Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan
Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri.

92. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang
bersangkutan.
(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan
Wakil
Bupati
serta
Walikota
dan
Wakil
Walikota
dilakukan oleh Wakil Gubernur.
(3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak
dapat
melaksanakan
sebagaimana
dimaksud
pada
ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih
kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
93. Ketentuan Pasal 165 diubah sehinggga berbunyi sebagai
berikut:

Ketentuan mengenai tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

94. Ketentuan . . .

94. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pendanaan
kegiatan
Pemilihan
dibebankan
pada
Anggaran
Pendapatan
Belanja
Daerah
dan
dapat
didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2) Ketentuan mengenai dukungan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan
Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
95. Ketentuan Pasal 167 dihapus.

96. Ketentuan Pasal 168 dihapus.

97. Ketentuan Pasal 169 dihapus.

98. Ketentuan Pasal 170 dihapus.

99. Ketentuan Pasal 171 dihapus.

100. Ketentuan Pasal 172 dihapus.

101. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Dihapus.
Angka 96

Dihapus.

Angka 97 . . .

Angka 97

Dihapus.
Angka 98

Dihapus.
Angka 99

Dihapus.
Angka 100

Dihapus.
Angka 101

(1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota:
a. berhalangan tetap; atau
b. berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap,
Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota
menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(2) DPRD . . .

(2) DPRD
Provinsi
menyampaikan
kepada
Presiden
penetapan Calon Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk diangkat dan disahkan sebagai
Gubernur melalui Menteri.
(3) DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Menteri
penetapan
Calon
Bupati/Walikota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk diangkat dan disahkan
sebagai Bupati/Walikota melalui Gubernur.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian
Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
102. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak
dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
ayat
(1),
dilakukan
pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
(2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung
mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.
(3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berasal
dari perseorangan tidak dapat menjalankan tugas
karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173
ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang calonnya berasal dari
partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
perolehan suara dapat mengajukan pasangan calon.
(4) Dewan . . .

(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil
pemilihan kepada Presiden untuk Gubernur dan Wakil
Gubernur melalui Menteri dan untuk Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada
Menteri melalui Gubernur.
(6) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan
belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur
dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan
melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
103. Ketentuan Pasal 175 dihapus.
104. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Dihapus.
Angka 104

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil
Walikota
berhalangan
tetap,
berhenti,
atau
diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil
Bupati,
dan
Wakil
Walikota
dilakukan
melalui
mekanisme
pemilihan
masing-masing
oleh
DPRD
Provinsi
dan
DPRD
Kabupaten/Kota
berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan
Partai Politik pengusung.
(2) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan
Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan,
pengisian
Wakil
Gubernur,
Wakil
Bupati,
dan
Wakil
Walikota
dilakukan
melalui
mekanisme
pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan
DPRD
Kabupaten/Kota
berdasarkan
usulan
Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan
dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil
Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
105. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan
yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-
olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang
diperlukan
bagi
persyaratan
untuk
menjadi
Calon
Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon
Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga
puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga
puluh
enam
juta
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

106. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan
yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu
untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi
calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati
dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon
Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga
puluh
enam)
bulan
dan
denda
paling
sedikit
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling
banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

107. Ketentuan . . .

107. Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati,
Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil
Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan
usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah,
Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala
desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau
sebutan
lain/perangkat
kelurahan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama
(enam)
bulan
dan/atau
denda
paling
sedikit
Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
108. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati,
Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil
Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri
setelah penetapan pasangan calon sampai dengan
pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat)
bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan
denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima
miliar
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai
Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya
dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan
sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan
pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat)
bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan
denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima
miliar
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
109. Ketentuan . . .

109. Ketentuan Pasal 192 dihapus.

110. Ketentuan ayat (2) Pasal 193 diubah, sehingga Pasal 193
berbunyi sebagai berikut:

Dihapus.
Angka 110

(1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa alasan
yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini,
anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota
dipidana
dengan
pidana
penjara
paling
singkat
6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah).
(2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak
membuat
dan/atau
menandatangani
berita
acara
perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga
puluh
enam)
bulan
dan
denda
paling
sedikit
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(3) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak
melaksanakan
ketetapan
KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan
suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua
belas)
bulan
dan
denda
paling
sedikit
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(4) Setiap . . .

(4) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan
salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan
dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil
penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan
calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil
Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota,
PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(5) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan
keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara
tersegel
yang
berisi
surat
suara,
berita
acara
pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan
suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling
lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
(6) Setiap
PPS
yang
tidak
mengumumkan
hasil
penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda
paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
111. Ketentuan Pasal 195 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu,
atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara
hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam
puluh)
bulan
dan
paling
lama
(seratus
dua
puluh)
bulan
dan
denda
paling
sedikit
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
112. Ketentuan . . .

112. Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak
membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan
suara
pasangan
Calon
Gubernur
dan
Calon
Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,
serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua
belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan
dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta
rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).
113. Ketentuan Pasal 197 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 197
berbunyi sebagai berikut:

(1)
Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
tidak
menetapkan
perolehan
hasil
Pemilihan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama
60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit
Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).
(2)
Dihapus.

