Langsung ke konten

Instruksi Presiden (377)

INPRES 1/2006 Berlaku

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL)

INPRES 5/2004 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

INPRES 4/2004 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

INPRES 3/2004 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU

INPRES 2/2004 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

INPRES 1/2004 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang PELAKSANAAN OPERASI TERPADU DALAM KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

INPRES 6/2003 Diubah

PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN

INPRES 5/2003 Berlaku

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH

INPRES 4/2003 Berlaku

PENGKOORDINASIAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN

INPRES 3/2003 Berlaku

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

INPRES 2/2003 Berlaku

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN

INPRES 1/2003 Diubah

PERCEPATAN PELAKSANAAN

INPRES 9/2002 Berlaku

PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN

INPRES 8/2002 Berlaku

PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR

INPRES 7/2002 Berlaku

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN

INPRES 6/2002 Berlaku

PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA (PPI) 2003

INPRES 5/2002 Diubah

PENGKOORDINASIAN PERENCANAAN UMUM DAN PELAKSANAAN

INPRES 4/2002 Berlaku

PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

INPRES 3/2002 Berlaku

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN

INPRES 2/2002 Berlaku

PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT

INPRES 1/2002 Berlaku

PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF

INPRES 9/2001 Berlaku

PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN

INPRES 8/2001 Berlaku

PEJABAT SEMENTARA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN

INPRES 7/2001 Berlaku

LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH ACEH

INPRES 6/2001 Berlaku

PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA

INPRES 5/2001 Berlaku

PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU ILLEGAL (ILLEGAL LOGGING) DAN

INPRES 4/2001 Berlaku

LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF

INPRES 3/2001 Berlaku

PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

INPRES 2/2001 Berlaku

PENGGUNAAN KOMPUTER DENGAN APLIKASI KOMPUTER

INPRES 1/2001 Diubah

PUSAT INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA

INPRES 9/2000 Berlaku

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

INPRES 8/2000 Berlaku

PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA

INPRES 7/2000 Berlaku

PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA

INPRES 6/2000 Berlaku

PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1981 TENTANG

INPRES 5/2000 Diubah

KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN

INPRES 4/2000 Diubah

PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH

INPRES 3/2000 Berlaku

KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PERTAMBANGAN TANPA IZIN

INPRES 2/2000 Berlaku

PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI

INPRES 1/2000 Berlaku

PERMASALAHAN ORANG-ORANG INDONESIA

INPRES 9/1999 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

INPRES 8/1999 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang GERAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI

INPRES 7/1999 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INPRES 6/1999 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang PENELITIAN DUGAAN ADANYA HARTA KEKAYAAN, MANTAN PRESIDEN SOEHARTO DI LUAR NEGERI (BATAL)

INPRES 5/1999 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA RI DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR

INPRES 4/1999 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang INSTRUKSI KEPADA SELURUH MENTERI DAN PARA PIMPINAN LPND TENTANG BUKTI KEWARGANEGARAAN RI

INPRES 3/1999 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang PEMBARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI

INPRES 2/1999 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMISAHAN KEPOLISIAN NEGARA RI DARI ANGKATAN BERSENJATA RI

INPRES 16/1999 Berlaku

PERSIAPAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN DARI

INPRES 15/1999 Berlaku

PENGUMUMAN LAPORAN AUDIT BENTUK LONG FORM OLEH

INPRES 14/1999 Berlaku

PENGELOLAAN PROGRAM AKSI KEPENDUDUKAN