PENGELOLAAN DANA DESA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD
adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja
negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada
daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka
mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

jdih.kemenkeu.go.id

---

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
1. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan
bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasyarakatan.
1. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara
proporsional kepada setiap Desa.
1. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara
proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah
penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa
sangat tertinggal.
1. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa
dengan kinerja terbaik.
1. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
1. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana
yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan
Dana Desa.
1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
1. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit
eselon I di lingkungan Kernen terian Keuangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung
jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari
bagian anggaran BUN.

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran
yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian negara/lembaga.
1. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA
BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA
BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian
pelaksanaan anggaran BUN.
1. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat
pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di
kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja
di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan
dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran
yang berasal dari BA BUN.
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA
BUN.
1. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen
rencana keuangan tahunan dari BUN yang memuat
rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari PPA
BUN, yang disusun· menurut BA BUN.
1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA Satker
BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN
yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang
berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan
dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat
dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa.
1. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
bendahara umum negara untuk menampung seluruh

jdih.kemenkeu.go.id

---

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.
1. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati,
atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan
Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah
pada bank yang ditetapkan.
1. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada
bank yang ditetapkan.
1. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.
1. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat
penanda tangan surat perintah membayar untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
1. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
1. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-
SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka
memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan
dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai
dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan
berbasis web.

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan
Menteri ini meliputi:
- penganggaran;
- pengalokasian;
- penyaluran;
- penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- penggunaan;
- pemantauan dan evaluasi; dan
- penghentian dan/ a tau penundaan penyaluran Dana
Desa.

(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri

Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelola
TKD menetapkan:

jdih.kemenkeu.go.id

---

- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai
Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
- Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelola Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
- Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
dan
- Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator
KPA BUN Penyaluran TKD.

(2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya
meliputi Daerah kabupaten/kota penerima alokasi
Dana Desa.

(3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN

Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berhalangan, Menteri Keuangan menunjuk Direktur
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana
tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan.

(4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN

Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c berhalangan, Menteri Keuangan menunjuk pejabat
pelaksana tugas / pelaksana harian Kepala KPPN
sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(5) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (4) merupakan suatu keadaan yang
menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai
KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan dan Kepala KPPN sebagai
KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan:
- tidak terisi dan menimbulkan lowonganjabatan; atau
- masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat
melaksanakan tugas.

(6) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki
kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan
KPA BUN.

(7) Penunjukan:

- Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai
pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
- pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian kepala
KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
berakhir dalam hal Direktur Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN

jdih.kemenkeu.go.id

---

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c telah terisi
kembali oleh pejabat definitif dan/ atau dapat
melaksanakan tugas kembali se bagai KPA.

(8) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD dapat mengusulkan

penggantian KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan kepada Menteri
Keuangan.

(9) Penggantian KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif,

Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan.

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi

Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan
fungsi sebagai berikut:
- mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD
untuk Dana Desa kepada Pemimpin PPA BUN
Pengelola TKD yang dilengkapi dengan dokumen
pendukung;
- menyusun RKA satker BUN TKD untuk Dana Desa
beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak
terkait;
- menyampaikan RKA satker BUN TKD untuk Dana
Desa beserta dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
- menandatangani RKA satker BUN TKD untuk Dana
Desa yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan dan menyampaikannya
kepada Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
- menyusun DIPA BUN TKD untuk Dana Desa; dan
- menyusun dan/ atau menyampaikan rekomendasi
pengenaan penundaan, pemotongan, penghentian
penyaluran, dan/atau penyaluran kembali TKD
untuk Dana Desa kepada KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

(2) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi

Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas dan
fungsi sebagai berikut:
- menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat
penandatangan SPM;
- melakukan verifikasi atas kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa;
- menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran
Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada
koordinator KPA BUN Penyaluran TKD;
- melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui
pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
Desa;

jdih.kemenkeu.go.id

---

- menyusun dan menyampaikan laporan realisasi
penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelola
TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
menggunakan Aplikasi OM-SPAN dalam rangka
pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa;
- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN
Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
- melakukan pengisian dan menyampaikan capaian
kinerja penyaluran Dana Desa melalui aplikasi
sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu
bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d menggunakan Aplikasi OM-SPAN yang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(4) Proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan satu
kesatuan dengan laporan keuangan dan proyeksi
penyaluran TKD.

