PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang
mernbantu rnelal<sanakan prosedur dan tata kelola
administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

1. Sistem

---

PRESIDEN

### REPUBLIK IN DON ESIA

Sistem Informasi adalah keterpaduan sistem antara
manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat
keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia,
dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya
mencakup fungsi input, process, outryt, storage, darr
ammunimtion.
1. Proses Bisnis atau Tata Laksana adalah sekumpulan
aktivitas kerja terstmktur dan saling terkait yang
menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan
pengguna.
1. Pelaksana Pengadaan adalah Tim Pengadaan atau Agen
Pengadaan yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri selaku
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan proses
pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yalg menjadi
lingkup dari Peraturan Presiden ini.
1. Tim Pengadaan adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri
selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanal<an
pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yang menjadi
Iingkup dari Peraturan hesiden ini.
1. Agen Pengadaan adalah badan yang ditetapkan oleh
Menteri selaku Pengguna Anggaran untul< mela-ksanakan
pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa yang menjadi
Iingkup dari Peraturan Presiden ini.
1. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disebut APIP adalah Inspektorat Jenderal atau nama lain
yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern
yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

PEI,MSAI\A'jAI{ PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPA.]AKAN

(1) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan bertujuan

untuk:
- mewujudkan institusi perpajakan yang kuat,
kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses
bisnis yang efektif dan efisien;

• membangun

---

PRESIDEN

- membangun sinergi yang optimal antar lembaga;
- meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
- meningkatkan penerimaan negara.
(21 Pembaman Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a, organrsasl;
- sumber daya manusia;
- peraturan perundang-undangan ;
- proses bisnis; dan
- teknologi informasi dan basis data.

(3) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan
dengan dukungan dari instansi terkait.

(1) Menteri melakukan pengawasan atas pembarual Sistem

Administrasi Perpajakan sebagaimana dirnaksud dalam

### Pasal 2 ayal (21 termasuk pengawasan terhadap

pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1O melalui APIP.
(2\ Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui kegiatan audit, rwiu, pemantauar,
evaluasi dan/ atau kegiatan pengawasan lainnya.

(3) Atas permintaan Menteri, pengawasan sebagaimana

dirnaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersarna dengan
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahal di
bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan
nasional.

---

t,',?Sf;
- J.Tnt *. r, o ",

(1) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang

organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21
huruf a dilaksanakan untuk mewujudkan Direlrtorat
Jendera.l Pajak yang paling sesuai dengan memperhatikan
cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi,
kearifan loka1, potensi penerimaan dan rentang kendali
yang memadai.

(2) Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

di bidang organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
- Penguatan tugas dan fungsi; dan
- Penyempurnaan struktur organisasi.

(1) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang

sumber daya manusia sebagaimana dimalsud dalam

### Pasal 2 ayat (2\ huruf b dilaksanakan untuk membangun

sumber daya manusia yang tangguh, akr:ntabel, dan
berintegritas dalam rangka menjalankan proses bisnis
Direktorat Jendera1 Pajak dalam rangka menghimpun
penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang ada.

(2) Pelaksanaan .

---

PRESIDEN

(2) Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

di bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) antara lain dilakukan dengan:
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pegawai yang
terukur;
- Menguatkan integritas pegawai;
- Meningkatkan motivasi kerja; dan
- Menempatkan pegawai secara tepat.

Pasa-l 5

(1) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk
memberikan kepastian hukum, menampung dinamika
kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi
biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan
meningkatkan penerimaan pajak.

(2) Pelaksalaan pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

di bidang peratura-n perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penataan:
- peraturan perundangan-undangan di bidang
perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian
hukum;
- kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung
peningkatan penerimaan pajak; dan
- kebijakan di bidang perpajakan yang mendukung
perekonomian nasional.

(1) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang

proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf d dilaksanakan untuk mengembangkan proses

bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel.

(2) Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

di bidang proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara lain dilakukan dengan:

• menyederhanakan .

