PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan,
jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan, kendaraan, penglemudi,
pengguna jalan, serta pengelolaannya.
1. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di
rLlang lalu lintas jalan.
1. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan
yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu
lintas, alat pengendali dan pengarnan pengguna jalatt,
alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas
pendukung.
1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak
bermotor.
1. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin
selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
1. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
1. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor
umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan
dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan
orang danf atau barang, serta perpindahan moda
angkutan.
8.Parkir...

SK No 093127 A

---

PRES IDEN

1. Parkir acla-lah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak
bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan
pengemudinya.
1. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan
yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat,
dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai
peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi
pengguna Jalan.
1. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di
permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang
meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis
membujur, garis melintang, garis serong, serta
lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus
Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu
Lintas.
1 1. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat
elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang
dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk
mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di
persimpangan atau pada ruas Ja-lan.
1. Perizinan Berusaha ada-lah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usah a dan I atau kegiatannya.
1. Perusahaan Angkutan Umum adalah bad.an hukum
yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau
barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
1. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor di Ja-lan yang telah memiliki
Surat Izin Mengemudi.
1. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan
seiain Pengemudi dan awak Kendaraan.
1. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan
Jalan untuk berlalu lintas.
1. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
penggunaan suatu keadaan berla-lu lintas dan
angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan
di Jalan'
1g. Sertif,rkat . . .

SK No 093128 A

---

PRES IDEN

1. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang
telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian,
dan kualifikasi di bidangnya.
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
1. Pemerintah Daerah ada-lah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sa-rana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
1. Menteri ada-lah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan,

permukiman, dan infrastruktur yang akan
menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.

(2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi

dengan dokumen analisis mengenai dampak
lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) berupa bangunan untuk:
- kegiatan perdagangan;
- kegiatanperkantoran;
- kegiatan industri;
- kegiatan pariwisata;
- fasilitas pendidikan;
- fasilitas pelayanan umum; dan/atau
- kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan
dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) berupa:
- perumahan dan permukiman;
- rumah susun dan apartemen; dan/atau
- permukiman lain yang dapat menimbulkan
bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) berupa:
- akses kb dan dari Jalan tol;
- pelabuhan;
- bandar udara;
- Terminal;
- stasiun kereta api;
- tempat penyimpanan Kendaraan;
- fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
- infrastruktur lain yang dapat menimbulkan
bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

(4) Pusat...

SK No 093130 A

---

PRES IDEN

(4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang

wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala
dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan
sebagai berikut:
- kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang
tinggi;
- kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang
. sedangi dan
- kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang
rendah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala

dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Hasil analisis dampak LaIu Lintas yang terintegrasi dengan
analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha
dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasa-l 5

(1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan

ana-lisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan ska-la
dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan
oleh pengembang atau pembangun.

(2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

• untuk

SK No 093131 A

---

PRES IDEN

-7

- untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas
yang tinggi, pengembang atau pembangun
diwajibkan untuk menyampaikan dokumen
analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh
tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi
pen5rusun analisis dampak Lalu Lintas;
- untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas
yang sedang, pengembang atau pembangun
diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi
teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang
disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat
Kompetensi pen)rusun analisis dampak Lalu
Lintas; atau
untuk kegiatan dengan bangkitan La-lu Lintas
yang rendah, pengembang atau pembangun
diwajibkan untuk:
1. memenuhi standar teknis penanganan
dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan
oleh Menteri; dan
1. menyampaikan gambaran umum lokasi dan
rencana pembangunan atau pengembangan
yang akan dilaksanakan.

(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen
analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan
dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup
atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup.

(4) Sertifikat Kompetensi penlrusun analisis dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b diterbitkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi
pen5rusun analisis dampak LaIu Lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Menteri.

. Pasal 6.

