Peraturan Badan Nomor 1-pojk-05-2016 Tahun 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank adalah:
a. perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
b. lembaga penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan;
c. dana pensiun pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan

e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah

termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
4. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja, Dana Jaminan Sosial kematian, Dana Jaminan Sosial hari tua, dan Dana Jaminan Sosial pensiun.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menempatkan investasi pada SBN:
a. bagi perusahaan asuransi jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi perusahaan;

b. bagi perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi perusahaan;
c. bagi lembaga penjaminan termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi lembaga penjaminan;
d. bagi dana pensiun pemberi kerja paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi dana pensiun pemberi kerja;
e. bagi BPJS Ketenagakerjaan:
1. paling rendah 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
2. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi BPJS Ketenagakerjaan;
f. bagi BPJS Kesehatan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi BPJS Kesehatan.
(2) Penempatan investasi pada SBN bagi perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memperhitungkan investasi yang bersumber dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang pilihan komposisi investasinya ditentukan oleh pemegang polis atau peserta.

Penempatan investasi pada SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang telah beroperasi sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, wajib memenuhi tahapan:
a. bagi perusahaan asuransi jiwa termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya

dengan prinsip syariah dan dana pensiun pemberi kerja adalah:
1. paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2016;
dan
2. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017;
b. bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan reasuransi, dan lembaga penjaminan termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, adalah:
1. paling rendah 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2016;
dan
2. paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat 31 Desember 2017;
c. bagi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan paling lambat 31 Desember 2016.

Perhitungan penempatan investasi pada SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk kepemilikan SBN oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank melalui reksadana.

(1) Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan/atau
c. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau jabatan eksekutif di bawah direksi, atau

yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan/atau dewan komisaris pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
(2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 60 (enam puluh) hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan.

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai batas minimum investasi SBN bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank tunduk pada Peraturan OJK ini.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY