PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa

perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah

membayar iuran atau iurannya dibayar oleh

pemerintah.

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah

badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang

selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah

fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai

peserta program Jaminan Kesehatan.

1. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing

yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di

Indonesia, yang telah membayar iuran.

1. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi

hak Peserta dan/atau anggota keluarganya..

1. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan

menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk

lain.

1. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang

bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji

atau upah.

1. Pekerja ...

---

1. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang

yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

1. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,

pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang

mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara

negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan

membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk

lainnya.

1. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang

ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ata-u jasa

yang telah atau akan dilakukan.

1. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya

disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja

karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan

berakhirnya hak dan kewajiban antara

Pekerja/buruh dan Pemberi Kerja berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

1. Cacat Total Tetap adalah cacat yang

mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk

melakukan pekerjaan.

1. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang

yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta,

Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program

Jaminan Kesehatan.

1. Fasilitas ...

---

1. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan

perorangan, baik promotif, preventif, kuratif,

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau

Masyarakat.

14a. Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Nasional pada Sistem Jaminan

Sosial Nasional yang selanjutnya disebut

Kecurangan [Fraud.) adalah tindakan yang

dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan

keuntungan finansial dari program Jaminan

Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial

Nasional melalui perbuatan curang yang tidak

sesuai dengan ketentuan.

1. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota

lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan

oleh Undang-Undang.

1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah

pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus,

dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang

selanjutnya disebut Anggota TNI adalah

personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan

yang melaksanakan tugasnya secara matra di

bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau

gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI.

1. Anggota ...

---

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai

negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang melaksanakan fungsi kepolisian.

1. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik

Indonesia.

1. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian

Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis

Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4 ...

---

(1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir

miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:

• Pekerja Penerima Upah dan anggota

keluarganya;

• Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota

keluarganya; dan

• bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

(2) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

• Pegawai Negeri Sipil;

• Anggota TNI;

• Anggota Polri;

• Pejabat Negara;

• pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

• Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;

• pegawai swasta; dan

• Pekerja yang tidak termasuk huruf a'sampai

dengan huruf g yang menerima Upah.

(3) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

• Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja

mandiri; dan

• Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang

bukan penerima Upah.

(4) Bukan ...

---

(4) Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri atas:

• investor;

• Pemberi Kerja;

• penerima pensiun;

• Veteran;

• Perintis Kemerdekaan;

• janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran

atau Perintis Kemerdekaan; dan

• bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a

sampai dengan huruf e yang mampu membayar

iuran.

(5) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c terdiri atas:

• Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak

pensiun;

• Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti

dengan hak pensiun;

• Pejabat Negara yang berhenti dengan hak

pensiun;

• janda, duda, atau anak yatim piatu dari

penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c yang mendapat

hak pensiun;

• penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan

huruf c; dan

• janda, duda, atau anak yatim piatu dari

penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada

huruf e yang mendapat hak pensiun.

(6) Pekerja ...

---

(6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan huruf b termasuk warga negara asing yang

bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

(7) Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga -negara

Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

tersendiri.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5

berbunyi sebagai berikut:

(1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a meliputi Pekerja Penerima Upah,

istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari

perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah,

sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang

sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:

1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak

mempunyai penghasilan sendiri; dan

1. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau

belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang

masih melanjutkan pendidikan formal.

(3) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat

mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.

(4) Anggota ...

---

(4) Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) meliputi anak ke 4 (empat) dan

seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan

ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya

sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS

Kesehatan dengan membayar iuran.

(2) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak

mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan,

Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan

dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.

(3) Pendaftaran oleh Pekerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan

dokumen yang membuktikan status

ketenagakerjaannya.

(4) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta

Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), iurannya dibayar sesuai ketentuan

Peraturan Presiden ini.

(5) Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS

Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab

pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan

kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan

oleh BPJS Kesehatan.

(6) Pemberi...

---

(6) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;

• denda; dan/atau

• tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(7) Tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(8) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sesuai

ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c wajib

mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya

secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai

Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan

dengan membayar iuran.

(9) Setiap orang bukan Pekerja sesuai ketentuan

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c wajib mendaftarkan

dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-

sendiri atau berkelompok sebagai Peserta Jaminan

Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan

membayar iuran.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, dan di antara ayat

(2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a)

sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12 ...