SK No 093132 A

---

PRES IDEN

(1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit
memuat:
- perencanaan dan metodologi analisis dampak
LaJu Lintas;
- analisis kondisi La-lu Lintas dan Angkutan Jalan
saat ini;
- analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan akibat pembangunan
berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan
menggunakan faktor trip rate yartg ditetapkan
secara nasional;
- analisis distribusiperjalanan;
- analisis pemilihan moda;
- analisis pembebanan perjalallan;
- simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan
terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
- rekomendasi dan rencana implementasi
penanganan dampak Lalu Lintas;
- rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah dan pengembang atau
pembangun dalam penanganan dampak Lalu
Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
- rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau
dikembangkan.

(2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
paling sedikit memuat:
- analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
saat ini;

• simulasi

SK No 093133 A

---

PRES IDEN

- simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan
terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
- rekomendasi dan rencana implementasi
penanganan dampak Lalu Lintas;
- rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah dan pengembang atau
pembangun dalam penangarlan dampak Lalu
Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau
dikembangkan.

(3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak La-lu

Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf c angka 1 meliputi:
- rekomendasi dan rencana implementasi
penanganan dampak Lalu Linta.s;
- rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah dan pengembang atau
pembangun dalam penanganan dampak Lalu
Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dart
- rencana pemantauan dan evaluasi.

SK No 093163 A

---

PRES IDEN

-4t-

Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) harus mendapat persetujuan da
- Menteri, untuk Jalan nasional;
- gubernur, untuk Jalan provinsi;
- bupati, untuk Jalan kabupaten danlatau Jalan desa;
atau
- walikota, untuk Jalan kota.

SK No 093134 A

---

PRES IDEN

Pasa] 8

(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, pengembang atau
pembangun harus menyampaikan hasil analisis
dampak Lalu Lintas sesuai dengan ska-la dampak
bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan
P erizinan Berusaha lingkungan hidup.

(2) (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan pada Kementerian, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan, dan lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
melalui pelayanan terpadu satu pintu.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memberikan persetuiuan
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen
lengkap.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas diatur
dengan Peraturan Menteri.

(1 Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa
dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan
dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang
tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal8 diberikan setelah mendapat persetujuan
teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu
Lintas.

(2) Tim...

SK No 093135 A

---

PRES IDEN

(2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

(3) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
unsur pembina sarana dan Prasa-rana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga)
orang.

Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
- melakukan penilaian terhadap hasil analisis darnpak
Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak
La-lu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak
bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
- menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam
hasil analisis dampak Lalu Lintas.

### Pasal 1 1

(1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 6, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya meminta kepada
pengembang atau pembangun untuk membuat surat
pernyataan kesanggupan melaksanakan semua
kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.

(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
penanggung jawab perusahaan di atas materai.

(3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari hasil analisis dampak LaIu Lintas. '

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan,
permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal12...

SK No 093136 A

---

PRES IDEN

(1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban

pengembang atau pembangun yang tercantum dalam
persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 11 dilakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala.

(2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim
monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diketuai oleh instansi pembina di bidang
sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di
bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Pasal L3
Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 12 ayat (3) mempunyai tugas:

- melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan persetuju€rn hasil analisis dampak Lalu
Lintas baik pada masa kontruksi maupun operasional
kegiatan usaha; dan
- melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan
pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak
Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

(1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar

pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif
oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sanksi

Sl( No 093137 A

---

PRES IDEN

-13

(2) Sanksi administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1) henrpa:

- peringatan tertulis;
- penghentian sementara kegiatan/pelayanan
umum;
- denda administratif; dan/atau
- pembatalan persetujuan hasil analisis dampak
Lalu Lintas dan/ atau Perizinan Berusaha.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

(2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka
waktu masing-rnasing 30 (tiga puluh) hari kaiender.

(2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak

melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka
waktu peringatan tertulis ketiga, . dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara
kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari
kalender.

