PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ
adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
1. Statuta UNJ adalah peraturan dasar pengelolaan UNJ
yang digunakan sebagai landasan penJrusunan peraturan
dan prosedur operasional di UNJ.
1. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA
adalah organ UNJ yang menJrusun, merumuskan,
menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan
pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan
pengawasan di bidang nonakademik.
1. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat
SAU adalah organ UNJ yang menjalankan fungsi
penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan
pengawasan di bidang akademik.
1. Rektor UNJ adalah pemimpin UNJ yang
menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
1. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah
perangkat MWA yang secara independen berfungsi
melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas
penyelenggaraan UNJ untuk dan atas nama MWA.
1. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik,
pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam
1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
1. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik
setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan
dan/ atau mengoordinasikan program pascasarjana.
1. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung
penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau
beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau
pendidikan profesi.

1. Program. . .

SK No 226705 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan
akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan
profesi.
1 1. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan
pada masing-masing Fakultas di UNJ.
1. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF
adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan
pertimbangan dan pengawasan dalam pen5rusunan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di
Fakultas.
1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan
tinggi di UNJ.
1. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang
terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
1. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama
menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJ.
1. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

UNJ ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum
yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara
otonom.

BABIII ...

SK No 226706 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.
Pasal2L...

SK No 226751 A

---

PRESIDEN

BLIK INDONESIA

Pasal 2 1

Cukup jelas.
Pasal22
Cukup jelas.

(1) UNJ dalam rangka mengelola bidang akademik dan

nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNJ.
(21 Statuta UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
- visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja;
- identitas;
- penyelenggaraantridharmaperguruantinggi;
- sistem pengelolaan;
- sistem penjaminan mutu;
- kode etik;
- bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
- sistem perencanaan; dan
- pendanaan dan kekayaan.

Bagian Kedua
Visi, Misi, T\rjuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

UNJ memiliki visi menjadi universitas berkelas dunia yang
unggul dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, dan
humaniora.

UNJ memiliki misi:
- menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan
berdaya saing internasional dalam memajukan
perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
- melaksanakan penelitian yang inovatif, bereputasi, dan
berguna bagi kemaslahatan manusia;
- melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang
berdampak kepada masyarakat lokal, nasional, regional,
dan global;

d.mengembangkan...
SK No 226707 A

---

PRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA

- mengembangkan inovasi dan keunggulan dalam bidang
kependidikan yang bereputasi internasional;
- mengembangkan dan menerapkan tata kelola yang baik
dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan
lingkungan secara berkelanjutan; dan
- melaksanakan kerja sama nasional dan internasional yang
bermutu, berkelanjutan, dan berdampak terhadap
pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya
manusia.

UNJ memiliki tujuan:
- mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul
serta bereputasi untuk menghasilkan lulusan yang
memiliki keunggulan dan berdaya saing;
- terintegrasinya pengembangan ilmu pengetahuan melalui
penelitian dan inovasi yang berkontribusi terhadap
penyelesaian masalah di masyarakat;
- terwujudnya kegiatan pengabdian yang memberdayakan
masyarakat secara inovatif dan berkelanjutan;
- terbangunnya sumber daya manusia dan budaya
akademik yang mendukung pengembangan ilmu
pengetahrJ.an, seni, dan teknologi;
- menghasilkan jejaring yang melibatkan masyarakat,
Sivitas Akademika, industri, dan media di tingkat nasional
maupun internasional; dan
- terwujudnya tata kelola universitas transparan dan
akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan "nilai dasar" adalah nilai yang dihargai,
dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari semua
pemangku kepentingan di lingkungan UNJ. Nilai dasar menjadi prinsip
dasar untuk membentuk karakter dan perilaku dalam bersikap serta
bertindak bagi pimpinan dan seluruh pegawai dan ditanamkan kepada
semua Mahasiswa UNJ melalui proses pendidikan.

UNJ memiliki budaya kerja yang meliputi:
- integritas;
- unggul;
- profesional;
- kreatif;
- inovatif;

- kolaboratif ...
SK No 226708 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• kolaboratif; dan
• entrepreneurial.

Bagian Ketiga
Identitas
Paragraf 1
Kedudukan, Hari Jadi, dan Jati Diri

Yang dimaksud dengan "berkedudukan" adalah domisili kampus
utama UNJ di Jakarta.

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik
bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal

dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada
ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi
pemerintah.

(3) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya:

- bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara;
- bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah; dan
- berasal dari hibah yang tidak mengatur pengadaan
barangl jasa dalam pedanjian hibah,
diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5
Investasi

Pasal 9 1

(1) UNJ melakukan investasi peningkatan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan tridharma pergurLlan tinggi
dan manajemen UNJ.

(2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNJ

dapat melakukan investasi pada satuan pengelola usaha.

(3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 tidak boleh bertentangan dengan
falsafah UNJ, nilai-nilai luhur UNJ, dan tujuan pendidikan
karakter bangsa.

(4) Nilai aset UNJ yang dapat diinvestasikan untuk usaha

komersial paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari nilai
aset.

(5) Nilai aset UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (41

merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan
keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen
yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan...