---

PRESIDEN

### REPUBLIK IN DO N ESIA

- menyederhanakan proses bisnis; dan
- mengembangkan proses bisnis yang berbasis
teknologi informasi.

(1) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang

telceologi informasi dan basis data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf e dilaksanakan
untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat
dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan
yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan proses
bisnis utama.
(21 Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
di bidang teknologi informasi dan basis data sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan:
- mengurangi beban administrasi wajib pajak dan
institusi perpajakan;
- mengembangkan basis data yang luas dan akurat;
- mengembangkan pengolahan data yang dapat
dipercaya dan handal; dan
- mengembangkan infrastruktur sistem informasi
yang memadai.

(l) Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka
Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana
: dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll paling sedikit meliputi
- sistem inti administrasi perpajakan (core tax
admini st r ation sy stem); dan / atau
- sistem pendukung operasional administrasi
perpajakan (operational supPott tax administration
sAstem).

(1) (2t Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

diadakan secara bertahap dengan memperhatikan
integrasi antar sistem.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembaruan Sistem
Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 sampai dengan Pasal 8 diatur oleh Menteri.

(1) Pengadaan barang dan/ atau jasa untuk pembanran

Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasa-l 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuar
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah kecuali diatur khusus dalam
Peraturan Presiden ini.
(2t Pengecualian pengadaan barang dan/ atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan:
- sistem informasi;
- jasa konsultansi;
- agen pengadaan; dan
- barang dan/atau jasa lainnya.

(1) Pelaku pengadaan untuk pengadaan barang danlatau

(21 jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat
terdiri dari:
- Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- Pejabat Pembuat Komitmen;
- Pelaksana Pengadaan; dan
- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

(2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari:

• Tim Pengadaan; atau
• Agen Pengadaan.

(3) Penentuan

---

PRESIDEN

### REPUBLIK IN DO N ESIA

(3) Penentuan Tim Pengadaan atau Agen Pengadaan sebagai

pelaksana pengadaan sebagaimana dimal<sud pada ayat

(2) ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran

berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal Pajak.

(4) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah dengan tambahan tugas dan
kewenangan untuk menetapkan :
- tenaga ahli dan/atau pihak lain yang kompeten
untuk membantu Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,
Pelaksana Pengadaan, dan/atau Panitia Pemeriksa
Hasil Pekerjaan;
- paket pengadaan pada Rencana Umum Pengadaan;
- Tim Pengadaan;
- Agen Pengadaan;
- panel seleksi; dan
- pemenang yang diusulkan oleh Agen Pengadaan.
(s) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a memiliki tugas dan kewenangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah.

(6) Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana dimaksud

pada ayat (i) huruf b memiliki tugas dan kewenangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tambahan
tugas dan kewenangan untuk mengusulkan tenaga ahli
kepada Pengguna Anggaran.
(71 Panitia Pemeriksa Hasil Peke{aan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas memeriksa
hasil pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah.

(8) Tim.

---

FRESIDEN

### REPUBLIK IN DON ES IA

(8) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hr.rruf a memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- menyusun persiapan pemilihan penyedia dan
melaksanakan pemilihan penyedia;
- mengelola administrasi seluruh dokumen pemilihan
penyedia barang dan/atau jasa;
- menetapkan pemenang pada Tender/Penunjukan
Langsung untuk paket Sistem Informasi atau
barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak
Rp1O0.000.0O0.000,0O (seratus miliar rupiah);
- menetapkan pemenang pada Seleksi/Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi
dengan nitai paling banyak Rp10.O00.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah); dan
- membuat laporan mengenai proses pemilihan
penyedia barang dan/atau jasa kepada Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

(9) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l

huruf b memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- menyusun persiapan pemilihan penyedia dan
melaksanakan pemilihan penyedia;
- mengeiola administrasi seluruh dokumen pemilihan
penyedia barang dan/atau jasa;
- mengusulkan pemenang pada
Tender/ Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket
sistem informasi, jasa konsultansi, atau
barang/jasa lainnya;
- membuat laporan mengenai proses pemilihan
penyedia barang dan/atau jasa kepada Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- memberikan pertimbangan berdasarkan kajian
pasar dalam menetapkan spesifrkasi teknis
dan/atau Dokumen Kontrak, apabila diperlukan.
(1O) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a terdiri dari personel yang memiliki keahlian di
bidang:
- teknologi informasi;
- hukum;

• pengadaan

---

FRESIDEN

- pengadaan; dan
- bidang lain yang diperlukan,
dengan anggota berjumlah gasal.