(5) Koordinator KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:
- menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan
realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN
Pengelola TKD melalui Aplikasi OM-SPAN
berdasarkan laporan realisasi penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
- menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai
dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi
laporan dari KPA BUN Penyaluran Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui
aplikasi cash planning information network; dan
- menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan
keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada
Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan,
KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan, dan koordinator KPA BUN Penyaluran
TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak
bertanggung jawab secara formal dan materiil atas
penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi

Khusus, dan Keistimewaan mengajukan usulan
Indikasi Kebutuhan Dana Desa kepada Pemimpin PPA
BUN Pengelola TKD.

(2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin PPA
BUN Pengelola TKD menyusun Indikasi Kebutuhan
Dana Desa.

(3) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan:
- kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
- prioritas nasional;
- hasil pengalihan belanja kementerian
negara/lembaga yang masih mendanai kewenangan
Desa; dan/ atau
- kemampuan keuangan negara.

(4) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyampaikan

Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggaran
paling lambat bulan Februari tahun anggaran
sebelumnya.

(5) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan
anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

(1) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar penganggaran,
penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana
Desa dalam nota keuangan dan rancangan U ndang-
Undang mengenai APBN.

(2) Penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan

pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) disampaikan dalam pembahasan nota
keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai
APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.

(3) Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah

dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan
menetapkan pagu anggaran Dana Desa.

(1) Berdasarkan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Direktorat Jenderal

jdih.kemenkeu.go.id

---

Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
rincian Dana Desa setiap Desa.

(2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara:
- sekaligus; atau
- bertahap.

(3) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan

secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan
berdasarkan formula pengalokasian.

(4) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dihitung secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
- Alokasi Dasar;
- Alokasi Afirmasi;
- Alokasi Kinerja; dan
- Alokasi Formula.

(5) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang mengenai APBN.

(6) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan

secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
- sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran
sebelum tahun anggaran berjalan; dan
- sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran
berjalan.

(7) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun

anggaran sebelum tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
dilakukan berdasarkan formula pengalokasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun

anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan
kriteria tertentu.

(9) Dalam hal terdapat ancaman yang membahayakan

perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem
keuangan, sebagian Dana Desa yang dihitung pada
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dapat digunakan untuk melaksanakan
kebijakan Pemerintah berupa burden sharing
pendanaan.

(1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (4) huruf a diberikan dengan porsi tertentu dari
anggaran Dana Desa.

(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibagikan secara proporsional kepada setiap Desa
dengan memperhatikan jumlah penduduk.

jdih.kemenkeu.go.id

---

( 1) Alokasi Afirmasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4) huruf b diberikan dengan porsi tertentu dari
anggaran Dana Desa.

(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibagikan secara proporsional kepada Desa tertinggal
dan Desa sangat tertinggal dan dapat
mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (4) huruf c diberikan dengan porsi tertentu dari
anggaran Dana Desa.

(2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.

(3) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai
berdasarkan:
- kriteria utama; dan
- kriteria kinerja.

(4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan
data yang diterbitkan atau diperoleh pada tahun
anggaran sebelum tahun anggaran berjalan.

(5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a merupakan tata kelola keuangan Desa yang
efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.

(6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b terdiri atas:
- indikator wajib; dan/ atau
- indikator tambahan.

(7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a dinilai oleh Pemerintah.

(8) lndikator tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf b dinilai oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

(9) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak

melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak
menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa sampai
batas waktu yang telah ditetapkan, penilaian kinerja
Desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (4) huruf d diberikan dengan porsi tertentu dari
anggaran Dana Desa.

(2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibagikan dengan bobot tertentu berdasarkan indikator
se bagai berikut:
- jumlah penduduk;
- angka kemiskinan Desa;
- luas wilayah Desa; dan
- tingkat kesulitan geografis.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(1) Dana Desa setiap Desa yang dihitung secara sekaligus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a
atau yang dihitung pada tahun anggaran sebelum
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 8 ayat (6) huruf a ditetapkan berdasarkan

penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi
Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.

(2) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung

berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa pada
kabupaten/kota bersangkutan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), ditetapkan oleh Presiden.

(3) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan dapat menyampaikan
informasi Dana Desa setiap Desa dan Dana Desa setiap
kabupaten/kota melalui laman Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan mendahului penetapan oleh
Presiden dan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(1) Data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12,
bersumber dari kementerian negara/lembaga yang
berwenang dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal
31 Agustus.

(3) Dalam hal tanggal 31 Agustus bertepatan dengan hari

libur atau hari yang diliburkan, penyampaian data
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat
pada hari kerja berikutnya.

(4) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tersedia, terdapat anomali, dan/ atau tidak
memadai, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa
menggunakan:
- data yang dipakai pada penghitungan Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;
- data yang dibagi secara proporsional antara Desa
pemekaran dan Desa induk dan/ atau menggunakan
data Desa induk;
- rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana
Desa tersebut berada;
- data hasil pembahasan dengan kementerian
negara/lembaga penyedia data; dan/atau
- data hasil penyesuaian atas data yang digunakan
pada penghitungan Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya dan/atau data yang dirilis pada laman
kementerian negara/lembaga penyedia data terkait.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(5) Pembahasan dengan kementerian negara/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan
kementerian negara/lembaga penyedia data dan
dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

(1) Kriteria tertentu untuk insentif Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) berupa:
- kriteria utama; dan
- kriteria kinerja.

(2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan indikator tata kelola keuangan
Desa yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.

(3) Desayang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak mendapatkan insentif
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8).

(4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi kinerja keuangan, tingkat kepatuhan
terhadap aturan pengelolaan keuangan Desa,
penganggaran Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya untuk prioritas nasional, dan/ atau
penghargaan yang diperoleh oleh Desa dari
kementerian negara/lembaga.

(5) Insentif Desa dibagikan kepada Desa yang memiliki

kinerja terbaik berdasarkan kriteria kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Data kriteria utama dan kriteria kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) merupakan data
yang diterbitkan atau diperoleh pada tahun anggaran
berjalan.

(7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber

dari kementerian negara/lembaga yang berwenang
dan/atau Pemerintah Daerah.

(8) Dalam rangka penghitungan insentif Desa, Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan
permintaan data kriteria utama dan kriteria kinerja
tahun berjalan kepada kementerian negara/lembaga
dan/ atau Pemerintah Daerah.

(9) Data kriteria utama dan kriteria kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) yang digunakan
dalam penghitungan insentif Desa merupakan data
yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli
tahun anggaran berjalan.

(10) Dalam hal tanggal 31 Juli bertepatan dengan hari libur

atau hari yang diliburkan, data sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) paling lambat diterima pada hari kerja
berikutnya.

(1) Rincian insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 8 ayat (8), ditetapkan oleh Kementerian

Keuangan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(2) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan dapat menyampaikan
informasi insentif Desa melalui laman Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan mendahului
penetapan oleh Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1).

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan tersendiri.

BABV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Penyaluran

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi

Khusus, dan Keistimewaan menyusun RKA Satker BUN
Dana Desa berdasarkan alokasi Dana Desa yang
tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN.

(2) Penyusunan RKA Satker BUN Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) RKA Satker BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan oleh KPA BUN Pengelola
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan kepada Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan untuk direviu.

(4) RKA Satker BUN Dana Desa yang telah direviu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai salah satu dasar penyusunan RKA-BUN TKD.

(5) PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun RKA-BUN TKD

berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan pagu anggaran BUN yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

(6) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menetapkan

RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan menyampaikan RKA-BUN TKD yang telah
ditetapkan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk
ditelaah.

(7) Hasil penelaahan atas RKA-BUN TKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) berupa daftar hasil penelaahan

(8) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi

Khusus, dan Keistimewaan menyusun DIPA BUN Dana
Desa berdasarkan RKA-BUN TKD yang telah dilakukan
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN Pengelola
TKD kepada Direktur Jenderal Anggaran.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(10) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri

Keuangan mengesahkan DIPA BUN Dana Desa
berdasarkan hasil penelaahan atas RKA-BUN TKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(11) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku

Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyampaikan
DIPA petikan BUN Dana Desa kepada KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan.

(12) DIPA petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (11) digunakan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan
dana/ pengesahan bagi BUN/ Kuasa BUN.

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi

Khusus, dan Keistimewaan dapat menyusun
perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10).

(2) Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta
akuntansi dan pelaporan keuangan.

(1) Pejabat pembuat komitmen menggunakan DIPA

petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 18 ayat (11) sebagai dasar penerbitan SPP.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

oleh pejabat penandatangan SPM sebagai dasar
penerbitan SPM.