---

(1) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS

Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta.

(2) Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa Kartu Indonesia Sehat yang paling

sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta

yang terintegrasi dengan Nomor Identitas

Kependudukan (NIK), kecuali untuk bayi baru lahir

dari ibu yang terdaftar sebagai PBI.

(2a) Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan kepada Peserta secara

bertahap.

(3) Nomor identitas Peserta sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) merupakan nomor identitas tunggal

yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16

berbunyi sebagai berikut:

(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI

Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.

(la) Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh

Pemerintah Daerah.

(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja

Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan

Pekerja.

(3) Iuran ...

---

(3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja

Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja

dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama

Peserta.

(3a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak berlaku bagi:

• penerima pensiun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c,

dan huruf d; dan

• Veteran dan Perintis Kemerdekaan.

(4) Dihapus.

1. Ketentuan Pasal 16A diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI

Jaminan Kesehatan serta penduduk yang

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp

23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang

per bulan.

(2) Ketentuan besaran Iuran Jaminan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku

pada tanggal 1 Januari 2016.

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf b Pasal 16B

diubah, sehingga Pasal 16B berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 16B ...

---

(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja

Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri

Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara,

pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima

persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:

• 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja;

dan

• 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

(3) Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

dilaksanakan oleh:

• Pemerintah untuk Iuran Jaminan Kesehatan

bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI,

Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat; dan

• Pemerintah Daerah untuk Iuran Jaminan

Kesehatan bagi kepala daerah dan wakil kepala

daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai

Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah

Non Pegawai Negeri Daerah.

1. Ketentuan Pasal 16D diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

P a s a l 1 6 D ...

---

Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang

digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran

Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C dan Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16B ayat (1) sebesar Rp 8.000.000,00

(delapan juta rupiah).

1. Ketentuan Pasal 16F diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja

Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja:

• sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan

di ruang perawatan Kelas III.

• sebesar Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu

rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat

pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

• sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu

rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat

pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

(2) Ketentuan besaran Iuran Jaminan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku

pada tanggal 1 April 2016.

1. Ketentuan ...

---

1. Ketentuan Pasal 16H ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (4), sehingga Pasal 16H berbunyi sebagai berikut:

(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga

yang lain dibayar oleh Peserta.

(2) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota

keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari

Gaji atau Upah Peserta Pekerja Penerima Upah per

orang per bulan.

(3) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota

keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah

dan Peserta bukan Pekerja ditetapkan sesuai

Manfaat yang dipilih mengacu pada ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16F.

(4) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi

anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diawali dengan pemberian surat

kuasa dari Pekerja kepada Pemberi Kerja untuk

melakukan pemotongan tambahan Iuran Jaminan

Kesehatan dan menyetorkan kepada BPJS

Kesehatan.

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah,

ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal

17 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 17 ...

---

(1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari

Pekerjanya, membayar iuran yang menjadi

tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut

kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10

(sepuluh) setiap bulan.

(2) Untuk Pemberi Kerja pemerintah daerah,

penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui rekening kas negara paling lambat tanggal

10 (sepuluh) setiap bulan.

(3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka

iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

(4) Ketentuan mengenai penerusan iuran Pemberi

Kerja pemerintah daerah dari rekening kas negara

kepada BPJS Kesehatan diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta

Pekerja Penerima Upah diatur dengan Peraturan

BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan

kementerian/lembaga terkait.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 17A diubah, ketentuan ayat (3)

dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 17A berbunyi

sebagai berikut:

### Pasal 17A ...

---

(1) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta

bukan Pekerja wajib membayar iuran Jaminan

Kesehatan kepada BPJS Kesehatan paling lambat

tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

(2) Iuran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan untuk

lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) BPJS Kesehatan wajib mengembangkan mekanisme

penarikan iuran yang efektif dan efisien bagi

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta

bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1 ).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta

Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan

Pekerja diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan

setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga

terkait.

1. Di antara Pasal 17A dan Pasal 17B disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 17A.1 sehingga berbunyi sebagai

berikut:

### Pasal 17A.1 ...

---

### Pasal 17A.1

(1) Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran

Iuran Jaminan Kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan

sejak tanggal 10 sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan dalam Pasal 17A

ayat (1), penjaminan Peserta diberhentikan

sementara.

