FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK,
adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian
dan memperoleh fasilitas tertentu.
1. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat
nasional untuk menyelenggarakan KEK.
1. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat
provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam
penyelenggaraan KEK.
1. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang
dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan
Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
1. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang
berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk
menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
1. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan
hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang
perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
1. Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai
produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan
ditetapkan oleh Dewan Nasional.
1. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar kegiatan
utama di KEK.
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya
serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan
Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang
tentang Kepabeanan.

1. Penanaman . . .

---

1. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap
berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan
utama, baik untuk penanaman modal baru maupun
perluasan dari usaha yang telah ada.
1. Aktiva Tetap Berwujud adalah aktiva berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang
diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih
dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan
tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau
dipindahtangankan.
1. Perluasan dari Usaha Yang Telah Ada adalah suatu kegiatan
dalam rangka peningkatan kuantitas produk, kualitas
produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi
dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi
perusahaan.
1. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak
Penghasilan Pasal 22.
1. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya
disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan
Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat.

Fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi Badan Usaha
serta Pelaku Usaha di KEK meliputi:
- perpajakan, kepabeanan, dan cukai;
- lalu lintas barang;
- ketenagakerjaan;
- keimigrasian;
- pertanahan; dan
- perizinan dan nonperizinan.

### Pasal 3 . . .

---

Bidang usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan di
KEK meliputi:
- bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK; dan
- bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar
Kegiatan Utama KEK.

(1) Bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK

sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh
Dewan Nasional.

(2) Dewan Nasional dalam menetapkan bidang usaha yang

merupakan Kegiatan Utama di KEK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan dari
menteri atau kepala lembaga terkait.

Bagian Kesatu
Jenis Fasilitas dan Syarat Umum Penerima Fasilitas

(1) Badan Usaha dan Pelaku Usaha diberikan fasilitas

perpajakan, kepabeanan, dan cukai berupa:
- Pajak Penghasilan;
- Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau
- kepabeanan dan/atau cukai.

(2) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Badan Usaha harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

• memiliki . . .

---

- memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk
membangun dan/atau mengelola KEK dari Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau
Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
sesuai dengan kewenangannya;
- memiliki perjanjian pembangunan dan/atau
pengelolaan KEK antara Badan Usaha dengan
Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah
Kabupaten/Kota, atau Kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian sesuai dengan
kewenangannya; dan
- membuat batas tertentu areal kegiatan KEK.

(3) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi syarat umum
sebagai berikut:
- merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri; dan
- telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari
Administrator KEK.

Untuk dapat memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1), selain memenuhi persyaratan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pelaku Usaha
yang melakukan kegiatan usaha di KEK harus memiliki
sistem informasi yang tersambung dengan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

Bagian Kedua
Pajak Penghasilan

(1) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan

penanaman modal baru dengan rencana penanaman
modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu
triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan rantai
produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas
pengurangan pajak penghasilan badan untuk jangka
waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling lama
25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi komersial dan
telah merealisasikan nilai penanaman modal.

(2) Kepada . . .

---

(2) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan

penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal
baru paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00
(satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan
rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu
paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun sejak produksi komersial dan telah
merealisasikan nilai penanaman modal.

(3) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan

penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal
baru kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah); bidang usaha beserta rantai produksinya
merupakan Kegiatan Utama; dan berlokasi pada KEK yang
ditentukan oleh Dewan Nasional, dapat diberikan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu
paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun sejak produksi komersial dan telah
merealisasikan nilai penanaman modal.

(4) Besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan
paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi
100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan
yang terutang.

(5) Lamanya waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dan
besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Keuangan Negara setelah mempertimbangkan
usulan Wajib Pajak badan baru.

(6) Dalam rangka penetapan besaran pengurangan Pajak

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara membentuk komite verifikasi.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di
luar kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pembebasan
dan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dikenai Pajak Penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

### Pasal 9 . . .

---

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
- atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan badan, tidak
dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak selama
periode pemberian fasilitas pembebasan Pajak
Penghasilan badan yang pelaksanaannya diatur
dengan atau berdasarkan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara; dan
- atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak di luar sebagaimana dimaksud pada huruf a,
tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

(2) Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan
pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1) Wajib Pajak yang bidang usahanya merupakan Kegiatan

Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 atau Kegiatan Lainnya di KEK,
diberikan fasilitas Pajak Penghasilan meliputi:
- pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva
tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk
kegiatan pokok, dibebankan selama 6 (enam) tahun
masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun
yang dihitung sejak saat mulai berproduksi komersial;

• penyusutan . . .