(3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak

melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai
denda administratif paling banyak 1% (satu persen)
dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh
pengembang atau pemhangun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4).
(41 Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal
pengenaan sanksi denda administratif atau
9O (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran
denda, pengembang atau pembangun tidak
melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil
analisis dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dibatalkan

SK No 093138 A

---

PRES IDEN

KENDARAAN

(1) Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan

oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor
yang memiliki:
- fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat,
sistem dan prosedur pengujian, dan sistem
informasi manajemen penyelenggaraan
pengujian; dan
- tenaga penguji yang memiliki Sertifikat
Kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.

(2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 20l2 tentang Kendaraan dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian
tipe KendaraarL Bermotor dan dapat dikerjasamakan
dengan badan usaha milik nega-ra, badan usaha milik
daerah, badan usaha milik desa. dan swasta.

(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:
- pengujian fisik terhadap pemeriksaan
persyaratan teknis dan pengujian laik Jalan
terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
- penelitian rancang bangun dan rekayasa
Kendaraan Bermotor.

(3) uji...

SK No 093120 A

---

PRES IDEN

(3) Uji tipe Kendaraan Bermotor yang dapat

dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa,
dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa kegiatan:
- pembangunan, pemeliharaan, perawatan, dan
perbaikan fasilitas pengujian tipe Kendaraan
Bermotor; dan/atau
- pengadaan, pemeliharaa.n, perawatan, perbaikan,
penggantian, dan kalibrasi peralatan uji tipe
Kendaraan Bermotor.

(4) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (41ditetapkan

sebagai penerimaan negara bukan pajak dan
disetorkan ke kas negara.

(6) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji tipe

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat,
dirakit, atau diimpor secara massal.
(71 Setiap unit Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan registrasi uji
tipe.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan persyaratan
teknis dan pengujian laik Jalan terhadap landasan
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam
keadaan lengkap diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengujian fisik terhadap pemeriksaan persyaratan

teknis dan pengujian laik Jalan Kendaraan Bermotor
yang memenuhi persyaratan dinyatakan lulus dan
yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak
lulus.

(2) Kendaraan. . .

SK No 093181 A

---

PRES IDEN

(2) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji

fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis disertai dengan:
- alasan tidak lulus uji fisik;
- itemyang tidak lulus uji fisik;
- perbaikan yang harus dilakukan; dan
- batas waktu mengajukan pengujian ulang.

(3) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti
lulus uji tipe oleh Menteri, berupa:
- sertifikat uji tipe dilengkapi dengan pengesahan
hasil uji fisik untuk Kendaraan Bermotor yang
diuji fisik dalam keadaan lengkap; atau
- sertifikat uji tipe landasan dilengkapi dengan
pengesahan hasil uji fisik untuk landasan
Kendaraan Bermotor yang diuji fisik dalam
bentuk landasan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

penerbitan sertifikat uji tipe diatur dengan Peraturan
Menteri.

(1) Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraall

' Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
a5rat {21huruf b dilakukan terhadap desain:
- rumah-rumah;
- bak muatan;
- tangki;
- kereta gandengan;
e" kereta tempelan; dan

• Kendaraan

SK Nlc 0q3132 A

---

PRES tDEN
REPUBLIK lNDONESIA

- Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang
menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi dan
kemampuan daya angkut.

(2) Terhadap penelitian rancang bangun dan rekayasa

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan g-undangan.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

sebagai penerimaan negara bukan pajak dan
disetorkan ke kas negara.

(1) Pelaksanaan penelitian rancang bangun dan rekayasa

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 20t2 tentang Kendaraan dituangkan dalam
berita acara hasil penelitian oleh pimpinan unit
pelaksana uji tipe.

(2) Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang
bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, berita
acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik
Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada
Menteri.

(3) Dalam hal berita aca-ra hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rancang
bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor memenuhi
persyaratan teknis dan laik Jalan, berita acara
disampaikan kepada Menteri.