(11) Tim Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

dapat terdiri dari:
- Aparatur Sipil Negara; dan
- perorangan lainnya.

(12) Khusus ahli pengadaan yang berasal dari Aparatur Sipil

Negara harus memiliki sertifikat di bidang pengadaan.

(1) Paket Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasa.l 1O ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
selaku Pengguna Anggaran.

(2) Paket pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicantumkan dalam Rencana Umum Pengadaan.

Spesifrkasi tekrris/ Kerangka Acuan Kerja atas paket
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun oleh
Direktur Jenderal Pajak dan ditetapkan oleh Menteri.

(1) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk pengadaan

barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 10 ayat(2lrhurufb, hurufc, dan hurufd dilakukan

berdasarkan keahlian dan bersumber dari:
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh
konsultan (engineer's e stimatel ;
- kontrak sejenis; dan/atau
- informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
t2t Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri tidak diperlukan
untuk pengadaan sistem informasi sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a.

### Pasal 15.

---

PRESIDEN

### REPUBLIK IN OON ES IA

_10-

(1) Pemilihan penyedia barang dan/atau jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2) dilaksanakan dengan
metode sebagai berikut:
- Tender dua tahap dengan prakualifikasi;
- Seleksi berdasarkan kualitas dua sampul;
- Seleksi jasa konsultansi perorangan;
- Penunjukan langsung; atau
- Pengadaan langsung.

(2) Pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) huruf a, huruf b, dan huruf c
dilaksanakan melalui tender/ seleksi internasional.

(3) Penunjukan langsung atau pengadaan langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf
e, dapat dilakukan kepada Penyedia barang dan/ataujasa
luar negeri.
(41 Metode tender dua tahap dengan prakualifrkasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan
untuk pengadaan sistem informasi.
(s) Metode seleksi berdasarkan kualitas dua sampul
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan
untuk pengadaan jasa konsultansi yang berbentuk badan
usaha.

(6) Metode seleksi jasa konsultansi perorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (U huruf c digunakan untuk
pengadaan jasa konsultansi perorangan.

(7) Penuqiukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d dapat dilaksanakan:

- untuk pengadaan agen pengadaan;
- sebagai tindak lanjut dalam hal tender/seleksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5)
gagal; atau
- dalam hal Pengadaan barang dan/atau jasa
mendesak dan dianggap perlu ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri yang tidak dapat
dilaksanakan melalui proses pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf c.

(8) Pengadaan

---

PRESIOEN

(8) Pengadaan langsr:ng sebagaimarra dimaksud pada ayat

(1) huruf e dapat dilakukan terhadap pengadaan Jasa

Konsultansi perorangan dan pengadaan barang dan/ atau
jasa lainnya yang bernilai paling banyak dan/atau
maksimal nilai kontrak Rp500.000.000,00 ([ima ratus
juta rupiah).
(e) Dalam hal pemilihan penyedia barang dan/atau jasa
belum dapat diiakukan melalui Sistem Pengadaan Secara
Elektronik, pemilihan penyedia dilakukan secara
konvensional.

(1) Dokumen pemilihan r:ntuk pengadaan barang darllatau

jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
disusun berdasarkal Standar Dokumen Pengadaan dan
Standar Dokumen Kontrak yang diatur dengan Peraturan
Menteri.
(21 Dalam hal pengadaan diikuti oieh penyedia luar negeri,
dokumen pemilihan dan dokumen kontrak:
- ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris; dan
- menggunakan mata uang rupiah.