SK No 226743 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-4t-

(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi

merupakan pendapatan UNJ.

(7) Investasi UNJ hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah

mendapat persetujuan MWA.

(8) Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya

diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 6
Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Tanggal 16 Mei merupakan hari jadi UNJ.

Pasal 1 1

UNJ memiliki jati diri sebagai universitas kependidikan yang
berlandaskan pada pendidikan multikultural.

Paragraf 2
Lambang, Bendera, Panji, Himne, Mars, dan Busana

(1) UNJ memiliki lambang, bendera, panji, himne, mars, dan

busana.
(2t Lambang, bendera, panji, .himne, mars, dan busana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera, panji,

himne, mars, dan busana diatur dengan Peraturan Rektor.
Bagian Keempat
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
Paragraf I
Pendidikan

(1) UNJ menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan

vokasi, dan pendidikan profesi melalui Program Studi
untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing
global dengan mengacu pada standar nasional pendidikan
tinggi dan dapat mengacu pada standar pendidikan yang
berlaku secara internasional.

(2) Penyelenggaraan. . .SK No 226936 A

---

PR.ESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuka,
mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimanadimaksud pada

ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor
setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) Pendidikan di UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang
dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran
Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, dan
kompetensi lulusan dengan memperhatikan keunggulan
UNJ serta tantangan nasional dan internasional.
(21 Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, dan
komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur
dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimb€rngan
SAU.

(1) UNJ memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik,

surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat
kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan
UNJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) UNJ mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat

keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi,
dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perurndang-undangan.

(3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan

transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah,
sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur
dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan
SAU.

Pasal 16. . .

SK No 226710 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) UNJ dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan

penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang
memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang
kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,
kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan
UNJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) UNJ dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan

penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perurndang-undangan.

(3) Tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan

gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik
lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat
pertimbangan SAU.

(1) UNJ dapat memberikan penghargaan kepada

perseorangan, kelompok, danfatau organisasi yang
berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu
pengetahLran, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga
baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
(21 Jenis, syarat, dan tata cara pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Rektor.

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib

menjadi bahasa pengantar di UNJ.
(21 Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa
pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah
di UNJ.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar

di UNJ.

(1) UNJ menerima Mahasiswa warga negara lndonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) uNJ...

SK No 226711 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 UNJ dapat menerima Mahasiswa warga negara asing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) UNJ wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang

memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu
secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 2Oo/o (dua
puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima
dan tersebar pada semua Program Studi.

(4) Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan
pembiayaan calon Mahasiswa yang memiliki potensi
akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi,
dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Penelitian

(1) UNJ menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan

publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing
bangsa.
(21 Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan
penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada
masyarakat.

(3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian

monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin
secara saintifik.

(4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara

diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah
yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat
rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau
membahayakan kepentingan umum.

(5) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau

dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Pedoman...

SK No 226712 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian,

penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil
penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan
pelindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan
Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UNJ mengalokasikan dana dari biaya operasional UNJ

untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan
pengurusan hak atas kekayaan intelektual.

(2) UNJ berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh

dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian
untuk pengembangan UNJ.

Paragraf 3
Pengabdian kepada Masyarakat

(1) UNJ menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat

untuk mengamalkan dan membudayakan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
(21 Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan
dapat melibatkan Tenaga Kependidikan secara individu
dan/atau berkelompok.

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan

dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai
dengan prinsip otonomi keilmuan.

(4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau buku yang
diterbitkan oleh UNJ atau penerbit lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada

masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah
mendapat pertimbangan SAU.
BagianKelima...

SK No 226937 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan

(1) UNJ menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam
menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik
Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal24

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota

Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan
secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik
dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNJ.

(2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan,
mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau
mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah,
metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan

kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:
- mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat
meningkatkan mutu akademik UNJ;
- mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya
bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan
kemanusiaan;
- bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan
dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau
orang lain; dan
- melakukan dengan cara yang tidak bertentangan
dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang
berlaku di UNJ.

(2) Kebebasan. . .

SK No 226714 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-L2-
(21 Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami,
menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan
bertanggung jawab.

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau
Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk
menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab
mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu
dan cabang ilmunya.

(4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik

dimanfaatkan oleh UNJ untuk:
- melindungi dan mempertahankan hak kekayaan
intelektual;
- melindungi dan mempertahankan kekayaan dan
keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan
intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan
- memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

(5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik

dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi
keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat
pertimbangan SAU.

Bagian Keenam
Sistem Pengelolaan

Paragraf 1
Susunan Organisasi

(1) Organ UNJ terdiri atas:

• MWA;
• Rektor; dan
• SAU.

(2) Pelaksanaan. . .

SK No 226938 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

_13_
(21 Pelaksanaan fungsi antarorgan UNJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik
dan mengimbangi satu terhadap yang lain dengan
semangat kolegialitas.

