PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

1. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Dana
Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Dana Jaminan Sosial
Kematian, Dana Jaminan Sosial Hari Tua, dan Dana
Jaminan Sosial Pensiun.

1. Dana Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja adalah dana
amanat milik peserta jaminan kecelakaan kerja yang
merupakan himpunan iuran jaminan kecelakaan kerja
beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS
Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada
peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan
program jaminan kecelakaan kerja.

1. Dana Jaminan Sosial Kematian adalah dana amanat milik
peserta jaminan kematian yang merupakan himpunan
jaminan kematian beserta hasil pengembangannya yang
dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran
manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional
penyelenggaraan program jaminan kematian.

1. Dana Jaminan Sosial Hari Tua adalah dana amanat milik
peserta jaminan hari tua yang merupakan himpunan
iuran jaminan hari tua beserta hasil pengembangannya
yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk
pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan
operasional penyelenggaraan program jaminan hari tua.

1. Cadangan Teknis adalah cadangan teknis sesuai dengan
praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum.

1. Dana . . .

---

1. Dana Operasional adalah bagian dari akumulasi iuran
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan
pensiun, dan jaminan kematian serta hasil
pengembangannya yang dapat digunakan BPJS
Ketenagakerjaan untuk membiayai kegiatan operasional
penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan
kematian.
1. Iuran Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Iuran
adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh
pekerja, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah dalam
rangka program jaminan sosial.
1. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan
sosial nasional.
1. Aset Bersih adalah selisih total aset atas total Liabilitas
pada waktu tertentu yang dicatat sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
1. Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut
Investasi adalah investasi yang dilakukan oleh BPJS
Ketenagakerjaan terhadap aset BPJS Ketenagakerjaan dan
aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam
instrumen investasi sesuai peraturan perundang-
undangan.
1. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disebut Dewan Pengawas adalah organ BPJS
Ketenagakerjaan yang bertugas melakukan pengawasan
atas pelaksanaan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan oleh
direksi dan memberikan arahan dan/atau nasihat kepada
direksi dalam penyelenggaraan program jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan
jaminan kematian.
1. Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut
Direksi adalah organ BPJS Ketenagakerjaan yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepentingan
BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan asas, tujuan, dan
prinsip BPJS Ketenagakerjaan, serta mewakili BPJS
Ketenagakerjaan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan.

1. Bank . . .

---

1. Bank Kustodian yang selanjutnya disebut Bank adalah
Bank Badan Usaha Milik Negara yang telah mendapat izin
dari pihak yang berwenang untuk memberikan jasa
penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek
serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan
hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili
pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
1. Bursa Efek adalah Bursa Efek sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan
secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang
memadai.

(1) BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan yang terdiri atas:
- aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
- aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas aset dana:
- jaminan kecelakaan kerja;
- jaminan kematian;
- jaminan hari tua; dan
- jaminan pensiun.

(3) BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengelolaan

aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- perencanaan;
- pelaksanaan; dan
- pengawasan dan evaluasi.

## BAB II . . .

---

Bagian Kesatu
Umum

Perencanaan pengelolaan aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) huruf a disusun sesuai dengan tahapan yang ditetapkan

dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional
yang mencakup:
- inventarisasi data dan informasi aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan; dan
- penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan aset
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Data dan Informasi
Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(1) Inventarisasi aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan
untuk mengumpulkan data dan informasi aset termasuk
Liabilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:
- sumber aset;
- Liabilitas;
- penggunaan; dan
- pengembangan.

Bagian . . .

---

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan
Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Umum

Rancangan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b memuat rencana pengelolaan:
- aset dan Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan.
- aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Rancangan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri
atas:
- rancangan rencana strategis; dan
- rancangan rencana kerja anggaran tahunan.

Paragraf 2
Rancangan Rencana Strategis

(1) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf a disusun oleh Direksi.

(2) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat arah kebijakan pengelolaan aset Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan termasuk rancangan rencana
strategis Investasi.