(4) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan
Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan
Rekayasa Kendaraan Bermotor.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian rancang

barigun dan rekayasa Kendaraan Bermotor diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal22

SK No 093140 A

---

PRES IDEN

### REPUBLIK ]NDONESIA

Pasal.22

(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta

tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi
yang telah dilakukan registrasi uji tipe diberikan
sertifikat registrasi uji tipe oleh Menteri.

(2) Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dikenai biaya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

sebagai penerimaan negara bukan pajak dan
disetorkan ke kas negara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat registrasi uji

tipe diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 17 ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

(2) Unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus menyediakan fasilitas dan peralatan
pengujian serta tenaga penguji yang memiliki
kompetensi.

(3) Untuk penyediaan fasilitas, peralatan pengujian,

dan/atau tenaga penguji yang memiliki kompetensi,
unit pelaksana uji tipe dapat bekerjasama dengan
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
badan usaha milik desa, dan swasta.

(4) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus dirawat dan/atau
diperbaiki apabila rusak, serta dikalibrasi secara
berkala.

(5) Perawatan dan/atau perbaikan sert alibrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa,
dan swasta.

(6) Unit .

SK No 093141 A

---

PRE'S IDEN

-t9-

(6) Unit pelaksana uji tipe harus menyelenggarakan

sistem informasi dan komunikasi pengujian
Kendaraan Bermotor

Pasa124

(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121

ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 20l2 tentang Kendaraan wajib bagi mobil
Penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta
gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di
Jalan.
(21 Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan:
- pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji
berkala;
- uji berkala pertama; dan
- uji berkala perpanjangan masa berlaku.

(1) (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan oleh:
d.'. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan norrna, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri;
- unit pelaksana agen tunggal pemegang merek
yang mendapat Perizinan Berusaha dari Menteri;
atau
- unit pelaksana pengujian swasta yang
mendapatkan Perizinan Berusaha dari Menteri.

(4) Uji berka-la pertama dan uji berkala perpanjangan

masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf c meliputi:
- pemeriksaanpersyaratanteknis;
- pengujian persyaratan laik Jalan; dan
- pemberian bukti lulus uji.

(5) Unit

SK No 093142 A

---

PRES IDEN

(5) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit

pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dan huruf c hanya rnelaksanakan
uji berkala perpanjangarl masa berlaku.

(6) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) wajib:
- melaksanakan pengujian sesuai dengan
akreditasi unit pelaksana pengujian dan
sertifikasi tenaga penguji;
- mempertahankan mutu pengujian yang
diselenggarakan;
- membuat rencana dan pelaporan secara berkala
setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri ;
- menggunakan peralatan pengujian; dan
- mengikuti tata cara pengujian.

(7) Dalam hal unit pelaksana pengujian Pemerintah

Daerah kabupatenlkota tidak memenuhi norma,
standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, pelaksanaan uji berkala
dilakukan oleh unit pelaksana pengujian yang
ditetapkan oleh Menteri.

(1) Unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat
menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan
Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Menteri,

(2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), unit pelaksana trji berkala Kendaraan
Bermotor harus memenuhi persyaratan:
- lokasi;
- kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor;
standar fasilitas prasarana dan peralatan
pengujian berkala Kendaraan Bermotor;

d.standar...

SK No 093143 A

---

PRES IDEN

-2r-

- standar peralatan pengujian Kendaran Bermotor;
- keakurasian peralatan pengujian Kendaran
Bermotor;
f" sistem dan tata cara pengujian Kendaraan
Bermotor; dan
- sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan.
(4\ Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi unit
pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor
diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor

dan pengembangan riset dan rancang bangun
Kendaraan Bermotor dilakukan oleh:
a" Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah;
- badan hukum;
- lembaga penelitian; dan/atau
- perguruan tinggi.

(2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memperhatikan:
- dimensi utama dan konstruksi Kendaraan
Bermotor;
- kesesuaian material;
- kesesuaian motor penggerak;

• kesesuaian

Sl( No 093144 A

---

PRES IDEN

- kesesuaian daya dukung Jalan;
- bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
- dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat
duduk;
- posisi lampu;
- jumlah tempat duduk;
- dimensi dan konstruksi bak muatan/volume
tangki;
- peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
- fasilitas keluar darurat.