114. Ketentuan Pasal 200 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
Pemilihan
Walikota
dan
Wakil
Walikota
yang
dilaksanakan pada tahun 2015 dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
Pemilihan
Walikota
dan
Wakil
Walikota
yang
dilaksanakan pada tahun 2015 dan dilanjutkan pada
tahun
2016,
pendanaannya
dibebankan
pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016.
(3) Bagi daerah yang sedang melaksanakan tahapan
Pemilihan, tahapan Pemilihan yang sedang berjalan
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.
115. Ketentuan Pasal 201 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pemungutan
suara
serentak
dalam
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan
Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016
dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada
bulan Desember tahun 2015.
(2) Pemungutan
suara
serentak
dalam
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa
jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan
bulan
Desember
tahun
dan
yang
masa
jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan
pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan
Februari tahun 2017.
(3) Pemungutan
suara
serentak
dalam
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019
dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada
bulan Juni tahun 2018.

(4) Pemungutan . . .

(4) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015
dilaksanakan pada tahun 2020.
(5) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017
dilaksanakan pada tahun 2022.
(6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018
dilaksanakan pada tahun 2023.
(7) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh
wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada
tahun 2027.
(8) Untuk
mengisi
kekosongan
jabatan
Gubernur,
diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan
pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan
Gubernur
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota,
diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari
jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan
pelantikan
Bupati,
dan
Walikota
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan
Peraturan KPU.
116. Ketentuan . . .

116. Ketentuan Pasal 202 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu
periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang
sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa
serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.
117. Di antara Pasal 205 dan Pasal 206 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 205A yang berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
Peraturan
Perundang-undangan
yang
merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
dinyatakan
masih
tetap
berlaku
sepanjang
tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 57

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG

I.
UMUM
Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan
amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.
Ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapa
inkonsistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan,
sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut,
antara lain:
a. Penyelenggara Pemilihan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan
bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk
menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan
ini
mengindikasikan
bahwa
pemilihan
kepala
daerah
bukan
merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi
pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Untuk . . .

Untuk mengatasi masalah konstitusionalitas penyelenggara tersebut
dan dengan mengingat tidak mungkin menugaskan lembaga
penyelenggara yang lain dalam waktu dekat ini, maka di dalam
Undang-Undang ini ditegaskan komisi pemilihan umum, badan
pengawas
pemilihan
umum
beserta
jajarannya,
dan
dewan
kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-masing diberi
tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik
sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan berdasarkan
Undang-Undang ini.
b. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan
Adanya penambahan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang
diatur di dalam Perppu, yaitu tahapan pendaftaran bakal calon dan
tahapan uji publik, menjadikan adanya penambahan waktu selama 6
enam bulan dalam penyelenggaraan Pemilihan. Untuk itu Undang-
Undang ini bermaksud menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga
terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu yang tidak terlalu
panjang dalam penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan asas
pemilihan yang demokratis.
c. Pasangan Calon
Konsepsi di dalam Perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa
wakil. Di dalam Undang-Undang ini, konsepsi tersebut diubah
kembali seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara
berpasangan atau paket.
d. Persyaratan calon perseorangan
Penambahan syarat dukungan bagi calon perseorangan dimaksudkan
agar
calon
yang
maju
dari
jalur
perseorangan
benar-benar
menggambarkan
dan
merepresentasikan
dukungan
riil
dari
masyarakat sebagai bekal untuk maju ke ajang Pemilihan.
e. Penetapan calon terpilih
Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penyelenggaraan
Pemilihan adalah efisiensi waktu dan anggaran. Berdasarkan hal
tersebut, perlu diciptakan sebuah sistem agar pemilihan hanya
dilakukan dalam satu putaran, namun dengan tetap memperhatikan
aspek legitimasi calon kepala daerah terpilih. Berdasarkan hal
tersebut, Undang-Undang ini menetapkan bahwa pasangan calon
yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan
calon terpilih.

f. Persyaratan . . .

f. Persyaratan Calon
Penyempurnaan persyaratan calon di dalam Undang-Undang ini
bertujuan agar lebih tercipta kualitas gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang
memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi
unsur akseptabilitas.
g. Pemungutan suara secara serentak
Konsepsi pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara
serentak secara nasional yang diatur di dalam Perppu perlu
disempurnakan mengingat akan terjadi pemotongan periode masa
jabatan yang sangat lama dan masa jabatan penjabat menjadi terlalu
lama. Undang-Undang ini memformulasikan ulang tahapan menuju
pemilu serentak nasional tersebut dengan mempertimbangkan
pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa
jabatan penjabat yang tidak terlalu lama; kesiapan penyelenggara
pemilihan;
serta
dengan
memperhatikan
pelaksanaan
Pemilu
Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak
pada tahun 2019.
Selain hal-hal tersebut, Undang-Undang ini juga menyempurnakan
beberapa ketentuan teknis lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan
Pemilihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1