PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
- Pertambangan adalah ssfegian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau
pemurnian atau pengembangan dan/atau
pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta
kegiatan pascatambang.
1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk
di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu
serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau
padu.
3.Batubara...

SK No 250003 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan
yang terbentuk secara alamiah dari sisa
tumbuh-tumbuhan.
1. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan
kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan,
di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air
tanah.
1. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan
endapan karbon yang terdapat di dalam bumi,
termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
1. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,
studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan/atau pemurnian atau
pengembangan dan/atau pemanfaatan,
pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
6a. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah
pefanjian antara pemerintah dengan perusahaan
berbadan hukum Indonesia untuk melakukan
kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
6b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah
perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan
berbadan hukum Indonesia untuk melakukan
kegiatan Usaha Pertambangan Batubara.
6c. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut
ruP, adalah izrn untuk melaksanakan Usaha
Pertambangan.
1. Dihapus.
1. Dihapus.
1. Izin Pertambangan Ralryat, yang selanjutnya disebut
IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha
Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat
dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

11.Izin. . .

SK No250004A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

ll. lzrn Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya
disebut dengan IUPK, adalah izin untuk
melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin
usaha pertambangan khusus.
1. Dihapus.
1. Dihapus.
13a. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya
disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk
melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan
jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
13b. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
adalah izin usaha yang diberikan sebagai
perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan
Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara.
13c. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha
yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli,
mengangkut, dan menjual komoditas tambang
Mineral atau Batubara.
L3d.lzrn Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya
disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk
melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti
yang berkaitan dengan tahapan dan/ atau bagian
kegiatan Usaha Pertambangan.
1. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan
Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi
regional dan indikasi adanya mineralisasi.
l4a. Penyelidikan dan Penelitian adalah kegiatan untuk
mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi,
potensi sumber daya dan/ atau cadangan Mineral
dan/ atau Batubara.
1. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan untuk memperoleh informasi secara
terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi,
sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari
bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan
sosial dan lingkungan hidup.

1. Studi. . .

SK No250005A

---

PRESIDEH

REPUBLIK TNDONESIA

1. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan untuk memperoleh informasi secara
rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk
menentukan kelayalan ekonomis dan teknis Usaha
Pertambangan.
1. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan yang meliputi konstruksi,
penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian
atau pengembangan dan/atau pemanfaatan,
termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana
pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan
hasil studi kelayakan.
1. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan
untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas
Operasi Produksi, termasuk dampak
lingkungan.
1. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi
Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
1. Pengolahan adalah upaya mutu
komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan
produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak
berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk
dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku
industri.
20a. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu
komoditas tambang Mineral melalui proses fisika
maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian
lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat
Iisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang
asal sampai dengan produk logam sebagai bahan
baku industri.
20b. Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan adalah upaya
untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau
tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.
2 1. Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan
untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara
dari daerah tambang dan/ atau tempat Pengolahan
dan/ atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.
1. Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan
untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau
Batubara.
1. Badan . . .

SK No250006A

---

PRESIDEN

REPUELTK INDONESIA

1. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang
bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23a. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut
BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang
Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang
berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang
selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai
dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang
tahapan Usaha Pertambangan untuk menata,
memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan
dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai
peruntukannya.
1. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut
Pascatambang, adalah kegiatan terencana,
sistematis, dan berlanjut setelah ssfagisn atau
seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk
memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi
sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah
Penambangan.
1. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara
individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik
tingkat kehidupannya.
28a. Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang
darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan
Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas
kontinen.
1. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP,
adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral
dan/ atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan
administrasi pemerintahan yang merupakan bagian
dari tata ruang nasional.
1. Wilayah. . .
SK No 250@7 A

---

PRESIDEN

P,EPUBLIK INDONESIA

1. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah
memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau
informasi geologi.
1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada
pemegang IUP atau pemegang SIPB.
1. Wilayah Pertambangan Ralryat, yang selanjutnya
disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat
dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.
1. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya
disebut WPN, adalah bagran dari WP yang
dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
1. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang
selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah
memiliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau
informasi geologi yang dapat diusahakan untuk
kepentingan strategis nasional.
1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam
WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah
wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

2.Ketentrran...