(3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UNJ sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(41 Tata kerja antarorgan UNJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 2
Majelis Wali Amanat

(1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang
menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan
pelaksanaan kebdakan umum, dan pengawasan
nonakademik.
(21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), MWA mempunyai tugas dan wewenang:
- menyetujui usul perubahan Statuta UNJ;
- menetapkan kebijakan umum nonakademik UNJ;
- menetapkan rencana pengembangan jangka panjang,
rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran
tahunan;
- menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNJ;
- melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- memilih, mengangkat, melantik, dan
memberhentikan Rektor;
- mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota
KA;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum
atas pengelolaan nonakademik UNJ;
- membina jejaring dengan institusi dan/atau individu
di luar UNJ;
- memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam
rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga
kesehatan keuangan UNJ;

k.membuat...

SK No 226939 A

---

PR.ESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- membuat keputusan tertinggi terhadap
permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh
Rektor dan/atau SAU; dan
- menJrusun dan menyampaikan laporan tahunan
kepada Menteri bersama Rektor.

(3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf k dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan, Menteri mengambil alih dan
memutuskan penyelesaian permasalahan.

(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

bersifat final dan mengikat.

Persyaratan untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:
- beriman dan bertakwa kepada T\-rhan Yang Maha Esa;
- berkewarganegaraan Indonesia;
- sehat jasmani dan rohani;
- bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya;
- mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNJ;
- mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan
kemasyarakatan dan/ atau akademik;
- mempunyai integritas dan kemampuan membangun
jejaring baik di dalam maupun di luar UNJ;
- mempunyai komitmen untuk mengembangkan UNJ;
- tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali dari unsur
Menteri;
- tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas MWA;
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala
bagi anggota MWA yang berasal dari wakil Dosen;
- memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga kependidikan
di UNJ paling singkat 8 (delapan) tahun serta
berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau
sarjana terapan bagi anggota MWA yang berasal dari
tenaga kependidikan;
- tidak sebagai anggota SAU, SAF, dan/atau pimpinan unit
organisasi di UNJ bagi anggota MWA yang berasal dari
wakil dosen; dan
- tidak sedang menjadi MWA di perguruan tinggi negeri
badan hukum lain, kecuali Menteri.

Pasal30...

SK No 226940 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang

berasal dari unsur:
- Menteri;
- Rektor;
- ketua SAU;
- 4 (empat) orang wakil dari masyarakat;
- 7 (tujuh) orang wakil Dosen;
- 1 (satu) orang wakil dari alumni UNJ;
- 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
- 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dapat menunjuk pejabat pada Kementerian yang mewakili
dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

(3) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan SAU.

(4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa
jabatan, kecuali anggota MWA yang berasal dari wakil
Mahasiswa.

(5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diangkat
untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat
diangkat kembali.

(6) Keanggotaan MWA berakhir apabila:

- berakhir masa jabatan;
- meninggal dunia;
- berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6
(enam) bulan;
- mengundurkan diri;
- diangkat dalam jabatan pimpinan UNJ atau jabatan
lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
dalam melaksanakan tugas MWA;
- dijatuhi paling rendah hukuman disiplin sedang bagi
wakil Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- dipidana dengan pidana penjara karena melakukan
tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap.

(7)Tata. . .

SK No 226718 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(71 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA
diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:

• 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
• 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
• anggota.

(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.

(3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurrrf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur
Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga
Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.

(4) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris MWA diatur

dengan Peraturan MWA.

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali

dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak l2l
mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

(3) Dalam hal pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota

MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima
persen) hak suara dari seluruh jumlah hak suara pemilih
yang hadir.

(4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara

dalam pemberhentian Rektor.

(5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan pemberhentian

Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri.

(6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan Peraturan

MWA.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.

(2t I(A mempunyai tugas:
- mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses
audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNJ di
bidang nonakademik;
- melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
- menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.

(3) KA...

SK No 226719 A

---

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

-t7-

(3) KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.

(4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang

termasuk ketua KA.
(s) Anggota dan ketua KA diangkat dan diberhentikan oleh
MWA.

(6) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan

berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang
mengangkat.
(7t Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:
- pencatatan dan pelaporan keuangan;
- tata kelola perguruan tinggi;
- peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pendidikan tinggi;
- manajemen aset; dan
- manajemen risiko.

(8) Anggota KA tidak berasal dari organ UNJ.

(e) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan I(A diatur dalam
Peraturan MWA.

Paragraf 3
Rektor

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (ll

huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi
pengelolaan UNJ.

(2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNJ sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), organisasi di bawah Rektor terdiri
atas unsur:
- pimpinan;
- pelaksana akademik;
- penunjang akademik dan nonakademik'
- pelaksana penjaminan mutu;
- pengembang dan pelaksana tugas strategis;
- pelaksana administrasi;
- pelaksana pengawasan internal;
- pengelola usaha; dan
- unsur lain yang diperlukan.

Pasal35...

SK No 226720 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (21huruf a terdiri atas:
- Rektor; dan
- wakil Rektor.
(21 Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dibantu oleh sekretaris UNJ.