(3) Kebijakan dan rancangan rencana strategis Investasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:
- profil aset dan Liabilitas Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan; dan
- kesesuaian antara durasi aset dan durasi Liabilitas.

(4) Rancangan . . .

---

(4) Rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas menjadi rencana
strategis program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(5) Rencana strategis program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana

strategis diatur dengan peraturan Direksi.

Paragraf 3
Rancangan Rencana Kerja Anggaran Tahunan

(1) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun oleh Direksi.

(2) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada
rencana strategis program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

(3) Rancangan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas
menjadi rencana kerja anggaran tahunan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

(4) Rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) menjadi pedoman dalam pelaksanaan
pengelolaan aset dan Liabilitas Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu
Umum

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf b meliputi:
- sumber aset;

• Liabilitas . . .

---

• Liabilitas;
• penggunaan;
• pengembangan;
• kesehatan keuangan; dan
• pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Sumber Aset

Paragraf 1
Umum

Sumber aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
terdiri atas:
- aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
- aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri
atas:
1. jaminan kecelakaan kerja;
1. jaminan hari tua;
1. jaminan pensiun; dan
1. jaminan kematian.

Paragraf 2
Sumber Aset BPJS Ketenagakerjaan

(1) Sumber aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
- modal awal dari Pemerintah yang merupakan
kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi
atas saham;
- hasil pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) yang
menyelenggarakan program jaminan sosial;
- hasil pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan;
- Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan; dan/atau

• sumber . . .

---

- sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari modal

awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak
terbagi atas saham.

(3) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil

pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) yang
menyelenggarakan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupakan hasil pengalihan aset lembaga dari
PT. Jamsostek (Persero).

(4) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari hasil

pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, berasal dari semua penambahan aset BPJS
Ketenagakerjaan yang merupakan hasil dari penempatan
Investasi maupun bukan investasi.

(5) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana

Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, merupakan dana yang disediakan untuk
membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(6) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari sumber

lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, merupakan dana yang berasal dari:

- Surplus kegiatan BPJS Ketenagakerjaan; dan
- hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari hibah

dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat
berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(8) Aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 11 huruf a wajib dinilai sesuai dengan standar

akuntansi keuangan yang berlaku.

### Pasal 13 . . .

---

(1) Dana Operasional yang dapat diambil dari Dana Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 12 ayat (5) ditetapkan paling tinggi:

- 10% (sepuluh persen) dari Iuran jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kematian; dan
- 2% (dua persen) dari akumulasi Iuran dan dana hasil
pengembangan jaminan hari tua.

(2) Besaran persentase Dana Operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh
Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan dan DJSN.

(1) Dalam penentuan persentase Dana Operasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), BPJS
Ketenagakerjaan mengajukan usulan besaran persentase
Dana Operasional kepada Menteri paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dengan
melampirkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS
Ketenagakerjaan.

(2) Menteri menetapkan besaran persentase Dana Operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1
(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
berjalan.

(3) Besaran persentase Dana Operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) untuk tahun 2014 ditetapkan oleh
Menteri paling lambat 31 Desember 2013.

Paragraf 3
Sumber Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(1) Sumber aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri
atas:
- Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk
bantuan iuran;

• hasil . . .

---

- hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;
- aset program jaminan sosial ketenagakerjaan yang
menjadi hak peserta PT. Jamsostek (Persero); dan
- sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

bersumber dari Iuran jaminan sosial termasuk bantuan
iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
berasal dari Iuran program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

bersumber dari hasil pengembangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari semua
penambahan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang merupakan hasil dari penempatan Investasi maupun
bukan investasi.

(4) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

bersumber dari hasil pengalihan aset program jaminan
sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri atas:

- aset program jaminan kecelakaan kerja yang dialihkan
menjadi aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja;
- aset program jaminan hari tua yang dialihkan menjadi
aset Dana Jaminan Sosial hari tua; dan
- aset program jaminan kematian yang dialihkan
menjadi aset Dana Jaminan Sosial kematian.