(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

sebagai dasar penerbitan SP2D.

Bagian Kedua
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

( 1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa
setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
dari bupati/wali kota.

(4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) terdiri atas:
- pagu Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya; dan/atau
- pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(5) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

(1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan

penggunaannya se bagaimana dimaksud dalam

### Pasal 21 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua)

tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni
tahun anggaran berjalan; dan
- tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April
tahun anggaran berjalan.

(2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan

penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2
(dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni
tahun anggran berjalan; dan
- tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April
tahun anggaran berjalan.

(3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa
membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan
oleh kementerian negara/lembaga terkait.

(1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan

penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA

BUN Penyaluran Dana Desa, In sen tif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan
benar.

(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:
- tahap I berupa:
1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
se belumnya; dan
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-
rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar
60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar
40% (empat puluh persen).

(3) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, bupati/wali kota
melakukan:
- perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 21 ayat (4) hurufb;

- perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
- penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak
salur yang disertai dengan daftar rincian Desa,
melalui Aplikasi OM-SPAN.

(4) Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan

penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk
penyaluran Dana Desa.

(5) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan

penggunaannya tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

(6) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b bupati/wali kota
melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas
Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian
Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.

(7) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6)
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun
anggaran berj alan; dan
- batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan
mengenai langkah-langkah akhir tahun.

(8) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) bertepatan dengan hari libur atau hari
yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6)
diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(9) Dalam hal Bupati/wali kota tidak melakukan

perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa
Dana Desa di RKUN.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(10) Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk

menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2
untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat
kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai
dengan daftar RKD.

(11) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
setiap Desa.

(12) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2
disusun sesuai dengan tabel referensi data bi dang,
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(13) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian

keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (12) belum tersedia, bupati/wali kota
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi
kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan
pemutakhiran.

(14) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank
umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional
Bank Indonesia dan/ atau Bank Indonesia real time
gross settlement sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(15) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), bupati/wali kota
menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan.

(16) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data
supplier dan data kontrak dalam sistem
perbendaharaan dan anggaran negara.
( 1 7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
( 18) Dokumen persyaratan penyaluran se bagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan
melalui Aplikasi OM-SPAN.

Tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 21 ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan tersendiri.

jdih.kemenkeu.go.id

---

( 1) In sen tif Desa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (8) disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari
bupati/wali kota secara lengkap dan benar berupa
surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen
penganggaran insentif Desa dalam APBDes.

(2) Penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan
Agustus tahun anggaran berjalan.

(3) Selain persyaratan penyaluran insentif Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/wali kota
melakukan penandaan pengajuan penyaluran insentif
Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai
dengan daftar rincian Desa.

(4) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan

penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengikuti ketentuan mengena1 langkah-
langkah akhir tahun.

(1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, dan

### Pasal 25 ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar

yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Kewenangan penandatanganan surat pengantar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
bupati/wali kota.

Bupati/wali kota bertanggung jawab atas:
- kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan

### Pasal 25;

- kebenaran data perekaman pagu Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a; dan
- kebenaran atas surat kuasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 2 serta surat
pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1).

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1), bupati/wali kota menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara

jdih.kemenkeu.go.id

---

lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 23 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b.

(2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran

dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilarang menambah
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25.

(1) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan:

- dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24; dan
- dokumen persyaratan penyaluran insentif Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1),
sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa, Dana Desa tidak
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota
kepada Desa

(1) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.

(2) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan
menggunakan akun penerimaan nonanggaran oleh
Daerah.

(3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD

sebagaimana pada ayat (1) dicatat dengan
menggunakan akun pengeluaran nonanggaran.

(4) Dalam rangka pemotongan Dana Desa setiap

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pembuat
komitmen menerbitkan SPP.

(5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM
untuk pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota
dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
RKD.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada
bupati/wali kota melalui Aplikasi OM-SPAN.

(8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan
Tingkat Pemerintah

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana

Desa, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan
menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf e kepada koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
melalui Aplikasi OM-SPAN.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
menyampaikan konsolidasi laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf c
kepada Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD melalui
Aplikasi OM-SPAN.

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA

BUN TKD, Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD
menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.

(2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan
Dana Desa.

(3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
Pengelolaan TKD menggunakan sistem aplikasi
terintegrasi.

