PERBANKAN SYARIAH

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya.
1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
1. Bank ...

---

PRESIDEN

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan
kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan
jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank
Perkreditan Rakyat.
1. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.
1. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.
1. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.
1. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.
1. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS,
adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum
Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor
cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang
pembantu syariah dan/atau unit syariah.
1. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang
bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang
bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas
sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan
usahanya.
1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan
oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah.
1. Akad ...

---

PRESIDEN

1. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah
atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan
Prinsip Syariah.
1. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah
Penyimpan dan Simpananannya serta Nasabah Investor
dan Investasinya.
1. Pihak Terafiliasi adalah:
- komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan
karyawan Bank Syariah atau Bank Umum
Konvensional yang memiliki UUS;
- pihak yang memberikan jasanya kepada Bank
Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas
Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan
hukum; dan/atau
- pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut
serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau
UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara
lain pengendali bank, pemegang saham dan
keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga
direksi.
1. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank
Syariah dan/atau UUS.
1. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan
dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk
Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau
UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
1. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan
dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk
Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau
UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
1. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang
memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan
dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
1. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah
kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad
wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
1. Tabungan ...

---

PRESIDEN

1. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah
atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut
syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi
tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat
lainnya yang dipersamakan dengan itu.
1. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara
Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
1. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah
pembayaran lainnya, atau dengan perintah
pemindahbukuan.
1. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah
kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu.
1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa:
- transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah;
- transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
salam, dan istishna’;
- transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang
qardh; dan
- transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah
untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi
hasil.
1. Agunan . . .

---

PRESIDEN

1. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda
bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan
oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS,
guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima
Fasilitas.
1. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad
antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip,
dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang
bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas
harta tersebut.
1. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili
kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad
wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan
dan pemegang surat berharga tersebut.
1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri
dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan
aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri
beralih karena hukum kepada Bank yang menerima
penggabungan dan selanjutnya status badan hukum
Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
1. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh
dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara
mendirikan satu Bank baru yang karena hukum
memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang
meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang
meleburkan diri berakhir karena hukum.
1. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan
untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
1. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank
menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya
berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip
kehati-hatian.

### Pasal 3 . . .

---

PRESIDEN

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial

dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang
berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial
lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola
zakat.

(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang

berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada
pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi
wakaf (wakif).

(4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Perizinan

(1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank

Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin
usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus

memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
- susunan organisasi dan kepengurusan;
- permodalan;
- kepemilikan;
- keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
- kelayakan usaha.

(3) Persyaratan .. .

---

PRESIDEN

(3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.

(4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas
kata “syariah” pada penulisan nama banknya.

(5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha

UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah”
setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.

(6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan

usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank
Indonesia.

(7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank

Umum Konvensional.

(8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi

menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

(9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan

usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di
kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

(1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya

dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-

jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah
dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya
dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib

dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat
surat penegasan dari Bank Indonesia.

(4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk

membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis
kantor lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Hukum

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.
Bagian ...

---

PRESIDEN

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi
persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:
- pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus
mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus
menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan
direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan
dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal
lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

(1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau

dimiliki oleh:
- warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia;
- warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan
hukum asing secara kemitraan; atau
- pemerintah daerah.

(2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan

dan/atau dimiliki oleh:
- warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara
Indonesia;
- pemerintah daerah; atau
- dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b.

(3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga

negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia.

### Pasal 10 ...

---

PRESIDEN

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan
hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank
Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan

### Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank
Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk
saham atas nama.

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek
melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal.

(1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum

Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau
membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau
melalui bursa efek.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

(1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah

mendapat izin dari Bank Indonesia.

(2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.

### Pasal 17 . . .

---

PRESIDEN

(1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank

Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank
Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank

Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan
atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.

(3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan

Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Jenis dan Kegiatan Usaha

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.

(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa
Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;
- menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa
Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad
mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad
murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan .. .

---

PRESIDEN

- menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak
atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad
ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad
hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
- melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri
surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar
transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara
lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah;
- membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank
Indonesia;
- menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau
antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip
Syariah;
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan
Prinsip Syariah;
- melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan
Akad wakalah;
- memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi
berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang
perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan ...