SK No250008A

---

PRESIDEN

IIEPUBL]K INDONESIA

2 Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat

setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan
nasional pengutamaan Mineral dan/ atau Batubara
untuk kepentingan dalam negeri.
(21 Untuk melaksanakan kepentingan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan
jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral
logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau
Batubara.

(3) Untuk melaksanakan kepentingan nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP
atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi
wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum
ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan
badan usaha milik negara yErng menguasai hajat
hidup orang banyak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan

Mineral dan/ atau Batubara untuk kepentingan
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

3 Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la)
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat(2)...

SK No250036A

---

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara
elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PerLinan
Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 13

(1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP

Batubara ditetapkan oleh Menteri.
(1a) Menteri dalam melakukan penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah.

(2) Luas . . .

SK No250009A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP

Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan
oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi
terkait.

(3) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan

WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria:
- terdapat data sumber daya Mineral logam atau
Batubara; dan/ atau
- terdapat data cadangan Mineral logam atau
Batubara.

(4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Menteri menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP
Batubara berdasarkan pertimbangan:
- ketahanan cadangan;
- kemampuan produksi nasional; dan/ atau
- pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

(5) Dalam hal WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara

telah ditetapkan oleh Menteri, pemanfaatan potensi
sumber daya alam yang terdapat di dalamnya
diprioritaskan untuk kegiatan Usaha
Pertambangan.
4 Ketentuan Pasal 17A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam hal belum terdapat penetapan tata ruang

dan/ atau kawasan, penetapan WIUP Mineral logam
dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 menjadi dasar bagi penetapan pemanfaatan

ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha
Pertambangan.
(21 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan
kawasan pada WIUP Mineral logam dan WIUP
Batubara yang telah ditetapkan sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam . . .

SK No250010A

---

PRESIDEN

TIEPUBLIK INDONESIA

• tl-

(3) Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang

dan kawasan pada WIUP Mineral logam dan WIUP
Batubara yang telah ditetapkan, WIUP Mineral logam
dan WIUP Batubara tetap berlaku dan tetap dapat
dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
logam dan Batubara.

(4) Dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi

Mineral logam dan Batubara, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan
pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP Mineral
logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.

(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin

penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan
pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang
telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5 Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal22A

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin

tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan
kawasan pada WPR yang telah ditetapkan sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(21 Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang
dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan, WPR
tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan kegiatan
Usaha Pertambangan ralryat.
6 Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3l dila"kukan setelah memenuhi kriteria:

- pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan
Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- ketahanan . . .
SK No2500llA

---

PRESIDEN

REPIJBLIK INOONESIA

- ketahanan cadangan;
- kemampuan produksi nasional; dan/ atau
- pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
ruang l2l Dalam hal belum terdapat penetapan tata
dan/ atau kawasan, penetapan WIUPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penetapan
pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan
Usaha Pertambangan.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin

tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan
kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan ruang

dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan,
WIUPK tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan
kegiatan Usaha Pertambangan.

(5) Dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi

Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan
pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang
telah ditetapkan.

(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin

penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan
pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7 Setelah ayat (4) Pasal 35 ditambahkan I (satu) ayat, yakni
ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(21 Pewinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
- nomor induk berusaha;
- sertilikat standar; dan/ atau
- izrn.

(3) Izin...