(5) Jumlah aset program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit
sebesar jumlah Liabilitas kepada peserta pada saat
pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) menjadi aset
Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(6) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan dana yang
berasal dari:
- Surplus aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sesuai dengan program;

• Surplus . . .

---

- Surplus aset BPJS Ketenagakerjaan;
- dana talangan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk
pembayaran manfaat; dan/atau
- hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

bersumber dari hibah dan/atau bantuan lain yang sah
dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf d dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Bagian Ketiga
Liabilitas

Paragraf 1
Umum

Liabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
terdiri atas:
- Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan; dan
- Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan

(1) Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 huruf a meliputi seluruh Liabilitas BPJS
Ketenagakerjaan selaku penyelenggara program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dinilai sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku.

Paragraf 3 . . .

---

Paragraf 3
Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(1) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri

atas:
- Liabilitas jaminan kecelakaan kerja;
- Liabilitas jaminan kematian;
- Liabilitas jaminan hari tua; dan
- Liabilitas jaminan pensiun.

(2) Liabilitas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
terdiri atas:
- cadangan teknis;
- utang klaim;
- utang Investasi; dan
- utang lainnya.

(3) Cadangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a terdiri atas:
- cadangan Iuran yang belum merupakan pendapatan;
- cadangan atas klaim yang masih dalam proses
penyelesaian; dan
- cadangan atas klaim yang sudah terjadi namun belum
dilaporkan (incurred but not reported).

(4) Liabilitas jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri atas:
- utang jaminan hari tua;
- utang Investasi; dan
- utang lainnya.

(5) Liabilitas Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinilai sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

### Pasal 19 . . .

---

Pengelolaan aset dan Liabilitas Dana Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan

### Pasal 18 dipisahkan untuk masing-masing program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan.

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib membentuk cadangan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a
dengan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan
standar praktik aktuaria yang berlaku umum.

(2) Perhitungan dan valuasi terhadap cadangan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
aktuaris yang ditunjuk oleh Direksi.

(3) Setiap 3 (tiga) tahun sekali Direksi menunjuk aktuaris

independen yang memiliki kompetensi aktuaria di bidang
jaminan sosial dengan persetujuan Dewan Pengawas
untuk mereview perhitungan dan valuasi yang dilakukan
oleh aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Dewan Pengawas, dalam hal ditemukan ketidakwajaran

perhitungan dan valuasi terhadap cadangan teknis atau
bagian dari cadangan teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2), dapat meminta Direksi untuk:
- memerintahkan aktuaris melakukan valuasi ulang atas
jumlah cadangan teknis atau atas sebagian dari
cadangan teknis yang dianggap tidak wajar; atau
- menunjuk aktuaris independen untuk melakukan
valuasi ulang atas cadangan teknis atau atas bagian
dari cadangan teknis yang dianggap tidak wajar.

(2) Direksi wajib menunjuk aktuaris independen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan
setelah permintaan Dewan Pengawas.

Bagian . . .

---

Bagian Keempat
Penggunaan

Paragraf 1
Umum

Penggunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf c terdiri atas:
- penggunaan aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
- penggunaaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Penggunaan Aset BPJS Ketenagakerjaan

(1) Penggunaan aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat dilakukan untuk:
- biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan;
- biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan
untuk mendukung operasional penyelenggaraan
jaminan sosial ketenagakerjaan;
- biaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan; dan
- Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk biaya

operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas biaya personel dan biaya non personel
yang jenis dan besarannya ditetapkan oleh Direksi.

(3) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk biaya

pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk
mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan oleh Direksi sesuai standar akuntansi
keuangan yang berlaku.

(4) Aset . . .

---

(4) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk biaya

peningkatan kapasitas pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direksi sesuai
standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(5) Aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk

Investasi dalam instrumen investasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui
Investasi pada instrumen investasi pasar uang, pasar
modal, dan investasi langsung.