---

PRESIDEN

(2) Kegiatan usaha UUS meliputi:

- menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa
Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;
- menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa
Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad
mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad
murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah;
- menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak
atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad
ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad
hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
- melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang
diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan
Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah,
musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau
hawalah;
- membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank
Indonesia;
- menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau
antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

• menyediakan .. .

---

PRESIDEN

- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan
Prinsip Syariah;
- memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi
berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang
perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
- melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip
Syariah;
- melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank
Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan
kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya;
- bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun
berdasarkan Prinsip Syariah;
- melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang
berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan
sarana elektronik;
- menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan
surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip
Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui pasar uang;
- menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan
surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip
Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui pasar modal; dan
- menyediakan . . .

---

PRESIDEN

- menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha
Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip
Syariah.

(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
- melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip
Syariah;
- melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya;
- menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang
berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan
sarana elektronik;
- menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan
surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip
Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui pasar uang; dan
- menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha
Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip
Syariah.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
- menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain
yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
1. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan
Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah
atau musyarakah;
1. Pembiayaan .. .

---

PRESIDEN

1. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau
istishna’;
1. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
1. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak
bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
1. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk
titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi
berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum
Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank
Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah
berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana
dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip
Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali
diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua
Kelayakan Penyaluran Dana

(1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan

atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima
Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya,
sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana
kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan
penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan,
modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah
Penerima Fasilitas.
Bagian ...

---

PRESIDEN

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

(1) Bank Umum Syariah dilarang:

- melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
- melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di
pasar modal;
- melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c;
dan
- melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali
sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

(2) UUS dilarang:

- melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
- melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di
pasar modal;
- melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
- melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali
sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:
- melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan
Prinsip Syariah;
- menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu
lintas pembayaran;
- melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali
penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai
agen pemasaran produk asuransi syariah;
- melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang
dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21.

### Pasal 26 . . .

---

PRESIDEN

(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

### Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah,

wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.

(2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan

dalam Peraturan Bank Indonesia.

(4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia
membentuk komite perbankan syariah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,

keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kesatu
Pemegang Saham Pengendali

(1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus

uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia.

(2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji

kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan
sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).

(3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan

kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
maka:
- hak suara pemegang saham pengendali tidak
diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- hak suara pemegang saham pengendali tidak
diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau
tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
- dividen . . .

---

PRESIDEN

- deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang
saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen)
dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham
pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan
diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa
yang mempunyai peredaran luas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan

kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan,
tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris
dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank
Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang
bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah
terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan
peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan

kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan
Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.

(1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji

kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia.

(2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan

direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi
kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.

(3) Komisaris . . .

---

PRESIDEN

(3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan

kepatutan wajib melepaskan jabatannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan

kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat

mengangkat pejabat eksekutif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat

eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas Syariah

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah

dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas

rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi

serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip
Syariah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan

Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat

menggunakan tenaga kerja asing.

(2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

## BAB VI . . .

---

PRESIDEN

Bagian Kesatu
Tata Kelola Perbankan Syariah

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang

baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam
menjalankan kegiatan usahanya.

(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal

mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Prinsip Kehati-hatian

(1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya

wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank

Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan
perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang
disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku
umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan
bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh
kantor akuntan publik.

(4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.

(5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba

rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan
oleh Bank Indonesia.

### Pasal 36 . . .

---

PRESIDEN

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha
lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang
tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan
Nasabah yang mempercayakan dananya.

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas

maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah,
pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga
yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat
dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah
Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima
Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam
kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang
bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank
Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas

maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah,
pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga,
atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank
Syariah kepada:
- pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen)
atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
- anggota dewan komisaris;
- anggota direksi;
- keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c;
- pejabat bank lainnya; dan
- perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari
pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai
dengan huruf e.

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank
Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

(5) Pelaksanaan ...

---

PRESIDEN

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pengelolaan Risiko

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko,

prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah
mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan
dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah
dan/atau UUS.

(1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi

kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli
sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar
pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh
pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk
menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan
yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga

pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS
yang bersangkutan.

(3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada
Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut
harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi
dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait
dengan proses pembelian Agunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

## BAB VII . . .

---

PRESIDEN

Bagian Kesatu
Cakupan Rahasia Bank

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan
mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah
Investor dan Investasinya.

Bagian Kedua
Pengecualian Rahasia Bank

(1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan

Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan
berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank
agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti
tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah
Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat
pajak.