(3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus mendapatkan pengesahan dari Menteri.

(1) Pengesahan pengembangan rancang bangun

Kendaraan Bermotor dan pengembangan riset dan
rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui uji tipe
Kendaraan Bermotor
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan rancang
bangun Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan
Menteri.

(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk

memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar
tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.

(2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum
Kendaraan Bermotor

(3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan
Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum derri
menteri yan g menyelen ggarakan urusan pemeri ntah an
di bidang perindustrian.

(4) Persyaratan...

SK No 093145 A

---

PRES IDEN

(41 Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan
sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta
manajemen informasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis,

klasifikasi, dan sertilikasi bengkel umum diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(1) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelqnggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian.

(2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja
pelayanan yang diberikan

(3) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara online dan realtime.

(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 173 Peraturan Pernerintah
Nomor 55 Tahun 20l2 tentang Kendaraan dapat
menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan
Bermotor
(21 Bengkel umum yang m kukan uji berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
persyaratan:

a.meniiliki...

SK No 093146 A

---

PRES IDEN

- memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
- memiliki Perizinan Berusaha bengkel Kendaraan
Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
dan
- memenuhi hasil analisis dampak Lalu Lintas yarlg
merupakan bagian dari dokumen analisis
mengenai dampak lingkungan atau upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup.

(3) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor

menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan
Bermotor dilakukan oleh Menteri.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi
dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana
uji berkala diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pengujian

berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dan huruf c yang
melanggar ketentuan Perizinan Berusaha dikenai
sanksi administratif, sebagai berikut:
- peringatan tertulis;
- dendaadministratif;
- pembekuanPerizinan Berusaha; dan f atau
- pencabutanPerizinan Berusaha.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai
paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu
masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha tetap tidak

melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka
waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif
sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).

(a) Apabila...

SK No 093221 A

---

PRES IDEN
REPUBLIK lNDONESIA

(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak pengenaan denda administratif
pemegang Perizinan Berusaha tidak melakukan
pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan
terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang
Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan
Perizinan Berusaha.

(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sej ak tanggal pembeku an P erizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang
Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan
terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang
Perizinan Berusaha dikenai sanksi pencabutan
Perizinan Berusaha.

Pasa-l 32

(1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap

kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi,
muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.

(2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu iintas i "latan

kelas I ditentukan:
- ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima
ratus lima puluh) milimeter;
- ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan
belas ribu) milimeter;
- ukuran tinggi tidak melebihi 4.2OO (empat ribu
dua ratus) milimeter; dan
- ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

(3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan

kelas II ditentukan:
- ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima
ratus lima puluh) milimeter;
b.ukuran...

SK No 09i222 A

---

PRES IDEN

- ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas
ribu) milimeter;
- ukuran tinggi tidak melebihi 4.2OO (empat ribu
dua ratus) milimeter; dan
- ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
(41 Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan
kelas III ditentukan:
- ukuran lebar tidak melebihi 2.2OO (dua ribu dua
ratus) milimeter;
- ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan
ribu) milimeter;
- ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima
ratus) milimeter; dan
- ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

(1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu

terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat
dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
- lebar tidak melebihi 2.2OO (dua ribu dua ratus)
milimeter;
- panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu)
milimeter; dan
- paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus)
millimeter.

(2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara
Jalan sesuai dengan kewenangan.

(1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 20I3 tentang Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan merupakan fasilitas yang disediakan
di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok
Terminal.

(2) Fasilitas

SK No 093223 A

---

PRES IDEN

(2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

- fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau
menyusui;
- pos kesehatan;
- fasilitas kesehatan;
- fasilitasperibadatan;
- pos polisi;
- alat pemadam kebakaran; dan
- fasilitas umum.