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
- men5rusun dan menetapkan kebijakan operasional
akademik dan nonakademik;
- menJrusun rencana pengembangan jangka panjang,
rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran
tahunan;
- mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat;
- mengangkat dan memberhentikan pejabat di baWah
Rektor;
- melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola
kekayaan UNJ secara optimal;
- membina dan mengembangkan hubungan baik dengan
lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan
Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau
Program Studi dengan persetujuan SAU;
- memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat
persetujuan SAU;
- menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan
keuangan kepada MWA;
- mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor
kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- men5rusun dan menetapkan kode etik Dosen dan
Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- men5rusun dan menetapkan kode etik Tenaga
Kependidikan;
- menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang
melakukan pelanggaran terhadap nonna, kode etik,
dan/atau peraturan akademik setelah mendapat
pertimbangan SAU;

n.menjatuhkan...

SK No 226721 A

---

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

- menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang
melakukan pelanggaran terhadap noffna, kode etik,
dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga
Kependidikan;
- men5rusun dan menyetujui rancangan Statuta UNJ atau
perubahan Statuta UNJ bersama dengan MWA dan SAU;
- mengajukan usulan penlrusunan Peraturan MWA atau
perubahannya kepada MWA;
- melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di
dalam atau di luar negeri; dan
- melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Persyaratan untuk menjadi Rektor:
- beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
- berkewarganegaraanlndonesia;
- sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit
pemerintah;
- belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat
berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari
perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau
perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh
Kementerian;
- berstatus sebagai Dosen dari:
1. pergurulan tinggi dalam negeri yang terakreditasi
dengan jabatan akademik paling rendah lektor
kepala; atau
1. perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh
Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah
setara dengan lektor kepala;
- memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang
tinggi;
- mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap
pengembangan UNJ;
- memahami sistem pendidikan UNJ dan nasional;
- memiliki rekam jejak akademik yang baik;

• memiliki. . .

SK No 226941 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai
ketua jurusan/Departemen, atau sebutan lain yang
setara;
1. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara
tertulis;
- bediwakewirausahaan;
- tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
- tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan;
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- bagi calon yang berasal dari luar UNJ, wajib melampirkan
surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang
berwenang di institusi/instansi asal.

(1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh

MWA.
(2t Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada MWA.

(3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan

dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

(4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan

pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA
setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

. Huruf c. .

SK No 226754 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik
kepentingan" adalah yang dapat menimbulkan pertentangan dan
mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai Rektor.

Rektor berhenti dari jabatannya apabila:
- berakhir masa jabatan;
- meninggal dunia;
- berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari
6 (enam) bulan;

d.menduduki...
SK No 226723 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-2t-
- menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39;

- mengundurkan diri;
- tidak berkinerja;
- mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika
akademik tingkat sedang atau tingkat berat;
- tidak memenuhi syarat sebagai Rektor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37; atau
- dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4 1

(1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf b sampai dengan huruf h, MWA
mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor
definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.

(2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan dari persyaratan untuk menjadi
Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(3) Rektor definitif yang menerrrskan sisa masa jabatan

Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan
sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Cukup jelas.

(1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru

belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor
menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu)
tahun.

(2) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan
yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai
dengan bidang tugasnya.
(21 Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

(3) wakil ...

SK No 226724 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(4) Masa jabatan wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan

dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

(5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor, tata cara

pengangkatan, dan pemberhentian wakil Rektor diatur
dengan Peraturan Rektor.

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- Fakultas;
- Sekolah Pascasarjana; dan
- lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 huruf a terdiri
atas:
- Dekan dan wakil Dekan;
- SAF;
- Departemen;
- laboratorium/bengkel/studio; dan
- unit lain yang diperlukan.

(1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(21 Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada Rektor.

(3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(41 Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

(5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (41

bertanggung jawab kepada Dekan.

(6) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan selama 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.

(7) Syarat...

SK No 226725 A

---

PRESIDEN

}IEPUBLIK INDONESIA

(71 Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian
serta tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan
Peraturan Rektor.

Pasal4T

(1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b

mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan
pengawasan dalam pen5rusunan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
(21 Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

(3) Syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan

pemberhentian, serta tugas SAF diatur dengan Peraturan
Rektor.

Organisasi dan tata kerja Departemen,
laboratorium/bengkellstudio, dan unit lain yang diperlukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 hurrrf c sampai dengan
huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

44 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan program
magister dan program doktor untuk bidang ilmu
multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
(21 Sekolah Pascasarjana terdiri atas:
- direktur;
- wakil direktur; dan
- koordinator Program Studi.

(3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b paling banyak 2 (dua) wakil direktur.
(41 Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan
oleh Rektor.

(5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur selama 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu)
kali masa jabatan.

(6) Syarat...

SK No 226726 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian

serta tugas direktur, wakil direktur, dan koordinator
Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c

merupakan unsur pelaksana akademik yang
menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

tugas:
- men5rusun rencana strategis penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;
- melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat; dan
- melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

(3) Organisasi dan tata kerja lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c
mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan
akademik dan nonakademik.
(21 Organisasi dan tata kerja unsur penunjang akademik dan
nonakademik diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d mempunyai
tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan
mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.

(2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana penjaminan

mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e
mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi
pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan
kebutuhan strategis pembangunan nasional.

(2) Organisasi...

