KOTA PAYAKUMBUH DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Sumatera Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. 1. Kota Payakumbuh adalah daerah Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. 1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kota Payakumbuh.

Tanggal 23 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kota Payakumbuh berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota- Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LN 1es6ltel. BABII ... SK No 199713 A --- PRESIDEN

Kota Payakumbuh terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu: - Kecamatan Payakumbuh Barat; - Kecamatan Payakumbuh Utara; - Kecamatan Payakumbuh Timur; - Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan - Kecamatan Payakumbuh Selatan.

**(1) Kota Payakumbuh mempunyai batas daerah:** - sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota; - sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota; - sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota; dan - sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota. (21 Penegasan batas daerah Kota Payakumbuh secara pasti **(1) di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat** ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kota Payakumbuh memiliki karakteristik, yaitu: - kewilayahan dengan ciri geografis kawasan dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan; - potensi sumber daya alam berupa pertanian dan peternakan, potensi industri pengolahan, potensi perdagangan, serta potensi pariwisata; dan - adat. . . SK No l997l4A --- PRESIDEN - adat dan budaya Minangkabau berdasarkan nilai falsafah, adat basandi syara', sgara' basandi kitabullah dalam adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat, serta kelestarian lingkungan.

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota- Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LN 1956119), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LN 1956119l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar SK No 199715 A --- PRESIDEN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024 INDONESIA, ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2024 , ttd. PRATIKNO Salinan sesuai dengan aslinya INDONESIA Plh. Perundang-undangan Hukum, Setiawati SK No200041 A --- PRESIDEN