(4) Untuk penatausahaan, akuntansi, dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA
BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan menyusun laporan keuangan tingkat
KPA dan menyampaikan kepada Pemimpin PPA BUN

jdih.kemenkeu.go.id

---

Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
- laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi
anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan
- laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN
Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian
laporan keuangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan
BUN.

(5) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan

tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA
BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
- laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan
penyampaian data elektronik akrual transaksi TKD
selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam
sistem aplikasi terintegrasi; dan
- laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN
Pengelola TKD sesuai dengan jadwal penyampaian
laporan keuangan yang disusun oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan
BUN.

(7) Penyampaian data elektronik akrual transaksi TKD

selain transaksi realisasi anggaran transfer,
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan
tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam rangka pelaporan kinerja penyaluran Dana Desa,
KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan melakukan pengisian dan menyampaikan
capaian kinerja Dana Desa melalui aplikasi sistem
monitoring dan evaluasi kinerja terpadu BUN paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi
anggaran TKD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
dan koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dapat
melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana
Desa dengan KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan Pemerintah
Daerah.

Bagian Kedua
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan
Tingkat Pemerintah Daerah

(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan

Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN.

(2) Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa setiap

kabupaten/kota, Pemerintah Daerah kabupaten/kota
menganggarkan perubahan pagu dimaksud dalam
perubahan APBD dan/atau perubahan penjabaran
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban,

dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota melakukan pencatatan pendapatan
dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan daftar
rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7).

(5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dengan SP2D pengesahan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
dari Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 31 ayat (7).

Bagian Ketiga
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan
Tingkat Pemerintah Desa

(1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam

APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa,
penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Desa yang mendapatkan insentif Desa

dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8),
menganggarkan insentif Desa dalam APBDes,
penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/ atau

jdih.kemenkeu.go.id

---

perubahan penjabaran APBDes tahun anggaran
berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban,

dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat
Pelaporan APBDes

(1) Kepala Desa menyampaikan:

- laporan pelaksanaan APBDes semester pertama
tahun anggaran sebelumnya; dan
- laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun
anggaran sebelumnya,
kepada bupati/wali kota melalui camat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bupati/wali kota menyusun:
- laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester
pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
- laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes
tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan konsolidasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik
melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

PENGGUNAAN

(1) Penggunaan Dana Desa yang dihitung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diprioritaskan untuk
mendanai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan prioritas Desa.

(2) Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan

Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan petunjuk
operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional,
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri, dan kementerian negara/
lembaga terkait.

(4) Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah

jdih.kemenkeu.go.id

---

berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga
paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.

(1) Bupati/wali kota dapat menyusun petunjuk teknis atas

pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa,
berpedoman pada penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan
petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 39 ayat (3).

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa

diutamakan secara swakelola dengan menggunakan
sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan
dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari
masyarakat Desa setempat.

( 1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa.

( 1) Kementerian Keuangan melakukan:
- pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Dana
Desa; atau
- pemantauan bersama-sama dengan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan
daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan terhadap:
- penyaluran Dana Desa;
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa;
- sisa Dana Desa di RKD; dan
- laporan perpajakan Pemerintah Desa.

(3) Pemantauan bersama-sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan minimal terhadap
pengelolaan kegiatan dan capaian keluaran kegiatan
yang ditentukan penggunaannya.

Pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a
dilaksanakan untuk:
- memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

jdih.kemenkeu.go.id

---

- mengetahui besaran dan kendala realisasi penyaluran
Dana Desa yang dilaksanakan oleh masing-masing KPA
BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan.

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap laporan realisasi

penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b
dilakukan untuk:
- menghindari penundaan penyaluran Dana Desa
tahun anggaran berjalan; dan
- mengetahui besaran penyerapan dan capa1an
keluaran Dana Desa.

(2) Dalam hal bupati/wali kota terlambat dan/atau tidak

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat
berkoordinasi dan meminta bupati/wali kota untuk
melakukan percepatan penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi
kepada bupati/wali kota.

(1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dilakukan untuk
mengetahui:
- besaran sisa Dana Desa di RKD yang belum selesai
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa sampai
dengan tahun anggaran sebelumnya; dan
- besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
di RKD.

(2) Besaran sisa Dana Desa di RKD yang belum selesai

diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran
tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahun anggaran berjalan.