(2) Pemberhentian sementara penjaminan Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan

status kepesertaan aktif kembali apabila Peserta:

• membayar iuran bulan tertunggak paling

banyak untuk waktu 12 (dua belas) bulan; dan

• membayar iuran pada bulan saat Peserta ingin

mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.

(3) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak

status kepesertaan aktif kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Peserta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib membayar denda

kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan

kesehatan rawat inap yang diperolehnya.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya

pelayanan kesehatan untuk setiap bulan

tertunggak dengan ketentuan:

• jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua

belas) bulan; dan

• besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00

(tiga puluh juta rupiah).

(5) Bagi ...

---

(5) Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, pembayaran

iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditanggung oleh Pemberi Kerja.

(6) Ketentuan pembayaran iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk' Peserta

yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat

keterangan dari instansi yang berwenang.

(7) Ketentuan pemberhentian sementara penjaminan

Peserta dan pengenaan denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6)

mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan denda

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan BPJS Kesehatan.

1. Ketentuan ayat (1) huruf b, ayat (3), ayat (4), dan ayat

(5) Pasal 21 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5)

disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal

21 berbunyi sebagai berikut:

(1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi

pemberian pelayanan:

• penyuluhan kesehatan perorangan;

• imunisasi rutin;

• keluarga berencana; dan

• skrining kesehatan.

(2) Penyuluhan ...

---

(2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling

sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor

risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan

sehat.

(3) Pelayanan imunisasi rutin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian jenis

imunisasi rutin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling,

pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi dan

tubektomi, bekerja sama dengan Badan

Kependuaukan dan Keluarga Berencana Nasional.

(4a) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat

dan obat kontrasepsi bagi Peserta Jaminan

Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional.

(5) Vaksin untuk imunisasi rutin serta alat dan obat

kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4a) disediakan oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara

selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko

penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari

risiko penyakit tertentu.

(7) Ketentuan ...

---

(7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian

pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan

waktu pelayanan skrining kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan

Menteri.

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:

• Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi

pelayanan kesehatan non spesialistik yang

mencakup:

1. administrasi pelayanan;

1. pelayanan promotif dan preventif;

1. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi

medis;

1. tindakan medis non spesialistik, baik

operatif maupun non operatif;

1. pelayanan obat dan bahan medis habis

pakai;

1. pemeriksaan penunjang diagnostik

laboratorium tingkat pratama; dan

1. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan

indikasi medis.

• Pelayanan ...

---

• Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan,

meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:

1. administrasi pelayanan;

1. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi

medis dasar;

1. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi

spesialistik;

1. tindakan medis spesialistik, baik bedah

maupun non bedah sesuai dengan indikasi

medis;

1. pelayanan obat dan bahan medis habis

pakai;

1. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan

sesuai dengan indikasi medis;

1. rehabilitasi medis;

1. pelayanan darah;

1. pelayanan kedokteran forensik klinik;

1. pelayanan jenazah pada pasien yang

meninggal di Fasilitas Kesehatan;

1. pelayanan keluarga berencana;

1. perawatan inap non intensif; dan

1. perawatan inap di ruang intensif.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b angka 2 hanya berlaku untuk

pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat.

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b angka 11, tidak termasuk

pelayanan Keluarga Berencana yang telah dibiayai

pemerintah.

(4) Dalam ...

---

(4) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta juga

berhak mendapatkan pelayanan berupa alat

kesehatan.

(5) Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) termasuk alat bantu kesehatan.

1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Menteri dapat menetapkan pelayanan kesehatan lain

yang dijamin berdasarkan penilaian teknologi kesehatan

(health technology assessment) dengan

memperhitungkan kecukupan iuran setelah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

1. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 23 diubah,

sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (5) berupa layanan rawat inap sebagai berikut:

• ruang perawatan kelas III bagi:

1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk

yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan

1. Peserta ...

---

1. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan

Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran

untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan

kelas III.

• ruang perawatan kelas II bagi:

1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun

Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan

golongan ruang II beserta anggota keluarganya;

1. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI

yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang

I dan golongan ruang II beserta anggota

keluarganya;

1. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota

Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan

ruang I dan golongan ruang II beserta anggota

keluarganya;

1. Peserta Pekerja Penerima Upah selain angka 1

sampai dengan angka 3 dan Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Gaji

atau Upah sampai dengan Rp 4.000.000,00

(empat juta rupiah); dan

1. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan

Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran

untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan

kelas II.