(3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g meliputi:
- toilet;
- rumah makan;
- fasilitas telekomunikasi;
- tempat istirahat awak Kendaraan;
- fasilitas pereduksi pencemaran udara dan
kebisingan;
- fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
- fasilitas kebersihan;
- fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
- fasilitasperdagangan, pertokoan; dan/atau
- fasilitas penginapan.

(4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan
klasifikasi Terminal.

(1) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk

kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30%
(tiga puluh persen).

(2) Penyediaan

SK No 093224 A

---

PRES IDEN

(2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro

dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan
dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan
keamanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat

usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasa-l 36

(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang

diperuntukkan bagr fasilitas Terminal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 20l3 tentang Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

(2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan keda

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab penyelenggara Terminal.

(3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminai clan
digunakan untuk pelaksanaan pembangunarl,
pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

(4) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan
usaha milik desa, koperasi, dan swasta.

(5) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan

semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan
Terminal

(1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun

Penumpang, perpindahan moda angkutan,
keterpaduan, dan pengawasan angkutan orang, pada
lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.

(2) Kebutuhan

SK No 093225 A

---

PRES IDEN

(2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal

Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan
angkutan orang.

(3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- rancang bangun;
- buku kerja rancang bangun;
- rencana induk Terminal; dan
- dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan
upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah
mencakup analisis dampak Lalu Lintas.

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau
upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup yang telatr mencakup
analisis dampak LaIu Lintas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 37 ayat (3) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembangunan Terminal Penumpang merupakan

tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

(2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau
Pemerintah Daerah kabupaten I kota.

(2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi kegiatan:
- perencanaan;
- pelaksanaan; dan
- pengawasan operasional.

(3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat
dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa,
dan swasta.

### Pasal 4 1

Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba
dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
dinyatakan beroperasi.

Pasal42

(1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan

pemeliharaan.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan:
- menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
- menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran
Terminal serta perawatan rambu, marka, dan
papan informasi;
- merawat saluran air;
- merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;

• merawat

SK No 093221 A

---

PRES IDEN

- merawat fasilitas telekomunikasi; dan
- merawat sistem hgdrant serta fasilitas dan alat
pemadam kebakaran.

(3) Pemeiiharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.

(4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- rutin;
- memfungsikan kembali;
- penggantian; dan
d" bersifat melengkapi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan

fasilitas Terminal diatur dengan Peraturan Menteri.

ANGKUTAN

(1) Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan

menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 47 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 20l4 tentang Angkutan Jalan merupakan
pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi
dalam kawasan perkotaan.
(21 Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan
menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
- reguler; dan
- eksekutif.

(3) Kendaraan .

SK No 093228 A

---

PRES IDEN

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk peiayanan

angkutan orang tidak dalam trayek dengan
menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga)
ruang; dan
- mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2
(dua) ruang.

(4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang

tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi
dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi
dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti
elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

(1) Penyelenggaraan fasilitas penimbangan yang dipasang

secara tetap terdiri atas:
- pembangunan dan pengadaan;
- pengoperasian dan penutupan;
- pemeliharaan;
- pemanfaatan;
- pembinaan dan pengawasan; dan
- penilaian kinerja.

(2) Penyelenggaraan fasilitas penimbangan yang dipasang

secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri dengan membentuk satuan
pelayanan unit pelaksana penimbangan Kendaraan
Bermotor.

(3) Penyelengaraan fasilitas penimbangan yang dipasang

secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan swasta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyelengaraan...

Sl( No 093229 A

---

PRES IDEN

(41 Penyelenga-raan fasilitas penimbangan yang dipasang
secara tetap yang dapat dikerjasamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan
pembangunan dan pengadaan, pengoperasian,
pemeliharaan, serta pemanfaatan.