---

- penyusutan yang dipercepat atas Aktiva Tetap
Berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva
tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman
Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa
manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi
ditetapkan sebagai berikut:
1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva
berwujud:
Tarif Penyusutan
Masa Kelompok Aktiva Berdasarkan Metode Manfaat
Tetap Berwujud Menjadi Garis Saldo
Lurus Menurun
I. Bukan
Bangunan:
Kelompok I 2 tahun 50% 100%
(dibebankan
sekaligus)
Kelompok II 4 tahun 25% 50%
Kelompok III 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok IV 10 tahun 10% 20%

II. Bangunan:
Permanen 10 tahun 10%
Tidak 5 tahun 20%
Permanen

1. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak
berwujud:
Tarif Amortisasi
Masa Berdasarkan Metode Kelompok Aktiva
Manfaat Tak Berwujud Menjadi Garis Saldo
Lurus Menurun
1. Kelompok I 2 tahun 50% 100%
(dibebankan
sekaligus)
Kelompok II 4 tahun 25% 50%
Kelompok III 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok IV 10 tahun 10% 20%

• pengenaan . . .

---

- pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang
dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain
bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh
persen), atau tarif yang lebih rendah menurut
perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku;
dan
- kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima)
tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tambahan 1 (satu) tahun, apabila melakukan
Penanaman Modal dengan nilai lebih dari Rp
200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
1. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun,
apabila:
- mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima
ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5
(lima) tahun berturut-turut; atau
- mempekerjakan sekurang-kurangnya 1.000
(seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5
(lima) tahun berturut-turut;
1. tambahan 1 (satu) tahun, apabila penanaman
modal baru memerlukan investasi/pengeluaran
untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi
usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah);
1. tambahan 2 (dua) tahun, apabila mengeluarkan
biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri
dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi
produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari
investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
1. tambahan 1 (satu) tahun, apabila menggunakan
bahan baku dan atau komponen hasil produksi
dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen) paling lambat tahun ke-4 (keempat);

1. tambahan . . .

---

1. tambahan 2 (dua) tahun, apabila Penanaman
Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada
di KEK sebagian sumber pembiayaannya berasal
dari laba setelah pajak (earning after tax) Wajib
Pajak pada satu Tahun Pajak sebelum tahun
diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman
Modal; dan/atau
1. tambahan 2 (dua) tahun, apabila melakukan
ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari
nilai total penjualan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d angka 6 adalah sebagai berikut:

- diberikan untuk kerugian fiskal pada tahun pajak saat
mulai berproduksi secara komersial atas Penanaman
Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada;
- besarnya kerugian fiskal sebagaimana dimaksud pada
huruf a dihitung berdasarkan proporsi laba setelah
pajak yang ditanamkan kembali dalam perluasan
usaha terhadap nilai sisa buku seluruh aktiva tetap
pada akhir tahun pajak saat dimulainya berproduksi
secara komersial sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK tidak

dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan
berdasarkan:
- peraturan pemerintah mengenai fasilitas Pajak
Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang
usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
atau
- Fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak
Penghasilan Badan Dalam Rangka Penanaman Modal
yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang
penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.

(2) Fasilitas . . .

---

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan selain yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah ini dan selain fasilitas Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
atau huruf b, tetap dapat diberikan kepada Wajib Pajak
melakukan kegiatan usaha di KEK sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Ketiga
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut
atas:
- pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Badan
Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK dari TLDDP;
- pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Badan
Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK dari selain
TLDDP;
- pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Pelaku
Usaha di KEK kepada Pelaku Usaha di KEK lainnya;
dan/atau
- penyerahan barang kena pajak tertentu antar Pelaku
Usaha di KEK.

(2) Barang kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:
- barang dan bahan untuk diolah, dirakit dan/atau
dipasang pada barang lain;
- barang yang diperuntukkan bagi kegiatan
penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan,
pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian
permesinan; dan/atau
- barang modal termasuk peralatan untuk
pembangunan/konstruksi yang digunakan untuk
proses produksi serta pembangunan/pengembangan
KEK.

### Pasal 13 . . .

---

(1) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pelaku Usaha di KEK

ke TLDDP, sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang
mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

(2) Pelaku Usaha di KEK yang melakukan penyerahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak
ditujukan kepada pihak yang mendapat fasilitas Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, juga berkewajiban
untuk melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas barang kena pajak yang terkait langsung
dengan penyerahan barang kena pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang pada saat impornya atau
penyerahannya tidak dipungut.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha di KEK wajib
membuat faktur pajak pada saat penyerahan Barang Kena
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu, Jasa
Kena Pajak Tertentu, dan Barang Kena Pajak Tertentu yang
bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sesuai:
- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan yang mengatur mengenai impor dan/atau
penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa
Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau

• ketentuan . . .