SK No250012A

---

PRESIDEN

NEPUBLIK INDONESIA

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

terdiri atas:
A. IUP;
- IUPK;
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Pe{anjian;
- IPR;
- SIPB;
f . bin penugasan;
- lzrn Pengangkutan dan Penjualan;
- IUJP; dan
- ruP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan

pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah
provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8 Penjelasan Pasal 38 huruf a diubah sebagaimana
tercantum dalam penjelasan.
9 Ketentuan huruf f Pasal 47 diubah dan setelah huruf g
ditambahkan I (satu) huruf, yakni huruf h sehingga

Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasd 47
Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan
dengan ketentuan:
- untuk Pertambangan Mineral logam paling lama
20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh
perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 1O (sepuluh)
tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- untuk Pertambangan Mineral bukan logam paling
lama lO (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh
perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (Iima)
tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.untuk...
SK No 250013 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

-L4-
- untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis
tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin
memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing
10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima)
tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua)
kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2
(dua) kali masing-masing lO (sepuluh) tahun setelah
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi
dengan fasilitas Pengolahan dan/ atau Pemumian
selama 3O (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh
perpanjangan selama 1O (sepuluh) tahun setiap kali
perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- untuk Pertambangan Batubara yang terintegrasi
dengan kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan selama 3O (tiga puluh) tahun dan dijamin
memperoleh perpanjangan selama 1O (sepuluh) tahun
setiap kali perpanjangan setelah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis
tertentu yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan
industri di dalam negeri paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama
lO (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

1O.Ketentuan...

SK No2500l4A

---

iiIiFEIEtrN

REPUBLIK TNDONESIA

1. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Hurufa
Yang dimalsud dengan "Badan Usaha" antara lain
BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha
swasta, badan usaha kecil dan menengah, atau badan
usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan
keagamaan.

Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc...

SK No250035A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf c
Cukup jelas.
Angka 9

Cukup jelas.
Angka 10

(l) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha,
koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha
kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki
oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan
cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.
(21 Lelang WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
- luas WIUP Mineral logam;
- kemampuan administratif/manajemen;
- kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan;
dan
- kemampuan finansial.

(3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
- luas WIUP Mineral logam;
- pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan
menengah;
- penguatan fungsi ekonomi organisasi
tan keagamaan; dan
- peningkatan perekonomian daerah.

(4) Mekanisme pemberian dengan cara prioritas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanalan
melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara
elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem

Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh:
- menteri yang urusan
pemerintahan di bidang koperasi terhadap
koperasi; dan
- menteri yang urusan
pemerintahan di bidang usaha kecil dan
menengah terhadap badan usaha kecil dan
menengah.

(6) Ketentuan . . .

SK No250015A

---

PRESIDEN

NEPUBLTK INDONESIA

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP

Mineral logam dengan cara lelang atau dengan cara
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai
dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
1. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) pasal,
ya}ni Pasal 51A dan Pasal 51El sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5lA

(l) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan
keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat
memberikan WIUP Mineral logam dengan cara
prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada
BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha
swasta,
(21 Pemberian WIUP Mineral logam dengan cara prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan :
- luas WIUP Mineral logam;
- status perguruan tinggi terakreditasi; dan
- peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi
masyarakat.

(3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha

swasta yang mendapatkan WIUP Mineral logam
dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan

(1) tinggr sebagaimana dimaksud pada ayat

memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan
tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama.

(4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan

Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan
keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik
daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP

Mineral logam dengan cara prioritas kepada BUMN,
badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta
dan pemberiari sebagian keuntungan kepada
perguruan tinggr sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51B...

SK No25016A

---

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-L7 -

(1) WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat

diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta
dengan cara prioritas.
(21 Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
- luas WIUP Mineral logam;
- peningkatan tenaga kerja di dalam negeri;
- jumlah investasi; dan/ atau
- peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai
pasok dalam negeri dan/ atau global.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP

Mineral logam dengan cara prioritas dalam rangka
hilirisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
1. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha,

koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha
kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki
oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan
cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.
Lelang WIUP Batubara sebagaimana dimalsud pada l2l
ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- luas WIUP Batubara;
- kemampuan administratif/manajemen;
- kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan;
dan
- kemampuan finansial.

(3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dilaksanalan dengan
mempertimbangkan:
- luas WIUP Batubara;
- pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan
menengah;
c.penguatan...

SK No250017A

---

PRESIDEN

EEPUBLIK INDONESIA

_18_
- penguatan fungsi ekonomi organisasi
kemasyarakatan keagamaan; dan
- peningkatan perekonomian daerah.