(5) Ketentuan lebih lan1ut mengenai penyelenggaraan

fasilitas penimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilengkapi
dengan:
- fasilitas utama; dan
- fasilitas penunjang.
(21 Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
- Jalan akses keluar masuk Kendaraan;
- Jalan sirkulasi Lalu Lintas di dalam wilayah
operasi;
bangunan kantor petugas;
- tempat pemeriksaan dan penindakan
pelanggaran;
- tempat Parkir Kendaraan;
- alat penimbangan;
- alat pemindai data Kendaraan;
- alat pemindai dimensi Kendaraan;
- sistem informasi;
- detektor Kendaraan;
- Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan;

1. papan

SK No 093 l-56 A

---

PRES lDEN

1. papan informasi;
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- instalasi listrik;
- catu daya cadangan (genset) dan bangunannya;
- alat penerangan; dan
- toilet.

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri atas:

- mes petugas;
- pagar;
- ruang terbuka hijau;
- tempat ibadah;
- kantin;
- papan/tampilan narna;
- tempat istirahat Pengemudi; dan
- jenis usaha komersil lainnya.
(41 Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat dikerjasamakan pemanfaatannya dengan

badan usaha milik nega-ra, badan usaha milik daerah,
dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasa] 46
Pemegan g P erizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan
barang umum wajib:
- melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam
Perizinan Berusaha; dan
- melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada

trayek atau lintas tertentu dapat memberikan subsidi
angkutan.

(2) Pemberian. . .

SK No 093 l -57 A

---

PRES IDEN

(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

Pemberian subsidi oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal47
diberikan kepada:
- angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas
ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau
- angkutan barang pada lintas tertentu.

(1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas

ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 huruf a, ditentukan berdasarkan:
- faktor finansial; dan
- faktorketerhubungan.

(2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf a meliputi:
- trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan
dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangarl
aspek sosial politik;
- trayek angkutan perkotaan dan angkutan
perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau
mahasiswa;
- trayek perkotaan dengan angkutan massal yang
tarif keekonomiannya tidak tedangkau oleh daya
beli masyarakat; atau
- trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya
operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(3) Faktor .

SK No 0931-58 A

---

PRES IDEN

(3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (t) huruf b meliputi:
- trayek yang menghubungkan wilayah terisolir
dan/atau belum berkembang dengan kawasan
perkotaan yang belum dilayani angkutan umum;
dan
- trayek yang melayani perpindahan Penumpang
dari angkutan penyeberangan perintis, angkutan
laut perintis, atau angkutan udara perintis.

(4) Ketentuan iebih lanjut mengenai penetapan trayek

tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lirrtas
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b
dengan kriteria:
- menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar,
perbatasan, danf atau wilayah lainnya yang karena
pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
- kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat
pelayanan angkutan barang;
- mendorong pertumbuhan ekonomi;
- sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu
dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif
yang berlaku;
- melayani perpindahan barang ari angkutan laut
perintis;
- melayani daerah transmigrasi dengan kawasan
perkotaan;
- pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
- memberikan pelayanan angkutan balang yang
terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih
rendah.

(1) Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 ayat (2) diberikan pada suatu trayek
tertentu berdasarkan:
- selisih antara biaya pengoperasian yang
dikeluarkan d engan pendapatan operasional yang
diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
- biaya pengoperasian angkuta.n orang atau
angkutan barang yang dikeluarkan oleh
Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan
diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh
pemberi subsidi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran

subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Pemberian subsidi penyelenggaraarl angkutan Penumpang
umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau
angkutan barang pada lintas tertentu kepada Perusahaan
Angkutan Umum dilaksanakan oleh:
- Pemerintah Pusat, untuk angkutan antarkota
antarprovinsi. angkutan antarkota dalam provinsi,
angkutan perkotaan, atau angkutan perdesaan yang
berdampak nasional, dan angkutan barang;
- Pemerintah Daerah provinsi, untuk angkutan
antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, atau
angkutan perdesaan yang berdampak regional, dan
angkutan barang;
- Pemerintah Daerah kabupaten, untuk angkutan
perkotaan atau angkutan perdesaan yang berada
dalam wilayah kabupaten, dan angkutan barang;
dan/atau
- Pemerintah

SK No 093160 A

---

PRES IDEN

d Pemerintah Daeralr kota, untuk angkutan perkotaan
atau angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah
kota, dan angkutan barang.