SK No 226721 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Organisasi dan tata kerja unsur pengembang dan
pelaksana tugas strategis diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (21 huruf f mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
layanan administrasi di bidang akademik dan
nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UNJ.
(21 Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi
diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g mempunyai
tugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan
nonakademik.

(2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengawasan

internal diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan dan pengembangan usaha serta
pemberdayaan sumber daya UNJ.

(2) Organisasi dan tata kerja unsur pengelola usaha diatur

dengan Peraturan Rektor.

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4
Senat Akademik Universitas

( 1) (1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi
penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan
pengawasan di bidang akademik.

(2) Dalam...

SK No 226728 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), SAU mempunyai wewenang:
- menetapkan kebijakan akademik mengenai:
1. kurikulum Program Studi;
2l persyaratan pembukaan, perubahan, dan
penutupan Program Studi;
1. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
4l persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan
dan penghargaan akademik lainnya.
- menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,
dan otonomi keilmuan;
- menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan
norma, kode etik, dan peraturan akademik;
- merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran
norma, kode etik, dan peraturan akademik oleh
Sivitas Akademika kepada Rektor;
- mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh
Rektor;
- mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja
akademik;
- memberikan persetujuan kepada Rektor dalam
pengusulan lektor kepala dan profesor;
- memberikan persetujuan pembukaan, perubahan,
dan penutupan Program Studi;
- memberikan pertimbangan pendirian,
penggabungan, dan/atau pembubaran fakultas,
Sekolah Pascasarjana, dan /atau Departemen;
- merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar
doktor kehormatan; dan
- bersama MWA dan Rektor men5rusun dan menyetujui
rancangan perubahan Statuta UNJ.

(1) Anggota SAU terdiri atas:

• Rektor;
• wakil Rektor;
• Dekan;
• direktur Sekolah Pascasarjana;

e.pemimpin...

SK No 226942 A

---

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

- pemimpin lembaga yang memiliki fungsi penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas.
(21 Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
harus memenuhi persyaratan:
- beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
- berkewarganegaraanlndonesia;
jasmani dan rohani; c. sehat
- Dosen tetap UNJ;
- memiliki jabatan akademik paling rendah lektor
kepala;
- bebas dari narkotika dan zat adiktif Iainnya;
- memiliki integritas akademik;
- memahami visi, misi, dan tujuan UNJ;
- memiliki kemampuan manajemen akademik;
- tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari
6 (enam) bulan; dan
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f dipitih oleh SAF melalui rapat pleno.

(4) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.

(1) SAU terdiri atas:

- ketua merangkap anggota;
- sekretaris merangkap anggota; dan
- anggota.
(21 Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota SAU yang
berasal dari wakil Dosen.

(3) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota
SAU.

(4) Ketua, sekretaris, dan anggota SAU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

(5) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SAU diatur

dengan Peraturan SAU.

Pasal 61 ...

SK No 226730 A

---

PRESIDEN

IIEPUBLIK INDONESIA

(1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:

- meninggal dunia;
- berakhir masa jabatannya;
- mengundurkan diri;
- menjadi anggota SAF dan/atau Dosen dengan tugas
tambahan;
- berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari
6 (enam) bulan;
- meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih
dari 3 (tiga) bulan;
- diangkat dalam jabatan pimpinan organ di dalam
atau di luar UNJ atau menduduki jabatan tugas
tambahan di dalam UNJ atau pada perguruan tinggi
lain;
- tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota SAU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (21;
- melanggar kode etik UNJ dalam kategori berat; atau
- dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.
(21 Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya
digantikan oleh anggota baru.

(3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan melalui pergantian antarwaktu.

Tata cara mengenai pemilihan, pengangkatan, dan
pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat membentuk

komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
(21 Pembentukan serta organisasi dan tata kerja komisi atau
sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan SAU.

Paragrafs. . .

SK No 226943 A

---

PRESTDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Paragraf 5
Ketenagaan

(1) Pegawai UNJ terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.

(2) Pegawai UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pegawai yang diangkat oleh Rektor.

Selain pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), pegawai UNJ juga dapat
berasal dari pegawai aparatur sipil negara melalui mekanisme
penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan usulan Rektor.

Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau
Tenaga Kependidikan di UNJ berdasarkan persyaratan
pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UNJ wajib membangun dan mengembangkan manajemen

kepegawaian.
(21 Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi pegawai UNJ yang diangkat oleh Rektor paling
sedikit terdiri atas komponen:
- perencanaan kebutuhan;
- pengadaan;
- penguatan budaya kerja dan citra institusi;
- pengelolaan kinerja;
- pengembangan talenta dan karier;
- pengembangan kompetensi;
- pemberian penghargaan dan pengakuan; dan
- pemberhentian.

(3) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan
antargolongan.

(4) Manajemen...

SK No 226732 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(41 Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (21diatur dengan Peraturan Rektor.

(5) Rektor dapat melakukan penyesuaian pengembangan

komponen manajemen kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 sesuai dengan kebutuhan
pengelolaan pegawai UNJ.