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib
pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,

pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada
polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang
berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan
dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau
terdakwa pada Bank.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara

tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah
Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk
melakukan penyidikan.

(3) Permintaan . . .

---

PRESIDEN

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim,
nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya
keterangan, dan hubungan perkara pidana yang
bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi
Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada
pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang
bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan
dengan perkara tersebut.

(1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi

Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan
Nasabahnya kepada Bank lain.

(2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia.

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah
Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis,
Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan
Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang
bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah
Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah
meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan
atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh
keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau
Nasabah Investor tersebut.

### Pasal 49 ...

---

PRESIDEN

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh
Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45,
dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut
dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam
keterangan yang diberikan.

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan
oleh Bank Indonesia.

(1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan

yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan
modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,
kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam
aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan
prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang
berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.

(2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib

dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala

keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank
Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan
Peraturan Bank Indonesia.

(2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia,

wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku
dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib
memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka
memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen,
dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS
yang bersangkutan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia
berwenang:
- memeriksa . . .

---

PRESIDEN

- memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap
tempat yang terkait dengan Bank;
- memeriksa dan mengambil data/dokumen dan
keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian
Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
- memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening
tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening
Pembiayaan.

(4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah

dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

(1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau

pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia,
melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 52 ayat (2).

(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.

(1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang

membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia
berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut
pengawasan antara lain:
- membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham,
komisaris, direksi, dan pemegang saham;
- meminta pemegang saham menambah modal;
- meminta pemegang saham mengganti anggota dewan
komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
- meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran
dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank
Syariah dengan modalnya;
- meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau
peleburan dengan Bank Syariah lain;
- meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang
bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;

• meminta . . .

---

PRESIDEN

- meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan
seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada
pihak lain; dan/atau
- meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh
harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak
lain.

(2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank
Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak
dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke
Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak
diselamatkan.

(3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga
Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan
penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat

mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah
dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian

sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

## BAB X ...

---

PRESIDEN

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank
Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan
Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau
Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi
dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam
menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
ini.

(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada

Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota
Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank
Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat
dari pelanggaran kerahasiaan bank.

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini adalah:
- denda uang;
- teguran tertulis;
- penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
- pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor
cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS
secara keseluruhan;
- pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum
Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya
menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai
Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti
yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- pencantuman ...

---

PRESIDEN

- pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan
pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum
Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang
tercela di bidang perbankan; dan/atau
- pencabutan izin usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bank Indonesia.

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah,

UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk
Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa
izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling
banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan
hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi
perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang
bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah

tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS,
atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar
rupiah).

(2) Anggota ...

---

PRESIDEN

(2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank

Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak
Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat
miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah).

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah
atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan
sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank

Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
yang dengan sengaja:

- tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau

- tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan
perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank

Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
yang lalai:

- tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau

- tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan
perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52

dipidana . . .

---

PRESIDEN

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank

Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
yang dengan sengaja:

- membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu
dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau
laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi
atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

- menghilangkan atau tidak memasukkan atau
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam
pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan
kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau
rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau

- mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,
dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau
laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah
atau UUS, atau dengan sengaja mengubah,
mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau
merusak catatan pembukuan tersebut

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar
rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank

Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
yang dengan sengaja:

- meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui
untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang
tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga
untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan
keluarganya, dalam rangka:

1. mendapatkan ...

---

PRESIDEN

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi
orang lain dalam memperoleh uang muka, bank
garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank
Syariah atau UUS;

1. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS
atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas
dagang, atau bukti kewajiban lainnya;

1. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk
melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas
penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS;
dan/atau

- tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS
terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan
Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan
komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum
Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak
melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau
UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap
ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak
Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

### Pasal 66 . . .

---

PRESIDEN

(1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank

Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan
sengaja:

- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah
mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS
atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah
atau UUS tidak sehat;

- menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu
pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau
kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan
komisaris;

- memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan
dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang
diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang
mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan
kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau

- tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan
untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS
terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian
Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum

Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja
melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah
atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah).

## BAB XII ...

---

PRESIDEN

(1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada

saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah
memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai
berlakunya Undang-Undang ini.

(1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang

nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima
belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka
Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan
Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi

Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan
mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

---

PRESIDEN