(4) Mekanisme pemberian dengan cara prioritas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara
elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem

Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh:
- menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi terhadap
koperasi; dan
- menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang usaha kecil dan
menengah terhadap badan usaha kecil dan
menengah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP

Batubara dengan cara lelang atau dengan cara
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
1. Di antara Pasal 60 dan Pasal 6l disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 6OA dan Pasal 608 sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6OA

(1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan

keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat
memberikan WIUP Batubara dengan cara prioritas
untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN,
badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
(21 Pemberian WIUP Batubara dengan cara prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
- luas WIUP Batubara;
- status perguruan tinggi terakreditasi; dan
- peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi
masyarakat.

(3)BUMN,. . .

SK No250043A

---

FRESIDEN

REPUEUK TNDONESIA

(3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha

swasta yang mendapatkan WIUP Batubara dengan
cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberikan
sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai
dengan perjanjian kerja sama.

(4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan

Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan
keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik
daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP

Batubara dengan cara prioritas kepada BUMN, badan
usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan
pemberian 5glagian keuntungan kepada perguruan
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai
dengan ayat l4l diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 6O8

(1) WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat

diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta
dengan cara prioritas.
(21 Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
- luas WIUP Batubara;
- peningkatan tenaga kerja di dalam negeri;
- jumlah investasi; dan/ atau
- peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai
pasok dalam negeri dan/ atau global.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP

Batubara dengan cara prioritas dalam rangka
hilirisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat l2l diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
14.Ketentuan...

SK No250019A

---

PRESIDEN

IIEPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan PasaT 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Cukup jelas.

Pasal 6OEl

Cukup jelas.
Angka 14
Pasd74
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "memperhatikan kepentingan
daerah" adalah dalam rangka pemberdayaan daerah.
Ayat (2)
Pertambangan Mineral logam dalam ketentuan ini
termasuk Mineral ikutannya.
Ayat (3)
Cukup je1as.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat(6)...

SK No250037A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 15

(1) IUPK diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan

memperhatikan kepentingan daerah.
(21 IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk I (satu) jenis Mineral logam atau Batubara
dalam I (satu) WIUPK.

(3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

yang menemukan Mineral lain di dalam WIUPK yang
dikelola diberikan prioritas untuk
mengusahakannya.

(4) Pemegang IUPK yang bermaksud mengusahakan

Mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada
Pemerintah Pusat.

(5) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat(21

dapat menyatak€rn tidak berminat untuk
mengusahakan Mineral lain yang ditemukan
tersebut.

(6) Pemegang IUPK yang tidak berminat untuk

mengusahakan Mineral lain yang ditemukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib menjaga
Mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak
lain.
(71 IUPK untuk Mineral lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak
lain oleh Pemerintah Pusat.
1. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74 ayat (l) dilakukan berdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28.

(2)ruPK. . .

SK No250020A

---

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

-2t -
(21 IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada:
- BUMN;
- badan usaha milik daerah;
- koperasi;
- badan usaha kecil dan menengah;
- badan usaha yang dimiliki oleh organisasi
kemasyarakatan keagamaan; atau
- Badan Usaha swasta.

(3) BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan

usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang
dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai
dengan huruf e mendapat prioritas dalam
mendapatkan IUPK.

(4) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf f untuk mendapatkan IUPK
dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

(5) Pemberian WIUPK dengan cara prioritas atau lelang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) mempertimbangkan:
- luas WIUPK;
- kemampuan administratif/manajemen;
- kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan;
dan
- kemampuan finansial.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK
dengan cara prioritas dan lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.
1. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan I (satu) pasal,
yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(l) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan
keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat
memberikan WIUPK dengan cara prioritas untuk
kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan
usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.

(2) Pemberian . . .

SK No250021A

---

PRESIDEN

R,EPUBLTK INDONESIA

(21 Pemberian WIUPK dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
- luas WIUPK;
- status perguruan tinggi terakreditasi; dan
- peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi
masyarakat.