(3) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di

RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dianggarkan kembali di tahun anggaran berjalan oleh
kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh
bupati/wali kota pada Aplikasi OM-SPAN.

(4) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan

perekaman oleh bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, sisa Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan pada
penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahun anggaran berjalan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(5) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak
mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan
pada penyaluran tahap II Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya tahun anggaran
berikutnya.

(6) Sisa Dana Desa di RKD yang telah dianggarkan kembali

di tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan sesuai dengan fokus penggunaan Dana
Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan dan prioritas
penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi yang berlaku.

(7) Dalam hal berdasarkan pemantauan atas sisa Dana

Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (2) huruf c ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih
dari 100% (seratus persen) dari Dana Desa yang
diterima pada tahun anggaran berjalan, Kementerian
Keuangan menyampaikan hasil pemantauan dimaksud
kepada bupati/wali kota.

(8) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud

pada ayat (7), bupati/wali kota meminta inspektorat
Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap:
- besaran sisa Dana yang dapat diserap pada tahun
anggaran setelah tahun anggaran periode
pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara
fisik;
- besaran sisa Dana yang tidak dapat diserap pada
tahun anggaran setelah tahun anggaran periode
pemeriksaan, dalam hal sisa Dana tersedia secara
fisik; dan/ atau
- selisih sisa Dana antara yang dilaporkan dengan
kondisi se benarnya secara fisik.

(9) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8), Inspektorat Daerah menyampaikan hasil
pemeriksaan kepada bupati/wali kota.

(10) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf a, sisa Dana dimaksud
diserap setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen).

(11) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) terdapat besaran sisa Dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf b, bupati/wali kota
menyampaikan surat permohonan kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menghentikan
penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah
tahun anggaran periode pemeriksaan.

(12) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) terdapat selisih sisa Dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf c, bupati/wali kota
menyampaikan surat permohonan kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan untuk
memperhitungkan penyaluran Dana Desa pada tahun

jdih.kemenkeu.go.id

---

anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan
sebesar rekomendasi dari inspektorat Daerah.

(13) Mekanisme pemeriksaan dan penyampaian hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan
ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan evaluasi terhadap laporan perpajakan
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (2) huruf d, dilakukan untuk mengetahui tingkat
kepatuhan penyampaian data transaksi harian dan
rekapitulasi transaksi harian.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

ayat (4) dikecualikan bagi Desa yang mengalami
bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terjadi pada tahun anggaran sebelumnya sampai
dengan sebelum penyaluran tahap II tahun anggaran
berjalan.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau
seluruh:
- Dana Desa;
- dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana
Desa; dan/ atau
- keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai
yang telah ditarik dari RKD.

(5) Bupati/wali kota melakukan verifikasi kebenaran atas

kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), bupati /wali kota menyampaikan surat
permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang
minimal memuat:
- nama dan kode Desa;
- peristiwa bencana alam yang dialami;
- waktu kejadian; dan
- akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(7) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak
yang ditandatangani oleh kepala Desa.

(8) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meneliti

kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

(9) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) telah lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal

jdih.kemenkeu.go.id

---

Perimbangan Keuangan menenma permintaan
pengecualian perhitungan sisa Dana Desa dengan
menerbitkan naskah dinas persetujuan pengecualian
perhitungan sisa Dana Desa yang disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(10) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) tidak lengkap dan tidak sesuai, Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menolak permintaan
pengecualian perhitungan sisa Dana Desa dengan
menerbitkan surat penolakan.

(11) Bupati/wali kota mengajukan surat permohonan

pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) paling lambat sebelum
pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II tahun
anggaran berjalan.
( 12) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa
tahap II tahun anggaran berjalan, permohonan
pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) tidak dapat diajukan.

Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah
menerima · permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (9)
dengan lengkap dan sesuai, Desa tersebut dikecualikan dari
perhitungan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya tahap II sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 45 ayat (4).

(1) Selairt pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 42 ayat (2), Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi terhadap:
- kebijakan pengalokasian, penyaluran, dan/atau
prioritas penggunaan Dana Desa; dan/ a tau
- hal-hal lain yang diperlukan untuk membantu
merumuskan kebijakan yang lebih baik kedepannya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan menggunakan indikator meliputi:
- kesesuaian alokasi Dana Desa dengan kebutuhan
setiap Desa;
- kecepatan penyaluran dan penyerapan Dana Desa;
- kesesuaian penggunaan Dana Desa sesuai prioritas;
dan/atau
- indikator /kriteria lain yang relevan, baik dalam
agregasi tingkat Desa, maupun tingkat
kabupaten/kota.