Paragraf 3
Penggunaan Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(1) Penggunaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat
dilakukan untuk:
- pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Dana Operasional penyelenggaraan program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan; dan
- Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

digunakan untuk pembayaran manfaat atau pembiayaan
layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembayaran uang
tunai dan/atau pelayanan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

(3) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

digunakan untuk Dana Operasional penyelenggaraan
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk
operasionalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang

digunakan untuk Investasi dalam instrumen investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
melalui Investasi pada instrumen sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian . . .

---

Bagian Kelima
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pengembangan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf d terdiri atas:
- pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
- pengembangan aset Dana Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Pengembangan Aset BPJS Ketenagakerjaan

(1) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dalam bentuk
Investasi yang dikembangkan melalui penempatan pada
instrumen investasi dalam negeri.

(2) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:
- deposito berjangka termasuk deposit on call dan
deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama
dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang
tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate
deposit) pada Bank;
- surat berharga yang diterbitkan Negara Republik
Indonesia;
- surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
- surat utang korporasi yang tercatat dan
diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;
- saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
- reksadana;
- efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan
kontrak investasi kolektif efek beragun aset;

• dana . . .

---

• dana investasi real estate;
• repurchase agreement;
• penyertaan langsung; dan/atau
• tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan.

Dalam hal jumlah Investasi melebihi batasan karena terjadi
kenaikan dan/atau penurunan nilai Surat Berharga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, BPJS
Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan kembali jumlah
Investasi tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
terjadinya kelebihan batasan tersebut.

(1) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan
diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d
paling sedikit harus memiliki peringkat A- atau yang
setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah
memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar
modal.

(2) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 26 ayat (2) huruf f merupakan produk reksadana

yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

(3) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan
berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset
dan dana investasi real estate sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g dan huruf h harus
memenuhi ketentuan:
- telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga
pengawas di bidang pasar modal;
- paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara
dari perusahaan pemeringkat efek yang telah
memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang
pasar modal; dan

• dilakukan . . .

---

- dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.

(4) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa repurchase agreement sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i harus memenuhi
ketentuan:
- menggunakan kontrak perjanjian dengan standar
Global Master Repurchase Agreement (GMRA);
- jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang
diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank
Indonesia;
- jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
dan
- nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80%
(delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga
yang dijaminkan.

(5) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa penyertaan langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf j hanya dapat
dilakukan dengan kriteria:
- badan usaha yang bergerak di bidang yang
mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan
dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;
- badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa
keuangan yang diatur permodalannya secara ketat
sehingga berpotensi menimbulkan kewajiban
memenuhi permodalan secara berkelanjutan; dan
- tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan
di dalam melakukan kerjasama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk

Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2
huruf k harus memenuhi ketentuan:
- dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama BPJS
Ketenagakerjaan;
- memberikan penghasilan kepada BPJS
Ketenagakerjaan; dan

• tidak . . .

---

- tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah
dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam
sengketa, atau diblokir pihak lain.

(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (2) dibatasi dengan ketentuan:
- Investasi berupa deposito berjangka termasuk deposit
on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari
atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat
deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non
negotiable certificate deposit) pada Bank, paling tinggi
15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk
setiap Bank;
- Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat
dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari
jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
(lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa
Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima
persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling
tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer
investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari
jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
(lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan
berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun
aset untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10%
(sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya
paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah
Investasi.
- Investasi berupa dana investasi real estate, untuk
setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling
tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;

• Investasi . . .

---

- Investasi berupa repurchase agreement, untuk setiap
counterpart paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah
Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima
persen);
- Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap
pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah
Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen)
dari jumlah Investasi; dan
- Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan
bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen)
dari jumlah Investasi.

(2) Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan berupa

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah
dan persentase.

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan dalam
melakukan Investasi aset BPJS Ketenagakerjaan dilarang
menempatkan dana pada perusahaan yang sahamnya dimiliki
anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, pegawai BPJS,
pegawai lembaga pengawas BPJS, anggota DJSN, atau pihak
yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan
keturunan sampai derajat ketiga dengan anggota Direksi,
anggota Dewan Pengawas, anggota DJSN, pegawai BPJS, dan
pegawai lembaga pengawas BPJS.

BPJS Ketenagakerjaan dilarang melakukan transaksi derivatif
atau memiliki instrumen derivatif untuk aset BPJS
Ketenagakerjaan, kecuali efek beragun aset dan turunan surat
berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada
suatu surat berharga yang tercatat di Bursa Efek.

### Pasal 32 . . .

---

BPJS Ketenagakerjaan dilarang melakukan pengembangan
aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset Dana Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa surat utang
korporasi dan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf d dan huruf e yang emitennya merupakan
badan hukum asing.

(1) Dalam melakukan Investasi, BPJS Ketenagakerjaan wajib

menerapkan manajemen risiko.

(2) Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direksi
BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 3
Pengembangan Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib
memperhatikan karakter kewajiban dari program jaminan
sosial yang dikelola.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk Investasi yang dikembangkan melalui
penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri.

Instrumen Investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) untuk Dana Jaminan Sosial Hari Tua
meliputi:
- deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito
yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1
(satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat
diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada
Bank;

• surat . . .

---

- surat berharga yang diterbitkan Negara Republik
Indonesia;
- surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
- surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan
secara luas dalam Bursa Efek;
- saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
- reksadana;
- efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak
investasi kolektif efek beragun aset;
- dana investasi real estate;
- repurchase agreement;
- penyertaan langsung; dan/atau
- tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan.

(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa surat utang korporasi yang
tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa
Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d
paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari
perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin
dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa reksadana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf f merupakan produk
reksadana yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa efek beragun aset yang
diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek
beragun aset dan dana investasi real estate sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf g dan huruf h harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga
pengawas di bidang pasar modal;

• paling . . .

---

- paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara
dari perusahaan pemeringkat efek yang telah
memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang
pasar modal; dan
- dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.

(4) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa repurchase agreement
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i harus
memenuhi ketentuan:
- menggunakan kontrak perjanjian dengan standar
Global Master Repurchase Agreement (GMRA);
- jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang
diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank
Indonesia;
- jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
dan
- nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80%
(delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga
yang dijaminkan.

(5) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa penyertaan langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j hanya
dapat dilakukan dengan kriteria:
- badan usaha yang bergerak di bidang yang
mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan
dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;
- tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan
di dalam melakukan kerjasama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa
keuangan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari
total kepemilikan di perusahaan tersebut.

(6) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah
dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf k harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama BPJS
Ketenagakerjaan;

• memberikan . . .

---

- memberikan penghasilan ke Dana Jaminan Sosial hari
tua; dan
- tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah
dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam
sengketa, atau diblokir pihak lain.

(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 dibatasi dengan ketentuan:
- Investasi berupa deposito berjangka termasuk deposit
on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari
atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat
deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non
negotiable certificate deposit) pada Bank, paling tinggi
15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk
setiap Bank;
- Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat
dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari
jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
(lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa
Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima
persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling
tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer
investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari
jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
(lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan
berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun
aset untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10%
(sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya
paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah
Investasi.
- Investasi berupa dana investasi real estate, untuk
setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling
tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;

• Investasi . . .

---

- Investasi berupa repurchase agreement untuk setiap
counterpart paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah
Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen)
dari jumlah Investasi;
- Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap
pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah
Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen)
dari jumlah Investasi; dan
- Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan
bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen)
dari jumlah Investasi.

(2) Jumlah Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jumlah investasi masing-masing Dana
Jaminan Sosial hari tua.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial hari tua dalam

bentuk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah
dan persentase.