(3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha

swasta yang mendapatkan WIUPK dengan cara
prioritas untuk kepentingan perguruErn tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memberikan
sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai
dengan perjanjian kerja sama.

(4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan

Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan
keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik
daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK

dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha
milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan
pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai
dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
1. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal l0O
(l) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan
menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau
dana jaminan Pascatambang yang besaran nilainya
ditetapkan oleh Menteri.

(2) Dalam rangka memastikan pelaksanaan Reklamasi

dan pelindungan dampak Pascatambang bagl
masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan
Pemerintah Daerah.

(3) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk

melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang
dengan dana jaminan sebagaimana dima}sud pada
ayat (1).

(4) Ketentuan...

SK No250022A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak
melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang
sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
1. Ketentuan Pasal 1O4A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal lO4A

(1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah Mineral

dan/atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan
Batubara, Pemerintah Pusat dapat memberikan
penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga
riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, atau
Badan Usaha swasta untuk melakukan Penyelidikan
dan Penelitian dan/ atau kegiatan pengembangan
proyek pada wilayah penugasan.
(21 BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha
swasta yang telah melakukan Penyelidikan dan
Penelitian dan/ atau kegiatan dalam rangka
pengembangan proyek pada wilayah penugasan
mendapatkan hak menyamai penawaran dalam
lelang WIUP atau WIUPK Mineral dan/ atau WIUP
atau WIUPK Batubara.
1. Ketentuan ayat (l) dan ayat (3) Pasal 108 diubah sehingga

Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas.

Angka 18
Pasal lO4A
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal lO8
Cukup jelas.

Angka 2O

(l) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang
terdiri atas:
jawab sosial dan lingkungan; a. program tanggung
- pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat
yang berada di WP dalam kegiatan Pertambangan;
dan
- program kemitraan usaha dan pemberdayaan
ekonomi berbasis komunitas.

(2) Pemegang . . .

SK No250023A

---

EIiEEIEtrN

PEPUBLIK INDONESIA

(2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana

untuk pelalsanaan program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang besaran minimumnya ditetapkan
oleh Menteri.

(3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat lokal dan/atau masyarakat
adat.
2O. Setelah huruf i ayat (3) Pasal L24 ditambahkan I (satu)
huruf, yakni hurufj sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib

perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau
nasional.
(21 Dalam hal tidak terdapat perusahaan Jasa
Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan
perusahaan Jasa Pertambangan yang berbadan
hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal
asing.

(3) Jenis usaha Jasa Pertambangan meliputi

pelaksanaan di bidang:
a.b. Eksplorasi; Umum;
- Studi Kelayakan;
- Konstruksi Pertambangan;
- Pengangkutan;
- lingkungan Pertambangan;
- Reklamasi dan Pascatambang;
- keselamatan Pertambangan;
- Penambangan; dan/atau
- Pengolahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan

perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan/atau
nasional diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
1. Di antara . . .

SK No250024A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Di antara Pasal 141A dan Pasal 142 disisipkan I (satu)
pasal, yakni Pasal 141El sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Menteri berhak memberikan sanksi administratif

kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP
untuk Penjualan atas pelanggaran ketentuan

(3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55

ayat (4), Pasal 58 ayatl4l, Pasal 61 ayat(41, Pasal 70,

Pasal 70A, Pasal 71 ayat (l), Pasal 74 ayat (4) dan

ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 9l
ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96,

Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (l), ayat (3), dan

102 ayat l4l, Pasal lO0 ayat (1), Pasal lOlA, Pasal
ayat (1), Pasal lO3 ayat (1), Pasal 105 ayat (l) dan
ayat(41, Pasal 106, Pasal 107, Pasal lO8 ayat (l) dan
ayat (21, Pasal 110, Pasal 111 ayat (l), Pasal 112
ayat (1), Pasal 112A ayat (1), Pasal 114 ayat l2),

Pasal 115 ayatl2l, Pasal 123, Pasal l23A ayat (1) dan

ayat (2), Pasal 124 ayat (l), Pasal 125 ayat (3),

Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129

ayat (l), Pasal 130 ayat(21, atau Pasal 136 ayat (l).
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
- peringatantertulis;
- denda;
- penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi;
dan/ atau
- pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk
Penjualan.
1. Ketentuan . . .