(1) Hak dan kewajiban pegawai UNJ sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diberikan sesuai dengan
ketentuan yang diatur oleh Rektor serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi.
(21 Selain hak pegawai UNJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pegawai UNJ juga dapat memperoleh penghasilan
lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(1) Manajemen kepegawaian bagi pegawai UNJ yang diangkat

oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat l2l juga dapat diberlakukan bagi pegawai UNJ yang
berasal dari aparatur sipil negara dan bagi Dosen dan
Tenaga Kependidikan asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan.
(21 Manajemen kepegawaian bagi pegawai UNJ yang berasal
dari aparatur sipil negara dan bagi Dosen dan Tenaga
Kependidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6
Mahasiswa dan Alumni

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada

salah satu Program Studi di UNJ.

(2) Untuk menjadi Mahasiswa UNJ seorang warga negara

lndonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Warga...

SK No 226733 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNJ apabila

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(41 Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan
Mahasiswa UNJ diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk

mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas
pendukung untuk menjamin kelancaran proses
pembelajaran.
(21 Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan
peraturan perundang-undangan, norma/kaidah
keilmuan, etika akademik, dan kode etik Mahasiswa.

(3) Hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan Peraturan

Rektor.

(1) UNJ melaksanakan pendampingan dan pelayanan

kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan
kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas,
kemandirian, dan kepekaan sosial.

(2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan
ekstrakurikuler.

(3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.

(41 Tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi dan
kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Alumni UNJ merupakan setiap orang yang pernah

mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan pada
salah satu atau lebih program pendidikan di UNJ.

(2) Alumni UNJ ikut bertanggung jawab menjaga nama baik

dan aktif berperan serta dalam memajukan UNJ.

(3) Hubungan antara UNJ dan alumni UNJ diselenggarakan

berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan
kekeluargaan.
(41 Alumni UNJ terhimpun dalam lkatan Alumni UNJ yang
disebut IKA UNJ.

(5) Organisasi dan tata kerja IKA UNJ diatur dalam anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNJ.

Paragraf 7
SK No 2269M A

---

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

Paragraf 7
Kerja Sama

(1) UNJ dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau

nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak,
baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2t Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan
tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(3) Hasil kerja sama dipergunakan bagi pengembangan

tridharma perguruan tinggi UNJ dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNJ dengan

pihak lain.
(s) Penyelenggaraan Kerja sama diatur dengan Peraturan
Rektor.

Bagian Ketujuh
Sistem Penjaminan Mutu

Paragraf 1
Umum

Sistem penjaminan mutu UNJ terdiri atas:
- sistem penjaminan mutu internal; dan
- sistem penjaminan mutu eksternal.

Paragraf 2
Sistem Penjaminan Mutu Internal

(1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 huruf a direncanakan, dilaksanakan,
dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara
berkelanjutan.
(21 Sistem penjaminan mutu internal UNJ bertujuan untuk:
- menjamin setiap layanan akademik kepada
Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;

b.mewujudkan...

SK No 226735 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada
masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa
mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan
standar; dan
- mengupayakan semua unit di UNJ untuk bekerja
sesuai dengan standar.

(3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pelaksana
penjaminan mutu.

(4) Sistem penjaminan mutu internal diatur dengan

Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

(1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan kegiatan
penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat
pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(21 Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang
akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan
akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga atau nama
lain yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

Paragraf 4
Akuntabilitas Publik

(1) Akuntabilitas publik UNJ terdiri atas:

- akuntabilitas akademik; dan
- akuntabilitasnonakademik.
(21 Akuntabilitas publik UNJ wajib diwujudkan paling sedikit
dengan:
- memberikan pelayanan pendidikan yang paling
sedikit memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;

• menyelenggarakan.

SK No 226736 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi
berdasarkan praktik terbaik yang dapat
dipertan ggun gj awabkan ;
- men5rusun laporan keuangan UNJ tepat waktu,
sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit
oleh akuntan publik; dan
- melakukan pelaporan lainnya secara transparan,
tepat waktu, dan akuntabel.

(3) Akuntabilitas publik UNJ sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dan MWA
dalam bentuk laporan tahunan.

Bagian Kedelapan
Kode Etik

(1) Kode etik UNJ bertujuan untuk menunjang

penyelenggaraan tridharma pergurLran tinggi.
(21 Kode etik UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
- kode etik Dosen;
- kode etik Mahasiswa; dan
- kode etik Tenaga Kependidikan.

(3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a memuat norma yang mengikat Dosen secara
individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan
nonakademik.

(4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara
individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan
kemahasiswaan di UNJ.

(5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf c memuat nonna yang mengikat
Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang
penyelenggaraan UNJ.

(6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (21huruf a dan huruf b diatur dengan
Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.
(71 Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

BagianKesembilan...

SK No 226897 A

---

FRESTDEN

REPUBLTK INDONESIA

Bagian Kesembilan
Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

(1) Selain peraturan perundang-undangan, di UNJ berlaku

juga peraturan internal yang meliputi:
- Peraturan MWA;
- Peraturan Rektor; dan
- Peraturan SAU.
(2t Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c hanya berlaku di internal SAU.

(3) Tata cara penetapan peraturan internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh
Sistem Perencanaan

(1) Sistem perencanaan UNJ merupakan satu kesatuan tata

cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka
panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
(2t Sistem perencanaan UNJ menjadi dasar bagi setiap organ
UNJ dan seluruh Sivitas Akademika dalam penJrusunan
program.

