PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN

(l) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah
ini meliputi pengendalian Impor atau Ekspor barang
yang diduga merupakan atau berasal dari hasil
pelanggaran HKI.
(21 HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
tetapi tidak terbatas pada:
- merek;
- hak cipta dan hak terkait;
- paten dan paten sederhana;
- desain industri;
- desain tata letak sirkuit terpadu;
- varietas tanaman; dan
- indikasi geogralis.

(1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengendalian

Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau
berasal dari hasil pelanggaran HKI dengan cara:
- Penegahan berdasarkan kewenangan jabatan pejabat
Bea dan Cukai; atau
- Penangguhan berdasarkan perintah dari Ketua
Pengadilan.
(2t Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
dilaksanakan berdasarkan kewenangan jabatan oleh
Pejabat Bea dan Cukai yang dilakukan terhadap dugaan
pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta yang tilah
di data pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

(3) Penangguhan...

---

PRESIDEN

(3) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

huruf b dilaksanakan berdasarkan periniah dari Ketua
Pengadilan dengan mengeluarkan perintah tertulis
kepada Pejabat Bea dan Cukai.

(1)fenalqsghan sebagairn6ps dimaksud dalam pasal 3 ayathuruf b tidak dapat dilaksanakan dalam hal:

- barang telah keluar dari Kawasan pabean;
- barang ditetapkan sebagai barang dikuasai negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Kepabeanan; atau
- barang yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana
kepabeanan.

Brgian Kesatu
Perekaman HKI

(1) Pemilik atau Pemegang Hak atas merek atau hak cipta

dapat mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat
Bea dan Cukai untuk pendataan pada sistem perekaman
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan melampirkan:
- bukti kepemilikan hak;
- data mengenai ciri-ciri keaslian produk seperti merek,
barang, nama dagang, tampilan produk, kemasan,
rute distribusi, dan pemasaran, serta jumlah produk
yang dipasarkan dalam suatu wilayah dalam hal HKI
berupa merek;
9l!" mengenai ciri-ciri atau spesifikasi karya cipta ". bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau hakdi
terkait yang diciptakan dalam ha1 HKI berupa hak
cipta; dan

d.surat...

---

PRESIDEN

- surat pernyataan pertanggungiawaban dari pemilik
atau Pemegang Hak atas segala akibat yang timbul
dari perekaman.

(3) Pendataan pada sistem perekaman Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diajukan oleh Pemitik atau Pemegang Hak yang
merupakan badan usaha, yang berkedudukan di
Indonesia.

(4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau

penolakan dalam jangka waktu paling lama 3O (tiga
puluh) hari sejak permohonan diterima.
(s) Persetujuan pendataan pada sistem perekaman
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berlaku untuk jangka
waktu paling lama I (satu) tahun terhitung sejak tanggal
persetqjuan dan dapat diperpanj ang.

(6) Pejabat Bea dan Cukai dapat mencabut persetqiuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi.
(71 Ketentuan mengenai tata cara permohonan, penelitian,
persetqjuan, penolakan serta monitoring dan evaluasi
terhadap pendataan pada sistem perekaman diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam rangka pendataan pada sistem perekaman,

Pejabat Bea dan Cukai melakukan validasi data
mengenai HKI.
(21 Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi atau
pihak lain yang terkait.

Bagran Kedua
Penegahan

(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penegahan atas

barang Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau
berasal dari hasil pelanggaran HKI berupa merek atau
hak cipta.

(2) Pejabat .

---

,-..a.
i;.v:_,

PRESIDEN

(21 Pejabat Bea dan Cukai yang menemukan adanya barang
Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal
dari pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta,
harus memberitahukan kepada Pemilik atau pemegang
Hak berdasarkan bukti yang cukup.

(3) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diperoleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemeriksaan
pabean atau analisis intelijen berdasarkan pada
informasi sistem perekaman HKI pada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, Pemilik atau Pemegang Hak harus memberikan
konfirmasi untuk mengajukan permintaan perintah
Penangguhan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
hari setelah tanggal pemberitahuan.