SK No250025A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 169A diubah dan di antara
ayat (l) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (1a) sehingga Pasal 169A berbunyi sebagai berikut:

(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi

IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian
setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:
- kontrak/perjanjian yang belum memperoleh
perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali
perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
masing-masing untuk jangka waktu paling lama
1O (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi
setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan
mempertimbangkan upaya peningkatan
penerimaan negara.
- kontrak/perjanjian yang telah memperoleh
perpanjangan pertama dapat diberikan
perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk
jangka waktu paling lama 1O (sepuluh) tahun
sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya
perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan
mempertimbangkan upaya peningkatan
penerimaan negara.
(1a) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan setelah dilakukan audit lingkungan.
Upaya peningkatan penerim€ran negara sebagaimana l2l dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dilakukan melalui:
- pengaturan kembali pengenaan penerimaan
pajak dan penerimaan negErra bukan pajak;
dan/atau
- luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian sesuai dengan rencana
pengembangan seluruh wilayah kontrak atau
perjanjian yang disetqiui Menteri.

(3) Dalam . . .

SK No250026A

---

PR,ESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai

Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh
barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan
PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara
tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan
pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) untuk komoditas tambang Batubara wajib
melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang
Batubara yang telah melaksanakan kewajiban
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara
secara terintegrasi di dalam negeri sesuai dengan
rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian
yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan
selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan
setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Di antara Pasal l71A dan Pasal 172 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal lTlB dan Pasal 171C sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal l71B

(1) ruP yang diterbitkan sebelum berlakunya

Undang-Undang ini dan terdapat permasalahan
tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya
berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat,
dicabut dan dikembalikan kepada negara.
WIUP 12) Tumpang tindih sebrgian atau seluruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang
dikeluarkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah untuk komoditas Pertambangan yang
sama;
- tumpang tindih WIUP dengan IUP yang masih
berlaku; atau
- tumpang . . .

SK No250027A

---

PRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA

_28 _
- tumpang tindih IUP dengan IUP lain yang
dikeluarkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah untuk komoditas Pertambangan yang
sama.

(3) Dalam rangka akuntabilitas dan kepastian hukum

Usaha Pertambangan, Pemerintah Pusat
menyampaikan hasil evaluasi, pencabutan, dan
pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara terbuka dan memberikan kesempatan untuk
klarifikasi dalam jangka waktu paling lambat
14 (empat belas) hari terhitung sejak penyampaian
hasil evaluasi, pencabutan, dan pengembalian IUP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permasalahan

tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP, hasil
evaluasi Pemerintah Pusat, pencabutan, dan
pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal l71C
Terhadap IUP, IUPK, IPR, dan SIPB yang diterbitkan
sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan tidak
memenuhi kewajiban danlatau tidak melaksanakan
kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, seluruh atau sebaglan wilayahnya
dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah
sesuai dengan hasil evaluasi Menteri.
1. Ketentuan Pasal 172B diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal l72B

(1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izin

dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi
sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan
untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
l2l Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan
kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izin
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1. Ketentuan . . .
SK No250028A

---

PRESIDEN

NEPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal l73A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi seluruh
provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sepanjang tidak diatur secara khusus dalam
Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan
kekhususan daerah tersebut.
1. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Peraturan pelalsanaan Undang-Undang ini harus

telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam)
bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
(21 Pemerintah Pusat,. Dewan Perwakilan Ralryat
Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang
menangani bidang legislasi, dan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia melalui alat kelengkapan
yang menangani bidang perancangan
undang-undang wajib melalukan pemantauan dan
peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang
ini 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 25fi)29 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggd 19 Maret 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum

sil a Djaman

SK No250030A

---

PRESIDEN

REPIJBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM
Mineral dan Batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia merupakan kekayaan sumber daya alam yang tidak
terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengelolaan Mineral
dan Batubara dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai tambah bagi
perekonomian nasional. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan ralgrat secara berkeadilan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, terutama dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
"Bumi dan air d.an kekagaan alam Vang terkandung di dalamnga dikuasai
oleh negara dan diperyunakan unfitk sebesar-besar kemakmuran rakgat".
Untuk dapat bersaing pada tingkat nasional, regional, dan
internasional, kegiatan hilirisasi pertambangan sebagai salah satu
penggerak pertumbuhan perekonomian nasional memerlukan penguatan
dan kepastian pasokan bahan baku secara efektif, efisien, berkelanjutan,
dan benrawasan lingkungan. Hilirisasi merupakan langkah awal
perubahan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara industri
maju. Hilirisasi Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan suatu
proses yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dari bahan mentah
yang ditambang dari perut bumi sehingga memberikan manfaat ekonomi
yang lebih besar dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan
dan mandiri. Kebijakan kegiatan hilirisasi dalam Undang-Undang ini harus
diperkuat pengaturannya sebagai salah satu cara untuk meraih target
menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, kegiatan hilirisasi dilaksanakan
dengan memperkuat Penyelidikan dan Penelitian untuk optimalisasi
Eksplorasi Mineral dan Batubara. Selain itu, pengelolaan kegiatan hilirisasi
perlu mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi
bagi peningkatan perekonomian nasional.
Keberadaan . . ,
SK No250045A

---

REPUBLIK INDONESIA

Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya
disebut Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara),
perlu dilakukan perbaikan sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2O2O dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 37 IPUU-YJX/2O2L sefta penyesuaian dengan kebutuhan hukum
masyarakat sehingga Undang-Undang ini dapat dilaksanakan serta
memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam menjawab tantangan
Pertambangan Mineral dan Batubara pada masa kini dan masa depan.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk
memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan
Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha
di bidang Mineral dan Batubara. Sebagai penyempurnaan terhadap
Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat
materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini sebagai
berikut:
- Penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini seb"gai
pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.
1. Pengaturan terkait penetapan WIUP Mineral logam atau Batubara yang
diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan
menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi
kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk
peningkatan perekonomian daerah.
1. Pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK dengan
cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN,
badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dengan
mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau
WIUPK, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses dan
layanan pendidikan bag' masyarakat.
1. WIUP Mineral logam atau Batubara dalam rangka hilirisasi dapat
diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara
prioritas.
1. Pemberian IUPK dilakukan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan
usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan
badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Sementara IUPK untuk Badan Usaha swasta diberikan dengan cara
lelang.

6.Peningkatan...

SK No250032A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Peningkatan nilai tambah Mineral dilakukan dengan penugasan
Penyelidikan dan Penelitian kepada lembaga riset negara, lembaga riset
daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan Badan Usaha swasta
berikut dengan penawaran hak menyamai dalam lelang WIUP atau
WIUPK Mineral.
1. Pengaturan terkait penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh
dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara dikelola oleh Menteri.
1. Ketentuan terkait IUP yang diterbitkan sebelum Undang-Undang ini
berdasarkan evaluasi Pemerintah Pusat terdapat tumpang tindih
WIUP-nya dicabut dan dikembalikan kepada negara.
1. Batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan serta pemantauan
dan peninjauan terhadap Undang-Undang ini dilakukan setelah
Undang-Undang ini berlaku.
Dengan penyempurnaan beberapa materi muatan dalam
Undang-Undang ini, diharapkan pengelolaan Pertambangan Mineral dan
Batubara dapat meningkatkan nilai tambah, mengakselerasi keterlibatan
badan usaha kecil dan menengah, dan organisasi kemasyaralatan
keagamaan, serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan
tinggi dalam meningkatlan alses dan layanan pendidikan bagi
masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian nasional.

U. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka I

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan,
sebagian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh
dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara dikelola oleh Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 151 diubah sehingga Pasal 151
berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas.
Pasal l71C
Cukup jelas.
Angka 25
Pasd l72B
Cukup jelas.
Angka 26