(3) Dalam hal te{adi perbedaan penafsiran pada dokumen

pemilihan dan dokumen kontrak sebagaimala dimaksud
pada ayat (2), dokumen berbahasa Inggris yang dijadikan
acuan.

(1) Pelaksanaan tender dua tahap dengan prakualif,ikasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a
meliputi tahapan:
a, pengumuman prakualifikasi;
- pemasukan dokumen prakualifrkasi;
- evaluasi prakualifrkasi;
- pengumuman hasil prakualifikasi;

• penyampaian . . .

---

q,D

PRESIDEN

_t2-
- penyampaian undangan dan dokumen pemilihan;
- pemberian penjelasan;
- penyampaian dokumen penawaran tahap I
(dokumen administrasi dan teknis);
- pembukaan dokumen penawaran tahap I;
- evaluasi dokumen penawaran tahap I;
- klarifikasi hasil evaluasi tahap I;
- pemberitahuan hasil evaluasi tahap I;
1. penyampaian amandemen/addendum dokumen
pengadaan fiika ada);
- penyampaian dokumen penawaran tahap II (teknis
dan biaya);
- pembukaan dokumen penawaran tahap II;
- evaluasi dokumen penawaran tahap II;
- pengumuman hasil evaluasi dokumen penawaran
tahap II;
- masa sanggah;
- penetapan pemenang; dan
- pengumuman pemenang.
1. Pelaksanaan seleksi berdasarkan kualitas dua sampul
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b
meliputi tahapan:
- pengumuman;
- penyampaian minat dan dokumen kualifikasi;
- evaluasi dokumen kualifikasi dan penetapan daftar
pendek (shortlist);
- undangan dan penyampaian dokumen seleksi;
- pemberianpenjelasan;
- penyampaian dokumen penawaran sampul I
(administrasi dan teknis) dan dokumen penawaran
sampul II (biaya);
- pembukaan dokumen penawaran sampul I;
- evaluasi administrasi dan teknis;
- pengumuman hasil evaluasi administrasi dan
teknis;
- masa sanggah;

• pembukaan

---

PRESIDEN

_ 13_
- pembukaan dokumen penawaran sampul II
peringkat pertama hasil evaluasi teknis;
I. evaluasi biaya;
- negosiasi teknis dan biaya;
- penetapan pemenang; dan
- pengumumanpemenang.

(3) Dalam hal negosiasi teknis dan biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf m tidak tercapai, negosiasi
dilakukan dengan mengundang peringkat berikutnya.
(41 Pelaksanaan seleksi jasa konsr.rltansi perorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 15 ayat (1) huruf c
meliputi tahapan:
- pengumuman;
- penyampaian minat dan dokumen kualifikasi;
- evaluasi dokumen kualifikasi dan penetapan daftar
pendek (shol4lisf);
- undangan dan penyampaian dokumen seleksi;
- penyampaian dokumen penawaran biaya;
- presentasi dan wawancara dengan panel seleksi;
- pengumuman hasil presentasi dan wawancara;
- negosiasi biaya dengan peringkat pertama;
- penetapan pemenang; dan
- pengumuman pemenang.
(s) Dalam hal negosiasi biaya dengan peringkat pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf h tidak
tercapai, negosiasi dilakukan dengan mengundang
peringkat berikutnya.

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi
tahapan:
- undangan kepada calon penyedia terpilih dilampiri
dokumen pengadaan;
- penyampaian dokumen penawaran (administrasi,
teknis, biaya, dan dokumen kualifikasi);
- evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran;
- negosiasi teknis dan biaya;
e- penetapan penyedia; dan
- pengumuman penyedia.

(7) Pelaksanaan

---

PRESIDEN

### REPUBLIK IN DO N ESIA

- 14'
(71 Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e meliputi
tahapan:
- undangan kepada calon penyedia terpilih dilampiri
dokumen pengadaan langsung;
- penyampaian dokumen penawaran (administrasi,
teknis, biaya, dan dokumen kualifikasi);
- evaluasi dan klarifikasi;
- negosiasi biaya; dan
- penetapan penyedia;
(S) Penyampaian dokumen penawaran teknis sebagaimala
dimaksud pada ayat (7) huruf b dikecualikan untuk
pengadaan jasa konsultansi perorangan.