• ruang perawatan kelas I bagi:

1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;

1. Pimpinan dan anggota DPRD beserta anggota

keluarganya;

1. Pegawai ...

---

1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun

pegawai negeri sipil golongan ruang III dan

golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;

1. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI

yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang

III dan golongan ruang IV beserta anggota

keluarganya;

1. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota

Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan

ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota

keluarganya;

1. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta

anggota keluarganya;

1. janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran

atau Perintis Kemerdekaan;

1. Peserta Pekerja Penerima Upah selain angka 1

sampai dengan angka 5 dan Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Gaji

atau Upah di atas Rp 4.000.000,00 (empat juta

rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00

(delapan juta rupiah); dan

1. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan

Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran

untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan

kelas I.

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

### Pasal 24 ...

---

(1) Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi

dari haknya dapat mengikuti asuransi kesehatan

tambahan.

(2) Selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS

Kesehatan dengan biaya atas kelas yang lebih

tinggi dari haknya dapat dibayar oleh:

• Peserta yang bersangkutan;

• Pemberi Kerja; atau

• asuransi kesehatan tambahan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi:

• PBI Jaminan Kesehatan; dan

• Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A.

(4) Pembayaran selisih oleh Pemberi Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak

termasuk untuk Peserta yang didaftarkan oleh

Pemerintah Daerah.

1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

• pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa

melalui prosedur sebagaimana diatur dalam

peraturan yang berlaku;

• pelayanan ...

---

• pelayanan kesehatan yang dilakukan di

Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama

dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam

keadaan darurat;

• pelayanan kesehatan yang dijamin oleh

program jaminan kecelakaan kerja terhadap

penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja

atau hubungan kerja;

• pelayanan kesehatan yang dijamin oleh

program jaminan kecelakaan lalu lintas yang

bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh

program jaminan kecelakaan lalu lintas;

• pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar

negeri;

• pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;

• pelayanan untuk mengatasi infertilitas;

• pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);

• gangguan kesehatan/penyakit akibat

ketergantungan obat dan/atau alkohol;

• gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti

diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang

membahayakan diri sendiri;

• pengobatan komplementer, alternatif dan

tradisional, yang belum dinyatakan efektif

berdasarkan penilaian teknologi kesehatan

(health technology assessment);

• pengobatan dan tindakan medis yang

dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);

• alat dan obat kontrasepsi, kosmetik, makanan

bayi, dan susu;

• perbekalan ...

---

• perbekalan kesehatan rumah tangga;

• pelayanan kesehatan akibat bencana pada

masa tanggap darurat, kejadian luar

biasa/wabah;

• pelayanan kesehatan pada kejadian tak

diharapkan yang dapat dicegah [preventable

aduerse events); dan

• pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan

dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang

diberikan.

(2) Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri

sendiri, atau akibat melakukan hobi yang

membahayakan diri sendiri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf j, pengobatan dan tindakan

medis yang dikategorikan sebagai percobaan

(eksperimen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf 1, dan kejadian tak diharapkan yang dapat

dicegah (preventable adverse events) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf p ditetapkan oleh

Menteri.

1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi

kesehatan tambahan dapat melakukan koordinasi

dalam memberikan Manfaat untuk Peserta Jaminan

Kesehatan yang memiliki hak atas perlindungan

program asuransi kesehatan tambahan.

1. Ketentuan ...

---

1. Ketentuan Pasal 27A diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) BPJS Kesehatan melakukan kerja sama dengan

penyelenggara program jaminan sosial di bidang

kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

(2) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dan

penyelenggara program jaminan sosial di bidang

kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

1. Pasal 27B dihapus.

1. Pasal 28 dihapus.

1. Di antara ayai (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 3

(tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c),

sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh

BPJS Kesehatan pada satu Fasilitas Kesehatan

tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS

Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinas

kesehatan kabupaten /kota setempat.

(2) Dalam ...

---

(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan

selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas

Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.

(2a) Untuk kepentingan pemerataan, BPJS Kesehatan

dapat melakukan pemindahan Peserta dari suatu

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama ke Fasilitas

Kesehatan tingkat pertama lain yang masih dalam

wilayah yang sama.

(2b) Pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud pada

ayat (2a) dilakukan dengan mempertimbangkan

rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota

setelah berkoordinasi dengan asosiasi Fasilitas

Kesehatan, dan organisasi profesi.