(3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:

- 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
- 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
- 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
(41 Sistem perencanaan UNJ dituangkan dalam bentuk
dokumen perencanaan UNJ.
(s) Dokumen perencanaan UNJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (41disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.

(6) Dokumen perencanaan UNJ sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan
untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan
tugasnya.

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNJ paling sedikit

memuat:
- rencana kerja UNJ;
- anggaran tahunan UNJ; dan
- proyeksi keuangan.

(2) Rencana.

SK No 226738 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Rencana kerja dan anggaran tahunan UNJ diajukan
kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum
tahun anggaran dimulai.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21disahkan oleh MWA paling lambat
tanggal 31 Desember.

(4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang

diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran
tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana
kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian Kesebelas
Pendanaan dan Kekayaan

Paragraf 1
Pendanaan

(1) Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh UNJ yang dialokasikan dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi
oleh UNJ juga dapat berasal dari:
- masyarakat;
- biaya pendidikan;
- hasil pengelolaan dana abadi;
- usaha UNJ;
- kerja sama tridharma perguruan tinggi;
- pengelolaan kekayaan UNJ;
- anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- pinjaman; dan/atau
- pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pinjaman

SK No 226739 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf h

mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh
Menteri.
(41 Penerimaan UNJ dari sumber dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (21merupakan pendapatan UNJ yang
dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan
negara bukan pajak.

(5) Pengelolaan dana UNJ sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Kekayaan

(1) Kekayaan UNJ bersumber dari:

- kekayaan awal;
- hasil pendapatan UNJ;
- bantuan atau hibah dari pihak lain; dan latau
- sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(21 Seluruh kekayaan UNJ termasuk kekayaan intelektual,
fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai
kekayaan UNJ.

(3) Seluruh kekayaan UNJ dikelola secara mandiri,

transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan
pengembangan UNJ dalam rangka penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi.

(4) Pengelolaan kekayaan UNJ diatur dengan Peraturan

Rektor.

(1) Kekayaan awal UNJ sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara yang

dipisahkan, kecuali tanah.
(21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul
Menteri.

(4) Penatausahaan. . .

SK No 226740 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan

sebagai kekayaan awal UNJ diselenggarakan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(1) Kekayaan berrrpa tanah yang diperoleh UNJ setelah

penetapan kekayaan awal bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan
barang milik negara; dan
- anggaran pendapatan dan belanja daerah merrrpakan
barang milik daerah.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf b

ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya.

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan

Pasal 86 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat

dijaminkan kepada pihak Iain.
(21 UNJ melakukan pengungkapan yang memadai dalam
catatan atas laporan keuangan terhadap tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 85 dan Pasal 86 ayat (1) hurrrf a dalam
penguasaan UNJ dapat dimanfaatkan oleh UNJ setelah
mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan
UNJ untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
UNJ.

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UNJ
dapat dimanfaatkan oleh UNJ setelah mendapat
persetujuan gubernur atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya.

(6) Hasil ...

SK No 226741 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan
UNJ untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
UNJ.
(71 Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah
berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

(1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari

pengembangan dana UNJ setelah penetapan kekayaan
awal merupakan barang milik UNJ.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan

sebagai kekayaan dalam neraca UNJ dan ditatausahakan
oleh UNJ.

(3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNJ selain tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86
dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan
persetujuan MWA.

Paragraf 3
Sarana dan Prasarana

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNJ dikelola dan

didayagunakan secara optimal untuk kepentingan
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan
penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial
yang relevan untuk mencapai tujuan UNJ.
(21 Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu
pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan UNJ

harus memperhatikan tata guna lahan, estetika,
kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.

(4) UNJ melindungi dan melestarikan sarana dan prasararLa

yang memiliki nilai historis bagi UNJ.

(5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan

prasarana di lingkungan UNJ diatur dengan Peraturan
Rektor.

Paragraf 4
SK No 226742 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

Paragraf 4
Pengadaan Barang dan Jasa

Cukup jelas

Pasal 9 1

Cukup jelas.

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen

keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan
prinsip tata kelola yang baik.
(21 Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh
asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem

akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan
audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21.
(41 Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan
laporan keuangan dalam lingkup UNJ diatur dengan
Peraturan Rektor.

(1) Laporan tahunan UNJ meliputi laporan bidang akademik

dan laporan bidang nonakademik.
(21 Laporan bidang akademik meliputi laporan
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan

manajemen dan laporan keuangan.
(41 Laporan bidang akademik dan laporan bidang
nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan
Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku
berakhir.

(5) Dalam rangka penJrusunan laporan keuangan pemerintah

pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun
kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan

ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Laporan keuangan tahunan UNJ diaudit oleh akuntan

publik.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan
tahunan UNJ.

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diumumkan kepada publik.

(4) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh KA.
(s) Administrasi dan pengurLlsan audit yang dilakukan oleh
akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

(1) Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan

Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas
dan wewenang sampai berakhirnya masa jabatan.
(21 Rektor menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah ini.