(3) Evaluasi atas indikator sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan data
yang bersumber dari kementerian negara/lembaga
dan/ atau Pemerintah Daerah sesua1 dengan
kewenangannya.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 49,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun
laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

(2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk
rekomendasi perbaikan kebijakan Dana Desa ke depan.

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (2) yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan secara
berjenjang oleh:
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;dan
- Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
melakukan koordinasi dengan gubernur/bupati/wali
kota.

(3) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Direktorat
J enderal Perbendaharaan menyusun laporan hasil
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
koordinator KPA BUN Penyaluran TKD paling lambat
bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

(5) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyampaikan

laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret
tahun anggaran berikutnya.

(6) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi

atas:
- pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) huruf
b;
- penyaluran Dana Desa;
- prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39;
- capaian keluaran Dana Desa; dan/ atau
- sisa Dana Desa di RKD.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota

jdih.kemenkeu.go.id

---

dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa
dan/ atau melakukan pengecekan atas kewajaran data
dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam
dalam Aplikasi OM-SPAN.

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana

Desa, bupati/wali kota dapat meminta inspektorat
Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

DANA DESA

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:

- kepala Desa dan/ atau bendahara Desa melakukan
penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan
se bagai tersangka;
- Desa mengalami permasalahan administrasi,
ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status
keberadaan Desa;
- penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota
terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala
Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa
untuk mendanai kegiatan yang mengancam
keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia; atau
- sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat
Daerah,
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau
penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan
dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(2) Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas proses

perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang
melibatkan kepala Desa dan/ atau bendahara Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau
bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka,
bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan
penghentian penyaluran Dana Desa kepada
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

(4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana

Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan:
- surat permohonan penghentian penyaluran Dana
Desa dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3);
- keputusan dan/ atau surat rekomendasi dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan

jdih.kemenkeu.go.id

---

pemerintahan dalam negeri dan/ atau bupati/wali
kota atas permasalahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- surat rekomendasi dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri atas permasalahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil
klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah;
- surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang
menangani urusan keamanan negara atas
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d; atau
- surat permohonan dari bupati/wali kota atas
permasalahan Desa se bagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e.

(5) Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana

Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya
setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran
berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak
ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran
berikutnya dihentikan.

(7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana

Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan kepada Direktur J enderal
Perbendaharaan.

(8) Dalam hal proses penghentian dan/ atau penundaan

penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:
- bupati/wali kota;
- menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri; dan/ atau
- Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau
Kepala dari lembaga yang menangani urusan
keamanan negara.

(9) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana

Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan
kembali ke RKD dalam hal:
- terdapat pencabutan status hukum tersangka,
pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau
sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala
Desa dan/ atau Bendahara Desa atas permasalahan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

jdih.kemenkeu.go.id

---

- terdapat penyelesaian permasalahan administrasi,
ketidakjelasan status hukum, dan/ a tau status
keberadaan Desa atas permasalahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh
bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan atas permasalahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
- tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan
Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis
yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(10) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam hal Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan telah menerima surat:
- permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa dari bupati/wali kota;
- rekomendasi dari bupati/wali kota dan/atau menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri;
- rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan
hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah;
atau
- rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional
Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang
menangani urusan keamanan negara.

(11) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana

Desa . yang tidak ditentukan penggunaannya
se bagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan
kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan dalam
hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu
penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7).

(12) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf
e, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada
dua tahun anggaran setelah periode pemeriksaan
dalam hal sisa Dana Desa telah diserap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat ( 10).

(13) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (12) dilakukan dalam hal Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan telah menerima surat permohonan
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari
bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7).

(14) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

diterima setelah setelah batas waktu penerimaan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Dana

jdih.kemenkeu.go.id

---

Desa se bagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(15) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada

ayat (12) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD pada
tahun anggaran berikutnya.

(1) Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran

Dana Desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat ( 1) huruf a sampai dengan huruf d, berhak
mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun
anggaran berikutnya dalam hal surat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 10) telah diterima oleh
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(2) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 53 ayat (10) dan ayat (13), Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan menerbitkan naskah dinas
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya dan menyampaikan
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(3) Dalam hal proses pencabutan penghentian penyaluran

Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:
- bupati/wali kota;
- menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri; dan/atau
- Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau
dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani
urusan keamanan negara.