---

- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan yang mengatur mengenai impor dan/atau
penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.

Bagian Keempat
Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, serta Cukai Dalam Rangka
Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari KEK

(1) Pemasukan barang kepada Pelaku Usaha di KEK berasal

dari:
- luar Daerah Pabean;
- Pelaku Usaha lain dalam satu KEK;
- Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
- Tempat Penimbunan Berikat diluar KEK;
- Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
dan/atau
- TLDDP.

(2) Pemasukan barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha

yang melakukan kegiatan usaha di KEK dari luar daerah
pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
diberikan fasilitas berupa:
- penangguhan bea masuk;
- pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut
merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam
pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan
barang kena cukai; dan/atau
- tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

(3) Pemasukan barang yang berasal dari impor oleh Pelaku

Usaha di KEK dari lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan
fasilitas berupa:
- penangguhan bea masuk;

• pembebasan . . .

---

- pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut
merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam
pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan
barang kena cukai; dan/atau
- tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

(4) Pemasukan barang oleh Pelaku Usaha yang melakukan

kegiatan usaha di KEK dari lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f diberikan fasilitas berupa:
- pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut
merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam
pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan
barang kena cukai;
- tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.

(5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan

ayat (4) meliputi:
- barang dan bahan untuk diolah, dirakit dan/atau
dipasang pada barang lain;
- barang yang diperuntukkan bagi kegiatan
penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan,
penggabungan, pendistribusian, perbaikan, dan
perekondisian permesinan.
- barang modal termasuk peralatan untuk
pembangunan/konstruksi yang digunakan untuk
proses produksi; dan/atau
- barang atau bahan untuk pembangunan/konstruksi
yang digunakan untuk proses produksi.

(6) Pemasukan barang oleh Pelaku Usaha yang melakukan

kegiatan usaha di KEK dilakukan dengan menggunakan
pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

(1) Barang dari pelaku usaha di KEK dapat dikeluarkan ke:

• Luar Daerah Pabean;

• Pelaku . . .

---

- Pelaku Usaha lain dalam satu KEK;
- Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
- Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK;
- Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
dan/atau
- TLDDP.

(2) Pengeluaran barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha

yang melakukan kegiatan usaha di KEK ke luar daerah
pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

(3) Pengeluaran barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha

yang melakukan kegiatan usaha di KEK yang ditujukan ke
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf
c, huruf d, dan huruf e, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
- Bea Masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau
cukai mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat
tujuan; dan/atau
- Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengikuti
fasilitas yang berlaku di tempat tujuan.

(4) Barang asal impor yang masih terutang bea masuk, cukai,

dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) yang dikeluarkan dari
KEK dan ditujukan ke lokasi dimaksud pada ayat (1) huruf
f dengan tujuan impor untuk dipakai, sepanjang
pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang
memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea
masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor:
- dipungut bea masuk;
- dilunasi cukainya untuk Barang Kena Cukai; dan
- dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor.

(5) Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari KEK ke TLDDP,

terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan.

(6) Barang . . .

---

(6) Barang asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

yang dikeluarkan dari KEK dilengkapi dokumen
pendukung dan surat keterangan tentang nilai kandungan
lokal yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit Surat
Keterangan Asal di KEK untuk mendapatkan preferensi
tarif dalam rangka kerjasama perdagangan internasional.

(7) Besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dikenakan sebesar 0% (nol persen) selama barang
hasil produksi tersebut memiliki tingkat kandungan dalam
negeri sedikitnya 40% (empat puluh persen).

(8) Pengeluaran barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha

yang melakukan kegiatan usaha di KEK, dilakukan
dengan menggunakan pemberitahuan pabean sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.

(1) Pelaku Usaha di KEK dapat mensubkontrakkan dan/atau

menerima pekerjaan subkontrak dari kegiatan pengolahan
kepada dan/atau dari Pelaku Usaha di KEK, Pelaku Usaha
di KEK lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, dan/atau
perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan/ pengeluaran

barang dalam rangka subkontrak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.

(1) Impor barang yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam

rangka pembangunan atau pengembangan KEK diberikan
fasilitas pembebasan bea masuk atas pemasukan mesin
dan peralatan.

(2) Bagi Pelaku Usaha di KEK, diberikan fasilitas dalam

rangka pembangunan atau pengembangan industri
berupa:

• pembebasan . . .

---

- pembebasan bea masuk atas impor mesin dan
peralatan; dan/atau
- pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan
untuk periode waktu tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan bea masuk

dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai untuk Kegiatan Utama
di KEK Pariwisata

Toko yang berada pada KEK pariwisata dapat berpartisipasi
dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada
orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Pembelian rumah tinggal atau hunian pada KEK yang
Kegiatan Utama di KEK pariwisata, diberikan:
- pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
- pembebasan Pajak Penghasilan atas Penjualan atas
barang yang tergolong sangat mewah.