(9) Dokumen penawaran biaya sebagaimala dimaksud pada

ayat (1) hunrf m disampaikan dalam mata uang rupiah
datr/ atau mata uang asing.

(10) Dalam hal penawaran biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) dalam mata uang asing, evaluasi biaya dalam
tahap evaluasi dokumen penawaran tahap II sebagaimana
dengan dimaksud pada ayat (1) huruf o dilakukan
mengkonversi mata uang asing ke dalam mata uang
rupiah dengan menggunakan kurs yang ditentukan dalam
dokumen pemilihan.

(11) Dalam hal penawaran biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) dalam mata uang asing, untuk penyusunan
kontrak dapat dilakukan lindung nilai.

setelah (i) Prakualitrkasi dinyatakan gagal dalam hal
pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang
menyampaikan dokumen kualifikasi.
PeLaksana (2t Tender/Seleksi dinyatakan gagal oleh
Pengadaan dalam ha1:
- tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen
penawaran setelah ada Pernberian waktu
perpanjangan;

. b. tidak ada

---

PRESIDEN

- tidak ada peserta yarg lulus eva.luasi penawaran;
- seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
dan/atau
- negosiasi biaya dengan semua calon penyedia pada
seleksi tidak tercapai.

(3) Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Pengadaal segera
melakukan:
- Tender/ Seleksi r:lang; atau
- Penunjukan Langsung.

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b dilakukan dengan kriteria kebutuhan yang

tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk
melaksana-kan tender/ seleksi ulang.

Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa untuk
pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatur dalam Peraturan
Menteri setelah berkoordinasi dengan l.embaga Kebljakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PENGAWASAN

(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan/pengaduan

terkait pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2) kepada Menteri dan
Aparat Penegak Hukum.
(2\ Laporan / pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:

yang a. nama dan alamat pihak
melaporkan/ mengadukan;
yang b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak
dilaporkan/diadukan;
- perbuatan yang diduga melanggar ketentuan
penyelenggaraan administrasi pemerintahal; dan
- keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk
terj adinya pelanggaran.
(s) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak terpenuhi, laporan / pengaduan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditindaklanjuti.
(4t Dalam hal Menteri menerima pengaduan, Menteri
menugaskan APIP untuk menindaklanjuti
laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penegak dan melakukan koordinasi dengan Aparat
Hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja setelah diterimanya laporan/pengaduan.
menerima (5) Dalam hal Aparat Penegak Hukum
laporan/pengaduan dari masyarakat, Aparat Penegak
Hularm melakukan pemeriksaan atas laporan atau
pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai
tata caxa penanganan laporan/pengaduan berdasarkan
ketentuan peraturan pemndang-undangan setelah
terlebih dahutu berkoordinasi dengan APIP.

(6)APIP

---

PRESIDEN

(6) APIP dan Aparat Penegak Hukum melakukan koordinasi

dalam penanganan Laporan/pengaduan setelah terlebih
dahulu dilakukan verifrkasi informasi pengaduan/data
awal sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(4) dan ayat(7) Koordinasi sebagaimana dimaksud padaayat

(5), dilakukan dalam bentuk:

- pemberian informasi;
- verifikasi;
- pengumpulan data dan keterangan;
penanganan d. pemaparan hasil pemeriksaan
laporan/ pengaduan masyarakat dimaksud; dan/ atau
- bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan g-r.rndangan.
(71(8) Hasit koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
dituangkan dalam berita acara.

(9) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) ditemukan bukti adanya
penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih
lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan peraturan pen:ndang-
undalgan di bidang administrasi pemerintahan.

(10) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) ditemukan bukti permulaan
adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih
lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8) (11) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat

bersifat rahasia kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAT} VI

Pasal22
tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada
diundangkan.

Agar .

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam kmbaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2O18

,

ttd.

Saiinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Hukum dan
undangan,

Djaman