(1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan sudah

diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(21 Senat yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk pertama kali memilih anggota SAU dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

(3) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak

SAU ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
ayat (3), SAU mengusulkan anggota MWA untuk pertama
kali kepada Menteri untuk ditetapkan.

(2) Anggota. . .

SK No 226745 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Anggota MWA yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali memilih ketua
dan sekretaris dari anggota MWA.

Tata cara pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 ayat (2) dan anggota MWA usulan SAU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diatur dengan
Peraturan Rektor.

(1) Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNJ dengan pihak

lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini
tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu
perjanjian.
(21 UNJ dapat melakukan penyesuaian terhadap perjanjian
yang telah dilakukan dengan pihak lain atas kesepakatan.

Pejabat Pengelola UNJ yang telah diangkat sebelum Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat pengelola
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UNJ

tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun
anggaran 2025.
(21 Pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk
pembiayaan organ UNJ yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini paling lambat sampai dengan
akhir tahun anggaran 2025.

Pasal 1O2

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Dosen,
Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola UNJ yang telah
diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap memperoleh
hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan
pergurLran tinggi negeri badan hukum.

Pasal 103. . .

SK No 226746 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
- aparatur sipil negara yang telah diangkat dan ditugaskan
di UNJ sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
dapat tetap melaksanakan tugasnya di UNJ sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
aparatur sipil negara; dan
- pegawai UNJ selain aparatur sipil negara yang sudah ada
dan telah melaksanakan pekerjaan di UNJ sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berstatus
sebagai Pegawai UNJ dan dilakukan penyesuaian
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling
lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.

Cukup jelas.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205); dan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 42 Ta}r;un 2Ol8 tentang Statuta Universitas Negeri
Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1382),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6982

SK No 226009 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGEzu BADAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LAMBANG, BENDERA, PANJI, HIMNE, MARS, DAN BUSANA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. Lambang UNJ
1. Bentuk Lambang UNJ sebagai berikut:

UNJ memiliki lambang terdiri dari 5 (lima) pasang sayap dan ekor
burung elang bondol, tugu monumen nasional dengan lidah api 3 (tiga)
lapis, dan pena di dalam bingkai 5 (lima) kelopak bunga teratai yang
mengandung arti:
penyelenggaraan pendidikan di a. ekor elang bondol melambangkan
UNJ berbasis tridharma perguruan tinggi;
prestasi dalam b. pena melambangkan torehan berbagai karya dan
berbagai bidang oleh Sivitas Akademika UNJ;
mengembang c. 5 (lima) pasang sayap elang bondol yang sedang
melambangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
secara terus menerus berlandaskan Pancasila;
dan d. tugu monumen nasional melambangkan keteguhan
kekokohan dalam membangun kecerdasan dan martabat bangsa;

• 3 (tiga) .

SK No 226011 A

---

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

- 3 (tiga) lidah api melambangkan UNJ menerangi dan
meningkatkan setinggi mungkin kehidupan, kemaslahatan, dan
peradaban manusia sebagai karya tridharma;
- 5 (lima) kelopak bunga teratai melambangkan bingkai Negara
Kesatuan Republik lndonesia yang terus menerus berkembang
mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila;
- warna kuning melambangkan keluhuran budi dan
kecemerlangan;
- warna hijau melambangkan ketenangan dan kesuburan;
- warna merah melambangkan gairah dan semangat membara; dan
- tulisan Intelligentia-Dignitas berarti mencerdaskan dan
memartabatkan.
1. Warna Lambang UNJ memiliki kode warna sebagai berikut:

B Bendera UNJ
Bentuk, ukuran, dan warna bendera UNJ dan Fakultas/Sekolah
Pascasarjana beserta atribut kelengkapannya sebagai berikut:
1. UNJ memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan
ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna
hijau dengan kode CMYK: C90, M40, Y50, K25 atau RGB: R0, G101,
8105 dan di tengahnya terdapat lambang UNJ, serta di bawah
lambang terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
1. Bentuk Bendera UNJ sebagai berikut:

1. Fakultas. . .

SK No 226763 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

3 Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UNJ memiliki bendera
berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding
lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di
tengahnya terdapat lambang UNJ serta pada bagian bawah lambang
terdapat tulisan narna Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dengan
jenis huruf optima boldberurarna kuning.

C Panji UNJ
1. Bentuk panji UNJ sebagai berikut:

2 Panji Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UNJ memiliki panji berbentuk
segi lima dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat
lambang UNJ serta pada bagian bawah lambang terdapat singkatan
nama Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dengan jenis huruf optima
boldberwarna kuning.

D.Himne...

SK No 226763 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

D Himne UNJ
F=do
414

E.Mars...

SK No 226764 A

---

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

E Mars UNJ
C=do
414
Moderato
M. Soeharto

F. Busana. . .

SK No 226765 A

---

REPUBLIK TNDONESIA

F Busana UNJ
1. Busana UNJ terdiri atas:
- busana akademik; dan
- busana almamater.
1. Busana akademik terdiri atas:
- busana pimpinan;
- busana guru besar; dan
- busana wisudawan,
berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
jas berwarna hijau tua dengan kode CMYK: 3. Busana almamater berupa
CgO, M40, YsO, K25 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UNJ.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan
Huku4r,

Djaman

SK No 226004 A