(1) Pemerintah daerah dapat menetapkan pengurangan,

keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau
retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku
Usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah.

(2) Pengurangan . . .

---

(2) Pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100%
(seratus persen).

(3) Ketentuan mengenai bentuk, besaran dan tata cara

pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah
dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Keenam
Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada KEK
yang kegiatan utamanya Jasa Keuangan

(1) Dalam hal pada Bidang Usaha lainnya di KEK ditetapkan

sebagai Jasa Keuangan dapat diberikan fasilitas
perpajakan, kepabeanan dan cukai.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengajuan Fasilitas dan Kewajiban

(1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha melalui Administrator

KEK mengajukan fasilitas Pajak Penghasilan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan Negara atau pejabat yang ditunjuk,
menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 25 (dua puluh lima)
hari kerja sejak diajukan oleh Badan Usaha atau Pelaku
Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
lengkap dan benar.

(3) Dalam . . .

---

(3) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Badan Usaha

atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum lengkap dan benar, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau
pejabat yang ditunjuk mengembalikannya kepada Badan
Usaha atau Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak usulan diterima.

(1) Wajib Pajak yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak

Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
wajib menyampaikan laporan realisasi penanaman modal
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara melalui
Administrator KEK.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau
berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(1) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicabut, dalam hal
Wajib Pajak:
- tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai
industri yang merupakan rantai produksi kegiatan
utama di KEK;
- tidak merealisasikan penanaman modal sesuai dengan
rencana penanaman modal dalam surat persetujuan
penanaman modal; dan/atau
- tidak memenuhi ketentuan penyampaian pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib membayar kembali Pajak Penghasilan yang telah

dibebaskan atau dikurangkan dan dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.

### Pasal 27 . . .

---

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
wajib:
- menyampaikan laporan realisasi penanaman modal
melalui Administrator KEK, sampai dengan selesainya
seluruh investasi, jumlah realisasi produksi, rincian
aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain yang
diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, rincian
pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang
mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, dan rincian
aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan aktiva
tetap yang baru;
- melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah
diaudit oleh akuntan publik pada saat menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas
aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak
mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara.

(1) Terhadap Aktiva Tetap Berwujud yang mendapatkan

fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 10 dilarang digunakan selain untuk tujuan

pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh
aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap
baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama
antara:
- jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai
berproduksi secara komersil; atau
- masa manfaat aktiva sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1.

(2) Terhadap . . .

---

(2) Terhadap aktiva tetap tak berwujud yang mendapatkan

fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 10 dilarang digunakan selain untuk tujuan

pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh
aktiva tak berwujud dimaksud kecuali diganti dengan
aktiva tak berwujud baru, sebelum berakhirnya masa
manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuai ketentuan
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2.

(1) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, namun tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10
ayat (1), Pasal 25, dan/atau Pasal 26, berlaku ketentuan
sebagai berikut:
- fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan dapat
dicabut;
- fasilitas Pajak Penghasilan yang telah dinikmati yang
melekat pada harta yang digunakan untuk tujuan
selain yang diberikan fasilitas atau dialihkan tersebut
dicabut dan ditambahkan pada penghasilan kena
pajak dalam tahun pajak dilakukannya pengalihan
harta;
- dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
- tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1) Pelaku Usaha di KEK bertanggung jawab atas bea masuk,

cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang
atas barang impor yang mendapat fasilitas perpajakan,
kepabeanan, dan/atau cukai.

(2) Pelaku . . .

---

(2) Pelaku Usaha di KEK dibebaskan dari tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang
impor yang mendapat fasilitas perpajakan, kepabeanan,
dan/atau cukai:
- musnah tanpa sengaja; atau
- dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan
cukai.

(3) Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas

pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 19 wajib mempergunakan barang yang diimpor

sesuai dengan tujuan pemasukannya.

(1) Ketentuan larangan impor dan ekspor di KEK berlaku

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang larangan dan pembatasan impor dan ekspor.

(2) Pemasukan barang impor ke KEK belum diberlakukan

ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan
lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK ke

tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan
pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada
saat pemasukannya.

(4) Terhadap barang yang terkena ketentuan larangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(5) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan

ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau
kemudahan.

(6) Ketentuan . . .

---

(6) Ketentuan pengecualian dan/atau kemudahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur melalui
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perdagangan menunjuk Administrator KEK sebagai
Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.

(2) Bagi pengeluaran barang untuk ekspor dilengkapi dengan

Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Instansi
Penerbit Surat Keterangan Asal.

(3) Bagi barang yang dikeluarkan ke TLDDP dilengkapi

dengan surat keterangan kandungan nilai lokal yang
diterbitkan oleh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.

(1) Penggunaan surat keterangan asal yang diterbitkan oleh

negara asal dari luar negeri dapat diberlakukan untuk
pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP

(2) Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dipergunakan untuk pengeluaran barang secara

parsial dari KEK ke TLDDP dengan menggunakan
pemotongan kuota.

Bagian Kesatu
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK selaku pemberi kerja
yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing harus memiliki
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

### Pasal 35 . . .

---

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan menunjuk pejabat yang membidangi
ketenagakerjaan di Administrator KEK untuk mengesahkan
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta menerbitkan
Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Untuk mendapatkan pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing di KEK, Badan Usaha atau Pelaku Usaha selaku
pemberi kerja Tenaga Kerja Asing mengajukan permohonan
kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(1) Dalam hal hasil penilaian kelayakan Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja Asing telah sesuai, dalam waktu paling lama
3 (tiga) hari kerja, pejabat sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 35 harus menerbitkan keputusan pengesahan

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(2) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan,

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus
menerbitkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(1) Permohonan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga

Kerja Asing diajukan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja
Asing kepada pejabat yang membidangi ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(2) Permohonan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga

Kerja Asing diajukan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja
Asing kepada pejabat yang membidangi ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

### Pasal 39 . . .

---

Tata cara permohonan:
- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan
perpanjangannya; dan
- Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing dan
perpanjangannya,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

(1) Di KEK dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

oleh Gubernur.

(2) Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus mempunyai tugas:

- melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai
berbagai permasalahan ketenagakerjaan;
- melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan
timbulnya permasalahan ketenagakerjaan; dan
- memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah penyelesaian permasalahan.

(1) Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus terdiri

atas unsur:
- Pemerintah/pemerintah daerah
- serikat pekerja/serikat buruh, dan
- asosiasi pengusaha.

(2) Unsur Pemerintah/pemerintah daerah mengikutsertakan

Administrator KEK.

### Pasal 42 . . .

---

Susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus
terdiri atas:
- ketua merangkap anggota dijabat oleh gubernur;
- 3 (tiga) wakil ketua merangkap anggota masing-masing
dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah
daerah, unsur asosiasi pengusaha dan unsur serikat
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang
berada di KEK;
- sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Administrator
KEK;
- anggota unsur Pemerintah sekurang-kurangnya terdiri
dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- anggota unsur pemerintah daerah sekurang-kurangnya
terdiri dari instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- anggota unsur serikat pekerja/serikat buruh terdiri
dariserikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan yang berada di KEK; dan
- anggota unsur asosiasi pengusaha terdiri dari asosiasi
pengusaha yang ditunjuk dan disepakati dari dan oleh
asosiasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan

Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, berjumlah 15 (lima belas orang)
orang yang penetapannya dilakukan dengan
memperhatikan komposisi keterwakilan unsur
Pemerintah/pemerintah daerah, unsur serikat
pekerja/serikat buruh dan unsur asosiasi pengusaha,
masing-masing sebanyak 5 (lima) orang.

(2) Dalam . . .

---

(2) Dalam hal komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, komposisi
keterwakilan ditetapkan oleh Gubernur.

(1) Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Kerja Sama Tripartit

Khusus dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus.

(3) Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara
fungsional oleh Sekretariat Dewan Kawasan.

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,

Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dapat membentuk
Badan Pekerja.

(2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipilih dari anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit
Khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan,

tugas, dan tata kerja Badan Pekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua
Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus.

Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur.

Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus diangkat
untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya selama 3 (tiga) tahun.

### Pasal 48 . . .

---

(1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan Lembaga Kerja

Sama Tripartit Khusus, calon anggota harus memenuhi
persyaratan:
- warga negara Indonesia;
- sehat jasmani dan rohani;
- berpendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah
tingkat atas atau sederajat;
- pegawai negeri sipil di lingkungan organisasi
Pemerintah atau instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan di KEK dan/atau instansi
terkait lainnya, bagi calon anggota yang berasal dari
unsur Pemerintah/pemerintah daerah;
- anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh
yang mempunyai domisili di KEK, bagi calon anggota
yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh;
dan
- anggota atau pengurus asosiasi pengusaha, bagi calon
anggota yang berasal dari unsur asosiasi pengusaha.

(2) Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dikecualikan

dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,
calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat
buruh atau unsur asosiasi pengusaha harus diusulkan oleh
pimpinan serikat pekerja/serikat buruh atau pimpinan
asosiasi pengusaha yang bersangkutan.

(1) Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan

Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dapat berakhir
apabila anggota yang bersangkutan:
- tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1);

• mengundurkan . . .

---

- mengundurkan diri;
- meninggal dunia;
- selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat
menjalankan tugasnya; atau
- dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Lembaga

Kerja Sama Tripartit Khusus yang berhenti sebelum
berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit
Khusus.

Penggantian anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus
yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1) diusulkan oleh kepala instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada
gubernur setelah menerima usulan dari organisasi atau
instansi yang bersangkutan.

(1) Dalam hal anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, permintaan
disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada
gubernur dengan tembusan kepada organisasi atau
instansi yang mengusulkan.

(2) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengusulkan penggantian kepada gubernur.

(1) Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus mengadakan sidang

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Apabila . . .

---

(2) Apabila dipandang perlu, Lembaga Kerja Sama Tripartit

Khusus dapat melakukan kerja sama dan/atau
mengikutsertakan pihak lain yang dipandang perlu dalam
sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus.

(3) Pelaksanaan sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus

dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Lembaga Kerja

Sama Tripartit Khusus diatur oleh Ketua Lembaga Kerja
Sama Tripartit Khusus.

(1) Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus melakukan

koordinasi dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional
berkaitan dengan sinkronisasi terhadap agenda program
yang dibahas langsung berkaitan dengan pelaksanaan
tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus yang sifatnya
arahan dan konsultatif.

(2) Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dapat melakukan

koordinasi dengan lembaga lainnya sepanjang koordinasi
dimaksud untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang
harmonis dan kondusif.

(3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas

Lembaga Kerja Sama Tripartit Khusus dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Dewan Pengupahan KEK

(1) Dewan Pengupahan KEK dibentuk oleh Gubernur.

(2) Tugas dan fungsi Dewan Pengupahan KEK:

- memberikan masukan dan saran untuk penetapan
pengupahan, dan
- membahas permasalahan pengupahan.

(3) Dalam . . .

---

(3) Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dewan

Pengupahan KEK berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga.

(1) Keanggotaan Dewan Pengupahan KEK terdiri atas unsur:

• Pemerintah/pemerintah daerah;
• serikat pekerja/serikat buruh;
• asosiasi pengusaha;
• tenaga ahli; dan
• perguruan tinggi.

(2) Susunan keanggotaan, masa jabatan, pengangkatan, dan

pemberhentian, serta tata kerja Dewan Pengupahan KEK
sesuai ketentuan yang berlaku di Dewan Pengupahan
Kabupaten/kota.

(3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas

Dewan Pengupahan KEK dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah.

Upah minimum di KEK ditetapkan oleh Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi

anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

### Pasal 59 . . .

---

(1) Untuk perusahaan yang mempunyai lebih dari 1 (satu)

serikat pekerja/serikat buruh, dapat dibentuk 1 (satu)
forum serikat pekerja/serikat buruh pada setiap
perusahaan.

(2) Ketentuan pembentukan forum serikat pekerja/serikat

buruh diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Perjanjian Kerja Bersama

(1) Perjanjian kerja bersama dibuat dan disepakati oleh

serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.

(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didaftarkan pada Administrator KEK.

(3) Pendaftaran perjanjian kerja bersama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengusaha
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Administrator KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (2) wajib menerbitkan surat keputusan pendaftaran
perjanjian kerja bersama dalam waktu paling lama 4 (empat)
hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran.

Pada Administrator KEK dapat ditunjuk pejabat imigrasi yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang imigrasi.

### Pasal 63 . . .

---

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang imigrasi dapat menetapkan KEK sebagai Tempat
Pemeriksaan Imigrasi.

Visa Kunjungan Saat Kedatangan dapat diberikan di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi, diberikan langsung 30 (tiga puluh) hari
dan dapat diperpanjang oleh pejabat imigrasi di kantor
Administrator KEK sebanyak 5 (lima) kali dengan jangka
waktu masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari

Kepada orang asing yang akan melakukan kunjungan ke KEK
diberikan visa kunjungan untuk 1 (satu) kali perjalanan

(1) Visa kunjungan dapat diberikan untuk beberapa kali

perjalanan kepada orang asing yang akan melakukan
kunjungan ke KEK dalam rangka:
- tugas pemerintahan;
- bisnis; dan/atau
- keluarga.

(2) Permohonan visa kunjungan beberapa kali perjalanan

diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang
ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia dengan
mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
- paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6
(enam) bulan;
- rekomendasi dari pejabat Administrator KEK; dan
- pasphoto berwarna.