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani
angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi
pada trayek tertentu atau angkutan barang bersubsidi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui
proses:
- pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan
hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- penunjukan langsung kepada badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak
di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta da-lam

penyelenggaraan angkutan Jalan.
(21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
aya! (1) meliputi:
- memberikan masukan kepada instansi pembina
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam
penyempurnaan peraturan perundang-undangan,
pedoman dan standar teknis di bidang angkutan
Jalan;
- memantau pelaksanaan standar pelayanan
angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan
Angkutan Umum;
c: melaporkan penyelenggara angkutan umum yang
tidak memiliki Perizinan Berusaha, dan/atau
melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha
kepada instansi pemberi izin danlatau instansi
yang diberi wewenang peraturan perundang-
undangan untuk menegakkan ketentuan
Perizinan Berusaha angkutan umum;

• memberikan

SK No 09316i A

---

PRES IDEN

- rnemberikan masukan kepada instansi pembina
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perbaikan
peiayanan angkutan umum; dan/atau
- memelihara sarana dan prasarana angkutan
Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran angkutan Jalan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 disampaikan kepada instansi Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi instansi.

(4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan
dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perari serta

masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah Pusat melakuka atas

pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan
memperhatikan perkembangan dan peningkatan
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam
rangka percepatan cipta kerja.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

clilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelenggarakzrn koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian unrsan kementerian
dalam penyelengga-raan pemenntahan di bidang
perekonomian.

Pasal56...

SK No 093162 A

---

PRES IDEN

Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan
tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan
diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasa-l 57
Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi pelaku
usaha/pihak yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha
sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, kecuali
ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi pemegang
P erizinan Berusaha dimaksud "

Pasa_t 58
Pada at Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Perizinan Berusaha yang sudah terb-it masih tetap berlaku
sampai dengan berakhirny a P erizinan Beru saha tersebut.

Pasa-l 59
Perizinan Berusaha di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
p e run d an g- undan gan men genai p e nyelen ggaraan P er rzinast
Berusaha berbasis risiko.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah yang
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku

• Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51,

### Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56,

### Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2}ll tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak,
serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5221);
b Pasa-l 122, Pasd, 123, Pasal I24, Pasd 125, Pasal
l27,Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 133,

### Pasal 134, Pasal I4O, Pasal 143, Pasal 16O, Pasal

161, Pasal 172, dan Pasal 174 Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 20l2 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2072 Nomor 12O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
c Pasa-l 19, Pasal 20, Pasal 70, Pasal 73, Pasal 74,

### Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 86,

dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 20l3 tentang Jaringan LaIu Lintas dan
Angkutan Jaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20l3 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468); dan

• Pasal

SK No 093164 A

---

PRES IDEN

• Pasal 42, Pasd.65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72,

### Pasal 78 ayat (1), Pasal 107, Pasa-l 108, Pasal 109,

### Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 120 Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 20l4 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20l4 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5se4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Terhadap pasal yang dicabut sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), yang menjadi acuan pada:
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20l2
tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor l2O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5317);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20l3
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negdra Republik Indonesia Tahun
2073 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5468); dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tah 2OI4
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594),
pengacuannya menyesuaikan dengan pasal, ayat,
hrrruf, atau angka sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini.

Pasa] 62
Peraturan Pemerintah ini mul
diundangkan.

Agar

SK No 093165 A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Febnrari 2O2l

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari2O2l

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Perundang-undangan
Hukrrm,

• *

lKt Silvanna Djaman "t

SK No 085096 A

---

PRES IDEN

### REPUBLIK INDONES]A