Peraturan Badan Nomor 13-pojk-05-2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA (DSN MUI).
7. Direksi:
a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perseroan terbatas;
b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
8. Dewan Komisaris:
a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bagiLKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai OJK.

(1) Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(2) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

(1) Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM MENETAPKAN suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK setiap 4 (empat) bulan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember sesuai dengan format dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(4) Dalam hal LKM bermaksud menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, LKM wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJKsesuai dengan format dalam Lampiran IIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
(5) LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4).

LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat.

(1) Batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
(2) LKM dilarang menolak batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah.
(2) Batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok;
b. paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.
(3) Modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari:
a. penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi dalam hal LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha, dalam hal LKM berbentuk badan hukum koperasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan.
(2) Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:
a. lancar;
b. diragukan; dan
c. macet.
(3) Ketentuan mengenai parameter pengukuran kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan paling kurang:
a. 0% (nol persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar;
b. 50% (lima puluh persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan
c. 100% (seratus persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet.

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib mengadministrasikan Simpanan Penyimpan dan memberikan tanda bukti Simpanan.

(1) LKM dilarang menolak batas nilai minimum untuk layanan pembukaan Simpanan.
(2) Batas nilai minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

(1) Sumber pendanaan LKM hanya dapat berasal dari:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. ekuitas;
b. Simpanan;
c. pinjaman; dan/atau
d. hibah.
(2) LKM dilarang menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c kecuali dari warga negara INDONESIA dan/atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah Republik INDONESIA berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.

(1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2) Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
b. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
c. kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah, ju’alah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
d. kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qordh, mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
(3) Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI.
(4) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial berupa zakat, infak, dan sodaqoh.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Pembukuan atas pengelolaan dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara terpisah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akad-akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Surat Edaran OJK.

LKM wajib memelihara tingkat kesehatan melalui pemenuhan rasio likuiditas dan solvabilitas.

(1) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung dengan menggunakan cash ratio yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan liabilitas lancar.
(2) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan cash ratio yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan dana pihak ketiga sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku umum.
(3) LKM wajib menjaga rasio likuiditas paling kurang 3% (tiga persen).

(1) Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas.
(2) LKM wajib menjaga rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 110% (seratus sepuluh persen).

(1) LKM hanya dapat menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya pada:
a. tabungan pada bank; dan/atau
b. deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito pada bank.
(2) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, kelebihan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito wajib ditempatkan pada bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah tidak terdapat dalam wilayah usaha LKM, maka LKM dapat menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya pada bank konvensional.

LKM dilarang mengungkapkan informasi mengenai data Penyimpan dan Simpanan kecuali diberikan untuk kepentingan:
a. perpajakan;
b. peradilan dalam perkara pidana;
c. peradilan dalam perkara perdata; atau
d. permintaan informasi dari ahli waris yang sah dalam hal Penyimpan meninggal dunia.

(1) Permohonan pembukaan informasi terkait data Penyimpan dan Simpanan sehubungan dengan kepentingan perpajakan diajukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kementerian/instansi yang membawahi perpajakan kepada OJK dengan menyebutkan:
a. nama dan jabatan pejabat pajak;
b. nama Penyimpan selaku wajib pajak;
c. nama LKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan; dan
d. keterangan yang diminta beserta alasan diperlukannya keterangan.
(2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala kantor pajak setempat.
(3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OJK dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan benar.

(1) Permohonan pembukaan informasi terkait data Penyimpan dan Simpanan sehubungan dengan kepentingan peradilan dalam perkara pidana diajukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kejaksaan, Kepolisian atau Pengadilan, kepada OJK dengan menyebutkan:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. nama dan jabatan jaksa, polisi, atau hakim;
b. nama Penyimpan selaku saksi, tersangka atau terdakwa;
c. nama LKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan;
d. keterangan yang diminta; dan
e. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan serta alasan diperlukannya keterangan.
(2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan kejaksaan, kepala kepolisian, dan ketua pengadilan.
(3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OJK dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan benar.
(4) Khusus untuk perkara pidana berat seperti terorisme dan tindak pidana korupsi, pemberian perintah atau izin tertulis membuka informasi dilaksanakan oleh OJK dalam jangka waktu paling lambat 10(sepuluh)hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan benar.

Pembukaan informasi terkait data Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata, LKM tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari OJK.

Permohonan informasi terkait data Penyimpan dan Simpanan yang berasal dari ahli waris yang sah dalam hal Penyimpan telah meninggal dunia, LKM tidak memerlukan izin dari OJK.

LKM dilarang memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan tanpa persetujuan OJK, kecuali dalam hal permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan OJK ini.

(1) LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK.
(2) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal LKM memperoleh izin usaha kurang dari 4 (empat) bulan dari kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku untuk periode penyampaian laporan keuangan berikutnya.
(4) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporanadalah hari kerja pertama berikutnya.

(1) Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan, LKM wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan singkat untuk setiap periode tahun takwim melalui surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun takwim berakhir.
(2) Dalam hal LKM memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.
(3) Bukti pengumuman laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
Pasal27 Ketentuan mengenai laporan keuangan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Surat Edaran OJK.

Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:
a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
d. bertindak sebagai penjamin;
e. memberi Pinjaman atau Pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;
www.djpp.kemenkumham.go.id

f. melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha; dan/atau
g. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK ini.

(1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, OJK dapat melakukan tindakan agar:
a. pemegang saham atau anggota menambah modal;
b. pemegang saham atau rapat anggota mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris LKM;
c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya;
d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain;
e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; dan/atau
g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban LKM kepada LKM lain atau pihak lain.
(2) Likuiditas dan solvabilitas yang dinilai membahayakan keberlangsungan usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila rasio likuiditas kurang dari 3% (tiga persen) dan rasio solvabilitas kurang dari 100% (seratus persen).
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari OJK untuk melakukan tindakan penyehatan.
(4) OJK dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Ketentuan mengenai pembubaran LKM dan pembentukan tim likudasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur tersendiri dalam Peraturan OJK mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM.

(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 28 Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 40 (empat puluh) hari kerja.
(3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.
(4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK meminta pemegang saham atau rapat anggota koperasi untuk mengganti Direksi LKM dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.
(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tidak mengganti Direksi LKM dimaksud, OJK memberhentikan Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk serta mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK.

(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan:
a. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1 (satu) desa/kelurahan dikenakan denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1 (satu) kecamatan dikenakan denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1(satu) Kabupaten/Kota dikenakan denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
(3) Dalam rangka pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal penyampaian laporan adalah:
a. tanggal penerimaan oleh OJK atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK, apabila laporan diserahkan langsung; atau
b. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan tidak diserahkan secara langsung.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetor ke OJK.
(5) Dalam hal LKM belum membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), denda tersebut dinyatakan sebagai utang LKM kepada OJK dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan LKM yang bersangkutan.

(1) Dalam hal LKM tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat
(2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan OJK ini, OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LKM untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari OJK.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan LKM tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat
(2) Peraturan OJK ini, maka LKM yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan OJK ini.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan OJK ini bagi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dan telah beroperasi sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta telah mendapatkan izin usaha dari OJK, mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan OJK ini.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNAH. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id