( 1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat ( 1) pada Desa yang
menerima Insentif Desa, Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghentian penyaluran insentif Desa.

(2) Insentif Desa yang dihentikan penyalurannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa
Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan pada tahun
anggaran berikutnya.

( 1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana
Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang
diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai
kumulatif sisa Dana Desa di RKD.

(2) Bupati/wali kota melakukan koordinasi dengan

pengadilan dan/ atau kejaksaan untuk mendapatkan

jdih.kemenkeu.go.id

---

bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati/wali kota menyampaikan bukti setoran atau

salinan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan untuk
diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa
Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan

verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) telah sesuai, Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) untuk diperhitungkan sebagai
pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD
dengan menerbitkan naskah dinas kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

( 1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang
disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 53 ayat (1) huruf c, Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat
melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum
yang tidak ditentukan penggunaannya.

(2) Penundaan penyaluran dana alokasi umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan surat rekomendasi penundaan
penyaluran dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.

(3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dilakukan pada periode penyaluran dana
alokasi umum berikutnya setelah surat rekomendasi
se bagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

(4) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga
persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum
pada periode bersangkutan.

(5) Penundaan dana alokasi umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri
Keuangan.

(6) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA BUN
Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan
penundaan penyaluran dana alokasi umum.

(7) Penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan
setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari

jdih.kemenkeu.go.id

---

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.

(8) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diterima
sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran
berjalan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum
yang ditunda.

(9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan penyaluran
kembali dana alokasi umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi
khusus.

BABX

(1) Bupati/wali kota melakukan pengecekan data jumlah

Desa di wilayahnya dengan membandingkan data
jumlah Desa yang bersumber dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(2) Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengecekan data

jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling
lambat hari kerja terakhir bulan Juni pada tahun
·anggaran sebelum tahun anggaran berjalan.

(3) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa
yang bersumber dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat menggunakan data jumlah Desa hasil
pengecekan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan rincian
Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal·8 setelah berkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa
yang bersumber dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menggunakan data jumlah Desa yang
bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri dalam melakukan
penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(5) Dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau kode

Desa sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri, dilakukan perubahan
nama dan/atau kode Desa pada Aplikasi OM-SPAN.

(6) Perubahan kode Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dapat dilakukan sepanjang belum terdapat
realisasi penyaluran Dana Desa.

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa
di tahun anggaran sebelumnya dan/ atau Desa yang
mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 4 7 dikecualikan dari ketentuan persyaratan

penyaluran Dana Desa sebagai berikut:
- persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh
bupati/wali kota kepada KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dan
- persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh
kepala Desa kepada bupati/wali kota berupa laporan
realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya.

( 1) Dalam hal terdapat risiko rendahnya penyaluran Dana
Desa akibat kejadian kahar, Menteri Keuangan dapat
memberikan perpanjangan batas waktu penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat ( 1) dan ayat (2) serta batas waktu penerimaan
dokumen persyaratan penyaluran se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7).

(2) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan atau surat yang ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama
Menteri Keuangan.

(3) Kejadian kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana
sosial, dan/atau kebakaran.

(4) Kejadian bencana alam, bencana non alam, dan/atau

bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mengacu pada peraturan perundangan-undangan
mengenai bencana.

(5) Kejadian kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didukung dengan pernyataan bupati/wali kota.

Penunjukan pejabat perbendaharaan negara, peran
koordinator KPA Penyaluran TKD, pembagian wilayah kerja
KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan, pengelolaan RKD, pengelolaan data
supplier, penyusunan rencana penarikan kebutuhan dana,
penyusunan proyeksi penyaluran, penyelesaian retur,

jdih.kemenkeu.go.id

---

penyusunan laporan keuangan, dan pemantauan dan
evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan mengenai:
- format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a
angka 2;
- format laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) huruf b;
- format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 23 ayat (10);

- format surat pernyataan komitmen penganggaran Dana
Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- format surat pengantar penyampaian dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1);
- format surat pernyataan tanggung jawab mutlak
permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (7); dan
- format surat permohonan pengurangan pencatatan
beserta penjelasan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 56 ayat (3),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07 /2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2024.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

jdih.kemenkeu.go.id

---