(1) Instrumen investasi dalam negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (2) untuk Dana Jaminan Sosial
kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian
meliputi:
- deposito berjangka termasuk deposit on call dan
deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama
dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang
tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate
deposit) pada Bank;
- surat berharga yang diterbitkan Negara Republik
Indonesia;
- surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
- surat utang korporasi yang tercatat dan
diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;
- saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
- reksadana;
- repurchase agreement; dan/atau

• efek . . .

---

- efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan
kontrak investasi kolektif efek beragun aset.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja berupa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d sampai dengan huruf h hanya dapat dilakukan

apabila jumlah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial
Kecelakaan Kerja paling sedikit harus mencukupi estimasi
pembayaran klaim program Jaminan Sosial Kecelakaan
Kerja untuk 1 (satu) bulan ke depan.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kematian

berupa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d sampai dengan huruf h hanya dapat dilakukan
apabila jumlah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial kematian
paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran
klaim program Jaminan Sosial Kematian untuk 1 (satu)
bulan ke depan.

(1) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Kecelakaan

Kerja dan Dana Jaminan Sosial Kematian dalam bentuk
Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan
diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d
paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari
perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin
dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

(2) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk
Investasi berupa reksadana sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 38 ayat (1) huruf f merupakan produk reksadana

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk
Investasi berupa repurchase agreement sebagaimana
dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf g harus memenuhi
ketentuan:
- menggunakan kontrak perjanjian dengan standar
Global Master Repurchase Agreement (GMRA);

• jenis . . .

---

- jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang
diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank
Indonesia;
- jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
dan
- nilai repurchase agreement tidak lebih dari 80%
(delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga
yang dijaminkan.

(4) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk
Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan
berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga
pengawas di bidang pasar modal.
- paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara
dari perusahaan pemeringkat efek yang telah
memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang
pasar modal; dan
- dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.

(1) Instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (1) dibatasi dengan ketentuan:
- Investasi berupa deposito berjangka termasuk deposit
on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari
atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat
deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non
negotiable certificate deposit) pada Bank, paling tinggi
15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk
setiap Bank;
- Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat
dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek,
saham yang tercatat dalam Bursa Efek, reksadana,
repurchase agreement, dan efek beragun aset yang
diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek
beragun aset seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari Aset Bersih;

• Investasi . . .

---

- Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat
dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari
jumlah Investasi;
- Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa
Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima
persen) dari jumlah Investasi;
- Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer
investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari
jumlah Investasi;
- Investasi berupa repurchase agreement, untuk setiap
counterpart paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah
Investasi; dan
- Investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan
berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun
aset untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10%
(sepuluh persen) dari jumlah Investasi.

(2) Jumlah Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jumlah Investasi masing-masing Dana
Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan
Sosial kematian.

(3) Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian dalam bentuk
Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan jumlah
dan persentase.

(1) Penempatan Investasi pada satu pihak tidak dapat

melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
investasi.

(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu

perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki
hubungan kepemilikan langsung yang bersifat mayoritas.

Bagian . . .

---

Bagian Keenam
Kesehatan Keuangan

Paragraf 1
Umum

Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf e terdiri atas kesehatan keuangan:
- aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
- aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
terdiri atas:
- Surplus;
- nilai negatif; dan
- likuiditas.

Paragraf 2
Kesehatan Keuangaan BPJS Ketenagakerjaan

(1) Kesehatan keuangan aset BPJS Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang
mengalami Surplus pada suatu tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan untuk:
- menambah Aset Bersih BPJS Ketenagakerjaan;
dan/atau
- memperkuat aset Dana Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

(2) Penentuan besaran alokasi Surplus aset BPJS

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

### Pasal 45 . . .

---

Ketentuan mengenai standar kesehatan keuangan BPJS
Ketenagakerjaan diatur dalam peraturan Menteri.