(2c) Dalam hal Peserta yang dipindahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2a) keberatan, maka Peserta

dapat meminta untuk dipindahkan ke Fasilitas

Kesehatan tingkat pertama yang diinginkannya.

(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan

pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat

Peserta terdaftar.

(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Peserta

yang:

• berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan

tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau

• dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

(5) Dalam hal Peserta memerlukan pelayanan

kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan

tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas

Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai

dengan sistem rujukan yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan ...

---

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan

kesehatan tingkat pertama dan pelayanan

kesehatan rujukan tingkat lanjutan diatur dengan

Peraturan Menteri.

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32

berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan

pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar

dan harga obat, alat kesehatan, dan bahan medis

habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Sebelum ditetapkan oleh Menteri, daftar dan harga

obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

secara transparan dan akuntabel oleh Komite

Nasional.

(3) Komite Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan,

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, perguruan tinggi,

dan tenaga ahli.

(4) Daftar obat, alat kesehatan, bahan medis habis

pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Formularium Nasional dan

Kompendium Alat Kesehatan.

1. Di antara ...

---

1. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung

jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai dalam penyelenggaraan

program Jaminan Kesehatan.

(2) Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

yang digunakan dalam pelayanan kesehatan yang

merupakan program pemerintah disediakan oleh

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 36 disisipkan 1

(satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 36 berbunyi

sebagai berikut:

(1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi

semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerja

sama dengan BPJS Kesehatan.

(2) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah dan

Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan

wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

(3) Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi

persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan

BPJS Kesehatan.

(4) Kerja sama ...

---

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dilaksanakan dengan membuat

perjanjian tertulis.

(4a) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan

Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan berkoordinasi

dengan dinas kesehatan kabupaten/kota.

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan

BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan

kesehatan kepada Peserta selama Peserta

mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai

dengan haknya.

(2) Dalam hal pemberian pelayanan gawat darurat,

Fasilitas Kesehatan baik yang bekerja sama

maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS

Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan

kesehatan kepada Peserta.

(3) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh BPJS

Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

1. Ketentuan ...

---

1. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas

Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada

Peserta paling lambat:

• tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berjalan

bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang

menggunakan cara pembayaran pra upaya

berdasarkan kapitasi;

• 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim

di luar kapitasi diterima lengkap bagi Fasilitas

Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas

Kesehatan lain; dan

• 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim

diterima lengkap bagi fasilitas kesehatan

rujukan tingkat lanjutan.

(2) BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi kepada

Fasilitas Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari

jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1

(satu) bulan keterlambatan.

(3) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) setiap bulan

berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a jatuh pada hari libur, pembayaran

dilakukan pada hari kerja berikutnya.

1. Di antara ...

---

1. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Pengajuan dokumen klaim pembiayaan pelayanan

kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan kepada BPJS

Kesehatan diberikan jangka waktu paling lambat 2

(dua) tahun sejak pelayanan kesehatan selesai

diberikan.

(2) Dalam hal jangka waktu pengajuan dokumen klaim

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui,

klaim tidak dapat diajukan kembali.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk klaim

pembiayaan pelayanan kesehatan dengan masa

perawatan panjang atau tidak dapat ditentukan.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 disisipkan 1

(satu) ayat yakni ayat (la), ayat (4) diubah, dan

ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal

39 berbunyi sebagai berikut:

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara pra

upaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta

yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat

pertama.

(la) Dalam ...

---

(la) Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Pemerintah

Pusat, mekanisme pembayaran, termasuk

penggunaan dan pertanggungjawabannya,

mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan negara.

(2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di

suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran

berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan

untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme

lain yang lebih berhasil guna.

(3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada

Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan

berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups

(INA-CBG’s).

(4) Besaran kapitasi dan non kapitasi serta Indonesian

Case Based Groups (INA-CBG’s) dan non Indonesian

Case Based Groups (non INA-CBG’s) ditinjau

sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali

oleh Menteri.