### Pasal 67 . . .

---

(1) Pejabat Imigrasi di KEK dapat memberikan persetujuan

Visa Tinggal Terbatas kepada orang asing yang bermaksud
tinggal terbatas di KEK dalam rangka:
- penanaman modal;
- bekerja sebagai tenaga ahli;
- mengikuti suami/istri pemegang Izin Tinggal Terbatas;
- mengikuti orang tua bagi anak sah berumur di bawah
18 (delapan belas) tahun; atau
- memiliki rumah bagi orang asing.

(2) Pejabat Imigrasi di KEK dapat memberikan persetujuan

Visa Tinggal Terbatas kepada wisatawan asing lanjut usia
yang berkunjung ke KEK pariwisata.

Pejabat Pemberi Visa pada Perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari Pejabat
Imigrasi di KEK dapat memberikan visa tinggal terbatas
kepada orang asing yang melakukan penanaman modal,
dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bagi orang
asing yang memiliki paspor kebangsaan.

(1) Izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 5

(lima) tahun dan dapat di perpanjang.

(2) Setiap kali perpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal

diwilayah KEK tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun.

(3) Ketentuan yang mengatur seluruh pendapatan negara

yang berkaitan dengan izin tinggal terbatas tetap berlaku.

(1) Bagi orang asing yang bekerja di KEK diberikan Izin

Tinggal Sementara.

(2) Bagi . . .

---

(2) Bagi orang asing yang bekerja di KEK dan telah memiliki

Izin Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan Izin Tinggal Tetap, dengan ketentuan:

- sebagai pengurus Badan Usaha atau Pelaku Usaha
yang melakukan penanaman modal paling kurang
Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
- melakukan penanaman modal paling kurang
Rp10.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Bagi wisatawan asing yang lanjut usia dan telah memiliki

Izin Tinggal Sementara, dapat diberikan Izin Tinggal Tetap.

(1) Bagi orang asing yang memiliki rumah tinggal atau hunian

di KEK pariwisata diberikan:
- Izin Tinggal Sementara; atau
- Izin Tinggal Tetap dalam hal orang asing memiliki Izin
Tinggal Sementara.

(2) Pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diajukan sejak orang asing telah diberikan
Izin Tinggal Sementara.

(3) Dalam rangka pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha bertindak sebagai
penjamin sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
di bidang keimigrasian.

(1) Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan

diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal
Terbatas atau pemegang Izin Tinggal Tetap.

(2) Izin Masuk Kembali diberikan dengan masa berlaku 5

(lima) tahun.

## BAB VI . . .

---

Pengadaan tanah dalam lokasi KEK mengacu kepada izin
lokasi atau penetapan lokasi yang telah ditetapkan dalam
rangka penetapan KEK.

(1) Pengadaan tanah dalam lokasi KEK yang penetapannya

berdasarkan usulan kementerian/lembaga, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan sumber
dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
pelaksanaannya mengacu pada penetapan lokasi/izin
lokasi dan diselenggarakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(2) Pengadaan tanah untuk KEK yang diusulkan oleh Badan

Usaha Swasta, pelaksanaannya mengacu pada izin lokasi
dan dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar
menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak
dan sesuai dengan izin lokasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73.

(1) Bagi lokasi KEK yang diusulkan oleh

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah dan tanahnya telah dibebaskan, diberikan
Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pada Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai kepada

Pelaku Usaha.

(3) Hak . . .

---

(3) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh
lima) tahun.

(4) Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
serta diperbarui untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima)
tahun.

(5) Perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Bangunan atau

Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) diberikan pada saat Pelaku Usaha telah beroperasi

secara komersial.

(6) Dalam hal pemberian Hak Pakai ditujukan untuk

kepemilikan hunian/properti pada KEK pariwisata,
perpanjangan dan pembaruan Hak Pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat
hunian/properti telah dimiliki secara sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan mengenai pemberian, perpanjangan, dan

pembaruan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatur
dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang
agraria.

(1) Bagi lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha swasta

dan tanahnya telah dibebaskan, diberikan Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai.

(2) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh
lima) tahun.

(3) Hak . . .

---

(3) Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
serta diperbarui untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima)
tahun.

(4) Perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Bagunan atau

Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) diberikan pada saat Badan Usaha telah beroperasi

secara komersial.

(5) Pelaku Usaha pada KEK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan

dapat diperpanjang dan diperbarui sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(6) Jangka pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak

Guna Bangunan atau Hak Pakai kepada Pelaku Usaha
tidak dapat melebihi jangka waktu pemberian,
perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai kepada Badan Usaha.

(7) Dalam hal pemberian Hak Pakai ditujukan untuk

kepemilikan hunian/properti pada KEK pariwisata,
perpanjangan dan pembaruan Hak Pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat
hunian/properti telah dimiliki secara sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan mengenai pemberian, perpanjangan, dan

pembaruan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatur
dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang
agraria.