Paragraf 3
Kesehatan Keuangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kesehatan keuangan aset Dana Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf b yang mengalami Surplus pada suatu tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan
untuk menambah Aset Bersih Dana Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

(1) Kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

### Pasal 46, untuk Dana Jaminan Sosial Jaminan kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial Jaminan kematian,
masing-masing diukur dengan jumlah Aset Bersih sebagai
berikut:
- paling sedikit harus mencukup estimasi pembayaran
klaim untuk satu bulan kedepan; dan
- paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim
untuk 12 (dua belas) bulan kedepan.

(2) Estimasi pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan
selama 12 (dua belas) bulan terakhir sejak tanggal
pelaporan.

(3) Dalam hal pelaporan disusun per tanggal 31 Desember

tahun berjalan, estimasi klaim bulanan dihitung
berdasarkan total klaim dari 1 Januari sampai dengan 31
Desember tahun berjalan dan kemudian dibagi 12 (dua
belas).

(4) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian per akhir tahun
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit dapat dilakukan tindakan:
- penyesuaian Dana Operasional;

• penyesuaian . . .

---

• penyesuaian besaran Iuran; dan/atau
• penyesuaian manfaat.

(5) Ketentuan kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 untuk Dana Jaminan Sosial hari tua
diukur berdasarkan kemampuan aset Dana Jaminan
Sosial hari tua untuk membayar seluruh kewajiban
program jaminan hari tua kepada peserta.

(1) Dalam hal Aset Bersih Dana Jaminan Sosial kecelakaan

kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian bernilai negatif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b,
Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus.

(2) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit dilakukan melalui:
- penyesuaian besaran Iuran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- pemberian dana tambahan untuk kecukupan Dana
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- penyesuaian manfaat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas Dana Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf c, BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan dana
talangan kepada Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak 10% (sepuluh persen) dari aset BPJS
Ketenagakerjaan.

(3) Penggantian pinjaman dilakukan setelah Aset Bersih Dana

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bernilai positif dan
penggantian tersebut tidak mengakibatkan Aset Bersih
Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kembali bernilai
negatif.

(4) Penggantian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat dilakukan secara bertahap.

Bagian . . .

---

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun:

- laporan pengelolaan program dan laporan keuangan
tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan keuangan
tahunan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk
periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan
- laporan pengelolaan program dan laporan keuangan
semesteran BPJS Ketenagakerjaan dan laporan
keuangan semesteran Dana Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang berakhir pada 30 Juni.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan

program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) termasuk laporan aktuaris yang wajib disusun
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a
yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden
setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas paling
lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditembuskan kepada Menteri, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan
Pemeriksa Keuangan, dan DJSN.

### Pasal 52 . . .

---

(1) Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan

dan laporan kinerja BPJS Ketenagakerjaan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah
yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lama 15 (lima

belas) hari kerja sejak permintaan Presiden diterima harus
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengumumkan laporan

pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang
telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) dalam bentuk ringkasan pada situs (website) BPJS dan

melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak
berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas secara
nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

(2) Jangka waktu pengumuman pada situs (website)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling
cepat sampai dengan terbitnya laporan pengelolaan
program dan laporan keuangan tahunan berikutnya.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi ringkasan atas

laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat
persetujuan Dewan Pengawas.

(1) Laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan disusun dan

disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang
berlaku.

(2) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib

disajikan secara terpisah pada masing-masing program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS
Ketenagakerjaan.

## BAB IV . . .

---

Pengawasan pengelolaan aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) huruf c dilakukan melalui pengawasan:

• internal; dan
• eksternal.

Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 huruf a dilakukan oleh Dewan Pengawas dan
satuan pengawas internal.

(1) Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 55 huruf b dilakukan oleh DJSN dan lembaga

pengawas independen.

(2) Pengawasan independen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan

Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.

(4) Pengawasan eksternal oleh DJSN, dilakukan terhadap

kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(5) Pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan dan

pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

### Pasal 58 . . .

---

(1) Dalam rangka pengendalian intern, Direksi membentuk

Satuan Pengawasan Internal atau disingkat SPI.

(2) Satuan Pengawas Internal terdiri atas beberapa tenaga

pengawas internal yang dipimpin oleh Kepala Satuan
Pengawas Internal.

(3) Ruang lingkup pengawasan internal mencakup

pengawasan internal terhadap dana Investasi BPJS
Ketenagakerjaan, aset BPJS Ketenagakerjaan, pembinaan
sumber daya manusia, belanja modal untuk operasional
BPJS Ketenagakerjaan, dan kegiatan operasional BPJS
Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah.

(4) Pengawas internal menjalankan tugas pemeriksaan secara

bebas dan mandiri sesuai kode etik pemeriksaan.

(5) Pengawas internal memiliki akses terhadap seluruh

dokumen, pencatatan, personal, dan fisik kekayaan di
seluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan untuk
mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pemeriksanan.

(6) Pengawas internal dilarang mempunyai hubungan

pertalian ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua
dengan jajaran pimpinan obyek pemeriksaan.

(7) Pengawas internal melakukan penilaian risiko dalam

pengelolaan dan pengembangan dana BPJS
Ketenagakerjaan dan Aset BPJS Ketenagakerjaan yang
meliputi proses-proses identifikasi, analisis, dan
pengukuran risiko yang relevan sesuai tujuan BPJS
Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program-program
BPJS Ketenagakerjaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik pemeriksaan,
ruang lingkup, prinsip-prinsip, dan prosedur pengawasan
internal diatur dengan peraturan Direksi.

### Pasal 60 . . .

---

(1) Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan

tahunan diaudit oleh akuntan publik paling lambat
tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

(2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memeriksa dan

mengawasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan, mengenai:
- kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peraturan
mengenai kesehatan keuangan badan hukum milik
negara;
- persediaan cadangan teknis program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

(4) DJSN melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi

pelaksanaan program 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya Badan

Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.

(1) DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi

kesehatan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) DJSN wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi

kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Presiden.

(3) DJSN menyelenggarakan rapat koordinasi untuk

menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi
kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menteri terkait paling sedikit 6 (enam) bulan
sekali.

(4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi kondisi

kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinilai berpotensi menimbulkan risiko fiskal dalam
penyelenggaraan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, Menteri berkoordinasi dengan DJSN dan
pihak terkait untuk melakukan tindak lanjut atas hasil
monitoring dan evaluasi.

## BAB V . . .

---

(1) Dana peningkatan kesejahteraan peserta yang

diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) yang
dialihkan menjadi aset BPJS Ketenagakerjaan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap
diselenggarakan dalam bentuk layanan manfaat tambahan
sampai dengan 30 Juni 2015.

(2) Layanan manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) setelah 30 Juni 2015 diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manfaat

layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, BPJS
Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan jenis investasi yang
berasal dari pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini paling
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, kecuali obligasi korporasi dapat dimiliki sampai
dengan jatuh tempo.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
- aset dan Liabilitas dana peningkatan kesejahteraan
peserta yang bersumber dari alokasi laba PT. Jamsostek
(Persero) beralih menjadi aset dan Liabilitas BPJS
Ketenagakerjaan;

• kegiatan . . .

---

- kegiatan yang berkaitan dengan aset dan Liabilitas BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
tetap diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
bentuk pemberian manfaat layanan tambahan bagi
peserta dan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan
lingkungan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni
2015 yang pendanaannya dialokasikan sepenuhnya dari
bagian Surplus BPJS Ketenagakerjaan;
- pemberian manfaat layanan tambahan bagi peserta
sebagaimana dimaksud pada huruf b diintegrasikan ke
dalam manfaat program jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, atau jaminan hari tua paling lambat
tanggal 1 Juli 2015, sebagaimana diatur dalam peraturan
pemerintah mengenai program jaminan sosial
ketenagakerjaan; dan
- kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan
sebagaimana dimaksud pada huruf b diselaraskan dengan
fungsi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 1 Juli
2015 yang pendanaannya sepenuhnya dari bagian Surplus
BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan
Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4407), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2014.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di
pada tanggal 27 Desember 2013

,

ttd

---