(5) Dalam hal Pemilik atau Pemegang Hak memberikan

konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- Pemilik atau Pemegang Hak harus:
1. mempersiapkan persyaratan administrasi
pengajuan permintaan perintah Penangguhan
kepada Ketua Pengadilan;
1. menyerahkan jaminan biaya operasional kepada
Pejabat Bea dan Cukai sebesar Rp10O.000.000,0O
(seratus juta rupiah) dalam bentuk jaminan bank
atau jaminan dari perusahaan asuransi; dan
1. mengajukan. permintaan Penangguhan melalui
permohonan kepada Ketua Pengadilan,
dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja
sejak konfirmasi dari Pemilik atau Pemegang Hak;
dan
- Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan ringkasan
mengenai barang Impor atau Ekspor yang diduga
merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI
berupa merek atau hak cipta untuk pemenuhan
persyaratan permintaan Penangguhan melalui
permohonan kepada Ketua Pengadilan.

BABIII ...

---

PRESIDEN

Bagian Kesatu
Permohonan penangguhan

(1) Pemilik atau Pemegang Hak atau kuasanya dapat

mengajukan permintaan penangguhan atas barang
Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal
dari hasil pelanggaran HKI, berdasarkan:
- pemberitahuan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Z ayat (21; ata.u
- inisiatif Pemilik atau Pemegang Hak.

(2) Permintaan Penangguhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai juga dengan permohonan izin
pemeriksaan lisik barang Impor atau Ekspor yang
dimintakan Penangguhan.

(1) Permintaan Penangguhan ssfagaimana dimaksud dalam

pemegang Hak Pasal 8 diajukan oleh Pemitik atau
melalui permohonan kepada Ketua pengadilan.
(2t P_ermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diajukan dengan disertai:
- bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran HKI
yang bersangkutan;
- bukti pemilikan HKI yang bersangkutan;
- perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang
Impor atau Ekspor yang dimintakan penangguhan,
agar dengan cepat dapat dikenali oleh pejabit Bea
dan Cukai; dan
- jaminan.

(3) P-ermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

diajukan kepada Ketua pengadilan yang *it"V"ti
hukumnya meliputi Kawasan pibean tempat kegiatan
Impor atau Ekspor yang terdapat barang yang diduga
merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.

(4) Pengadilan .

---

PRESIDEN

(4) Pengadilan mengabulkan atau menolak permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penetapan
dalam jangka waktu paling larna 2 (dua) hari kErja
setelah tanggal pendaftaran permohonan.

Dalam hal permohonan diajukan berdasarkan inisiatif
Pemilik atau Pemegang Hak sebagaimana dimaksud dalam
pemeganC HakPasal 8 ayat (1) huruf b, Pemilik atau
menyerahkan jaminan biaya operasional sebesar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk
jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi
kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling
lambat 2 (dua) hari keq'a sejak tanggal penetapan perintah
Penangguhan diterima Pejabat Bea dan Cukai.

Bagian Kedua
Penetapan Perintah Penangguhan

Pengadilan menyampaikan penetapan perintah
Penangguhan kepada Pejabat Bea dan Cukai di tempat
kegiatan Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau
berasal dari hasil pelanggaran HKI dalam jangka waktu
paling lama I (satu) hari kerja setelah ditetapkan.

Ketentuan mengenai tata cara perrnohonan, pemeriksaan,
dan penetapan Penangguhan di Pengadilan diatur dengan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penetapan perintah Penangguhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat Bea dan Cukai:

a.memberitahukan...

---

PRESIDEN

memberitahukan secara tertulis kepada:
f . importir, eksportir, atau pemilik barang;
1. Pemilik atau Pemegang Hak; dan
1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,
mengenai penetapan perintah penangguhan dari
Pengadilan; dan
- melaksanakan Penangguhan sejak tanggal penetapan
perintah Penangguhan diterima.

Pemilik atau Pemegang Hak mengajukan permohonan jadwal
pemeriksaan fisik barang Impor atau Ekspor kepada pejabat
Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)
hari kerja sejak tanggal penetapan perintah penangguhan
diterima Pejabat Bea dan Cukai.

(1) Pemeriksaan frsik barang Impor atau Ekspor

dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan
oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(21 Pemeriksaan barang Impor atau Ekspor ssfagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemilik atau
Pemegang Hak secara bersama-sama dengan:
- Pejabat Bea dan Cukai;
- perwakilan dari Pengadilan;
- perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual; dan
- importir/eksportir/pemilik barang atau kuasanya.

(3) Dalam hal importir/eksportir/pemilik barang atau

kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan.

(1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan penangguhan

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) trari-te4a
terhitung sejak surat perintah atau penetapan
Penangguhan diterima.
(2t Pemilik atau Pemegang Hak dapat mengajukan
permohonan perpanjangan Penangguhan sebanyak 1
(saty) kali untuk jangka waktu paling lama lO (sepuluh)
hari kerja kepada Ketua Pengadilan.

(3) Perpanjangan Penangguhan disertai dengan

perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 9 ayat (21 huruf d dan jaminan biaya operasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal Z ayat (5) huruf a
angl<a 2 atau Pasal 10.

Pejabat Bea dan Cukai wajib mengakhiri penangguhan
dalam hal:
- berakhirnya masa Penangguhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (l);
penangguhanb. berakhirnya masa perpanjangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 16 ayat (2) dalam
hal Pengadilan memperpanjang masa penangguhan;
penangguhanc. terdapat perintah penetapan mengakhiri
dari Pengadilan untuk mengakhiri penangguhan; atau
- terdapat tindakan hukum atau tindakan lain atas
adanya dugaan pelanggaran HKI.

(l) Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau
pemilik barang dapat meng4iukan permintaan kepada
Ketua Pengadilan untuk memerintahkan secara tertulis
kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri
Penangguhan.

(2) Permintaan .

---

PRESIDEN

_ _ 1l

(2) P-ermjntaan pengakhiran penangguhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai alngan menyerahkan
pasal jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam
9 ayat (21 huruf d.

(r) Dalam hal Penangguhan berakhir:
- terhadap barang yang ditangguhkan diselesaikan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
- jaminan biaya operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 atau pasal 10
dicairkan, untuk menanggung segala biaya
operasional yang timbul akibat adanya penegahan
dan/ atau Penangguhan.
(21 Dalam hal pencairan jaminan biaya operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b tidak
mencukupi untuk menanggung segala biaya yang timbul
penangguhan, akibat adanya Penegahan dan/ atau
terhadap kekurangannya ditagihkan kepada Pemilik atau
Pemegang Hak.

(3) Da1am hal pencairan jaminan biaya operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b melebihi
biaya yang timbul akibat adanya Penegahan dan/atau
Penangguhan, terhadap kelebihannya dikembalikan
kepada Pemilik atau Pemegang Hak.
(4t Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan,
penagihan, dan pengembalian jaminan biaya operasional
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(l) Ketentuan Penangguhan tidak diberlakukan terhadap:
- barang bawaan penumpang;

• awak .

---

.'

PRESIDEN

_12_
- awak sarana pengangkut;
- pelintas batas; atau
- barang kiriman melalui pos atau jasa titipan,
yang tidak dimaksudkan untuk tqiuan komersial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tujuan

komersial terhadap barang bawaan penumpang, awak
sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman
melalui pos atau jasa titipan diatur dengan peraturan
Menteri Keuangan.

(1) Ketentuan Penangguhan tidak diberlakukan terhadap

barang,Impor angkut lanjut atau angkut terus dengan
tqiuan luar Daerah Pabean yang diduga merupakan atau
berasal dari hasit pelanggaran HKI.

(2) Pengendalian barang Impor angkut lanjut atau angkut

terus yang diduga merupakan atau berasal dari hasil
ggllnSgaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan
mengirimkan surat pemberitahuan kepada pejabat
pabean di negara tqiuan pengangkutan selanjutnya.

Pasd22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar .

---

PRES IDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2O17

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 J:urri2OlT

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perekonomian,
dan Perundang-undangan,

Djaman

---

PRESIDEN