(1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan bidang agraria,

tata ruang dan pertanahan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanahan melimpahkan kewenangan di bidang
pertanahan kepada Administrator KEK dan/atau
menempatkan petugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang berlokasi di kantor Administrator KEK.

(2) Administrator . . .

---

(2) Administrator KEK dan/atau petugas di Pelayanan Satu

Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan
pelayanan yang meliputi:
- melayani permohonan dalam rangka pelayanan di
bidang agraria, tata ruang dan pertanahan;
- memberikan informasi, fasilitas, rekomendasi di bidang
agraria, tata ruang dan pertanahan;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik
di pusat maupun daerah; dan
- membantu penyelesaian permasalahan di bidang
agraria, tata ruang dan pertanahan
- memonitor dan mengawasi pelaksanaan ketepatan
waktu penyelesaian pelayanan di bidang agraria, tata
ruang, dan pertanahan
- melakukan koordinasi dan konsultasi ke kantor
pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk
mempercepat proses pelayanan di bidang agraria, tata
ruang dan pertanahan.

(1) Pada KEK pariwisata, orang asing/badan usaha asing

dapat memiliki hunian/properti yang berdiri sendiri
dibangun atas bidang tanah yang dikuasai berdasarkan
perjanjian dengan pemegang hak atas tanah.

(2) Orang asing/badan usaha asing pemilik hunian/properti

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
- Hak Pakai selama 25 (dua puluh lima) tahun dan
diperbarui atas dasar kesepakatan yang dituangkan
dalam perjanjian, atau
- Hak Milik Satuan Rumah Susun di atas Hak Pakai.

## BAB VII . . .

---

(1) Administrator KEK mempunyai kewenangan penerbitan

Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip
Perluasan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan,
pembatalan, dan pencabutannya berdasarkan
pendelegasian kewenangan dari kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

(3) Izin Usaha, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Perluasan,

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan dan
pencabutannya, ditembuskan kepada kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal serta instansi teknis
lainnya.

(1) Dalam rangka percepatan penerbitan Izin Prinsip,

Administrator KEK dapat terlebih dahulu menerbitkan Izin
Investasi kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha.

(2) Pemohonan izin Investasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan secara langsung oleh seluruh calon
pemegang saham atau kuasa Badan Usaha atau Pelaku
Usaha kepada Administrator KEK.

(3) Izin Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan Administrator KEK selambat-lambatnya 3 (tiga)
jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan
benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penanaman modal.

(4) Dalam . . .

---

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditolak, Administrator KEK membuat Surat Penolakan

Izin Investasi selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak
diterimanya permohonan dari Badan Usaha atau Pelaku
Usaha dengan menyebutkan alasan penolakan.

(1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat melakukan

kegiatan konstruksi setelah mendapat izin investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3).

(2) Perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- Izin Mendirikan Bangunan;
- Izin Lingkungan,
diurus bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi.

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan yang berada dalam KEK dikecualikan
dari kewajiban menyusun analisis mengenai dampak
lingkungan.

(2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-
UPL) berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan
Hidup (RKL-RPL) KEK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(1) Pada KEK diterapkan perizinan dan nonperizinan yang

tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk perizinan
dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan
(checklist) sesuai kewenangannya.

(2) Perizinan …

---

(2) Perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan

(checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota sesuai kewenangannya dan didelegasikan
kepada Administrator KEK.

(3) Perizinan dan nonperizinan yang diberikan dalam bentuk

daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), paling kurang untuk:
- Izin Mendirikan Bangunan; dan
- persetujuan rencana teknis bangunan gedung.

(4) Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar

pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), memuat daftar persyaratan teknis yang
harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen pemohon
perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan
persyaratan teknis.

(5) Komitmen pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disampaikan dan dicatatkan (register) kepada

Administrator KEK secara lengkap dan benar.

(6) Komitmen pemohonan yang telah dicatatkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan izin yang telah
disetujui oleh Administrator KEK atau Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pusat, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi, atau Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota
dalam hal kewenangan penerbitan izin atau nonperizinan
belum didelegasikan kepada Administrator KEK.

(7) Administrator KEK melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk
daftar pemenuhan persyaratan (checklist) dan dalam hal
terdapat penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi
sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan usaha yang berada dalam KEK tidak memerlukan Izin
Gangguan (Hinder Ordonnantie).

BAB …

---

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku terhadap
Wajib Pajak yang telah diberikan fasilitas Pajak Penghasilan
berdasarkan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah
Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman
Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah-daerah Tertentu;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah
Tertentu;
- Ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena
Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun
Berjalan,
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya atau dicabutnya
pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dimaksud.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan
paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

,

ttd.

---