(5) Menteri dalam meninjau besaran kapitasi dan non

kapitasi serta Indonesian Case Based Groups (INA-

CBG’s) dan non Indonesian Case Based Groups (non

INA-CBG’s) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan memperhitungkan kecukupan

iuran dan kesinambungan program sampai dengan

2 (dua) tahun ke depan yang dilakukan bersama

dengan BPJS Kesehatan, DJSN, dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

1. Di antara ...

---

1. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Untuk kepentingan pembayaran biaya pelayanan

kesehatan, BPJS Kesehatan dapat meminta rekam

medis Peserta berupa ringkasan rekam medis

kepada Fasilitas Kesehatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas

pasien, diagnosis, serta riwayat pemeriksaan dan

pengobatan yang ditagihkan biayanya.

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 40 dihapus, sehingga Pasal 40

berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh

Fasilitas Kesehatan yang tidak menjalin kerja sama

dengan BPJS Kesehatan dibayar dengan

penggantian biaya.

(2) Biaya ...

---

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditagihkan langsung oleh Fasilitas Kesehatan

kepada BPJS Kesehatan.

(3) BPJS Kesehatan memberikan pembayaran kepada

Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) setara dengan tarif yang berlaku di wilayah

tersebut.

(4) Dihapus.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian

kegawatdaruratan dan prosedur penggantian biaya

pelayanan gawat darurat diatur dengan Peraturan

BPJS Kesehatan.

1. Ketentuan Pasal 43A diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) BPJS Kesehatan mengembangkan teknis

operasionalisasi sistem pelayanan kesehatan,

sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem

pembayaran pelayanan kesehatan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan

program Jaminan Kesehatan.

(3) Dalam ...

---

(3) Dalam melaksanakan pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan

berkoordinasi dengan kementerian/lembaga

terkait.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45

berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan

Jaminan Kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas

Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS

Kesehatan, Peserta dapat menyampaikan

pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan dam/atau

BPJS Kesehatan.

(2) Dalam hal Peserta dan/atau Fasilitas Kesehatan

tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS

Kesehatan, dapat menyampaikan pengaduan

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan/atau

Menteri.

(3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperoleh

penanganan dan penyelesaian secara memadai dan

dalam waktu yang singkat serta diberikan umpan

balik ke pihak yang menyampaikan.

(4) Penyampaian ...

---

(4) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 disisipkan 1

(satu) ayat, yakni ayat (la), ketentuan ayat (3) diubah,

sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

(1) Sengketa antara:

• Peserta dengan Fasilitas Kesehatan;

• Peserta dengan BPJS Kesehatan;

• BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan;

atau

• BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas

Kesehatan,

diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para

pihak yang bersengketa.

(la) Penyelesaian sengketa secara musyawarah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota, dan/atau Badan

Pengawas Rumah Sakit.

(2) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan secara

musyawarah, sengketa diselesaikan dengan cara

mediasi atau melalui pengadilan.

(3) Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi atau

melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Di antara ...

---

1. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 3 (tiga) Bab,

yakni BAB XIA, BAB XIB; dan BAB XIC, dan di antara

### Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni

### Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, dan Pasal 46D

sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB XIA

(1) BPJS Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota,

dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan

yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus

membangun Sistem Pencegahan Kecurangan

(Fraud) dalam pelaksanaan program Jaminan

Kesehatan.

(2) Kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program

Jaminan Kesehatan dapat dilakukan oleh Peserta,

petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan

kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan.

(3) Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan melalui:

• penyusunan kebijakan dan pedoman

pencegahan Kecurangan (Fraud)-,

• pengembangan budaya pencegahan Kecurangan

(Fraud);

• pengembangan ...

---

• pengembangan pelayanan kesehatan yang

berorientasi kepada kendali mutu dan kendali

biaya; dan

• pembentukan tim pencegahan Kecurangan

(Fraud).

(4) Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara sistemik, terstruktur, dan komprehensif

dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia

di BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dinas

kesehatan kabupaten/kota, dan pemangku

kepentingan lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem

Pencegahan Kecurangan (Fraud) diatur dengan

Peraturan Menteri.

## BAB XIB

PENGAWASAN

(1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

program Jaminan Kesehatan sesuai dengan

kewenangan masing-masing.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat melibatkan Badan Pengawas

Rumah Sakit, Dewan Pengawas Rumah Sakit,

perhimpunan/asosiasi perumahsakitan, dan/atau

organisasi profesi sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pelaksanaan ...

---

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi

dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat

melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 6 ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kartu kepesertaan yang telah dimiliki oleh Peserta

sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan,

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti

dengan Kartu Indonesia Sehat sesuai ketentuan dalam

Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Februari 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2015

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Pembangunan